Pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi 0,18 % secara bulanan. Namun, beras dan biaya pendidikan justru mengalami inflasi. BPS, Kamis (1/8) merilis, pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi 0,18 % secara bulanan dan inflasi 2,13 % secara tahunan. Deflasi itu terjadi tiga bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi tersebut juga lebih dalam ketimbang deflasi Mei dan Juni 2024 di 0,03 % dan 0,08 %. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, deflasi pada Juli 2024 terutama disebabkan penurunan harga sejumlah komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak seperti bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, serta daging dan telur ayam ras.

Harga komoditas-komoditas itu turun lantaran pasokannya mulai berlimpah di tengah permintaan yang tetap. Kondisi itu berbeda dengan beras yang justru terus mengalami inflasi sejak Juni 2024 setelah pada April dan Mei 2024 mengalami deflasi yang cukup dalam. ”Beras kembali mengalami inflasi lantaran harganya naik, sejalan dengan penurunan jumlah produksi beras setelah masa puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berlalu,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Selain beras, kelompok pendidikan juga mengalami inflasi 0,69 % pada Juli 2024. Andilnya terhadap deflasi umum pada bulan tersebut 0,04 %. Komponen yang mendorong inflasi adalah biaya SD, biaya SMP dan biaya SMA. Andil ketiga biaya sekolah tersebut terhadap inflasi masing-masing 0,01 %. ”Data historis menunjukkan, permulaan tahun ajaran baru selalu menjadi pendorong inflasi dan masih berpotensi memberikan andil inflasi pada dua bulan ke depan,” katanya. (Yoga)

Dalam sebulan terakhir, hujan kerap turun dari pagi hingga malam di wilayah Maluku, terutama di Kota Ambon., yang menyebabkan komoditas ikan, pangan utama masyarakat, sulit didapatkan. Nelayan, tidak mendapat hasil tangkapan optimal karena hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi. Hal ini ikut memicu tingginya inflasi di Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Maluku pada Juni 2024 sebesar 3,63 %, lebih tinggi dari inflasi tahunan nasional 2,51 %. Inflasi tahunan Ambon menjadi kontributor terbesar di angka 4,49 %. Pjt Gubernur Maluku Sadali Ie menjelaskan, sejumlah kebijakan daerah perlu diarahkan untuk menyelesaikan masalah inflasi. Salah satunya menggelar operasi pasar murah lima kali sebulan. Selain itu, ada bantuan fasilitas gudang pendinginan (cold storage) untuk nelayan.

”Ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan membangun komunikasi jadi langkah yang perlu diambil bersama. Penyimpanan oleh pedagang dan produsen perlu diperhatikan,” ucap Sadali dalam rapat bersama pimpinan pemerintah daerah dan lembaga di Ambon, Kamis (4/7). Untuk menjaga pasokan, pemerintah sudah memberikan bantuan rumah kaca (green house) untuk kelancaran produksi. Namun, bantuan ini belum cukup. Kini, pemerintah juga sedang menyiapkan bantuan plastik pelindung (screen house) untuk para petani guna mencegah tanamannya rusak akibat curah hujan tinggi. Kebijakan subsidi terhadap selisih kenaikan harga bahan pokok penyumbang inflasi akan diberikan. Terkait hal ini, Pemkot Ambon telah menandatangani nota kesepahaman dengan daerah penghasil komoditas, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala BPS Maluku Maritje Pattiwaellapia menjelaskan, selain di Ambon, inflasi di wilayah lain juga tinggi. Inflasi tahunan Tual, 3,39 %. Di Maluku Tengah, mencapai 2,36 %. (Yoga)

Perkembangan inflasi hingga akhir tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 1,5-3,5%. Kondisi tersebut selaras dengan respons kebijakan pemerintah untuk menjaga pasokan pangan dan pengendalian harga. Risiko inflasi akan terjadi pada semester II-2024, menyusul adanya penerapan cukai plastik dan minuman kemasan berpemanis, yang masih tergantung pada keputusan pemerintah yang tertunda. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juni 2024 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,08%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,51% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,07%.

