JAKARTA - Peningkatan pesat populasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia memunculkan sebuah pertanyaan kritis terkait posisi keuangan negara. Transformasi industri otomotif ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi penerimaan negara. Pergeseran tren pasar ini memberikan tekanan yang nyata bagi pabrikan mobil konvensional yang telah membangun jaringan bisnis di Indonesia selama puluhan tahun. 

Runtuhnya Rantai Pasok Lokal

Industri otomotif nasional sejatinya ditopang oleh ekosistem rantai pasok yang sangat besar. Pabrikan mobil konvensional yang ada saat ini memiliki struktur produksi dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN yang telah mampu menyerap komponen dari pabrik lokal pada kisaran tujuh puluh hingga delapan puluh lima persen. Proses produksi mobil konvensional secara nyata menciptakan transaksi ekonomi berantai yang jauh lebih besar melalui pembelian barang dari vendor dalam negeri. Mobil bermesin bakar memiliki ribuan komponen mekanis yang selama ini menghidupi rantai pasok dalam negeri mulai dari pabrikan perakit utama hingga pemasok skala kecil.  Kondisi ini berbanding terbalik dengan kendaraan listrik. Saat ini berbagai merek mobil listrik melakukan perakitan lokal sekadar untuk memenuhi batas syarat persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal sebesar empat puluh persen demi memperoleh insentif dari pemerintah. Pada struktur biaya pabrikan mobil listrik, komponen terbesar pembentuk harga pokok produksi berasal dari paket baterai yang porsinya dapat mencapai enam puluh persen dari total biaya produksi. Sampai dengan saat ini seluruh kebutuhan baterai tersebut masih sepenuhnya diimpor dari luar negeri dan tidak ada satu pun yang merupakan hasil produksi dalam negeri.

Efek Domino bagi Perekonomian Domestik

Pergeseran tren menuju kendaraan listrik membawa dampak pelemahan sistematis bagi industri penunjang otomotif konvensional. Pihak yang terdampak langsung meliputi produsen blok mesin, sistem transmisi, tangki bahan bakar, hingga sistem pembuangan. Pada tingkat layanan hilir, pihak yang tergerus mencakup jaringan bengkel resmi, bengkel umum independen, serta distributor suku cadang rutin seperti pelumas cair, saringan udara, dan busi.  Kematian perlahan pada ekosistem lokal ini secara langsung memicu penyusutan kontribusi pendapatan perusahaan kepada negara akibat penurunan laba drastis dari para pemasok. Lebih lanjut, terdapat ancaman nyata penurunan penerimaan negara dari sektor ketenagakerjaan seiring potensi pengurangan pekerja di pabrik komponen, serta merosotnya pungutan negara atas transaksi jasa perawatan dan pembuatan suku cadang.  Di sisi lain, tingginya porsi transaksi afiliasi lintas negara pada industri kendaraan listrik membuka ruang kerawanan berupa rekayasa harga beli komponen impor. Agen pemegang merek di Indonesia memiliki celah kelonggaran untuk sengaja meninggikan harga beli komponen melampaui harga pasar yang wajar agar keuntungan operasi di dalam negeri menjadi sangat tipis atau bahkan dilaporkan merugi di atas kertas. 

Mencari Penawar di Sektor Energi Hilir

Sebagai penyeimbang atas hilangnya kontribusi ekonomi dari sektor otomotif lama, pergeseran pusat konsumsi energi membuka lahan pendapatan baru yang belum digali secara optimal. Anggaran konsumsi masyarakat yang sebelumnya dihabiskan di stasiun pengisian bahan bakar umum kini berpindah utuh ke ekosistem kelistrikan.  Potensi tersebut mencakup peningkatan transaksi penjualan daya listrik, penyedia jasa stasiun pengisian daya, hingga penjualan dan pemasangan alat pengisian daya rumahan. Otoritas pengelola penerimaan negara perlu memetakan seluruh perubahan ini secara cermat agar potensi pendapatan yang hilang dari sektor otomotif konvensional dapat tergantikan sepenuhnya oleh ekosistem ekonomi yang baru.

