Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi dampak signifikan pada sektor pariwisata, terutama industri MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Efisiensi anggaran ini mengurangi kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, yang merupakan pasar utama MICE di Indonesia, sehingga memberikan tekanan pada industri tersebut. Hal serupa juga terjadi pada awal pemerintahan sebelumnya, seperti pada 2014 dan 2019, dengan adanya kebijakan larangan rapat pemerintah di hotel.

Kebijakan efisiensi anggaran dan larangan tersebut pernah berdampak buruk terhadap industri perhotelan dan MICE, termasuk penurunan tingkat hunian hotel. Namun, pemerintah merespons dengan langkah-langkah seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa perhotelan, yang membantu industri untuk pulih. Selain itu, sektor perhotelan dan MICE harus beradaptasi dengan berbagai tekanan, termasuk pandemi Covid-19, dengan menawarkan produk inovatif dan efisiensi biaya untuk bertahan.

Industri MICE memiliki potensi besar untuk menghasilkan devisa dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Namun, untuk mempertahankan keberlanjutan industri ini, penting untuk terus melakukan pembenahan di berbagai elemen dasar MICE, seperti akomodasi, transportasi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan pasar swasta sebagai tambahan pasar pemerintah juga menjadi solusi untuk pertumbuhan industri MICE di masa depan.

Secara keseluruhan, meski kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi industri MICE, konsistensi dukungan pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas dan promosi MICE tetap sangat dibutuhkan agar industri ini tetap tumbuh dan berkelanjutan.