;
Tags

Kebijakan Iklim

( 2 )
Politik dan Birokrasi Asia Pasifik Dorong Bisnis Selaras SDGs

Asia Pasifik Dorong Bisnis Selaras SDGs
HR1 19 May 2025 Bisnis Indonesia

Dengan tenggat waktu hanya lima tahun menuju 2030, dunia dihadapkan pada urgensi nyata untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan besar seperti kesenjangan investasi sebesar US$1,5 triliun per tahun, kemiskinan struktural di Asia Pasifik, serta krisis iklim memerlukan solusi yang melampaui pendekatan konvensional.

Dalam konteks ini, Asia Pacific Business Forum yang digagas oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) melahirkan Kuala Lumpur Business Leaders’ Declaration, yang memetakan lima pilar transformasi: energi hijau, infrastruktur berkelanjutan, pembiayaan inklusif, ekonomi digital, dan ekonomi sirkular.

UN ESCAP melalui ESCAP Sustainable Business Network (ESBN) memimpin inisiatif strategis seperti Green Deal for Business, untuk membantu sektor bisnis mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis mereka. ESBN berperan sebagai katalis antara sektor swasta dan pembiayaan global melalui kemitraan strategis seperti Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance, yang juga diikuti oleh pelaku bisnis dari Indonesia.


Lingkungan Hidup Masa Depan Komitmen Iklim RI Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris

Masa Depan Komitmen Iklim RI Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris
HR1 10 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Langkah mundur Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Paris, yang diumumkan setelah Donald Trump menjadi Presiden, memberikan dampak negatif terhadap komitmen global dalam mengatasi krisis iklim. AS, sebagai salah satu negara pengemisi gas rumah kaca terbesar, menciptakan sinyal buruk yang dapat mempengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016, ada sinyal dari pejabat Indonesia yang cenderung mendukung pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kebijakan iklim, salah satunya disampaikan oleh Utusan Khusus Indonesia untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Perjanjian Paris tidak lagi relevan bagi Indonesia.

Lebih jauh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memfokuskan kebijakan pada kedaulatan energi, yang lebih berorientasi pada pemanfaatan energi fosil dan biofuel, yang berpotensi merusak alam, terutama dengan rencana perluasan perkebunan sawit. Konsep kedaulatan energi yang mengandalkan batu bara juga dapat memperburuk masalah lingkungan di Indonesia, yang kecanduan terhadap energi fosil. Data menunjukkan bahwa meski energi terbarukan semakin diperkenalkan, batu bara masih menjadi sumber energi dominan di Indonesia.

Dengan kondisi ini, komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim semakin melemah, dan dapat mengikuti jejak AS yang mengabaikan Perjanjian Paris. Publik diharapkan untuk lebih bersuara agar pemerintah tetap mematuhi UU No. 16/2016 dan terus berpegang pada komitmen global untuk mengatasi krisis iklim. Tanpa upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mendukung energi terbarukan, Indonesia berisiko menghadapi dampak ekologi yang lebih besar di masa depan.

Pilihan Editor

  1. Penghentian Penggunaan Limbah B3 pada Industri Tahu Sidoarjo

    Penghentian Penggunaan Limbah B3 pada Industri Tahu Sidoarjo
    16 May 2025
  2. Tekan Inflasi, Pasar Murah

    Tekan Inflasi, Pasar Murah
    04 Jan 2025
  3. Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan

    Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
    05 Jun 2024
  4. Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan

    Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
    28 Dec 2023
  5. KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS

    KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
    28 Dec 2023