Negara-negara dalam G20 sudah menyepakati dua pilar perpajakan internasional. Aturan pajak global tersebut diharapkan bisa diterapkan pada 2023. Adapun dua pilar perpajakan tersebut adalah ketentuan perpajakan bagi sektor digital dan pajak minimum global (global minimum taxation). Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Mekar Satria Utama memastikan Indonesia siap untuk melaksanakan dua pilar perpajakan tersebut di tahun 2023 nanti. "Dari sisi ketentuan perundangannya, Indonesia sudah siap untuk bisa segera melaksanakan dua pilar di tahun 2023," tegas Toto, sapaan akrabnya, kepada KONTAN, Minggu (20/2).

Untuk saat ini Indonesia dan negara-negara G20 masih menunggu aturan model untuk kedua pilar yang akan menjadi pedoman bagi tiap negara. Aturan model untuk pilar pertama yang menyangkut ketentuan perpajakan bagi sektor digital yang bergerak secara internasional atau global, sedang menunggu konvensi multilateral yang rencananya akan ditandatangani di pertengahan tahun 2022. Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji memandang positif kehadiran dua pilar perpajakan ini. Untuk pilar pertama ia menganggap sebagai sesuatu yang baik dan berpihak pada negara pasar. Apalagi banyak perusahaan digital global yang cuma menempatkan kantor perwakilan saja di Indonesia dan bukan dalam bentuk badan usaha tetap (BUT). Sehingga dengan penerapan pilar pertama ini Indonesia bisa mendapat keuntungan dari penerapan pajak digital internasonal.

Sudah hampir dua bulan berjalan, jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), atau lebih awam dengan Tax Amnesty Jilid II, terus bertambah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga tanggal 20 Februari 2022, sebanyak 15.169 wajib pajak sudah mengungkapkan hartanya yang masih tersembunyi. Lebih lanjut, harta peserta PPS yang sudah diinvestasikan mencapai Rp 1,07 triliun. Asal tahu saja, peserta PPS ini bisa memilih untuk berinvestasi di Surat Berharga Negara (SBN) atau berinvestasi di perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam (SDA) atau energi baru dan terbarukan (EBT). Walhasil, secara keseluruhan, dari pengungkapan harta dari PPS hingga periode tersebut, pemerintah sudah mendapatkan perolehan Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp 1,77 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan Angin sebagai tersangka dugaan TPPU merupakan pengembangan dari kasus suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak yang sebelumnya juga menjerat Angin. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK menduga kuat adanya kesengajaan dari tersangka Angin menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.Terhadap Angin dan Dadan juga dijatuhi pidana tambahan masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,375 miliar dan 1,095 juta dolar Singapura.

Menjelang bulan kedua pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) atau biasa disebut program tax amnesty jilid II, jumlah wajib pajak yang melaporkan hartanya ke kantor pajak terus bertambah banyak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga 14 Februari 2022 kemarin, sudah ada sebanyak 12.934 wajib pajak yang mengungkapkan hartanya dalam program pengampunan pajak kali ini.

Kemudian, harta peserta PPS yang sudah diinvestasikan ke portofolio dalam negeri mencapai Rp 894,3 miliar. Sebagai informasi, peserta PPS ini bisa memilih untuk berinvestasi di Surat Berharga Negara (SBN) atau berinvestasi di perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam (SDA) atau energi baru dan terbarukan (EBT). Dari pengungkapan harta secara sukarela hingga periode tersebut, Ditjen Pajak menyebut setoran pajak penghasilan (PPh) yang diterima pemerintah hingga kemarin sudah mencapai Rp 1,43 triliun.

Pemerintah resmi memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan dan Pajak Penjualan Barang Mewah DTP (PPnBM DTP)  untuk kendaraan bermotor hingga September. Langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, perpanjangan jangka waktu pemberian insentif PPN DTP rumah diharapkan dapat meningkatkan  daya beli masyarakat dan mendukung sektor perumahan.  Adapun PPN DTP ini dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas  perolehan satu rumah tapak atau rusun. Dalam hal orang pribadi telah  mendapatkan insentif PPN DTP pada 2021,orang pribadi tersebut dapat memanfaatkan kembali PPN DTP 2022. "Besaran PPN DTP adalah 50% atas penjualan rumah paling tinggi Rp 2 miliar, serta 25% atas penjualan rumah dengan harga diatas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar," ungkap Febrio. (Yetede)

