Pemerintah meresmikan dua bullion bank pertama di Indonesia, yakni Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pada Februari 2025. Kehadiran bank emas ini digadang-gadang mampu memanfaatkan potensi cadangan emas nasional yang besar serta memperkuat ekosistem keuangan berbasis logam mulia.

Namun demikian, di balik peluang ekonomi tersebut, muncul sorotan terhadap aspek perpajakan dan keamanan finansial. Saat ini, regulasi perpajakan yang berlaku, seperti PMK No.48/PMK.03/2023, hanya mengatur pajak penghasilan atas penjualan emas batangan. Sementara itu, skema imbal hasil dari simpanan, pembiayaan, dan penitipan emas di bullion bank belum sepenuhnya tercakup dalam ketentuan pemotongan pajak (withholding tax).

Ketiadaan kewajiban pelaporan rekening bullion kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dinilai menjadi celah penghindaran pajak. Laporan transaksi bullion baru diwajibkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara akses DJP masih terbatas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan rekening bullion untuk menyamarkan dana dari tindak pidana perpajakan atau pencucian uang.

Pakar kebijakan fiskal mendorong pemerintah untuk segera memperbarui regulasi akses data keuangan dan objek sita dalam pemulihan kerugian negara, serta menyusun aturan perpajakan yang relevan dengan kegiatan usaha bullion. Jika dikelola dengan pengawasan yang tepat, bullion bank diyakini dapat menjadi sumber penerimaan negara sekaligus memperkuat stabilitas keuangan nasional.

Rata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri atau PTN Indonesia senilai 1,3 kali besaran upah minimum provinsi, setara 143 kg beras, jauh di bawah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas membandingkan gaji pokok 36 dosen PTN sepanjang 2024 yang disurvei secara kualitatif per 4-23 April 2025 dengan UMP setiap daerah. Dari data yang dihimpun, nilai rata-rata gaji pokok dosen PTN di Indonesia lebih rendah dibanding lima negara lain di Asia Tenggara. Gaji dosen perguruan tinggi publik di Kamboja mencapai 6,6 kali upah minimum, Thailand 4,1 kali upah minimum, Vietnam 3,42 kali upah minimum, Malaysia 3,41 upah minimum, dan Singapura 1,48 kali upah minimum.

Kompas mengolah data gaji dosen universitas publik di kawasan Asia Tenggara selain Indonesia dari laman Glassdoor, sedangkan upah minimum dari laman Trading Economics. Upah minimum menjadi indikator pembanding lantaran menjadi standar penghasilan bagi pekerja secara umum yang berlaku di sebuah negara. Gaji pokok dosen PTN di Indonesia diatur PP No 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Gaji pokok akan naik setiap dua tahun sekali bergantung masa kerja. Berbeda dengan UMP yang dimutakhirkan setiap tahun, regulasi gaji pokok dosen dimutakhirkan lima tahun sekali.

Dosen Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa, menilai, dosen PTN di Indonesia belum mendapat gaji pokok yang layak, apalagi dengan kualifikasi minimal lulusan S-2. Gaji pokok juga mestinya dimutakhirkan setiap tahun. Dia berpendapat gaji pokok dosen minimal sebesar Rp 10 juta per bulan. Gaji pokok itu, memberatkan dosen muda yang belum menjadi asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. Mereka hanya menerima 80 % gaji pokok PNS golongan IIIb, Rp 2,9 juta. ”Bisa dibayangkan siapa yang bisa bertahan sampai lima tahun dengan gaji kurang dari Rp 5 juta per bulan, apalagi jika sudah berkeluarga,” ujarnya. (Yoga)

 

Pagi di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Jabar, Senin (7/4) tidak seperti biasanya. Turun dari bus, penumpang sudah ditunggu petugas Disdukcapil Kota Bandung, untuk pendataan identitas penumpang bagi warga dari luar kota. Proses pendataannya hanya lima menit per orang. Mereka diminta mengisi data kependudukan, alamat e-mail, tujuan kedatangan, hingga alamat terkini. Diantaranya, Sopian dan Rizky, dari Kabupaten Tasikmalaya, Jabar. Tahun ini, keduanya baru berusia 19 tahun. ”Libur seminggu di kampung. Ini bawa oleh-oleh cemilan,” kata Rizky dari Desa Citamba, Ciawi. Rizky mengatakan, ia bekerja sebagai pelayan restoran di Kota Bandung sejak tahun lalu. Dia tinggal di mes perusahaan bersama sejumlah karyawan lainnya dengan upah Rp 1,5 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum regional di Kota Bandung tahun 2025 sebesar Rp 4,4 juta per bulan.

