Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, memberikan dukungan terhadap usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghapuskan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Habiburokhman mempertanyakan manfaat dari keberadaan SKCK, mengingat dokumen ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dapat menyulitkan masyarakat, terutama karena biaya yang diperlukan untuk mendapatkannya.

Sebagai Ketua Komisi III, Habiburokhman menyatakan bahwa pendapat pribadinya sangat berpengaruh dan ia setuju jika SKCK dihapuskan, tidak hanya untuk mantan narapidana, tetapi untuk semua pihak. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun seseorang memiliki SKCK, itu tidak menjamin bahwa orang tersebut bebas dari masalah hukum, karena catatan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan keadaan hukum seseorang, yang seharusnya bisa dicek di pengadilan.

Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga secara daring melalui petisi yang diinisiasi oleh Imparsial Indonesia. Hingga Jumat pagi (21/3), petisi tersebut telah ditandatangani oleh 41.287 orang. Menurut Imparsial, revisi UU TNI dinilai tidak mendesak dan justru mengancam profesionalisme militer, karena memungkinkan TNI menjalankan fungsi-fungsi non-pertahanan, seperti menduduki jabatan sipil. Sebagai tokoh utama dalam gerakan ini, Imparsial menegaskan bahwa yang lebih mendesak adalah reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997, bukan revisi terhadap UU TNI.