;
Tags

UMKM

( 686 )

UMKM Masih Bisa Nikmati PPh Final Nol

HR1 28 Jun 2025 Kontan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedang memfinalisasi aturan baru yang akan mewajibkan marketplace menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh pedagang online. Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menegaskan aturan ini dirancang untuk lebih sederhana dan adil: pedagang UMKM dengan omzet sampai Rp 500 juta per tahun tetap bebas pajak, sedangkan omzet di atas itu hingga Rp 4,8 miliar akan dipungut PPh final 0,5%.

Rosmauli menekankan kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan menyederhanakan proses pembayaran pajak lewat sistem pemungutan otomatis di marketplace. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan, memberikan kemudahan administrasi, dan memastikan perlakuan pajak yang setara bagi pelaku usaha online dan offline. Selain itu, kebijakan ini diharapkan menutup celah shadow economy dari pedagang online yang selama ini abai pajak karena kurang paham atau menganggap prosesnya rumit.

Namun, Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, mengingatkan adanya tantangan. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kompleksitas baru karena literasi pajak UMKM masih rendah dan kesiapan sistem marketplace tidak seragam. Ia juga menyoroti risiko pedagang beralih ke jalur penjualan non-platform seperti media sosial yang lebih sulit diawasi pajak. Ariawan menyarankan pemerintah berhati-hati dan memastikan sosialisasi kebijakan dilakukan secara baik agar tidak menimbulkan efek samping negatif.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ini diharapkan mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM online, tetapi pemerintah perlu mengantisipasi risiko implementasi di lapangan melalui edukasi dan kesiapan sistem yang memadai.

Ekonomi Syariah Harus Jadi Arus Utama Pertumbuhan Ekonomi

KT1 28 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pertumbuhan perbankan syariah dan keuangan syariah menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ekonomi syariah diharapkan bisa menjadi  arus utama pertumbuhan bukan lagi sebagai pelengkap. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roelani mengatakan, sebagai salah satu  negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus punya peran aktif di regional dan dunia. Menurut dia, potensi ini sangat luar biasa, dari beberapa scoring, Indonesia masih berada pada nomor tiga di global halal industri. Padahal di Indonesia memiliki potensi lebih dari 80% konsumen Indonesia yang telah menyadari pentingnya produk halal. Pasar domestik sebenarnya sudah sangat siap untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari literasi halal yang masih rendah di kalangan pelaku usaha hingga belum optimalnya harmonisasi sertifikat halal antarnegara. Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal tidak bisa melakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan seperti BSI terus menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global. (Yetede)

Peran Digitalisasi Dongkrak Pertumbuhan Bisnis UMKM

KT1 26 Jun 2025 Investor Daily
Perkembangan teknologi digital memberikan dampak terhadap pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia. Pemanfaatan digitalisasi oleh pelaku UMKM terbukti mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dam mendongkrak pendapatan secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis UMKM secara drastis. Mulai dari pemanfaatan media sosial untuk promosi hingga penggunaan platform e-commerce  dan  sistem pembayaran digital, teknologi kini menjadi tulang punggung dalam mempercepat pertumbuhan sektor ini. "Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM, agar tetap relevan bagi daya saing," kata Ketua Tim Implementasi Gim Kementerian  Komunikasi dan Digital Tita Ayuditya Surya. Ia menyebutkan, platform seperti Instagram, TikTok, Tokopedia, dan Shopee menjadi alat utama bagi UMKM untuk menjangkau konsumen lintas daerah. (Yetede)

Pemerintah Siap Sasar Pajak Pedagang Online

HR1 26 Jun 2025 Kontan (H)
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi aturan baru yang akan mewajibkan platform marketplace (lokapasar) memungut dan menyetor pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari penjual UMKM dengan omzet tahunan Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Kebijakan ini bukanlah penetapan tarif pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan agar lebih sederhana dan adil bagi UMKM online maupun offline.

Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, menegaskan aturan itu dibuat untuk menyederhanakan administrasi pajak dan menciptakan keadilan perlakuan bagi UMKM daring dan luring.

