Jakarta - Gejolak geopolitik di Timur Tengah telah memicu gelombang kejut pada harga komoditas energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak 16,5 persen secara tahunan, sementara emas meroket hingga 63,5 persen. Di banyak negara, situasi ini langsung memukul daya beli masyarakat akibat lonjakan inflasi. Namun, cerita berbeda terjadi di Indonesia. Berkat intervensi kebijakan yang terukur dan komitmen kuat pemerintah, inflasi nasional pada Triwulan I 2026 berhasil dijinakkan di level 2,42 persen.

Angka inflasi 2,42 persen ini bukan sekadar pencapaian statistik, melainkan cerminan nyata dari keberhasilan negara hadir sebagai pelindung ekonomi rakyat. Realisasi ini bahkan lebih rendah dari asumsi dasar makro APBN 2026 yang mematok inflasi di angka 2,5 persen. Keberhasilan menjinakkan "monster" inflasi di tengah badai global ini menjadi bukti tak terbantahkan dari efektivitas bauran kebijakan fiskal yang dikomandoi oleh Kementerian Keuangan.

Kunci utama dari keberhasilan ini terletak pada strategi pemerintah dalam mengendalikan dua komponen inflasi yang paling sensitif terhadap daya beli masyarakat: harga pangan yang sensitif (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered price). Data menunjukkan bahwa inflasi pada kedua komponen tersebut mengalami tren penurunan yang signifikan.

Untuk komponen administered price, inflasi tercatat turun menjadi 1,53 persen. Penurunan ini seiring dengan hilangnya base effect dari kebijakan diskon listrik pada tahun sebelumnya, serta yang paling krusial yaitu terjaganya harga energi domestik. Di saat harga minyak dunia bergejolak, pemerintah mengambil langkah berani dan pro-rakyat dengan berkomitmen penuh mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun 2026.

Keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi ini adalah langkah strategis yang membutuhkan dukungan fiskal yang kuat. Di sinilah peran APBN sebagai peredam kejut (shock absorber) benar-benar diuji dan terbukti berhasil. Dengan menyerap selisih harga energi global, pemerintah memastikan bahwa beban tersebut tidak langsung ditransmisikan kepada masyarakat luas. Langkah ini secara efektif menjaga daya beli kelas menengah ke bawah yang rentan terhadap guncangan harga energi.

Sementara itu, pada komponen volatile food, inflasi juga berhasil ditekan berkat stabilnya harga pangan. Pemerintah tidak tinggal diam melihat potensi krisis pangan global. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pasokan pangan nasional dipastikan memadai dengan jalur distribusi yang lancar. Cadangan pangan yang kuat menjadi benteng pertahanan utama dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Keberhasilan strategi ini tidak hanya tercermin dari angka inflasi, tetapi juga dari pengakuan dunia internasional terhadap ketahanan energi Indonesia. Berdasarkan data perbandingan global, ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi krisis saat ini mencapai skor 77 persen. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di antara negara-negara G20 dan ASEAN, hanya terpaut tipis dari Afrika Selatan (79 persen), dan jauh mengungguli negara maju seperti Amerika Serikat (70 persen) maupun Australia (68 persen).

Skor resiliensi yang tinggi ini didasarkan pada posisi Indonesia yang memiliki eksposur rendah terhadap gangguan pasokan energi global, namun didukung oleh buffer fiskal yang sangat kuat. Kebijakan fiskal yang prudent selama ini telah memberikan ruang gerak yang cukup bagi pemerintah untuk bermanuver di saat krisis melanda.

Lebih jauh lagi, tren kenaikan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti batu bara, nikel, dan tembaga, justru menciptakan pelindung nilai alami bagi APBN. Kenaikan penerimaan negara dari sektor komoditas ini memberikan amunisi tambahan bagi pemerintah untuk membiayai program-program subsidi dan perlindungan sosial tanpa mengorbankan kesehatan fiskal secara keseluruhan.

Ke depan, tantangan global mungkin belum akan mereda dalam waktu dekat. Namun, dengan rekam jejak keberhasilan di kuartal pertama ini, masyarakat patut bernapas lega. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah membuktikan kapasitasnya dalam meracik kebijakan yang menyeimbangkan antara stabilitas makroekonomi dan perlindungan daya beli rakyat.

