Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Di tengah tantangan ekonomi global akibat tensi geopolitik dan perang tarif, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berhasil mencatat kinerja positif pada Triwulan I 2025 dengan meraih laba bersih sebesar Rp13,80 triliun dan pertumbuhan aset sebesar 5,49% YoY menjadi Rp2.098,23 triliun. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa pencapaian ini diperoleh berkat strategi fokus pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan konsumsi domestik. Penyaluran kredit BRI mencapai Rp1.373,66 triliun, dengan 81,97% dialokasikan ke UMKM, seperti dijelaskan oleh Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya.

BRI juga memperkuat inklusi keuangan melalui AgenBRILink yang tersebar di 67 ribu desa dan mencatatkan pertumbuhan signifikan. Mucharom, Direktur Manajemen Risiko, menyoroti perbaikan kualitas kredit dengan NPL turun menjadi 2,97% dan NPL coverage mencapai 200,60%, menunjukkan manajemen risiko yang efektif. Dari sisi pendanaan, Direktur Network & Retail Funding Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencapai Rp1.421,60 triliun, didukung dominasi dana murah (CASA) dan pertumbuhan layanan digital BRImo.

Sementara itu, Viviana Dyah Ayu selaku Direktur Finance & Strategy menekankan bahwa kondisi likuiditas dan permodalan BRI tetap kuat, dengan CAR mencapai 24,03%. Menutup konferensi, Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI siap melanjutkan transformasi menjadi bank universal yang melayani seluruh lapisan masyarakat dan sektor, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan inovasi di tengah tantangan global.

Pertumbuhan kredit UMKM  terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir. Hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy), masih lemahnya daya beli jadi faktor utama.  Berdasarkan data bank Indonesia (BI) kredit UMKM di kuartal 1 tahun ini menjadi yang terendah, kecuali pada awal tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy). Di mana, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan dua digit secara konsisten pada 20014-2015, masing-masing tumbuh 10,3% (yoy) dan 10,1% (yoy). Setelah itu, mulai menyusut pada 2016 dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), dan pada 2018 kredit UMKM naik 9,9% (yoy). Setelah itu,  trennya mulai menurun secara grudual. Pada 2019, pertumbuhan ke 7,7% melambat dari tahun ke tahun sebelumnya, bahkan sempat mengalami kontraksi 2,2% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi sebesar 12,3% (yoy), disusul 10,2% pada 2022. Setelah itu, laju pertumbuhan kredit UMKM  kembali mengalami tekanan, masing-masing menjadi 7,9% (yoy) di 2023, lalu turun signifikan ke 3% pada akhir 2024, dan terakhir menyentuh 1,7 (yoy) per Maret 2025. (Yetede)

Pertumbuhan kredit UMKM  terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir. Hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy), masih lemahnya daya beli jadi faktor utama.  Berdasarkan data bank Indonesia (BI) kredit UMKM di kuartal 1 tahun ini menjadi yang terendah, kecuali pada awal tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy). Di mana, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan dua digit secara konsisten pada 20014-2015, masing-masing tumbuh 10,3% (yoy) dan 10,1% (yoy). Setelah itu, mulai menyusut pada 2016 dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), dan pada 2018 kredit UMKM naik 9,9% (yoy). Setelah itu,  trennya mulai menurun secara grudual. Pada 2019, pertumbuhan ke 7,7% melambat dari tahun ke tahun sebelumnya, bahkan sempat mengalami kontraksi 2,2% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi sebesar 12,3% (yoy), disusul 10,2% pada 2022. Setelah itu, laju pertumbuhan kredit UMKM  kembali mengalami tekanan, masing-masing menjadi 7,9% (yoy) di 2023, lalu turun signifikan ke 3% pada akhir 2024, dan terakhir menyentuh 1,7 (yoy) per Maret 2025. (Yetede)

OJK mencatat outstanding pembiaayan fintech peer to peer (P2P) lending per Februari 2025 mencapai Rp80,07 triliun. Dimana   sektor produktif dan/atau UMKN mencapai Rp 29,25 triliun ataube 36,53% dari total outstanding pembiayaan industri. Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga  Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman mengatakan, rasio sektor produktif tersebut meningkat dibandingkan denan periode Januari 2025 sebesar 35,64%. Penyaluran pembiayaan Februari didukung dengan adanya peningkatan outstanding pendanaan sektor UMKM menjadi sebesar Rp1,27 triliun. "Hal ini antara lain merupakan dampak dari penyesuaian manfaatk ekonomi yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 dalam rangka mendorong penyaluran pendanaan yang lebih optimal dari Pindar termasuk pada sektor UMKM," jelas Agusman. Penyelenggara P2P terus didorong untuk meningkatkan pendanaan pada sektor produktif dan/atau UMKM sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI/Pindar periode 2023-2028. Sementara  itu, outstanding pendanaan P2P lending per Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat 17 April 2025. (Yetede)

Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Ivan Soeparno menerangkan, industri penjaminan kini tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan aktor utama dalam ekosistem pembiayaan UMKM. Perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. "Melalui skema penjaminan, kami membantu menurunkan risiko lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap UMKM sebagai pelaku  usaha yang layak dan potensial," ujar dia. Melalui  Asippindo, terang Ivan, perusahaan-perusahaan penjaminan di Indonesia berkomitmen memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui skema penjaminan yang terus disempurnakan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Ivan menyoroti peran strategis lembaga penjamin dalam mendukung misi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, terutama tiga poin yang sejalan dengan peran penjaminan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi berkeadilan, pembangunan Indonesia yang adil dan makmur, serta penjagaan kebutuhan negara dan integritas bangsa. "Selain itu, perusahaan penjamin juga aktif memberikan pendampingan dan pembinaan termasuk mendorong inovasi, termasuk mendorong inovasi, digitalisasi, dan transformasi model bisnis UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Seluruh upaya ini dijalankan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah, industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya demi membangun eksosistem usaha yang sehatm produktif, dan berkelanjutan. (Yetede)

Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga kuarta; 1-2025 masih mini. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit UMKM yang juga rendah, atau hanya naik 2,1% secara tahunan (year on year/yoy) per Februari 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat, penyeluruhan KUR pada kuartal 10-2025 mencapai Rp57,51 triliun, yang disalurkan kepada kurang lebih 1,01 juta debitur diseluruh Indonesia. Dia juga menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9% dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif. Meskipun demikian, Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25% dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun, tepatnya baru 19,17% dari realisasi KUR. Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Menanggapi hal tersebut, Maman menyatakan optimis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. "Semangat tranparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan  laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. (Yetede)

Pemerintah mengingatkan, masyarakat jangan tergantung pada bantuan sosial (bansos). Adapun tujuan pemberian program bantuan sosial oleh pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melakukan silahturahmi dengan warga di mesjis Baiturohman, Desa Jatijejer. "Panjenengan (Anda) ini dirancang tidak untuk terus-menerus memperoleh bansos, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas. Kami berharap KPM bisa graduasi (lulus) dari program bansos," kata dia. Mensos mengimbau mereka yang masih usia produktif lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan pemerintah seperti program pemberdayaan, program bantuan modal program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya. "yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lainnya, bukan program bansos," katanya.

Ada banyak cara agar bisnis pelaku UMKM naik kelas. Salah satunya lewat sertifikasi halal. Dengan label itu, UMKM dapat memperluas pasarnya, menjaga kualitas, hingga menumbuhkan industri halal di Indonesia. Bulan Ramadhan 2025 kali ini menjadi berkah bagi Nugraha Ningsih, pemilik usaha kuliner Nugroho’s Kitchen. Hampir setiap hari ia menerima permintaan konsumen, baik puding dan kue lapis untuk acara ulang tahun, hamper Lebaran, ataupun hantaran pernikahan. Pekan ini saja ia memperoleh sembilan pesanan. Lama, Jakarta. ”Masih banyak yang saya enggak tulis (di papan). Hari ini saja pesanan full (penuh),” ucap Ningsih, Sabtu (29/3) di rumahnya di Kebayoran. Banyaknya permintaan pelanggan tidak terlepas dari cita rasa penganannya hingga label halal.

Sertifikat itu ia terima akhir Februari lalu di Kantor Maybank Indonesia, Jakarta. Ia satu dari 1.500 UMKM di sejumlah kota yang mengikuti pendampingan sertifikasi halal, program kolaborasi Maybank Indonesia, Lembaga Pengembang UMKM Muhammadiyah, serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, yang menyasar UMKM di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. ”Alhamdulillah, saya akhirnya punya sertifikat halal. Selama ini, banyak yang menanyakan soal sertifikat ini. Dengan ini, saya dapat banyak pesanan. Saya bahkan terima (pesanan) dari RS di Mampang (Jakarta) selama bulan puasa setiap Rabu dan Kamis,” ungkapnya. (Yoga)