Budi Primawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), menyatakan marketplace siap mematuhi aturan pemerintah, namun mengingatkan dampaknya akan langsung dirasakan jutaan penjual UMKM digital. Ia menyarankan penerapan kebijakan dilakukan bertahap dengan sosialisasi yang luas dan memperhatikan kesiapan pelaku UMKM serta infrastruktur sistem marketplace.

Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, menilai kebijakan ini bukan tarif baru melainkan perubahan cara pemungutan agar lebih otomatis dan mendorong kepatuhan. Ia menyebut potensi penerimaan pajak signifikan—hingga sekitar Rp 1,2 triliun jika separuh transaksi e-commerce (diproyeksikan Rp 487 triliun pada 2024) berasal dari UMKM. Namun, ia juga mengingatkan potensi tantangan berupa rendahnya literasi pajak UMKM, kesiapan sistem yang belum seragam, beban administrasi tambahan bagi pedagang, dan risiko kenaikan harga barang/jasa.

Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, mendukung langkah ini sebagai bentuk adaptasi pemungutan pajak di era digital. Menurut dia, penunjukan platform digital sebagai pihak pemungut pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerimaan negara.

Kebijakan ini diharapkan bisa mendongkrak kepatuhan pajak UMKM daring melalui pemotongan otomatis di platform, tapi perlu penerapan hati-hati, bertahap, dan sosialisasi memadai untuk mengantisipasi dampak ke jutaan pedagang serta harga jual di marketplace.

Pemerintah Siap Sasar Pajak Pedagang Online

HR1 26 Jun 2025 Kontan (H)
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi aturan baru yang akan mewajibkan platform marketplace (lokapasar) memungut dan menyetor pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari penjual UMKM dengan omzet tahunan Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Kebijakan ini bukanlah penetapan tarif pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan agar lebih sederhana dan adil bagi UMKM online maupun offline.

Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, menegaskan aturan itu dibuat untuk menyederhanakan administrasi pajak dan menciptakan keadilan perlakuan bagi UMKM daring dan luring.

Budi Primawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), menyatakan marketplace siap mematuhi aturan pemerintah, namun mengingatkan dampaknya akan langsung dirasakan jutaan penjual UMKM digital. Ia menyarankan penerapan kebijakan dilakukan bertahap dengan sosialisasi yang luas dan memperhatikan kesiapan pelaku UMKM serta infrastruktur sistem marketplace.

Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, menilai kebijakan ini bukan tarif baru melainkan perubahan cara pemungutan agar lebih otomatis dan mendorong kepatuhan. Ia menyebut potensi penerimaan pajak signifikan—hingga sekitar Rp 1,2 triliun jika separuh transaksi e-commerce (diproyeksikan Rp 487 triliun pada 2024) berasal dari UMKM. Namun, ia juga mengingatkan potensi tantangan berupa rendahnya literasi pajak UMKM, kesiapan sistem yang belum seragam, beban administrasi tambahan bagi pedagang, dan risiko kenaikan harga barang/jasa.

Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, mendukung langkah ini sebagai bentuk adaptasi pemungutan pajak di era digital. Menurut dia, penunjukan platform digital sebagai pihak pemungut pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerimaan negara.

Kebijakan ini diharapkan bisa mendongkrak kepatuhan pajak UMKM daring melalui pemotongan otomatis di platform, tapi perlu penerapan hati-hati, bertahap, dan sosialisasi memadai untuk mengantisipasi dampak ke jutaan pedagang serta harga jual di marketplace.

Risiko Kredit Bermasalah Mengintai di Tengah Kelesuan

HR1 25 Jun 2025 Kontan (H)
Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan Indonesia menunjukkan tren kenaikan dan perlu diwaspadai di tengah tekanan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. Data OJK mencatat NPL gross perbankan naik dari 2,08% pada Desember 2024 menjadi 2,24% pada April 2025.

Paul Sutaryono, pengamat perbankan, menilai kenaikan NPL mencerminkan kondisi ekonomi yang kurang baik. Ia menyoroti kontribusi sektor UMKM sebagai pendorong utama kenaikan NPL, dengan rasio NPL UMKM mendekati 5% pada Maret 2025. Paul memperingatkan potensi pemburukan kualitas kredit pada semester II 2025 dan mendorong perbankan untuk lebih selektif menyalurkan kredit. Ia juga menekankan perlunya peran pemerintah melalui peningkatan belanja untuk mendorong sektor riil, serta menyarankan relaksasi kebijakan moneter seperti penurunan giro wajib minimum (GWM) agar bank lebih leluasa menyalurkan kredit.