Inflasi yang terkendali di angka 2,42 persen adalah fondasi yang kokoh untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dengan daya beli yang terjaga, roda konsumsi domestik akan terus berputar, menggerakkan sektor riil, dan pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Optimisme ini bukanlah isapan jempol belaka, melainkan sebuah realitas yang dibangun di atas data dan kerja keras pemerintah.

Dalam konteks ini, komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi bukan hanya sekadar janji politis, tetapi merupakan keputusan yang didukung penuh oleh kapasitas fiskal yang kuat dan manajemen APBN yang bijaksana. Dengan terus mengoptimalkan penerimaan negara dan mengalokasikan belanja secara efisien, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan subsidi dan program perlindungan sosial hingga akhir tahun 2026 tanpa mengorbankan kesehatan finansial negara jangka panjang.

Referensi:

[1]: "Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Publikasi Web Konpers APBN Kita (Mei 2026). Jakarta: Kementerian Keuangan."

 

 

JAKARTA – Panggung ekonomi global pada tahun 2026 diprediksi akan menjadi saksi sebuah fenomena yang jarang terjadi, di mana dua pilar utama komoditas dunia bergerak ke arah yang saling bertolak belakang. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) Update edisi Januari 2026 yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF), pasar komoditas akan menghadapi "dilema divergensi" yang tajam. Di satu sisi, harga komoditas energi diproyeksikan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, sementara di sisi lain, komoditas non-bahan bakar justru diprediksi akan mengalami lonjakan harga yang memberikan tantangan baru bagi rantai pasok global.

Krisis Identitas Sektor Energi Global

Dinamika sektor energi saat ini sedang mengalami pergeseran besar yang dipicu oleh perubahan pola konsumsi dan produksi di seluruh dunia. IMF mencatat bahwa stabilitas ekonomi global saat ini sangat bergantung pada bagaimana negara-negara menavigasi fluktuasi harga energi yang cenderung menurun di tengah ketidakpastian geopolitik yang tetap tinggi.

Minyak Bumi di Persimpangan Jalan

Fenomena ini bermula dari sektor energi yang menunjukkan tren penurunan yang konsisten. IMF mencatat bahwa harga komoditas energi secara keseluruhan diperkirakan akan turun sekitar 7% pada tahun 2026, sebuah angka penurunan yang lebih dalam dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan pada Oktober tahun sebelumnya. Secara spesifik, harga minyak bumi menjadi sorotan utama karena diperkirakan akan turun sebesar 14,2% pada tahun 2025 dan berlanjut turun sebesar 8,5% pada tahun 2026. Penurunan harga minyak ini didorong oleh dua faktor utama yang saling memperkuat, yaitu pertumbuhan permintaan global yang cenderung lemah atau lesu serta pertumbuhan pasokan yang tetap kuat dari negara-negara produsen. Meskipun demikian, penurunan ini tidak akan terjadi tanpa perlawanan pasar. IMF mencatat adanya strategi "bantalan harga" atau soft price floor yang dilakukan oleh produsen berbiaya tinggi, langkah penimbunan strategis oleh China, serta pendekatan dari kelompok OPEC+ untuk mencegah kolapsnya harga secara total.

Gas Alam dan Upaya Stabilisasi

Kondisi serupa juga terlihat pada pasar gas alam. Harga gas alam diprediksi akan tetap relatif terkendali berkat beberapa faktor, termasuk rendahnya permintaan energi akibat ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi, target penyimpanan Uni Eropa yang kini dibuat lebih fleksibel, serta adanya prospek pasokan gas alam cair atau LNG yang melimpah dalam jangka menengah. Tren penurunan harga energi ini pada dasarnya memberikan sedikit ruang napas bagi negara-negara pengimpor energi bersih, namun sekaligus menjadi tantangan fiskal yang nyata bagi negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor migas untuk menopang anggaran pendapatan dan belanja mereka.

Ledakan Harga Komoditas Non-Bahan Bakar

Berseberangan dengan sektor energi, komoditas non-bahan bakar justru menunjukkan performa yang agresif. Kenaikan harga di sektor ini mencerminkan adanya ketegangan yang belum terselesaikan dalam perdagangan internasional serta tingginya permintaan terhadap material pendukung teknologi masa depan.

