Rencana pemerintah membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi habitat hiu mendapat respons positif dari publik sebagai bentuk ketegasan terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara.

Menurut Syukron Jamal, Analis Sosial Politik dan Komunikasi Kebijakan Publik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, masyarakat sudah sangat geram dan marah terhadap para koruptor yang tidak jera meski telah dipenjara. Ia pun memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang bergerak cepat dalam merealisasikan gagasan tersebut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Syukron meyakini bahwa penjara khusus ini dapat menimbulkan efek jera dan menjadi langkah simbolis yang kuat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia menilai wacana ini sangat layak didukung karena mencerminkan komitmen pemerintah terhadap reformasi hukum dan keadilan.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto telah menyiapkan tiga lokasi potensial untuk pembangunan penjara ini, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan, sebagai bentuk kesiapan dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo.

Dengan dukungan publik yang kuat dan langkah konkret dari pemerintah, penjara khusus koruptor ini diharapkan menjadi simbol ketegasan negara serta mampu mengurangi angka korupsi secara signifikan di masa mendatang.