Perekonomian Indonesia pada 2025 menunjukkan kinerja yang relatif solid. Produk Domestik Bruto (PDB) riil tumbuh 5,11 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Dari sisi nominal, pertumbuhan bahkan meningkat dari 5,97 persen menjadi 7,60 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 0,66 persen.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, data menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak tidak selalu bergerak searah dengan dinamika ekonomi sektoral. Temuan paling menonjol muncul pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran. Kedua sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDB nasional masing-masing sekitar 19,07 persen dan 13,17 persen pada 2025. Keduanya juga termasuk penyumbang penerimaan pajak terbesar. Meski demikian, penerimaan pajak neto dari kedua sektor justru mengalami kontraksi di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif.

Fenomena tersebut menjadi sinyal yang patut dicermati karena terjadi pada sektor-sektor dengan basis ekonomi dan basis penerimaan yang besar. Dengan kata lain, pertumbuhan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam perkembangan penerimaan pajak pada sektor-sektor utama tersebut.

Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan dinamika yang berbeda. Sektor ini menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap PDB nasional dengan kontribusi meningkat dari 12,61 persen pada 2024 menjadi 13,10 persen pada 2025. Pertumbuhan riilnya meningkat dari 0,68 persen pada 2024 menjadi 5,33 persen pada 2025. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perikanan. Tanaman Perkebunan menjadi kontributor terbesar dalam sektor tersebut, sementara Tanaman Pangan mencatat pertumbuhan riil tertinggi pada 2025.

Meski perannya dalam perekonomian semakin besar, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak termasuk dalam kelompok penyumbang penerimaan pajak terbesar. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional dan posisinya dalam struktur penerimaan pajak berdasarkan data yang tersedia.

Meski demikian, berbagai perbedaan tersebut tidak serta merta dapat diartikan sebagai tax gap atau rendahnya kepatuhan perpajakan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor selain pertumbuhan ekonomi, mulai dari profitabilitas usaha, restitusi, pemanfaatan insentif perpajakan, struktur pelaku usaha, hingga karakteristik basis pajak masing-masing sektor.

Data menunjukkan bahwa besarnya kontribusi suatu sektor terhadap perekonomian tidak selalu berbanding lurus dengan perkembangan penerimaan pajaknya. Di sinilah letak tantangan bagi otoritas pajak. Ketika struktur perekonomian terus berubah, kemampuan membaca sektor-sektor yang tumbuh, memahami karakteristik basis pajaknya, serta mengantisipasi pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Pemerintah tengah mengakselerasi pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai instrumen untuk menarik investasi global, memperdalam sektor keuangan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Ambisi yang dipasang tidak kecil. Pemerintah memperkirakan PFII berpotensi menarik investasi hingga Rp300 triliun-Rp500 triliun sekaligus menjadi pintu masuk bagi arus modal internasional yang selama ini lebih banyak mengalir ke pusat-pusat keuangan global lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif yang kompetitif, termasuk usulan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen selama 50 tahun, fasilitas bagi tenaga ahli asing, serta berbagai kemudahan perpajakan dan perizinan lainnya. Langkah ini dapat dipahami mengingat persaingan antarjurisdiksi dalam menarik modal global semakin ketat.

Namun, pengalaman berbagai pusat keuangan internasional menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah international financial center tidak ditentukan oleh insentif pajak semata. Faktor yang lebih menentukan justru adalah kepercayaan investor, kepastian hukum, kualitas regulasi, dan kredibilitas pengawasan. Bahkan dalam berbagai diskusi dengan investor internasional, kebutuhan akan sistem hukum yang lebih prediktabel disebut sebagai salah satu prasyarat utama sebelum mempertimbangkan insentif fiskal yang ditawarkan.

