Dalam mendorong driver online naik kelas, Kementerian UMKM Indonesia akan menggodok sebuah aturan yang dapat memasukkan driver online/ojek online (ojol) dalam katagori UMKM. Menteri UMKM Indonesia Maman Abdurrahman menyarankan agar ojol di-treatment sebagai UMKM bukan sebagai tenaga kerja. "Kenapa di-treatment sebagai UMKM? Mereka bisa mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas insentif yang nanti pemerintah akan siapkan dan berikan untuk para UMKM-UMKM," kata dia. Maman mengatakan, apabila ojol di-treatment sebagai tenaga kerja, berarti mekanismenya harus mengikuti mekanisme ketenagakerjaan. Rata-rata mereka yang masuk sebagai mitra ojol adalah mereka yang lebih mengejar kepada pekerjaan paruh waktu. "Mereka juga sebetulnya ingin punya aktivitas pekerjaan lain. Satu-satunya jalan adalah dengan mentrreatment mereka menjadi UMKM." kata dia. Meman menyampaikan, sampai saat ini ada tercatat kurang lebih total 5 jutaan ojol yang bergabung di semua aplikator, tetapi ojol yang aktif sekitar 30-40%. "Saya menginginkan bahwa profesi mereka sebagai driver online ini adalah profesi sementara dan hanya sebagai proses bagi mereka, untuk supaya mereka dapat posisi yang jauh lebih baik lagi," ucap dia.

Pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan signifikan. Per April 2025, outstanding kredit UMKM hanya tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp 1.400 triliun. Meski ada sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya (1,7%), angka ini masih tertinggal dibanding pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 3,37%.

Di tengah melemahnya daya beli, tingkat konsumsi sei babi di Kupang, NTT, masih relatif tinggi. Bisnis peternakan hingga olahan kuliner daging babi memberi kontribusi berarti terhadap perekonomian di daerah itu. Dapur pun terus mengepul. Dua hari terakhir, Sabtu hingga Minggu (15/6), jalan menuju dapur Sei Om Bai di Kelurahan Teunbaun ramai dilalui mobil dan sepeda motor warga yang ingin menikmati sei babi, kuliner khas Pulau Timor itu. Dapur sei berada di pinggiran kota dengan kondisi jalan sebagian rusak berat. Di sana pertama kali bisnis sei dimulai 26 tahun silam, lalu menjamur ke Kota Kupang dan merambah ke beberapa kota di Indonesia. ”Karena tempat ini legendaris,” kata Yusak (45), pengunjung yang datang bersama lima anggota keluarga. Ada juga Sesil (35), warga Surabaya, Jatim, yang penasaran makan sei langsung dari dapur di Teunbaun.

Selesai makan, ia membeli beberapa kilogram untuk dibawa pulang ke Surabaya. ”Meski harus lewat jalan rusak, kami tembus ke sini,” katanya. Pemilik dapur Sei Om Bai, Gasper Tiran (55) mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang lesu, jumlah pengunjung tak banyak berubah. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan. Penurunan pengunjung sedikit terlihat dari kalangan ASN yang biasa ke sana ketika jam dinas, efek penghematan anggaran birokrasi pemerintah sejak Januari 2025. Setiap hari, jumlah babi yang dipotong berkisar satu sampai dua ekor. Daging isi dan lemak, rusuk, dan jeroan dipisah lalu diasap menggunakan kayu kosambi. Gasper mempekerjakan lebih dari 30 orang, mulai dari tukang potong hewan, bagian pengasapan, pelayanan makanan, hingga pengemasan sei yang dikirim ke luar daerah. Status mereka karyawan dan tenaga lepas.

”Kami tak pernah memberhentikan mereka. Gaji disesuaikan dengan penghasilan yang didapat,” kata Gasper yang dulunya berjualan daging keliling berjalankaki dari kampung ke kampung. Di pinggiran jalan Kota Kupang juga berdiri banyak warung yang menjajakan aneka kuliner olahan daging babi, di antaranya babi bakar, babi kecap, sup babi, dan lainnya. Warung kaki lima itu selalu ramai didatangi warga untuk makan di tempat atau dibawa pulang. ”Satu malam (omzet) bisa sampai Rp 1 juta,” ujar Beatrix, pedagang olahan daging babi di Jalan WJ Lalamentik, Oepoi, Kupang.Kendati masih ramai didatangi pembeli, Beatrix mengakui, ada penurunan omzet 20 % sejak Januari 2025. Para pelanggan kebanyakan PNS yang terdampak efisiensi anggaran pemerintah. Banyak pedagang kuliner daging babi kelas kaki lima lain terpaksa menutup usaha karena berebut pasar yang sama, yakni para PNS. (Yoga)

Pertumbuhan kredit UMKM yang melambat terus menjadi perhatian otoritas keuangan. Hingga April 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 2,53% secara tahunan menjadi Rp 1.502,58 triliun. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru berbasis pendekatan individual terhadap bank, bukan lagi menetapkan target seragam penyaluran kredit UMKM.

Pertumbuhan kredit UMKM yang melambat terus menjadi perhatian otoritas keuangan. Hingga April 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 2,53% secara tahunan menjadi Rp 1.502,58 triliun. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru berbasis pendekatan individual terhadap bank, bukan lagi menetapkan target seragam penyaluran kredit UMKM.