Bambang Widayatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten, mengakui pihaknya menghadapi NPL tinggi di segmen komersial, khususnya konstruksi dan pengadaan barang. Meskipun NPL gross Bank Banten menurun dari 9,58% pada Maret 2024 menjadi 7,22% pada Maret 2025, angkanya masih jauh di atas batas ideal. Bambang menyebut pihaknya terus melakukan upaya penyelamatan kredit melalui litigasi maupun kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, juga mengonfirmasi adanya pelemahan daya bayar di segmen ritel akibat menurunnya daya beli masyarakat. Namun, CIMB Niaga berhasil menurunkan NPL gross dari 2,21% pada Mei 2024 menjadi 1,86% pada Mei 2025. Hal ini dicapai lewat strategi selektif dalam penyaluran kredit, termasuk fokus pada segmen UKM menengah dengan ticket size rata-rata Rp 4 miliar.

Kenaikan NPL perbankan menandakan tekanan ekonomi yang nyata, terutama pada sektor UMKM. Perbankan diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sementara pemerintah didorong untuk memperkuat stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kualitas kredit perbankan.

Mandiri Jogja Marathon 2025 Dongkrak Ekonomi DIY

KT1 25 Jun 2025 Investor Daily (H)
Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2025 kembali mengukuhkan posisinya di panggung lari internasional. Digelar di kawasan bersejarah Candi Prambanan, ajang ini diikuti oleh 9.200 pelari dari 17 negara jumlah tertinggi sejak pertama kali diselenggarakan pada 2017. Tak hanya ajang olahraga tahunan, Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2025 menjadi motor penggerak ekonomi lokal Yogyakarta. Melibatkan ribuan pelari dari berbagai daerah dan mancanegara, event ini memberi dampak signifikan terhadap sektor UMKM, pariwisata, dan transportasi. "MJM bukan hanya soal kompetisi. Ini adalah wujud kolaborasi konkret antara Bank Mandiri, komunitas yang menghidupi denyut ekonomi Yogyakarta," ujar Darmawan, Direktur Utama Bank Mandiri. Salah satu daya tarik utama MJM 2025 adalah Race Village di kawasan Candi Prambanan. Tak sekedar pusat aktivitas peserta, area ini menjadi ruang interaksi terbuka yang menyatukan pelari, komunitas, dan masyarakat melalui bazar kuliner, panggung hiburan, serta 70 tenant lokal termasuk 14 brand binaan program Mandiri LAKU LOKAL. Menurut riset Mandiri Institute,  perputaran ekonomi lokal meningkatkan lebih dari 35% selama pekan MJM berlangsung. Sektor hotel, transportasi, hingga konsumsi asyarakat mengalami lonjakan tajam. Bahkan, terjadi penambahan jadwal penerbangan dan armada menuju Yogyakarta. (Yetede)

Mandiri Jogja Marathon 2025 Dongkrak Ekonomi DIY

KT1 25 Jun 2025 Investor Daily (H)
Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2025 kembali mengukuhkan posisinya di panggung lari internasional. Digelar di kawasan bersejarah Candi Prambanan, ajang ini diikuti oleh 9.200 pelari dari 17 negara jumlah tertinggi sejak pertama kali diselenggarakan pada 2017. Tak hanya ajang olahraga tahunan, Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2025 menjadi motor penggerak ekonomi lokal Yogyakarta. Melibatkan ribuan pelari dari berbagai daerah dan mancanegara, event ini memberi dampak signifikan terhadap sektor UMKM, pariwisata, dan transportasi. "MJM bukan hanya soal kompetisi. Ini adalah wujud kolaborasi konkret antara Bank Mandiri, komunitas yang menghidupi denyut ekonomi Yogyakarta," ujar Darmawan, Direktur Utama Bank Mandiri. Salah satu daya tarik utama MJM 2025 adalah Race Village di kawasan Candi Prambanan. Tak sekedar pusat aktivitas peserta, area ini menjadi ruang interaksi terbuka yang menyatukan pelari, komunitas, dan masyarakat melalui bazar kuliner, panggung hiburan, serta 70 tenant lokal termasuk 14 brand binaan program Mandiri LAKU LOKAL. Menurut riset Mandiri Institute,  perputaran ekonomi lokal meningkatkan lebih dari 35% selama pekan MJM berlangsung. Sektor hotel, transportasi, hingga konsumsi asyarakat mengalami lonjakan tajam. Bahkan, terjadi penambahan jadwal penerbangan dan armada menuju Yogyakarta. (Yetede)