Selain itu, efektivitas strategi berbasis insentif pajak juga menghadapi tantangan baru. Di tengah penerapan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen yang mulai diadopsi banyak negara, ruang kompetisi melalui tarif pajak yang sangat rendah menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tarik PFII pada akhirnya tidak dapat hanya bergantung pada fasilitas fiskal, tetapi harus ditopang oleh kualitas institusi yang mampu memberikan kepastian bagi investor jangka panjang.

Risiko fiskal dan tata kelola juga perlu mendapat perhatian. Sejumlah ekonom mengingatkan potensi praktik capital round tripping, yakni modal domestik yang keluar negeri lalu kembali sebagai investasi asing untuk memperoleh fasilitas perpajakan. Jika tidak diantisipasi melalui pengujian substansi ekonomi (substance over form) yang memadai, PFII berisiko menjadi kanal arbitrase pajak ketimbang pusat intermediasi keuangan yang produktif.

Tantangan lain terletak pada desain kelembagaan. RUU PFII mengusulkan pembentukan regulator dan pengadilan khusus guna meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi layanan. Di satu sisi, skema ini menjanjikan kemudahan bagi pelaku usaha. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, PPATK, serta mekanisme pengawasan terhadap konglomerasi keuangan yang beroperasi lintas yurisdiksi. Celah koordinasi berpotensi menciptakan regulatory arbitrage yang justru mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Perkembangan terbaru mengenai kemungkinan keterlibatan Danantara menambah dimensi baru dalam pembahasan PFII. Dukungan modal dari lembaga investasi negara berpotensi mempercepat pembangunan ekosistem awal PFII. Namun, langkah tersebut juga menuntut tata kelola yang kuat agar risiko reputasi, risiko investasi, dan manfaat ekonomi yang diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

Karena itu, PFII seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai kawasan berinsentif pajak rendah. Keunggulan Indonesia justru berada pada kebutuhan pembiayaan sektor-sektor strategis yang sulit ditiru negara lain, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, pembangunan infrastruktur, hingga ekonomi karbon yang didukung pasar domestik yang besar. PFII akan memiliki nilai strategis apabila mampu menghubungkan modal global dengan kebutuhan pembiayaan sektor-sektor tersebut.

Ukuran keberhasilan PFII tidak terletak pada besarnya fasilitas yang diberikan atau dana yang masuk pada tahap awal, melainkan pada kemampuannya menarik investasi yang berkualitas, memperdalam pasar keuangan domestik, serta mendukung transformasi ekonomi nasional. Jika mampu menghadirkan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, dan pengawasan yang efektif, PFII berpeluang menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global.

Rampungnya harmonisasi perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020 menandai upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan tax holiday dengan rezim Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT). Namun di balik penyesuaian tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah tax holiday masih merupakan instrumen yang paling tepat untuk mencapai tujuan investasi di tengah perubahan lanskap perpajakan global dan besarnya biaya fiskal yang ditanggung negara?

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja perpajakan pada 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp84,3 triliun dialokasikan untuk mendukung investasi, dengan tax holiday menjadi salah satu fasilitas terbesar. Di sisi lain, policy gap Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 1,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan besarnya potensi penerimaan yang dilepas untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu.

Dalam literatur kebijakan fiskal, efektivitas tax holiday umumnya diukur melalui konsep additionality, yakni sejauh mana insentif tersebut memengaruhi keputusan investasi. Semakin besar investasi yang terjadi karena adanya fasilitas pajak, semakin tinggi efektivitas kebijakan tersebut. Sebaliknya, apabila keputusan investasi lebih banyak didorong oleh faktor lain, seperti besarnya pasar domestik, ketersediaan sumber daya alam, atau kebijakan hilirisasi, maka manfaat tambahan dari tax holiday menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi tersebut, insentif berpotensi berubah menjadi windfall benefit, yaitu keuntungan fiskal yang diterima investor tanpa menghasilkan tambahan investasi yang signifikan bagi perekonomian.