Kelangkaan Mineral Kritis dan Perang Dagang

Optimisme dari penurunan harga energi tersebut seolah terhapus oleh berita dari sektor komoditas non-bahan bakar. IMF memproyeksikan harga kelompok komoditas ini—yang mencakup produk pertanian, logam, dan mineral industri—akan melonjak sebesar 7,5% pada tahun 2026 setelah sebelumnya naik 9,4% pada tahun 2025. Lonjakan ini merupakan sinyal peringatan bagi industri manufaktur dan pangan global. Salah satu pemicu utama kenaikan harga ini adalah sengketa perdagangan yang melibatkan bahan-bahan kritis. Sebagai contoh, ketegangan antara Amerika Serikat dan China mengenai kontrol ekspor semikonduktor dan mineral tanah jarang sempat memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan, meskipun akhirnya diikuti oleh gencatan perang dagang sementara. Ketidakpastian mengenai keberlanjutan pasokan mineral kritis ini secara otomatis mendorong harga ke tingkat yang lebih tinggi di pasar internasional karena perannya yang vital dalam industri teknologi dan AI.

Sektor Pertanian dan Dinamika Tarif

Sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada dinamika harga global ini. Meskipun otoritas Amerika Serikat baru-baru ini menghapus tarif pada beberapa produk pertanian untuk semua negara guna menyeimbangkan kenaikan tarif di sektor lain yang sudah berlaku, ketidakpastian kebijakan perdagangan secara umum masih menyisakan residu harga yang tinggi di pasar. Kenaikan harga komoditas pangan dan bahan baku industri ini tentu menjadi tantangan berat bagi upaya berbagai bank sentral dalam mengendalikan inflasi agar kembali ke target. IMF memperingatkan bahwa jika perlindungan perdagangan semakin meluas, hal tersebut dapat memicu dekompresi margin keuntungan perusahaan yang pada akhirnya akan memperlama efek inflasi bagi konsumen akhir di seluruh penjuru dunia.

Menavigasi Risiko Geopolitik dan Fiskal

Lanskap komoditas tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari berbagai risiko yang bersifat non-ekonomi. Ketegangan politik dan kerentanan sistem keuangan menjadi variabel yang sangat menentukan apakah proyeksi pertumbuhan stabil dapat tercapai atau justru berbalik menjadi krisis.

Jalur Pelayaran dan Ancaman Pasokan

Hal yang membuat situasi ini semakin rumit adalah adanya risiko-risiko geopolitik yang dapat membalikkan semua proyeksi dasar ini dalam sekejap. IMF menekankan bahwa eskalasi ketegangan geopolitik yang signifikan, khususnya di Timur Tengah atau Ukraina, serta potensi ketegangan di Asia dan Amerika Latin, dapat memicu kejutan pasokan negatif yang besar. Gangguan pada rute pelayaran utama, rantai pasok kritis, hingga kerusakan pada infrastruktur energi dan logistik bisa menyebabkan delays serta kenaikan biaya komoditas yang tidak terduga. Jika hal ini terjadi, maka tren penurunan harga energi yang diprediksi sebelumnya bisa berbalik menjadi lonjakan tajam, menciptakan situasi ekonomi yang sangat menantang bagi stabilitas global.

Rekomendasi Kebijakan IMF

IMF menyarankan agar setiap negara mulai fokus pada pembangunan kembali kapasitas fiskal dan menerapkan reformasi struktural untuk meningkatkan daya tahan ekonomi mereka terhadap fluktuasi harga komoditas ini. Bagi negara pengekspor komoditas, dilema ini menuntut kebijakan yang sangat hati-hati, di mana keuntungan dari lonjakan harga komoditas non-bahan bakar harus dikelola dengan bijak untuk menutupi potensi penurunan pendapatan dari sektor energi. Pada saat yang sama, para pembuat kebijakan harus tetap waspada terhadap risiko inflasi yang dibawa oleh kenaikan harga bahan baku industri dan pangan dunia agar tidak mengganggu daya beli masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, tahun 2026 akan menjadi ujian bagi ketangkasan para pembuat kebijakan dalam merespons pasar komoditas yang bergerak secara divergen. Penurunan harga energi mungkin membantu menurunkan biaya produksi di beberapa sektor manufaktur, namun kenaikan harga komoditas non-migas dan mineral kritis akan memaksa industri untuk melakukan revaluasi mendalam terhadap strategi rantai pasok mereka. Dunia di tahun 2026 harus bersiap menghadapi realitas baru di mana stabilitas harga adalah hasil dari koordinasi kebijakan yang kompleks dan diplomasi perdagangan yang sangat dinamis.

JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) baru saja merilis laporan World Economic Outlook (WEO) Update edisi Januari 2026 yang memberikan gambaran optimis namun penuh kewaspadaan bagi lanskap ekonomi global. Di tengah bayang-bayang ketegangan perdagangan dan ketidakpastian geopolitik, ekonomi dunia diprediksi akan tetap tangguh dengan angka pertumbuhan yang stabil.

Ketahanan di Tengah Ketidakpastian

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan bertahan di angka 3,3% pada tahun 2026 dan sedikit melandai ke 3,2% pada tahun 2027. Angka ini mencerminkan keberlanjutan dari performa tahun 2025 yang juga diperkirakan mencapai 3,3%. Menariknya, proyeksi untuk tahun 2026 ini merupakan hasil revisi naik sebesar 0,2 poin persentase dibandingkan dengan laporan WEO Oktober 2025.

Meskipun terlihat stabil di permukaan, IMF menekankan bahwa performa ini sebenarnya merupakan hasil dari penyeimbangan kekuatan yang saling bertolak belakang. Hambatan utama atau "angin sakal" datang dari pergeseran kebijakan perdagangan dunia yang semakin restriktif. Namun, tekanan ini berhasil diimbangi oleh "angin buritan" berupa lonjakan investasi yang masif di sektor teknologi, terutama terkait Kecerdasan Buatan (AI). Tren positif ini terlihat jauh lebih kuat di wilayah Amerika Utara dan Asia dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Dinamika Perdagangan dan Kebijakan Amerika Serikat

Salah satu poin krusial dalam laporan ini adalah perkembangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. Perselisihan mengenai kontrol ekspor semikonduktor dan mineral tanah jarang sempat memanas, namun diikuti oleh gencatan perang dagang yang berhasil menurunkan tarif bilateral hingga November 2026. Gencatan perang dagang ini juga mencakup penundaan sementara pada kontrol ekspor.

IMF mencatat bahwa tarif efektif Amerika Serikat saat ini berada di level 18,5%, sedikit turun dari perkiraan sebelumnya di angka 18,7%. Di sisi lain, otoritas AS juga melakukan langkah tak terduga dengan menghapus tarif pada beberapa produk pertanian untuk semua negara guna mengompensasi kenaikan tarif di sektor lain. Meskipun ketegangan sedikit mereda, ketidakpastian kebijakan ekonomi diprediksi akan tetap tinggi sepanjang tahun 2026. Dunia juga sedang menantikan keputusan Mahkamah Agung AS pada awal 2026 mengenai penggunaan kekuasaan darurat presiden dalam urusan ekonomi internasional (IEEPA).

Jinaknya Inflasi dan Dilema Biaya Hidup

Kabar baik datang dari sisi stabilitas harga. Inflasi utama global diperkirakan akan menurun dari estimasi 4,1% pada tahun 2025 menjadi 3,8% pada tahun 2026, dan turun lebih jauh ke angka 3,4% pada tahun 2027. Tren penurunan ini didukung oleh melemahnya permintaan global dan penurunan harga komoditas energi yang diperkirakan anjlok sekitar 7% pada tahun 2026.

Namun, penurunan inflasi ini tidak serta-merta menghapus beban masyarakat. Di Amerika Serikat, biaya hidup tetap menjadi kekhawatiran nomor satu bagi rumah tangga, di mana ekspektasi inflasi satu tahun ke depan masih berada di level yang tinggi. IMF memprediksi bahwa inflasi di AS akan kembali ke target secara lebih bertahap dibandingkan dengan negara-negara ekonomi besar lainnya.

