Para mitra dagang AS di seluruh dunia mungkin bisa sedikit berharap setelah pejabat tinggi negara itu dan China mencapai kepepahaman sementara untuk memangkas tarif atas produk-produk  tertentu. Langkah ini bisa menjadi sinyal positif di tengah kekhawatiran bahwa ekonomi global akan mengalami perlambatan paling parah sejak pandemi Covid-19. Namun apa sebenarnya landasan dari kebijakan tarif Trump? kebijakan tarif yang diumumkan pada 2 April 2025 ini mencerminkan pendekatan strategis besar, bukan sekedar kayakinan bawah tarif tinggi akan menyelesaikan defisit perdagangan AS. Kebijakan yang diberikan label hari Pembebasan tersebut menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor (kecuali dari Kanada dan Mexico), serta tambahan tarif resiprokal terhadap sekitar 60 negara berdasarkan tuduhan praktik dagang yang tidak adil. Strategi ini dibingkai sebagai deklarasi kemandirian ekonomi untuk mengoreksi hubungan dagang yang menurut Trump selama ini merugikan manufaktur dan pekerja AS. Berdasarkan pernyataan dan kebijakan Trump sejak menjabat, tampak jelas bahwa tarif ini merupakan bagian dari agenda nasionalisme ekonomi dan geopolitik yang lebih luas. (Yetede) 

Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat tarif resiprokal AS. Lonjakan jumlah tindakan perdagangan yang restriktif dan diskriminatif di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC turut mewarnainya. Alarm perdagangan itu menjadi perhatian utama dalam Pertemuan Para Menteri Pengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC di Jeju, Korsel, pada 15-16 Mei 2025, yang membuahkan pernyataan bersama tentang upaya menghadapi tantangan fundamental sistem perdagangan global, kendati tidak mengadopsi upaya meredam tarif AS yang membayangi pertemuan tersebut. Merujuk data Macro Micro, Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia April 2025 tembus 1.151,36 yang meningkat 13 kali lipat dibanding rerata bulanan indeks pada 2015-2024 yang sebesar 85, tertinggi sepanjang sejarah.

Merujuk data Global Trade Alert, Unit Dukungan Kebijakan APEC menunjukkan, kasus subsidi perdagangan dan tindakan nontarif di APEC meningkat dari 12.733 kasus pada 2022 menjadi 14.498 kasus pada 2024. Lonjakan kasus itu mencerminkan peningkatan tarif, hambatan perdagangan, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi kebijakan perdagangan. Kondisi itu membayangi APEC MTR 2025 lantaran AS dan sejumlah negara yang paling intens berperang tarif dengan AS, seperti Kanada, China, dan Meksiko, juga menjadi anggota APEC. Selain itu, selama ini, APEC berkontribusi 48 % terhadap perdagangan dunia dan 62 % PDB dunia. Mendag Korsel, Inkyo Cheong, Kamis (15/5) mengatakan, ketidakpastian perdagangan terus meningkat seiring meluasnya perdagangan lintas batas dan rantai pasokan yang saling terhubung dan membebani ekonomi dan perdagangan global.

“Lingkungan perdagangan global penuh tantangan, peran APEC jadi lebih penting dari sebelumnya. Inilah alasan dunia menaruh perhatian besar pada pertemuan MRT tahun ini,” ujarnya saat membuka APEC MRT 2025. Diskusi APEC MRT berpusat pada pemulihan perdagangan multilateral dan pemosisian ekonomi APEC di masa depan, terutama terkait inovasi akal imitasi (AI) untuk fasilitasi perdagangan, masa depan WTO dan sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan dan berkemakmuran. Dalam Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Dalam APEC MRT 2025, Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap WTO untuk menegakkan kembali sistem perdagangan multilateral. RI bahkan mendukung reformasi WTO. (Yoga)

Gencatan senjata sementara dalam perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China telah memicu euforia di pasar saham global. Namun, seperti diingatkan oleh Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas, optimisme ini masih bersifat jangka pendek dan tidak didukung oleh fondasi kebijakan yang solid, terutama karena arah kebijakan Presiden AS Donald Trump masih sulit diprediksi. Penurunan tarif dari kedua negara memang memberi angin segar, tetapi belum menjamin kesepakatan permanen dalam 90 hari ke depan.

Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research Pilarmas Investindo Sekuritas, menekankan bahwa investor perlu tetap berhati-hati dan tidak gegabah merotasi portofolio, meskipun sentimen jangka pendek bisa dimanfaatkan untuk keuntungan terbatas. Aset konservatif seperti obligasi bisa dikurangi porsinya, namun tetap perlu dijaga dalam strategi jangka menengah-panjang.

Martin Aditya, Investment Analyst Capital Asset Management, menilai belum ada alasan kuat untuk melakukan rotasi besar-besaran dari safe haven seperti emas, meski sentimen deeskalasi perang dagang bisa mendorong arus masuk asing ke saham domestik, terutama sektor perbankan, logistik, dan komoditas.

Sementara itu, Freddy Tedja, Head of Investment Specialist Manulife Aset Manajemen Indonesia, menekankan pentingnya kebijakan domestik yang pro-pertumbuhan agar efek positif global bisa berdampak nyata bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, Bhima Yudhistira, Direktur Celios, mengkritisi lambatnya negosiasi tarif Indonesia–AS yang kurang transparan akibat perjanjian NDA. Ini berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dan membuat RI tertinggal dari China yang sudah lebih dulu menyepakati penurunan tarif.

Secara keseluruhan, gencatan tarif memberikan dorongan jangka pendek bagi pasar, namun para tokoh ekonomi menegaskan pentingnya kewaspadaan, konsistensi kebijakan global, dan penguatan ekonomi domestik agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika dagang dunia.

