Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran hampir dipastikan akan memblokade Selat Hormuz, sebagai respons atas pengeboman fasilitas nuklirnya oleh Amerika Serikat. Keputusan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap industri pelayaran minyak dunia, karena Selat Hormuz adalah jalur vital yang setiap harinya dilintasi sekitar 20 juta barel minyak—setara 30% perdagangan minyak global—menurut data International Energy Agency (IEA).

Blokade ini sangat mengancam armada tanker jenis VLCC dan ULCC yang menjadi tulang punggung pengangkutan crude oil jarak jauh. Tidak seperti kasus penutupan Terusan Suez pada 1956, Selat Hormuz tidak memiliki jalur alternatif, sehingga kapal-kapal tanker akan terjebak tanpa solusi pelayaran pengganti. Ketika kapal seperti Coswisdom Lake dan South Loyalty langsung membelokkan arah akibat kabar serangan, dunia pelayaran langsung panik.

Dalam situasi ini, Iran menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan, baik secara ekonomi maupun strategi perang psikologis (psy war). Iran, sebagai produsen minyak terbesar kedua dunia, mampu mengendalikan harga minyak global melalui pengetatan pasokan. Meskipun perang berkecamuk, Iran tetap akan menjual minyaknya, namun tidak kepada AS dan sekutunya. Bahkan, Iran dapat menjual minyaknya dengan harga premium kepada negara-negara sahabat seperti China dan Rusia, dan mengangkutnya menggunakan armada tankernya sendiri yang tergolong dalam lima besar dunia.

Tokoh penting dalam ketegangan ini adalah pemerintah AS, yang dilaporkan telah meminta China untuk menekan Iran agar tidak menutup Selat Hormuz, karena potensi kerugian ekonomi—khususnya dalam sektor energi—akan sangat besar bagi negara-negara Barat.

Secara keseluruhan, blokade ini menegaskan bagaimana geopolitik dan kontrol atas jalur laut strategis seperti Selat Hormuz dapat menjadi senjata ekonomi yang sangat efektif, sekaligus menggarisbawahi ketergantungan dunia pada stabilitas kawasan Timur Tengah dalam menjaga kelancaran suplai energi global.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, memberikan peringatan keras kepada 27 perusahaan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) karena terlambat menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Dari 50 perusahaan yang wajib melapor, hanya sebagian yang patuh, sementara sisanya terancam sanksi.

Doni menegaskan bahwa pelaporan tahunan KKPRL penting untuk mengevaluasi progres pemanfaatan ruang laut. Hal ini diatur dalam Permen KP No. 28/2021, dan keterlambatan atau kelalaian akan dikenai denda sebesar Rp5 juta per hari sesuai Permen KP No. 31/2021.

Ia juga menekankan bahwa laporan tahunan bukan untuk mempersulit pelaku usaha, tetapi untuk memastikan kegiatan berjalan produktif, sesuai koordinat, dan berkelanjutan. Salah satu perusahaan yang tercantum adalah PT XL Axiata Tbk. dengan proyek SKKL Batam-Sarawak, serta PT Palapa Timur Telematika untuk SKKL Palapa Ring Timur.

Sumono Darwinto, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, menegaskan pentingnya laporan tersebut sebagai bagian dari komitmen usaha yang bertanggung jawab di ruang laut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola ruang laut secara transparan dan terukur, agar pembangunan sektor kelautan tetap berkelanjutan.

Kolaborasi pemerintah, swasta, ormas sipil, dan akademisi dalam Our Ocean Conference (OOC ) selama sepuluh tahun telah menunjukkan hasil positif. Kerja sama kolektif antarpihak ini perlu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan, untuk menyelamatkan laut dari beberapa ancaman krusial, seperti perubahan iklim, polusi plastik, penangkapan ikan berlebih, dan degradasi ekosistem laut. Mantan Menlu AS, John Kerry sekaligus tokoh sentral lahirnya OOC menyatakan pentingnya tanggung jawab kolektif berbasis moral, ilmiah, politik, dan ekonomi. ”Kita tidak bisa hanya datang ke konferensi, membuat janji, lalu kembali ke rumah dengan perasaan telah cukup berbuat,” kata Kerry di hadapan delegasi puluhan  negara, dalam pembukaan OOC Ke-10 di Busan, Korsel, Selasa (29/4).

Mengutip evaluasi dan laporan dari World Resources Institute, Kerry mengungkap bahwa dalam satu dekade, OOC telah menghasilkan lebih dari 2.600 komitmen dengan nilai lebih dari 133 miliar USD untuk aksi konservasi laut dan perubahan iklim, dua pertiga dari komitmen tersebut telah selesai dikerjakan dan dalam proses penyelesaian. Sebagai contoh keberhasilan kolaboratif, Kerry memuji inisiatif Korsel yang berkomitmen membangun pelabuhan hijau guna mendukung pengiriman maritim nol emisi. Langkah ini sejalan dengan target global pengurangan emisi sektor pelayaran,termasuk pembentukan 51 koridor pelayaran hijau yang telah disepakati di bawah koordinasi Organisasi Maritim Internasional (IMO). (Yoga)

Saham PT Pembangunan Anugerah Investama (PANI) mengalami volatilitas yang signifikan pada Januari 2025, dengan harga saham sempat anjlok hampir 20% dalam sehari, namun kemudian berbalik menguat 14,90% pada perdagangan akhir pekan. Salah satu penyebabnya adalah polemik terkait pembangunan pagar laut di Tangerang yang melibatkan PIK 2, yang menimbulkan dugaan praktik korupsi dan kolusi. Meskipun demikian, para analis tetap optimis terhadap prospek jangka panjang PANI, dengan menekankan pentingnya laporan keuangan yang baik untuk mengatasi dampak negatif sentimen pasar.

 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama TNI AL, Badan Keamanan Laut, KPLP, dan Kementerian ATR/BPN, berencana untuk membongkar pagar bambu yang terpasang di laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten. Proses pembongkaran ini melibatkan partisipasi masyarakat, terutama nelayan setempat, dengan penggunaan kapal nelayan untuk menarik dan mengangkut bangkai pagar. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembongkaran ini dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak dan instansi.

Pembongkaran ini juga disaksikan oleh Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, yang diharapkan dapat membantu kelancaran laporan investigasi. Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memeriksa pejabat ATR/BPN yang diduga terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di wilayah pagar laut tersebut, dengan indikasi adanya pelanggaran kode etik yang sedang diselidiki oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).