Secara bulanan terjadi penurunan indeks harga saham konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,28 pada Juni 2024. Penyumbang utama deflasi Juni 2024 secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,14%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, jika pemerintah memutuskan untuk menunda kebajikan penerapan cukai, maka inflasi dapat lebih rendah dari yang diharapkan. (Yetede)

Standarisasi tarif layanan yang sudah diberlakukan oleh BPJS Kesehatan perlu diterapkan juga di sektor swasta. Dengan begitu, bisa mengatasi inflasi medis yang tahun ini diperkirakan  mencapai 13%. Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar mengatakan, dengan tidak adanya ketetapan tarif  penanganan medis secara nasional, maka muncul variasi biaya perawatan dan pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan yang kemudian sulit dikontrol. "Perbuatan dan standar tarif layanan  medis menjadi penting bagi pelaksanaan asuransi  sosial maupun komersial untuk memastikan keterjangkauan  biaya iuran oleh masyarakat yang mengikuti asuransi sosial maupun komersial tersebut. Juga, dapat mengontrol pelaksanaan fee for service, sehingga tidak memunculkan  pembentukan biaya sendiri oleh rumah sakit," tandas Timboel. (Yetede)

Pola pertumbuhan baru pascapandemi Covid-19 ditandai dengan resurgensi pengeluaran konsumsi yang disebut revenge spending akibat pengeluaran yang tertahan (pent-up demand) pada masa pandemi. Pengeluaran konsumsi praktis menjadi motor pertumbuhan global. Pertumbuhan dunia melejit dari minus 2,1 % pada tahun 2020 ke 6,1 % pada tahun 2021, yang didanai kelebihan tabungan akibat konsumsi yang tertahan sebelumnya. Pertumbuhan ini turun ke pola ”normal” ketika ekses tabungan menipis, sebagaimana terlihat pada tahun 2022 dan 2023, yaitu ke 3,1 %. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pada 2024 pertumbuhan dunia akan mencapai 3,2 %.

Pertumbuhan ekonomi pascapandemi dibarengi dengan inflasi yang lebih tinggi. Inflasi global naik berturut-turut dari 3,2 % pada tahun 2020 ke 4,7 % dan 8,79 % pada tahun 2021 dan 2022, akibat kombinasi peningkatan permintaan pascapandemi dan fragmentasi rantai pasok dunia, akibat konflik Rusia-Ukraina dan peningkatan ketegangan geopolitik AS-China. Berita baiknya inflasi dunia berangsur turunke 6,78 % pada tahun 2023 dan diperkirakan akan turun ke 5,94 % pada tahun 2024 (Aaron, Statistika, Juni 2024). Namun, proyeksi dari 2025 sampai 2027 mengindikasikan bahwa walaupun trennya menurun, inflasi dunia secara rerata akan lebih tinggi.

Yaitu masing-masing 4,51 %, 3,73 % dan 3,45 %, dibanding masa prapandemi periode 2012-2019 dengan rerata 3 %. Nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk kebijakan negara lain yang dianggap sebagai jangkar (Mark et al 2007). Dollar AS masih dominan sebagai media transaksi dan investasi. Bagi Indonesia implikasinya harus memperhatikan secara saksama fungsi reaksi The Fed terhadap pertumbuhan dan inflasi dalam negerinya. Satu fakta adalah defisit neraca berjalan Indonesia masih dibiayai oleh arus masuk modal portepel. Konsekuensinya kurs rupiah dipengaruhi juga oleh ekspektasi berbagai variable fundamental dalam negeri, seperti pertumbuhan, inflasi, dan defisit APBN. (Yoga)

Tim Pengendali Infl asi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memacu produksi cabai dan unggas untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada di kisaran 2,5%—3%. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Winda Putri Listya menjelaskan penanaman cabai dan unggas dikemas dalam program Tancapkan Gas atau Tanam Cabe Pelihara Ikan dan Unggas yang terdiri atas kegiatan kampung aneka cabai, kampung unggas, pembenihan ikan, dan NTB MALL. “Program ini merupakan implementasi dari strategi 4K khususnya dari aspek ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang outputnya adalah terkendalinya angka infl asi NTB sebesar 3,02% sesuai dengan target angka inflasi nasional tahun 2023 yaitu 3,0 ±1%,” katanya dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu. 

Menurutnya, upaya peningkatan produksi cabai dan unggas karena selama ini dua komoditas tersebut memberi andil yang besar terhadap inflasi NTB. Selama ini, harga cabai yang bisa melambung tinggi di musim tertentu bisa mendorong naiknya infl asi, begitu juga dengan telur yang harganya fluktuatif karena dipengaruhi oleh produktivitas ayam petelur. Selain itu, TPID Sidak Pasar Pemantauan Harga Bahan Pokok, Gerakan Operasi Pasar Murah dengan melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah minus, sinergi bersama asosiasi dan pengusaha untuk pengendalian inflasi, melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat, serta pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam rangka pengendalian ketersediaan pasokan komoditas di NTB. Untuk mendukung target lumbung pangan, pemerintah membangun sejumlah bendungan di NTB yang akan mengairi sawah dan menyuplai kebutuhan air rumah tangga.