Rizky mengerem keinginannya mengonsumsi banyak hal, dia mengatur keuangan seketat mungkin. ”Meskipun gaji tidak besar, saya senang bisa merantau ke Bandung. Bisa mendapatkan penghasilan mandiri,” ungkap Rizky. Sopian menuturkan, merantau menjadi jalan terakhir setelah sulit mencari pekerjaan yang ia suka dan penghasilan yang sama di Tasikmalaya. Meski saat ini gajinya belum ideal dan persaingan di kota besar semakin berat, setidaknya ia bisa bertahan. Sejauh ini, hidupnya di Bandung dibiayai dari kantong sendiri. ”Saya tidak mau menganggur di rumah meski tantangan bekerja di kota juga bakalan lebih ketat. Lagi pula ayah hanya buruh bangunan. Ibu juga tidak bekerja,” ujar Sopian. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, jutaan warga masih memilih merantau ke kota besar demi mencari pekerjaan. Meski tidak mudah, mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. (Yoga)

Dipecat dari pekerjaan membuat hidup jadi redup. Ada keluarga yang kehilangan rumah idaman, bahkan ada pula rumah tangga yang kandas karena tekanan ekonomi kian mencekik. Tembok rumah milik Iyus (40), di Bogor, Jabar, kertas dindingnya mengelupas. Perabotan tinggal kursi tamu. Rumput liar pun tumbuh di taman yang tadinya tertata rapi. Rumah dua lantai itu baru saja laku. Mobil yang tadinya disimpan di garasi sudah lebih dulu dijual. Semua terpaksa dilakukan ayah dua anak itu untuk bertahan setelah terkena PHK pada Mei 2024. ”Mau gimana lagi? Tak peduli kita kena PHK, kehidupan terus berjalan,” kata Iyus di rumahnya, Senin (17/2). Pekerjaan terakhir Iyus adalah IT (teknologi informasi) project manager di sebuah perusahaan rintisan di bidang lokapasar. Lima tahun bekerja, Ia mendapat gaji dua digit per bulan.

Iyus punya kerja sampingan di bidang IT juga dengan penghasilan belasan juta rupiah. Istri Iyus juga punya usaha kue rumahan dengan keuntungan Rp 5 juta per bulan. Dengan total pemasukan puluhan juta per bulan, Iyus merasa mampu membeli rumah kedua dengan cicilan Rp 17 juta per bulan. Iia juga ada tanggungan cicilan rumah pertama Rp 12 juta per bulan dan mobil Rp 5 juta per bulan. Tak dinyana, pada Mei 2024, perusahaannya mengubah model bisnis, dari berdagang secara daring kini berubah total menjadi toko konvensional. Akibatnya, 90 persen personel IT dipangkas, termasuk Iyus. Prioritas Iyus, dapur harus ngebul dan anak-anak harus tetap sekolah, membuat Ia menjual mobil dan rumah ke 2 nya

Alia (36), ibu satu anak, tengah menjalani proses perceraian. Pertikaian dengan suami yang meruncing kala kondisi ekonomi kian mencekik menjadi penyebab utama mereka berpisah. ”Dia (suami) udah enggak bantuin, malah nge-judge aku bermalas-malasan. Aku juga enggak mau jadi kayak gini, aku belum pernah nganggur selama ini seumur hidup aku,” tuturnya, Kamis (13/2). Alia tinggal di rumah kontrakan bersama anak semata wayangnya di Jaksel. Anak perempuannya yang sebelumnya bersekolah di PAUD, terpaksa berhenti sementara. ”Terpaksa berhenti sekolah karena biayanya mahal, Rp 4 juta per bulan. Untungnya dia masih kecil. Nanti kalau sudah usia TK harus sekolah lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Alia bekerja sebagai business development manager di sebuah perusahaan marketing technology. Saat itu gajinya mencapai belasan juta rupiah per bulan. Namun, baru empat bulan bekerja, ia sudah terkena PHK pada Oktober 2024. Sembari mencari pekerjaan baru, Alia membuka jasa sebagai empathic listener untuk membantu orang yang butuh didengarkan dan konsultan animal behaviour untuk membantu para pemilik hewan lebih memahami peliharaan mereka. Selain itu, ia juga menekuni pekerjaan lepas sebagai kontributor kecerdasan buatan (AI), orang yang melatih soal AI agar menjadi lebih kreatif. ”Dibanding waktu masih punya kerja tetap, sih, pendapatan jauh banget. Sekarang cuma Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Pas-pasan banget, yang penting bisa hidup, cukup makan dan minum,” ungkapnya. (Yoga)

Gaji rendah membuat para pendidik dicekik kebutuhan ekonomi. Dosen tak bisa beli buku demi popok dan susu anak. Sudah sebulan, motor bebek tua milik Anggun Gunawan (40) lampunya mati, tapi tetap dipakai siang dan malam, karena itu satu-satunya kendaraan yang dipunya dosen Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta tersebut. ”Itu motor keluaran tahun 1997, saya beli waktu masih kuliah di UGM tahun 2006. Masih saya pakai karena belum mampu beli yang lain,” kata Anggun, Senin (17/2). Anggun menjadi dosen politeknik sejak Januari 2021. Juni 2024, ia diangkat menjadi dosen dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia memperoleh gaji pokok Rp 4,4 juta dan uang makan Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per bulan. Jumlah penghasilan itu amat mepet untuk memenuhi kebutuhannya sebagai ayah dua anak. Di awal bulan, ia harus membayar Rp 1,7 juta untuk sewa kontrakan di Jagakarsa, Jaksel. Sisanya untuk kebutuhan pokok. Tak ada anggaran sama sekali untuk membeli buku yang amat penting bagi seorang dosen. ”Kalau kita beli buku yang dibutuhkan untuk meng-update materi pembelajaran mahasiswa maka tak ada lagi uang untuk beli susu dan pampers anak,” ujarnya.

Kondisi ini berbanding terbalik saat Anggun memperoleh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk kuliah S-2 di Oxford Brookes University, Inggris, pada 2019. Saat itu, ia mendapat anggaran Rp 10 juta per tahun khusus untuk membeli buku. ”Sekarang, setiap tanggal 15, gaji sudah habis. Saya harus ngutang ke teman, lalu dibayar waktu gajian bulan depan,” ucapnya. Untuk mencari penghasilan tambahan, Anggun mengajar di sekolah vokasi UI dan Universitas Terbuka (UT). Dari situ ia mendapat tambahan penghasilan Rp 1 juta per bulan. Namun, tak rutin karena tergantung masa kuliah mahasiswa (Yoga)

Proporsi tabungan yang kian menipis membuat warganet menempuh frugal living alias hidup hemat. Mereka berharap dapat menekan pengeluaran yang bersifat konsumtif agar ada uang yang mengalir ke pundi-pundi tabungan. Keinginan menabung menempati posisi teratas alasan warganet menjalani hidup hemat, sebesar 29,8 %. Di posisi kedua, warganet hidup hemat lantaran hendak coba-coba (12,6 %). Selanjutnya situasi ekonomi (10,6 %), ingin bebas dari utang dan mencapai stabilitas keuangan (10,6 %), serta demi ketenangan dan keseimbangan hidup (9,3 %). Sejumlah alasan itu mengemuka dari data Monitoring Media Litbang Kompas terhadap 151 konten media sosial X, Tiktok, Instagram, dan Youtube sepanjang Januari hingga pertengahan Februari 2025. Konten yang dikaji memuat frasa frugal living.

Hidup hemat demi mengisi tabungan yang mengemuka di warganet sejalan dengan temuan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas. Proporsi tabungan masyarakat dua tahun terakhir cenderung menurun, tampak dari posisi proporsi tabungan per Januari 2025 sebesar 15,3 % dari total pengeluaran menurut Survei Konsumen BI, yang lebih kecil dibanding pada Desember 2024 atau pada Januari 2024 yang sebesar 15,5 % dan 16,2 %. Adapun per Januari 2023, proporsinya 16,7 %. Posisi tabungan pada akhir 2022 sekitar Rp 2.422 triliun atau tumbuh 7 % dibanding tahun sebelumnya. Nilai itu tumbuh 2,7 % di tahun 2023 dan 6,7 % pada 2024 menjadi Rp 2.854 triliun. Meski demikian, pertumbuhan deposito cenderung melambat.

Posisi deposito per akhir 2022 senilai Rp 2.645 triliun atau naik 2,3 % dibanding tahun sebelumnya. Sempat meningkat 5,3 % pada 2023, deposito di bank umum tumbuh melambat 2,5 % di 2024 menjadi Rp 2.854 triliun. Upaya meningkatkan tabungan dengan hidup hemat dilakoni Maskel (26) perawat RS swasta di Tangerang, Banten. Setahun terakhir, ia mengurangi pengeluaran makanan dan pakaian untuk mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan yang akan berlangsung tahun ini. Dalam sebulan, pengeluaran makanan Maskel Rp 800.000. Ia berhemat dengan memasak sendiri makan pagi dan malamnya. Ada pun makan siang, ia mendapatkannya dari rumah sakit. Ia dan pasangan bahkan bertekad untuk tidak jajan di luar saat akhir pekan dan memilih makan dari hasil masakan sendiri. (Yoga)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, sedang dalam tahap finalisasi aturan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol). Aturan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri atau Surat Edaran. Yassierli menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengemudi dan aplikator, untuk memastikan THR dapat diberikan kepada pengemudi ojol.

Tuntutan ini muncul setelah sejumlah serikat dan forum pengemudi ojol, yang dipimpin oleh Ketua Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) Dody Munir, melakukan aksi demo untuk mendesak pemerintah dan aplikator memberikan hak THR kepada pengemudi ojol. Yassierli menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan waktu untuk finalisasi aturan tersebut dan berharap dapat segera mencapai kesepakatan yang mendukung kesejahteraan para pengemudi ojol.