Berbagai kajian IMF, OECD, Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama satu dekade terakhir secara konsisten menyoroti keterbatasan tax holiday sebagai instrumen penarik investasi. Dalam laporan bersama yang diterbitkan pada 2015, keempat lembaga tersebut menilai insentif berbasis laba (profit-based incentives) seperti tax holiday rentan menimbulkan windfall benefit, menarik investasi yang bersifat footloose, memiliki biaya fiskal yang tinggi, serta relatif mudah dimanfaatkan untuk perencanaan pajak agresif. Karena itu, banyak negara didorong untuk menggeser kebijakan menuju insentif berbasis biaya (cost-based incentives) yang lebih langsung terkait dengan aktivitas investasi riil.

Instrumen yang kerap direkomendasikan antara lain investment tax credit, percepatan penyusutan (accelerated depreciation), serta insentif untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Berbeda dengan tax holiday yang memberikan manfaat berdasarkan laba perusahaan, insentif tersebut dikaitkan langsung dengan pengeluaran atau investasi yang benar-benar dilakukan sehingga dinilai lebih tepat sasaran dan lebih mudah dievaluasi efektivitasnya.

Selain additionality, tingkat kematangan industri penerima fasilitas juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas tax holiday. Hilirisasi nikel menjadi contoh yang relevan. Nilai ekspor produk nikel Indonesia meningkat dari sekitar USD3,3 miliar pada 2014 menjadi lebih dari USD30 miliar pada periode 2022–2023. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah sektor yang telah berkembang pesat masih memerlukan tingkat dukungan fiskal yang sama. Karena itu, penerapan sunset provision atau evaluasi berkala menjadi penting agar insentif tetap sesuai dengan kebutuhan sektoral.

Perubahan lanskap perpajakan global turut memperkuat urgensi tersebut. Sejak 2025, Indonesia menerapkan GMT melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 dengan tarif minimum efektif 15 persen bagi kelompok perusahaan multinasional tertentu. Dalam rezim baru ini, manfaat tax holiday menjadi lebih terbatas karena pembebasan pajak yang diberikan tidak lagi otomatis menurunkan beban pajak global investor. Rampungnya harmonisasi perubahan PMK 130/PMK.010/2020 menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengantisipasi perubahan tersebut, termasuk dengan mengkaji desain insentif yang lebih selaras dengan perkembangan internasional.

Dalam konteks tersebut, diskusi mengenai desain insentif investasi tidak lagi berhenti pada bagaimana mempertahankan tax holiday, melainkan apakah instrumen berbasis pembebasan pajak masih menjadi cara yang paling efektif untuk menarik investasi sekaligus menghasilkan nilai tambah ekonomi yang sepadan dengan penerimaan negara yang direlakan melalui fasilitas tersebut. Di tengah perubahan lanskap perpajakan global, ukuran keberhasilan insentif investasi tidak lagi semata ditentukan oleh besarnya pajak yang dibebaskan, tetapi oleh kemampuannya menciptakan investasi tambahan, mendorong produktivitas, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat diukur secara nyata.

JAKARTA – Di balik ketangguhan ekonomi global yang diproyeksikan tumbuh stabil sebesar 3,3 persen pada tahun 2026, sebuah ancaman senyap mulai membayangi kesehatan finansial dunia. Dana Moneter Internasional (IMF), melalui laporan terbarunya yang bertajuk World Economic Outlook (WEO) Update Januari 2026, baru saja menyalakan lampu kuning fiskal bagi banyak negara. Lembaga tersebut memperingatkan bahwa tumpukan utang publik global saat ini berada pada lintasan yang mengkhawatirkan dan diproyeksikan akan melampaui angka psikologis sekaligus ekonomis sebesar 100 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada akhir dekade ini.