Di tengah berbagai tantangan mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, arus modal keluar, hingga ancaman eksternal berupa konflik geopolitik di sejumlah wilayah di dunia, inflasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir menunjukkan tren positif. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan, inflasi bakal terus terkendali pada posisi yang rendah pada sisa tahun 2024 dan pada 2025. Angka inflasi hingga akhir tahun ini diproyeksikan bakal terjaga sesuai target BI di rentang 1,5% hingga 3,5% (year-on-year/YoY). “Kami memperkirakan inflasi pada sisa 2024 ini dan tahun 2025 akan tetap terkendali rendah dalam kisaran sararan 2,5% plus minus 1%,” tuturnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendali Inflasi 2024, Jumat (14/6). Menurutnya, tren inflasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan inflasi terkendali rendah dan termasuk yang terendah di dunia saat ini. Tercatat inflasi indeks harga konsumen (IHK) Mei 2024 yang berada di angka 2,84% atau masuk dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. 

Menurutnya, BI, pemerintah pusat, dan daerah berupaya mempererat sinergi pengendalian inflasi melalui tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Adapun, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, inflasi yang terkendali bakal memberikan dukungan kinerja terhadap pertumbuhan Indonesia. Seperti diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2024 tercatat sebesar 5,11% (YoY). Menurutnya, strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga inflasi adalah dukungan fiskal pemerintah pusat dalam bentuk anggaran untuk pengendalian inflasi. Anggaran tersebut, saat ini telah mencapai Rp39 triliun atau 29% dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara itu, realisasi fiskal daerah mencapai Rp13,56 triliun dari 92,87 triliun. Langkah lainnya adalah peningkatan produksi dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian, penyaluran KUR untuk sektor pertanian sebesar 30%. 

Hal ini termasuk memastikan kelancaran distribusi utamanya untuk 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, pengendalian inflasi di wilayahnya berlaku menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Pemda Jateng memfasilitasi bantuan benih cabai, fasilitasi pupuk bersubsidi, sosialisasi gerakan menanam di pengarangan, serta pembangunan rumah kaca untuk optimalisasi budi daya komoditas itu guna menjamin ketersediaan. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB-UI Teuku Riefky mengatakan kolaborasi antara TPIP, TPID dan GNPIP untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan sangat penting. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengingatkan pemerintah menjaga ketersediaan barang guna memenuhi permintaan konsumen dan kelancaran distribusi barang.

Presiden Jokowi menyebut inflasi tahunan Indonesia pada Mei 2024 di 2,84 % merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pencapaian ini dinilai patut diapresiasi karena inflasi pada satu dekade lalu masih di angka 9,6 %. Pertumbuhan ekonomi pun baik, berada di angka 5,11 %. ”Ini segar, segar kalau seperti ini. Tapi, kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah. Tantangan ke depan tidak mudah. Saya kira, Bapak, Ibu, emuanya sudah mendengar warning Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri,” ujar Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6). Dalam TPID Award tersebut, provinsi yang meraih kinerja terbaik tahun 2024 adalah Kepri, Jateng, Kalsel, Sultra, dan NTB.

DKI Jakarta tergolong provinsi dengan inflasi rendah. Adapun kabupaten/kota berkinerja terbaik adalah Pekanbaru, Madiun, Banjarmasin, Bone, dan Mataram. Presiden menyebut tantangan iklim ini sebagai neraka ik lim karena suhu akan mencapai rekor tertinggi pada lima tahun ke depan. ”Hati-hati, satu tahun terakhir ini kita rasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat, di Myanmar 45,8 derajat, panas sekali,” tambahnya. Menurut Presiden, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahkan memprediksi situasi dunia akan mengalami kelaparan berat pada 2050 jika kondisi seperti saat ini dibiarkan.

Bencana kelaparan ini harus mulai diantisipasi karena 50 juta petani akan kekurangan air yang berdampak pada kekurangan pangan. ”Jangan main-main urusan kekeringan, urusan gelombang panas. Larinya bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, artinya harga pasti akan naik. Hukum pasarnya seperti itu,” kata Presiden. Dalam tiga bulan terakhir, Kementan serta Kementerian PUPR diperintahkan bekerja sama dengan TNI untuk secepatnya memasang 20.000 pompa di sentra produksi beras. Pompanisasi diperlukan sebagai antisipasi kekeringan pada musim kemarau yang diperkirakan berlangsung mulai Juli hingga Oktober. (Yoga)

Indikasi konsumsi rumah tangga akan tumbuh melambat pasca Ramadan dan Idul Fitri, makin menguat. Hal ini tecermin dari menurunnya sejumlah indikator dini konsumsi masyarakat. Terbaru, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) bulan Mei 2024 turun 2,5 poin ke level 125,2. Dari data tersebut pula, IKK hanya mencatat kenaikan pada bulan Maret dan April 2024, yang bertepatan dengan momentum puasa dan Lebaran. Penurunan IKK disebabkan oleh pelemahan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 4 poin ke level 115,4. Baik karena penurunan indeks penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama (durable goods). Dari survei itu, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi turun dari 73,6% menjadi 73,0%. Sementara proporsi pembayaran cicilan/utang naik dari 9,7% menjadi 10,3%. Sedangkan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan relatif stabil, yaitu sebesar 16,6%.