Pemerintah China sedang mengevaluasi tawaran Amerika Serikat (AS) untuk mengelar negosiasi terkait tarif sebesar 145% yang ditetapkan oleh Presiden AS Donal Trump. Namun China melalui Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengingatkan pihak AS untuk tidak menekan maupun memaksakan kehendak. AS dan China saat ini sedang terjebak perang tarif. Tidak satupun dari kedua pihak yang mau mengalah, dalam perang yang sudah mengguncang pasar global dan mulai mengacaukan rantai pasokan global. Menurut Kemendag China, pihak AS melakukan pendekatan kepada Negeri Tirai bambu untuk membahas negosiasi kenaikan tarif Trump. China pun menyatakan masih terbuka untuk diskusi. Hal ini mengisyaratkan adanya potensi de-eskalasi dari perang dagang antara keduanya lewat saling balas menjatuhkan tarif impor tinggi.

Pernyataan tersebut muncul sehari setelah sebuah akun media sosial yang terhubung dengan media AS telah berusaha untuk memulai pembicaraan. Hal ini terjadi seminggu setelah Trump mengklaim bahwa diskusi sudah berlangsung, yang kemudian dibantah oleh China. "AS baru-baru ini telah mengambil inisiatif di banyak kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada China melalui pihak-pihak terkait, dan mengatakan berharap dapat berbicara dengan China. Mencoba menggunakan  pembicaraan sebagai dalih untuk melakukan pemaksaan dan pemerasaan tidak akan berhasil," demikian bunyi pernyataan yang dilansir Reuters. (Yetede)

Penerapan tarif resiprokal AS berpotensi membuat ekonomi Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Kinerja ekspor dan sejumlah industri padat karya diramal turun dan merembet ke sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, RI tengah digoyang dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang merupakan mesin penggerak utama konsumsi rumah tangga. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia turut terkontraksi tajam. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengenakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 %, yang implementasinya ditunda 90 hari. Atas pengenaan tarif timbal balik itu, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyoroti konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi RI dalam webinar ”Quarter Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI” yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4).

Dampak tarif resiprokal AS akan semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang belum pulih sejak pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berkata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia tengah dibayangi PHK massal. Selain itu, mesin utama penggerak konsumsi rumah tangga, yakni masyarakat kelas menengah, jumlahnya semakin turun. ”Pertumbuhan masyarakat kelas atas juga turun tajam. Sepertinya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini turut menjalar ke masyarakat kelas atas,” katanya. Jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Februari 2025 sebanyak 18.610 orang atau meningkat 141,9 % dibanding Januari-Februari 2024 yang sebanyak 7.094 orang. Jika tidak dimitigasi dengan baik, penerapan tarif resiprokal AS juga bakal berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengurangan pekerja di sejumlah sektor industri.

”Hal itu terutama terjadi pada industri yang ekspornya bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, peralatan elektronik, dan mebel. Hal serupa bakal terjadi pada sejumlah industri yang selama ini terimbas banjir impor produk asal China,” katanya. Kondisi itu dapat memperburuk daya topang konsumsi rumah tangga yang tengah mengalami penurunan jumlah kelas menengah. Jumlah masyarakat kelas menengah RI telah berkurang dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 56 juta orang pada 2021, lalu turun lagi menjadi 51 juta orang pada 2024. Pertumbuhan kelas menengah juga masih negatif, pada 2018-2021 minus 8 %, sedangkan pada 2021-2024 justru minus 9 %. Hal itu menjalar ke pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia, yang pada 2018-2021 tumbuh minus 10 %. (Yoga)

Indonesia telah resmi memulai proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), ditandai dengan penandatanganan non-disclosure agreement (NDA) antara pemerintah Indonesia dan USTR pada 23 April. Negosiasi kini masuk tahap teknis, dengan rencana pembentukan lima kelompok kerja (working group) untuk mempercepat pembahasan di sektor-sektor strategis, meski sektor tersebut belum diungkap ke publik.

Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang, terutama kebijakan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump, telah memicu tekanan besar terhadap kinerja perusahaan-perusahaan besar dunia. Banyak dari mereka mulai menaikkan harga produk, memangkas target keuangan, hingga menarik kembali proyeksi laba karena lonjakan biaya dan terganggunya rantai pasok.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengabaikan permainan angka  tarif yang terus-menerus dilancarkan AS. Hal ini disampaikan pada Kamis (17/4/2025) menyusul pernyataan Gedung Putih yang  menguraikan tentang bagaimana China menghadapi pemberlakuan tarif balasan hingga 245 % oleh AS. Mengutip dokumen yang dirilis pada Selasa (15/4/2025), Gedung Putih mengatakan bahwa total bea masuk China termasuk tarif resiprokal terbaru mencapai sebesar 125%. Di mana pemberlakuan tarif 20% bertujuan mengatasi krisisi fentanil, dan penerapan besaran tarif sekitar 7,5% dan 100% ditujukan ke barang-barang tertentu guna mengatasi praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Minggu lalu, Pemerintah China sempat mengumumkan telah menghentikan aksi retaliasi tarif fan menyatakan penaikan berikutnya oleh AS akan dianggap sebagai lelucon yang tidak akan dihiraukan. Alih-alih terus berfokus pada tarif barang, China memilih menggunakan angkah-langkah lain, termasuk strategi menargetkan sektor jasa Amerika. Sementara Presiden Donald Trump sebagian berfokus dengan rencana tarif. Pemerintah China dilaporkan telah meluncurkan serangkaian tindakan pembatasan non-tarif, termasuk memperluas  kontrol ekspor mineral logam langka dan membuka perusahaan-perusahaan AS, seperti raksasa informasi DuPont dan perusahaan teknologi informasi Google. (Yetede)