Rasio kredit bermasalah industri perbankan cenderung meningkat seiring pelemahan daya belimasyarakat. Kondisi ini patut dicermati dan diantisipasi agar tak menimbulkan risiko sistemik yang akan menyumbat perekonomian. Pada April 2025, rasio kredit macet atau nonperforming loan(NPL) industri perbankan tercatat sebesar 2,24 %, sedikit naik dibanding Maret 2025, di 2,17 %. Meski lebih rendah secara tahunan, rasio kredit bermasalah cenderung merangkak naik sejak akhir 2024, di 2,08 %. Pengamat perbankan Paul Sutaryono berpendapat, kenaikan NPL industri perbankan menandakan perekonomian yang sedang melambat. Peningkatan kredit bermasalah juga terjadi pada sektor UMKM serta kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR).

”Ini menjadi simbol daya beli (purchasing power) masyarakat semakin turun. Diakrenakan makin tingginya PHK saat ini,” katanya, Senin (9/6). Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, rasio kredit macet UMKM bertahantinggi di kisaran 4 % selama setahun terakhir. Per Maret 2025, rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 4,14 %, utamanya berasal dari segmen menengah yang mencapai 5,19 %. Peningkatan NPL juga terjadi pada sektor rumah tangga yang pada April 2025 sebesar 2,33 %, meningkat dibanding April 2024, di 1,99 %. Penyumbang utamanya berasal dari KPR yang mencapai 3,07 %. Kualitaskredit yang memburuk itu sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik. (Yoga)

Pelarangan study tour yang dilakukan pemerintah memukul usaha UMKM. Dengan kebijakan ini, pelaku usaha harus melihat potensi atau tren di sektor lain. Kepala Pusat Ekonom Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Faras Adha mengingatkan kepada para pengusaha di skala UMKM harus melihat trend dengan adanya pelarangan study tour/karya wisata. "Tren kedepan UMKM tidak bisa bergantung lagi kepada karya wisata di masa libur sekolah Juni-Juli ini. Sehingga harus berpikir  alternatifnya sampai seperti apa. Misalnya perubahan  segmen pasar kepada keluarga, atau segmen komunitas masyarakat,"  kata dia. Para pelaku UMKM juga harus memperhatikan pemasaran atau dari promosinya yang harus menyasar ke segmen tertentu. "Jadi misalnya keluarga, artinya fitur-fitur atau layanan dari destinasi kepala wisata itu yang memang ramah keluarga, ramah anak, atau jadi ramah kepada ibu-ibu, misalnya kalau kita menargetkan berbasis komunitas," kata Faras. Untuk mendorong usaha para pelaku UMKM perlu mengingatkan dari sisi pemesanan. "Misalnya pemesananya yang lebih mudah secara daring. Karena semakin banyak masyarakat yang masuk katagori milenial dan gen Z, sehingga apa-apa sekarang online, kata dia. (Yetede)

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 mengalami penyusutan terendah dalam 60 bulan terakhir. Diperlukan langkah antisipatif dengan meningkatkan kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, peningkatan ekpor bisa didorong melalui UMKM Indonesia. Dalam rangka membangun ekosistem ekspor untuk UMKM, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mempunyai program business matching. Dia mengungkapkan, Kemendag mempunyai perwakilan perdagangan di luar negeri di 33 negara dan dapat membantu business matching pelaku usaha yang ingin go internasional. "Bapak Ibu tinggal presentasi didampingi oleh perwakilan kita (Kemendag), sebuah presentasi nanti atasenya perdagangan kita yang akan mencarikan buyer. Setelah dapat buyer nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu cukup online," jelas Mendag. Dari Januari sampai dengan Mei 2025 tercatat sudah ada sekitar 466 UMKM yang ikut program business matching. "Jadi boleh  perbankan, boleh asosiasi, boleh perorangan agregator juga boleh, yang penting mereka membantu kami untuk mengakurasi UMKM yang mau ekspor," kata dia. (Yetede)

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 mengalami penyusutan terendah dalam 60 bulan terakhir. Diperlukan langkah antisipatif dengan meningkatkan kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, peningkatan ekpor bisa didorong melalui UMKM Indonesia. Dalam rangka membangun ekosistem ekspor untuk UMKM, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mempunyai program business matching. Dia mengungkapkan, Kemendag mempunyai perwakilan perdagangan di luar negeri di 33 negara dan dapat membantu business matching pelaku usaha yang ingin go internasional. "Bapak Ibu tinggal presentasi didampingi oleh perwakilan kita (Kemendag), sebuah presentasi nanti atasenya perdagangan kita yang akan mencarikan buyer. Setelah dapat buyer nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu cukup online," jelas Mendag. Dari Januari sampai dengan Mei 2025 tercatat sudah ada sekitar 466 UMKM yang ikut program business matching. "Jadi boleh  perbankan, boleh asosiasi, boleh perorangan agregator juga boleh, yang penting mereka membantu kami untuk mengakurasi UMKM yang mau ekspor," kata dia. (Yetede)

Hingga Mei 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan kredit UMKM yang masih lesu sejak pandemi. Dari target KUR nasional sebesar Rp 300 triliun, baru terealisasi Rp 107 triliun atau sekitar 36%, menunjukkan bahwa program subsidi bunga ini belum berjalan optimal sebagai motor penggerak sektor UMKM.