Gunung Utang di Negara-Negara Maju

Kenaikan utang yang sangat masif ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai intervensi kebijakan yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir. IMF mencatat bahwa kebijakan fiskal di beberapa negara maju, terutama Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat, diperkirakan akan tetap bersifat stimulatif dalam jangka pendek. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang sebelumnya sempat berada pada posisi fiskal yang agak kontraktif akibat kebijakan tarif, kini mulai beralih kembali ke arah stimulus. Meskipun langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menopang pertumbuhan di tengah ketidakpastian, harga yang harus dibayar adalah defisit fiskal yang semakin lebar dan tingkat utang publik yang kian membumbung tinggi.

Kekhawatiran utama IMF tertuju pada ekonomi-ekonomi besar yang mata uang dan surat utangnya memiliki peran sistemik dalam pasar keuangan internasional. Ketika negara-negara ini terjebak dalam utang yang sangat tinggi, kerentanan fiskal mereka tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi dapat memicu gelombang guncangan ke seluruh penjuru dunia. Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi yang dilematis bagi para pembuat kebijakan yang harus memilih antara terus memacu pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah atau mulai mengerem demi menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Efek Domino terhadap Suku Bunga dan Pasar Keuangan

Salah satu dampak paling nyata dari tingginya defisit fiskal dan utang publik adalah tekanan pada suku bunga jangka panjang. Ketika pemerintah terus-menerus membanjiri pasar dengan surat utang untuk menutupi defisit mereka, hal tersebut dapat mendorong naik biaya pinjaman secara keseluruhan. Peningkatan biaya pinjaman pemerintah ini kemudian merembet ke kondisi keuangan yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat menekan sektor swasta. IMF memperingatkan bahwa kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal di negara-negara ekonomi utama tidak hanya akan meningkatkan biaya pinjaman mereka sendiri, tetapi juga memperkuat volatilitas pasar keuangan secara global.

Lebih jauh lagi, sistem keuangan saat ini menjadi semakin rentan karena meningkatnya ketergantungan pada investor yang sangat sensitif terhadap perubahan harga, seperti dana pasar uang dan dana lindung nilai atau hedge fund. Kehadiran investor-investor ini meningkatkan risiko terjadinya dislokasi pasar yang mendadak, yang sewaktu-waktu mungkin memerlukan campur tangan bank sentral untuk menyediakan likuiditas darurat. Situasi ini kemudian memunculkan kekhawatiran mengenai fenomena "dominasi fiskal", di mana kebijakan moneter bank sentral seolah-olah tersandera oleh kebutuhan fiskal pemerintah untuk menjaga biaya utang tetap rendah, yang pada gilirannya dapat mengikis independensi bank sentral dan mengganggu jangkar ekspektasi inflasi.

Menjaga Ketahanan melalui Konsolidasi yang Kredibel

Menghadapi tantangan yang kian berat ini, IMF menekankan bahwa membangun kembali kapasitas fiskal dan menjaga keberlanjutan utang publik merupakan tugas yang sangat mendesak dan tidak bisa lagi ditunda. Negara-negara dituntut untuk setidaknya berkomitmen pada rencana konsolidasi fiskal jangka menengah yang kredibel. Upaya untuk memulihkan cadangan fiskal harus didasarkan pada asumsi-asumsi yang realistis, termasuk mempertimbangkan tekanan belanja jangka panjang dan praktik pengelolaan utang yang sehat, sambil tetap mencari keseimbangan agar penyesuaian tersebut tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah di berbagai negara disarankan untuk mulai memperkuat pendapatan fiskal, merasionalkan pengeluaran, serta meningkatkan efisiensi belanja dengan cara merangsang investasi dari sektor swasta. IMF juga memberikan peringatan khusus mengenai penggunaan subsidi yang luas dan kebijakan industri lainnya yang seringkali memakan biaya besar dan dapat mengganggu efisiensi pasar. Jika memang diperlukan, kebijakan fiskal diskresioner harus ditargetkan secara ketat kepada perusahaan atau rumah tangga yang paling terdampak oleh guncangan negatif, serta harus menyertakan ketentuan "matahari terbenam" atau sunset provisions yang memastikan bahwa intervensi tersebut hanya bersifat sementara. Dengan langkah-langkah disiplin fiskal yang tepat, diharapkan negara-negara dapat keluar dari jebakan utang dan membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh di masa depan.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling signifikan selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. BPI Danantara, yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) berkapasitas besar, dirancang untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset strategis negara, termasuk tujuh BUMN raksasa seperti Pertamina, PLN, dan bank-bank milik negara, dengan total aset yang dikelola diperkirakan mencapai Rp9.000 triliun.

Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk menciptakan sumber pendanaan investasi non-APBN, mendukung program-program pembangunan prioritas, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Namun, di balik ambisi tersebut, pembentukan entitas super ini memunculkan dualitas risiko dan peluang yang harus dicermati secara mendalam, terutama implikasinya terhadap stabilitas fiskal dan penerimaan perpajakan.

Dari sudut pandang ekonomi makro dan pengelolaan fiskal, BPI Danantara menawarkan beberapa potensi positif jangka Panjang. Pertama, terkait penciptaan nilai asset. Konsolidasi aset-aset BUMN diharapkan dapat menciptakan sinergi dan efisiensi yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Pengelolaan aset secara profesional dan strategis oleh BPI Danantara berpotensi menghasilkan return investasi yang tinggi. Peningkatan nilai dan keuntungan ini akan memperkuat fundamental ekonomi dan secara bertahap memperluas basis pajak di masa depan.

Kedua, diversifikasi pendanaan pembangunan. BPI Danantara dapat berperan penting dalam menarik modal asing dan domestik untuk membiayai proyek infrastruktur besar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN. Dana yang dikelola, termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan alokasi efisiensi anggaran, dapat berputar lebih cepat di sektor riil, mengurangi tekanan pada defisit fiskal, dan membebaskan ruang fiskal APBN untuk kebutuhan belanja sosial.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan mitigasi serius, khususnya karena BPI Danantara melibatkan aset vital yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi kas negara. Terdapat potensi pengurangan penerimaan jangka pendek. Demi menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan modal BPI Danantara, entitas ini atau anak usahanya berpotensi diberikan insentif atau perlakuan khusus di sektor perpajakan. Jika insentif ini berlaku pada BUMN yang sebelumnya merupakan penyetor pajak dan dividen besar, maka APBN dapat mengalami tekanan finansial karena hilangnya sumber penerimaan rutin. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan anggaran yang tinggi untuk program-program baru dan pembayaran utang jatuh tempo.

Selain itu, risiko salah kelola tetap akan membayangi perjalanan BPI Danantara kedepannya. Pengumuman kasus dugaan korupsi di salah satu BUMN yang direncanakan bergabung ke BPI Danantara menjadi alarm keras terkait isu Good Corporate Governance (GCG). Pengelolaan aset triliunan rupiah membutuhkan integritas dan transparansi tertinggi. Jika terjadi salah investasi atau, yang lebih parah, korupsi di dalam BPI Danantara, kerugian yang timbul akan menjadi beban utang dan tanggung jawab fiskal negara. Kegagalan ini pada akhirnya berisiko ditutup melalui peningkatan penerimaan perpajakan di sektor lain atau menaikkan rasio utang nasional.

Oleh karena itu, pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi. BPI Danantara memegang kunci penting dalam masa depan pendanaan pembangunan Indonesia. Keberhasilannya bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengeliminasi kerawanan yang ada. Langkah fundamental yang harus dilakukan adalah menetapkan kerangka GCG yang independen dan transparan untuk meminimalisir risiko moral (moral hazard) dan korupsi. Selain itu, perlu adanya kajian fiskal yang cermat untuk memastikan bahwa kebijakan insentif pajak yang mungkin diberikan tidak mengorbankan penerimaan APBN secara drastis dalam jangka pendek, dan bahwa manfaat jangka panjangnya benar-benar mampu menutupi potensi kerugian tersebut.