Direktor Jenderal (Ditjen)  Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih gencar melakukan sosialisasi pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak alias Tax Amnesty Jilid II. Harapannya, semakin banyak jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam program pengampunan pajak tersebut. Lebih dari satu bulan pelaksanaan Tax Amnesty II, partisipasi wajib pajak cukup baik. Berdasarkan data Ditjen Pajak, hingga 8 Februari 2022, penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 1,13 triliun. adapun nilai harta bersih yang diungkap mencapai Rp 10,54 triliun. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch (TRI) Prianto Budi Saptono memprediksi, potensi yang akan dikumpulkan oleh pemerintah dari Tax Amnesty Jilid II tidak akan lebih dari Rp 100 triliun. 

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan atau (SPT) pada di awal Februari 2022 tahun masih mini. Meski batas waktu pelaporan masih lama, wajib pajak diimbau untuk tetap memenuhi kewajiban pelaporan SPT tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, sampai dengan 13 Januari 2022, baru 495 wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2021.

Implementasi pungutan pajak natura tak kunjung ada titik terang lantaran hingga kini belum ada aturan turunan. Hal itu membuat pengusaha khawatir karena situasi ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas fasilitas atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan seperti kendaraan, perumahan dan lainnya alias pajak natura. Selain menambah penerimaan negara, ketentuan baru ini juga bertujuan untuk menutup celah praktik penghindaran pajak.

Tak ayal, hal itu memicu kebingungan di kalangan wajib pajak. Terlebih, wajib pajak dituntut untuk menyetor PPh 21 Masa Januari dalam waktu dekat, sehingga adanya regulasi teknis yang mengatur skema hingga penghitungan pajak natura amat mendesak. Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani menilai pebisnis memang mendapatkan beban tambahan dari kebijakan ini. Namun, menurutnya pelaku usaha telah menyiapkan skenario untuk merespons kebijakan tersebut, yakni dengan membebankan natura ke dalam biaya fiskal. Alhasil, pengeluaran tersebut akan mengurangi besarnya PPh Badan yang terutang.

Indonesia dituntut segera mengadopsi petunjuk teknis mengenai konsensus Pilar 2: Global Anti Base Erosion ke dalam undang-undang pada tahun ini, menyusul diwajibkannya seluruh yurisdiksi untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut pada tahun depan. Secara konkret, Pilar 2 mewajibkan 136 negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menerapkan global minimum tax atau Pajak Penghasilan (PPh) minimum sebesar 15% pada 2023. Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans menjelaskan organisasinya telah menerbitkan model dan petunjuk mengenai pelaksanaan Pilar 2 tersebut yang perlu segera direspons oleh semua negara anggota.Petunjuk itu mencakup penetapan perusahaan multinasional ke dalam konsep pajak minimum, mekanisme untuk menghitung tarif pajak efektif berdasarkan kebijakan masing-masing yurisdiksi, serta menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Dia menjelaskan, disusunnya ketentuan teknis dan desakan untuk segera mengadopsi di dalam regulasi lokal, patut dieksekusi dalam rangka merespons konsensus yang telah disepakati pada Oktober tahun lalu itu. Merespons hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor membenarkan bahwa Pilar 2 akan diimplementasikan melalui perundang-undangan domestik pada tahun ini, dan akan berlaku secara efektif pada tahun 2023.Namun, dia belum bisa memastikan mengenai bentuk aturan perundang-undangan yang dimaksud itu, apakah menggunakan UU khusus atau hanya menerbitkan regulasi teknis dari UU yang saat ini ada.

Jumlah wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty jilid II terus bertambah. Kabar baiknya, penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang pemerintah dekap dari program itu mencapai Rp 1 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan, sebanyak 10.227 WP telah mengungkapkan hartanya lewat Program Tak Amnesty jilid II, yang bergulir sejak 1 Januari hingga 4 Februari 2022. Puluhan ribu WP tersebut mengungkapkan harta bersih mereka dengan total nilai Rp 9,49 triliun. Sehingga, "Satu bulan pertama sampai Jumat pagi, PPh yang didapat sudah lebih dari Rp 1 triliun. Lebih tepatnya Rp 1,01 triliun," kata Suryo saat sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Medan, Sumatra Utara, Jumat (4/2).