Strategi Kemenperin Pacu Industri Batik Dalam Negeri

KT1 24 Jun 2025 Investor Daily
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong potensi industri batik dalam negeri agar semakin dikenal dan diminati oleh seluruh kalangan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan dengan berbagai pihak  seperti yayasan batik Indonesia (YBI). "Industri batik nasional memiliki keragaman dan keunikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Keragaman identitas batik di Nusantara meliputi berbagai aspek mulai dari motif, warna, dan bahan baku, hingga teknik pembuatan. Ini yang menjadi potensi kita untuk terus  mengembangkannya," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita. Dirjen IKMA mengemukakan, salah satu daerah Kabupaten Cirebon. Di wilayah ini, ada Sentra Batik  Trusmi, yang merupakan kawasan industri kecil dengan lebih dari 600 pengrajin dan pelaku usaha batik yang tersebar di Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon, Kacamatan Plered. Adapun berbagai jenis batik khas unggulan Kota Udang ini, kata dia, di antaranya batik mega mendung, waleran, dan  merawit. Batik Merawit Cirebon merupakan sebuah teknik membatik tulis khas Cirebon yang memerlukan ketelitian dalam penggambaran isian motif atau isen-isen menggunakan canting berujung sangat kecil . (Yetede)

Seribu Alasan untuk Kembali ke Jakarta Fair

KT3 20 Jun 2025 Kompas

Ada ribuan alasan untuk kembali ke Jakarta Fair Kemayoran. Rasanya belum lengkap jika tak menyempatkan diri untuk menikmati kuliner hingga berbururagam diskon di pameran multi produk yang berlangsung 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Arena pameran Jakarta Fair Kemayoran di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakpus ramai sejak Kamis (19/6) sore. Yeni Fitria (41) dan keluarga naik taksi dari Jakbar ke JIExpo. Mereka menyempatkan membeli jajanan sebelum menuju panggung utama, lokasi pembukaan pameran sekaligus pesta kembang api. ”Banyak promo makanya datang terus setiap tahun,” tutur Yeni. Keluarganya selalu mencari american donat. Donat khas berbentuk panjang yang hanya dijual saat Jakarta Fair Kemayoran. ”Ini kesempatan berburu diskon. Jakarta Fair dari tahun ke tahun selalu ramai, semarak,” kata Yeni. Endang (60) juga datang bersama keluarga dari Jakpus, menemani anak dan cucunya berbelanja produk dengan harga spesial.

Pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran 2025 lebih singkat dari tahun lalu. Namun, penyelenggara menyiasatinya dengan tambahan jam operasional agar pengunjung dan nilai transaksi tidak turun signifikan. Senin sampai Kamis pameran dimulai pukul 15.00 hingga 22.30. Pada Jumat hingga pukul 23.00 dan Sabtu-Minggu mulai pukul 10.00 hingga 23.00. Jakarta diikuti 2.550 perusahaan dengan 55 % sektor swasta dan 45 % sektor UMKM, menampilkan produk dalam 1.550 stan. Dirut JIExpo, Siti Hartati Murdaya menyebut, Jakarta Fair Kemayoran sejak masih bernama Pekan Raya Jakarta, bukan hanya pameran niaga, tapi, juga kebangkitan industri kreatif nasional. ”Jakarta Fair mendorong daya saing produk lokal dan roda perekonomian,” ujar Siti. Jakarta Fair Kemayoran 2024, mencatat nilai transaksi hingga Rp 7,5 triliun dengan 6,3 juta pengunjung selama 33 hari. Menurut Siti, hal ini baik di tengah ketidak pastian ekonomi, terutama bagi sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE. (Yoga)