Risiko Sektor Teknologi dan Keuangan

Meskipun AI menjadi pendorong pertumbuhan, IMF memberikan peringatan keras mengenai potensi risiko di sektor ini. Saat ini, harga saham perusahaan teknologi raksasa (sering disebut Magnificent 7) semakin menjauh dari harga saham sektor lainnya. Jika ekspektasi produktivitas dari AI ternyata terlalu optimis dan tidak memberikan hasil nyata, bisa terjadi koreksi pasar keuangan yang mendadak.

Koreksi ini dikhawatirkan dapat menyebar dari perusahaan terkait AI ke segmen pasar lainnya, sehingga menggerus kekayaan rumah tangga dan memperketat kondisi keuangan global secara tiba-tiba. Dalam skenario moderat, koreksi valuasi saham AI ini bisa memangkas pertumbuhan global sebesar 0,4% pada tahun 2026.

Rekomendasi Kebijakan: Membangun Kembali Cadangan Fiskal

Menghadapi lanskap ekonomi yang kompleks ini, IMF mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk fokus pada pembangunan kembali kapasitas fiskal. Utang publik global diproyeksikan akan melampaui 100% dari PDB dunia pada akhir dekade ini. Oleh karena itu, komitmen terhadap konsolidasi fiskal jangka menengah yang kredibel menjadi sangat krusial.

Selain itu, bank sentral diingatkan untuk tetap independen dan menyesuaikan kebijakan moneter secara hati-hati berdasarkan data terbaru. Negara-negara yang sudah mencapai target inflasi disarankan untuk mulai menurunkan suku bunga secara bertahap guna menjaga aktivitas ekonomi. Sebaliknya, bagi negara yang inflasinya masih tinggi, pendekatan yang lebih hati-hati tetap diperlukan.

Secara keseluruhan, ekonomi dunia di tahun 2026 berada dalam posisi yang tangguh namun rentan. Keberhasilan navigasi di tahun ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat adopsi teknologi dapat diterjemahkan menjadi produktivitas nyata, serta seberapa efektif para pembuat kebijakan dalam meredam ketegangan perdagangan yang terus mengintai.

Ditengah masih tingginya risiko akibat ketidakpastian ekonomi global, perbankan mencari pendapatan lain selain dari bunga. Terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus mengalami tekanan. Hingga posisi April 2025, NIM perbankan berada di level 4,45% melandai dari bulan sebelumnya 4,51%. Selain itu juga turun dari posisi April 2024 yang bertengger di posisi 4,56%. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2024 yang bertengger di posisi  4,56%. Meskipun demikian, BI mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2025 mengalami peningkatan secara bulanan, terutama pada kelompok bank pembangunan daerah (BPD). SBDK per April 2025 tercatat sebesar 9,27%, atau meningkat terbatas sebesar 2 basis points (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan SBDK ini terjadi bersamaan dengan moderasi pertumbuhan kredit secara tahunan dalam satu bulan terakhir, di mana kredit April naik 8,8% (yoy) menurun dari 9,16% pada bulan sebelumnya. Namun demikian, kenaikan SBDK pada April 2025 lebih moderat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 12 bps. (Yetede)

Operasi pasar beras segera digelar pemerintah melalui Perum Bulog. Sebanyak 1,32 juta ton beras SPHP di lepas ke pasaran di Juni-Juli tahun ini guna meredam kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. Seiring dengan akan diluncurkannya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, distribusi beras SPHP juga menyasar jaringan koperasi tersebut sehingga masyarakat di perdesaan lebih mudah mengakses pangan dengan harga terjangkau. Dalam laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), pada 14 Juni 2025, di tingkat konsumen, rerata banderol beras medium di zona III sudah 24,75% di atas harga eceran tertinggi (HET), beras premium di zona III telah 14,39% di atas HET, beras medium di zona II naik 8,33%  diatas HET, beras medium di zona 1 meningkat 7,4% diatas HET. Secara nasional, rerata harga beras medium Rp13.998 per kg atau 11,98% di atas HET dan berada pada status perlu intervensi, baik di zona 1, II, maupun III. Intervensi dilakukan di daerah terpilih dengan inflasi tinggi. Bahkan dalam data terbaru yang dimuat di Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas, rerata nasional harga beras medium pada 16 Juni 2025 telah mencapai Rp 14.126 per kg atau 13,01% diatas HET Rp 12.500 per kg. (Yetede)

