Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak sepanjang 2019 tak mencapai target. Menurut dia, terjadi shortfall atau selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 245,5 triliun, jauh di atas shortfall 2018 yang sebesar Rp 108,1 triliun.

Dalam APBN 2019, pemerintah menetapkan target pnerimaan pajak Rp 1.557,6 triliun. Namun, di ujung tahun, realisasinya hanya Rp 1.332,1 triliun. Menurut Sri, hampir semua komponen penerimaan pajak menurun. Lesunya aktivitas ekonomi, kata dia, terlihat dari realisasi pajak penghasilan (PPh) badan usaha yang hanya tumbuh 1 persen tahun ini. Padahal pada 2018 PPh badan usaha melonjak 22 persen. Realisasi penerimaan pajak industri pengolahan juga minus 1,8 persen, yaitu sebesar Rp 365,39 triliun. Adapun pajak sektor perdagangan dan pertambangan anjlok 2,7 persen dan 70 persen. Secara keseluruhan, PPh badan usaha memiliki andil 19,3 persen dari seluruh komponen penerimaan pajak. Komponen yang lebih besar adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dengan andil 26 persen. Namun pertumbuhannya menurun dari 6,2 persen pada 2018 menjadi 3,7 persen. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pemerintah perlu merevisi target penerimaan pajak pada 2020. Menurut dia, target Rp 1.680 triliun pada tahun depan mengharuskan adanya pertumbuhan penerimaan hingga 20 persen lebih.

Banjir insentif fiskal terjadi di Tanah Air sepanjang periode 2014-2019. Tujuannya, untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Pemerintahan Jokowi-JK, yakni 7%. Namun industri manufaktur yang menikmati insentif paling banyak hingga kini masih seret. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang masih tetap berada di kisaran 5%.

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal hal ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan pendukung yang dikeluarkan pemerintah. Dia mengatakan pemberian insentif fiskal merupakan bentuk kemudahan hilir. Seharusnya, pemerintah juga memberikan insentif- insentif yang jelas. pada sektor hulu. Selain itu informasi mengenai berlakunya suatu insentif dinilai lambat dan penuh ketidakpastian. Misal insentif pajak korporasi yang akan dikeluarkan pada 2021. Belum ada penjelasan dari pemerintah apakah di tahun 2021 sudah dapat diterapkan atau masih pada tahap pembahasan.

Sementara itu, pemerintah mengklaim insentif mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Salah satunya adalah tax holiday yang telah dimanfaatkan 43 investor hingga September lalu dengan total nilai investasi Rp 513 triliun.

Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, isu-isu global telah menjadi pemicu perlambatan perekonomian. Menteri Keuangan Stri Mulyani Indrawati merancang APBN untuk menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi gelombang tersebut. Realisasi APBN 2018 mencatat negara berhasil melampaui target untuk pertama kali sejak tahun 2011, yaitu 102,5 persen atau 1.942,3 triliun rupiah yang berarti tumbuh 16,6 persen. Meskipun 2018 sudah baik, persiapan APBN 2019 tetap harus berhati-hati. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada pada level 5,08 persen di bawah targer 5,3 persen. Faktor perlambatan ekonomi global masih mendominasi, kinerja ekspor masih berada pada zona negatif, begitupun investasi masih sulit ditebak pada paruh kedua. Kini konsumsi rumah tangga menjadi harapan pemerintah sebagai komponen pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga acuan oleh BI sebanyak dua kali dalam beberapa bulan terakhir, ditambah dengan bantuan sosial kepada masyarakat, serta program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga BPJS kesehatan menjadi jurus yang digunakan. Selain melalui belanja, APBN juga didorong untuk mengstimulus perekonomian melalui pemberian insentif bagi dunia usaha yang suportif tetapi selektif. Insentif akan berdampak pada pengurangan penerimaan yang dicatat sebagai tax expenditure. Pada tahun 2018 nilainya mencapai 196 trilyun rupiah.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk menahan pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendorong ekspor untuk menekan defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, pemerintah mencoba membendung impor produk-produk yang membuat industri dalam negeri sulit bersaing, melalui penerapan bea masuk anti dumping (BMAD). Pemerintah sendiri sebelumnya telah berupaya menekan CAD melalui insentif tax holiday untuk mendorong investasi, menetapkan destinasi wisata prioritas untuk mengundang devisa pariwisata, juga hilirisasi sumber daya alam melalui smelter. 

Ekonom Core Indonesia menilai dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah harus lebih banyak sosialisasi ke pengusaha untuk memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor LPEI, merevitalisasi Pusat Promosi Perdagangan Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu memperbanyak proposal perjanjian dagang bilateral.

Pemerintah menyatakan akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur pada tahun depan dalam rangka menghadapi pelemahan ekonomi global dan menjaga momentum pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan APBN terarah y ang dimaksud adalah terarah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sedangkan, APBN yang terukur artinya defisit APBN dijaga pada level yang tepat sehingga dapat tumbuh pda level yang cukup tinggi. APBN didorong agar makin sehat, ditunjukkan dengan level pendapatan yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan tema kebijakan fiskal 2020 pemerintah akan menempuh tiga strategi makro fiskal. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset. Ketiga, mengembangkan pembiayaan yag kreatif serta mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri H., kebijakan fiskal yang ekspansif pada 2020 harus mempertimbangkan realitas perekonomian pada tahun sebelumna.

Industri manufaktur khususnya yang ekspor juga mendulang berkah dari pelemahan rupiah. Kinerja manufaktru kuartal ketiga tahun ini tumbyh sebesar 5,04% year-on-year (yoy). Kenaikan ini sejalan dengan persiapan kebutuhan menjelang musim Natal dan tahun baru. Industri pakaian misalnya mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 23,13% yoy, meski sharenya hanya 2,21%. selain itu, industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh 18,84% yoy dan industri kulit, barang dari kulih dan alas kaki tumbuh 14,75% yoy. sedangkan, penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu industri makanan tercatat tumbuh 8,24% yoy.