;
Tags

PSN

( 3 )

Pertemuan Presiden-Pengusaha terkemuka nasional di Istana Kepresidenan

KT3 10 Mar 2025 Kompas

Pekan lalu, selama dua hari berturut-turut, Presiden Prabowo bertemu para pengusaha terkemuka nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan ekonomi global, kebijakan nasional, dan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta BPI Danantara. Pertemuan disebutkan sebagai langkah konkret membangun komunikasi erat dan memperkuat kolaborasi pemerintah-swasta, guna memastikan stabilitas ekonomi nasional, dan menarik investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan keterlibatan para taipan, berbagai program strategis diharap bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Tercatat ada 77 proyek strategis nasional di era Prabowo, meliputi 29 proyek baru dan 48 proyek lanjutan (carry over) yang perlu dukungan anggaran masif dan kerja sama dengan swasta. Tak sedikit program itu mengundang pro-kontra. Sebut saja, MBG dan Danantara, karena pembiayaannya harus mengorbankan anggaran sektor lain, termasuk pendidikan dan layanan publik. MBG juga dipertanyakan di sejumlah daerah. Ada kabar anak-anak Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada MBG. Tergerusnya kepercayaan akibat kontradiksi kebijakan, berbagai pernyataan kontroversial para pemimpin negeri, korupsi masif di birokrasi dan BUMN, membuat setiap langkah direspons secara kritis oleh publik dan tak jarang menghadapi penolakan.

Sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hampir sejak merdeka, melibatkan partisipasi swasta. Namun, sejarah pembangunan ekonomi Indonesia juga mencatat kentalnya jejak kroni kapitalisme di dalamnya. Tak sedikit dari para pengusaha yang sebelumnya banyak mendapat privilese dari pemerintah ini bermasalah di masa lalu, seperti kasus BLBI, pagar laut, dan berbagai kasus hukum lain. Publik berharap kerja sama pemerintah-swasta tetap didasarkan pada kriteria yang transparan, bukan lagi privilese dan kongkalikong seperti di masa lalu. Jangan sampai proyek-proyek masif yang sebelumnya sudah menimbulkan banyak polemik hanya menjadi proyek bagi-bagi kue. (Yoga)


Empat Tersangka dalam Kasus Pagar Laut

HR1 19 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Empat orang, termasuk Kepala Desa Kohod, Arsin, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah di Kabupaten Tangerang, Banten. Keempat tersangka tersebut, yang terdiri dari A (Kades Kohod), UK (Sekdes Kohod), SP (penerima kuasa), dan CE (penerima), diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen terkait hak atas tanah di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji. Penyidik Bareskrim Polri menemukan bukti yang cukup, yang melibatkan pemalsuan dokumen seperti surat hak milik (SHM), surat hak guna bangunan (SHGB), serta surat-surat lain yang digunakan untuk mengajukan kepemilikan tanah atas nama warga Kohod. Proses penyidikan ini diawali dengan temuan pagar laut di Tangerang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan pada bulan Februari 2024.


PSN dan Kontroversi Pesisir Pantai

HR1 23 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pemagaran laut sejauh 30,16 km di perairan pesisir Kabupaten Tangerang menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang bertanggung jawab dan mengapa pemagaran dilakukan. Fenomena ini terkait dengan kebijakan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemagaran ini dianggap melanggar peraturan yang ada, dan memicu berbagai konflik, termasuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sering melibatkan korporasi besar dan berdampak pada masyarakat nelayan.

Fenomena perampasan laut (ocean grabbing) ini mengarah pada pergeseran hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau kecil, yang kini lebih dikuasai oleh korporasi besar, memprivatisasi ruang dan sumber daya yang sebelumnya digunakan bersama oleh masyarakat lokal. Hal ini berisiko memperburuk kerusakan ekosistem, mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir, serta menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Beberapa Proyek Strategis Nasional yang terindikasi dikuasai oleh oligarki, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Indonesia dan UU Pokok Agraria, dan dipandang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara merugikan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, ada dorongan untuk membatalkan PSN yang dianggap merugikan rakyat dan mengarah pada kesengsaraan sosial, serta menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau korporasi.