Implementasi skema pembagian risiko (co-payment) untuk produk asuransi kesehatan komersial mulai awal tahun depan dimaksudkan sebagai salah satu upaya otoritas dalam menekan inflasi medis di Indonesia yang dinilai bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri. Pasalnya, tingkat inflasi medis di Indonesia saat ini tercatat hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan inflasi medis global. Inflasi medis di Indonesia pada 2024 tercatat 10,1%, jauh di atas inflasi medis global yang hanya 6,5%. Bahkan, inflasi medis di Indonesia tahun ini diprediksi melonjak menjadi 13,6%, sedangkan global hanya naik menjadi 7,2%. Inflasi medis Indonesia 2024 memang lebih rendah dari Malaysia dan Filipina yang masing-masing sebesar 11,9% dan 10,8%, tapi di atas Singapura (9,5%), Thailand  (7,1%), dan Vietnam (2,4%). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan, akibat tren peningkatan inflasi medis, biaya/premi kesehatan pun ikut terdorong naik. Untuk itu, dibutuhkan langkah strategis bagi penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia agar gap perlindungan terhadap risiko kesehatan tidak kian menganga. (Yetede)

Untuk meredam dampak tren perlambatan ekonomi dunia, pemerintah Indonesia fokus meningkatkan daya beli masyarakat yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus dilakukan dengan melakukan percepatan belanja negara pada semester II-2025. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Orgazation for Economic Coorporation and Development/OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 hanya akan mencapai 2,9%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada tahun 2025. Pasalnya, perlambatan ekonomi domestik terjadi secara bersamaan dari dua sisi yaitu ketidakpastian kebijakan fiskal dan perlambatan pertumbuhan ekspor karena ketegangan perdagangan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dari sisi pengeluaran pada kuartal I-2025. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,53% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. (Yetede)

Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Indonesia mengalami deflasi ketiga pada Mei lalu sebesar 0,37%, setelah deflasi secara beruntun pada  dua bulan pertama di awal tahun ini. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah agar segera memompa daya beli masyarakat. BPS melaporkan, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau secara yoy, pada bulan Mei lalu terjadi inflasi 1,6% dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 1,19%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan deflasi sebesar 0,37% secara bulanan pada Mei 2025 mencerminkan tekanan harga yang cenderung menurun dalam jangka pendek, terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan ikan segar. Menurut Josua dari kondisi yang terjadi pada Mei 2025 menunjukkan bahwa meskipun kondisi harga terlihat stabil, risiko laten dari lemahnya permintaan dan potensi stagnasi daya beli tidak bisa dabaikan. Pemerintah perlu melakukan pemantauan yang leih rinci terhadap indikator mikro termasuk konsumsi rumah tangga, utilisasi industri makanan-minuman. dan aktivitas perdagangan ritel untuk memastikan bahwa deflasi ini bukan awal dari spiral penurunan harga dan permintaan yang lebih kejam. "langkah korektif yang proaktif akan menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester II-2025," kata Josua. (Yetede)

IHSG gagal menembus level psikologis 7.500 di tengah gelombang tekanan sentimen negatif dari berbagai arah. Pada perdagangan Senin (02/06/2025) di BEI, IHSG ditutup terkoreksi hingga nyaris 2%, tepatnya 1,54% ke posisi 7.065. Ini terjadi setelah investor global dan domestik melakukan aksi jual besar-besaran, terutama pada saham-saham perbankan dan sektor siklikal lainnya. Tekanan yang terjadi tidak lepas dari munculnya kembali isu penyebaran varian Covid-19 di beberapa negara Asia, serta peningkatan tensi dagang antara Amerika Serikat dan China yang memicu kekhawatiran pasar atas kelangsungan pemulihan ekonomi global. Dari dalam negeri, pasar dihadapkan pada data makroekonomi yang mengecwakan. Perekonomian Indonesia pada Mei 2025 mengalami deflasi hingga 0,37% secara bulanan, menjadi deflasi ketiga sepanjang tahun ini. Secara tahunan, inflasi Indonesia pada bulan yang sama hanya 1,60%, lebih rendah dari April 2025 yang sebesar 1,95%. "Deflasi ini memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Ini bisa menjadi sinyal negatif terhadap prospek konsumsi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Hendra Wardana. (Yetede)