Dengan manajemen risiko yang hati-hati dan tata kelola yang profesional, BPI Danantara dapat benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, alih-alih menjadi beban fiskal dan penerbit utang baru di masa mendatang.

Memanasnya konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) memicu lonjakan harga minyak global yang berpotensi menekan fiskal Indonesia. Sepanjang Juni, harga minyak WTI sudah melonjak 22,28% dan Brent 21,60%, meski masih di bawah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 82 per barel.

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office atau AMRO dan Bank Dunia meminta pemerintah waspada akan risiko fiskal dalam jangka menengah. Peringatan ini ditujukan pada potensi melonjaknya rasio utang pemerintah yang bisa melampaui ambang batas psikologis 40 % produk domestik bruto (PDB). AMRO maupun Bank Dunia, menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja yang meningkat dan penerimaan negara yang masih terbatas. Jika tak diantisipasi sejak dini, utang bisa menjadi tekanan fiskal jangka panjang yang serius bagi perekonomian Indonesia. Laporan bertajuk ”AMRO’s 2025 Annnual Consultation Report on Indonesia” edisi Juni 2025 menyebut, walau Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menjaga rasio utang tetap di bawah 40 % dari PDB, scenario dasar menunjukkan potensi kenaikan hingga 42 % pada 2029.

”Proyeksi ini mempertimbangkan defisit primer yang membesar dan biaya pinjaman yang kian tinggi,” tulis laporan itu, Senin (23/6) AMRO menilai, upaya pemerintah menurunkan defisit dari 2,5 % PDB pada 2025 menjadi 2,1–2,3 % pada 2029 belum cukup kuat menahan kenaikan utang. Program baru pemerintahan seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan dan peningkatan anggaran pertahanan turut berkontribusi meningkatkan anggaran pembiayaan. Pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan penerimaan melalui reformasi sistem perpajakan seperti implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Targetnya adalah menaikkan rasio pendapatan terhadap PDB dari 10 % saat ini menjadi 12,7-13,7 % pada 2029. Namun, AMRO menyoroti bahwa pendapatan negara kemungkinan tetap terbatas, bahkan setelah normalisasi tarif PPN menjadi 12 %. ”Ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran ini dapat memicu pelebaran defisit dan berujung pada tekanan utang,” tulis AMRO. (Yoga)

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun ini memperlambat penyerapan anggaran belanja. Hal ini dikhawatirkan akan langsung  berimbas pada pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian keuangan pada 31 Mei 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun atau APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun atau bari 28,1% dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka terjadi kontraksi sebesar 11,26%. Pada Mei 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp1.145,27 triliun. Realisasi belanja negara Mei 2025 terbagi dalam belanja  pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun. Jika dirinci belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun terbagi dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan untuk belanja non K/L Rp694,2 triliun terbagi dalam belanja (K/L) untuk belanja non K/L Rp368,5 triliun. Peneliti Center of Freedom  on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dlakukan oleh pemerintah mendorong K/L untuk melakukan penyisiran ulang dari alokasi belanja yang sudah ditetapkan pada tahun lalu, agar dapat memenuhi persyaratan dalam proses efisiensi anggaran pemerintah. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) tetap mendorong kebijakan moneter ekspansif meski mempertahankan suku bunga acuan, guna terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan ini harus diikuti dengan mendorong sisi permintaan kredit oleh pelaku usaha dan rumah tangga, dalam bentuk insentif dari jalur fiskal sebagai stimulus perekonomian. Diketahui bahwa dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 5,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit serta mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Pada saat yang sama, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan melalui ekspektasi digitalisasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. (Yetede)