Selain itu, indikator dini konsumsi masyarakat yang lain, yakni Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur RI pada bulan Mei juga tercatat turun dari 52,9 menjadi 52,1. Penurunan memang disebabkan oleh melemahnya permintaan luar negeri. Namun, pertumbuhan permintaan dalam negeri cenderung terbatas. Bahkan perusahaan khawatir dengan tanda-tanda penurunan permintaan pasar akan semakin intensif dalam 12 bulan ke depan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, turunnya keyakinan konsumen sejalan dengan berakhirnya Lebaran dan mudik yang menjadi pendorong kenaikan belanja konsumen di April. Di saat bersamaan, biaya hidup masyarakat cenderung naik karena beberapa hal. Belum lagi, "(Rencana) potongan Tapera yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk menahan belanja terutama belanja barang tahan lama," kata Josua kepada KONTAN, Senin (10/6). Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kinerja penjualan. Senada, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo juga berharap pada semester II 2024 ini, pemerintah bisa mendorong realisasi belanjanya agar daya beli masyarakat kembali meningkat. 

Untuk pertama kalinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan sasaran inflasi yang diproyeksikan sebesar 2,5% year-on-year (YoY) untuk 3 tahun beruntun. Hal ini diatur dalam Permenkeu 31/2024 yang diteken dan mulai berlaku pada 16 Mei 2024. Target 2,5% mulai berlaku pada 2025, 2026, dan 2027 dengan deviasi 1%. Kebijakan tersebut niatnya untuk membantu Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan inflasi melalui optimalisasi kebijakan anggaran negara, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat saat terjadi guncangan akibat kenaikan indeks harga konsumen. Namun, kebijakan itu tetap menimbulkan beberapa pertanyaan kritis. Salah satunya adalah potensi kontradiksi dengan proses penyusunan APBN 2025, yang masih dalam tahap pembahasan asumsi dasar ekonomi makro. Apabila target inflasi yang ditetapkan dalam APBN berbeda dengan Permenkeu 31/2024, pemerintah perlu melakukan penyesuaian yang berpotensi memicu kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter seharusnya saling mendukung dan berjalan selaras untuk mencapai stabilitas ekonomi. 

Oleh karena itu, langkah ‘solo karier’ Kemenkeu dalam menetapkan target inflasi dikhawatirkan dapat mengganggu harmoni kebijakan yang selama ini terjalin antara BI dan Kemenkeu. Dalam konteks kebijakan belanja, penetapan target inflasi oleh Kemenkeu kemungkinan mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kontrol yang lebih ketat atas belanja pemerintah. Dengan target inflasi yang jelas, Kemenkeu dapat mengarahkan alokasi anggaran untuk mendukung sektor-sektor yang paling rentan terhadap inflasi. Misalnya, belanja subsidi pangan dan energi bisa ditingkatkan untuk mengurangi beban inflasi bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, apakah BI akan mengikuti target inflasi yang ditetapkan oleh Kemenkeu dalam menentukan kebijakan moneter tahun depan juga menjadi isu yang patut diperhatikan. BI memiliki otonomi dalam menetapkan kebijakan moneter, termasuk target inflasi, berdasarkan analisis dan proyeksi makroekonomi yang komprehensif. 

Jika BI memutuskan untuk menetapkan target inflasi yang berbeda dari Kemenkeu, ini dapat menimbulkan disonansi kebijakan yang dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Skenario terburuknya adalah apabila asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang sedang dibahas tidak sejalan dengan target inflasi yang ditetapkan Kemenkeu, pemerintah harus melakukan penyesuaian yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga politis. Potensi ketidakselarasan bisa menciptakan ketidakpastian di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Komite ini dapat berfungsi sebagai forum untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, memastikan bahwa target inflasi yang ditetapkan konsisten dan didukung oleh kebijakan anggaran dan moneter yang sinergis. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang efektif kepada publik juga menjadi kunci. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara terbuka mengenai alasan dan dasar penetapan target inflasi, serta kebijakan ini bisa efektif diterapkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, serta untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu.