Kalangan ekonom memperkirakan Bank Indonesia (BI) masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada hari ini (Rabu, 20/3/2024). Hal ini antara lain dikarenakan  inflasi masih berpotensi naik  di bulan Ramadan dan jelang Idulfitri 2024. Sebelumnya, bank Indonesia melalui RDG BI pada 20-21 Feruari 2024 menetapkan untuk menahan suku bunga acuan atau  BI Rate tetap sebesar 6%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility tetap dipertahankan di level 6,75%. Keputusan tersebut mendukung langkah preemtive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap trekendali dalam sasaran 2,5 plus 1% pada 2024. "BI belum akan menurunkan atau  melakukan penyesuaian ke bawah untuk kebijakan suku bunga acuan terutama dalam waktu ekat ini," kata Peneliti ekonomi Center of Reform  on Econimics Yusuf R. Manilet. (Yetede)

Likuiditas perbankan di Tanah Air berpotensi mengetat pada tahun ini. Potensi ini tergambar dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertajuk Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) untuk triwulan I-2024. Ini seiring potensi anjloknya dana pihak ketiga (DPK) perbankan, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah. Salah satu pemicu, tingginya inflasi pangan dan potensi kenaikan inflasi energi, karena berlanjutnya konflik geopolitik Israel-Palestina. Jika mengacu data distribusi simpanan nasabah yang dihimpun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Januari 2024, penurunan DPK memang mulai terlihat. LPS mencatat, di periode tersebut, ada penurunan simpanan secara bulanan pada kelompok simpanan di bawah Rp 100 juta dan simpanan Rp 100 juta-Rp 200 juta.

"Jadi ini menunjukkan simpanan masyarakat masih cukup baik," ujar Didik Mardiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS, Selasa (19/3). Didik menilai, dengan tumbuhnya simpanan secara tahunan, dampak inflasi pangan terhadap simpanan nasabah tak akan signifikan. Menurut dia, kenaikan inflasi di Ramadan merupakan fenomena musiman seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sementara Senior Vice President Retail Deposit Products & Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengakui, simpanan di bawah Rp 50 juta memang berpotensi tergerus selama Ramadan. Ini seiring naiknya pengeluaran nasabah untuk kebutuhan hari raya. Di sisi tabungan, saldo nasabah pada tier 1 atau lebih kecil dari Rp 1 juta, dan tier 2, antara Rp 1 juta-Rp 50 juta, juga tumbuh sekitar 4,6% secara tahunan.

Setiap memasuki bulan Ramadhan harga kebutuhan pangan selalu naik. Pengalaman empiris menunjukkan harga kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) akan terus naik hingga Lebaran tiba. Salah satu pemicunya, meningkatnya permintaan masyarakat. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis BI, 6 Maret 2024, melaporkan kenaikan harga beberapa komoditas pangan, antara lain, bawang putih, semua jenis beras dari kualitas bawah hingga kualitas super, cabai rawit hijau, gula pasir lokal dan premium, serta minyak goreng curah. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas daging ayam ras segar Rp 38.900 per kg, naik Rp 1.200 per kg atau 3,18 %. Disusul telur ayam ras segar Rp 31.750 per kg, naik Rp 850 per kg atau 2,75 %.

Meski menunjukkan tren melandai setelah mengalami kenaikan cukup signifikan selama beberapa bulan terakhir, harga beras masih sangat tinggi, dalam kisaran Rp 14.500-Rp17.300 per kg. Kenaikan harga beras menjadi penyumbang utama angka inflasi bulan Februari 2024. BPS melaporkan, inflasi Februari 2024 sebesar 0,37 %. Penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi1 % dengan andil 0,29 %. Ada dua alasan pemerintah harus menjaga angka inflasi pada angka yang rendah. Pertama, inflasi yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat miskin. Apalagi jika pemicu inflasi itu adalah naiknya harga kelompok volatile food seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir. Belanja pangan keluarga miskin menyumbang 60 % total pengeluaran mereka. Kedua, inflasi yang tinggi akan mendongkrak suku bunga dan membuat nilaitukar rupiah terpuruk.

Pemerintah melalui unit-unit kerjanya perlu lebih terlibat dalam penguatan stok penyangga pangan. BUMN dan BUMD menjadi off taker beberapa komoditas pangan strategis untuk dijadikan stok penyangga dengan volume dan lokasi penyimpanan yang jelas. Pemerintah perlu memetakan puncak kebutuhan pangan terukur untuk mengantisipasi gejolak harga. Melalui pengaturan kalender tanam komoditas sayuran, seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, dapat diatur kapan waktu panennya. Saatnya Perum Bulog juga menjadi pelaku produksi pangan dan penguat stok penyangga berbagai komoditas pangan, serta off taker komoditas pangan strategis, seperti kedelai, tebu, komoditas hortikultura, dan komoditas pangan penting lain. Tim pemantau dan pengendali inflasi daerah dapat melakukan langkah strategis untuk stabilisasi harga pangan melalui berbagai instrumen, seperti operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah. Semua ini diharapkan dapat membantu menjaga inflasi karena meningkatnya harga pangan. (Yoga)

Ekspektasi kenaikan harga pada bulan depan mencapai angka tertinggi. Jika tak segera diantisipasi pemangku kebijakan, situasi ini bakal makin menekan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang bermuara pada tereduksinya laju ekonomi. Ekspektasi kenaikan harga itu tampak pada Survei Penjualan Eceran Februari 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI). Dalam survei itu, Indeks Ekspektasi Harga pada 3 bulan ke depan yang dihitung dari Januari 2024 mencapai 165,9. Angka itu merupakan level tertinggi baru yang dicatatkan oleh bank sentral, sehingga apabila tidak diantisipasi bakal mengganggu soliditas ekonomi nasional. Apalagi, pada saat bersamaan juga terjadi momentum Ramadan dan Idulfitri yang secara historis mengatrol harga jual barang seiring dengan meningkatnya permintaan. Kalangan ekonom pun menyarankan kepada pemerintah untuk menjamin pasokan pangan atau barang kebutuhan lainnya sehingga meski terjadi kenaikan harga masih dapat diakses oleh konsumen. Ekonom Center of Economic and Law Studies Nailul Huda, mengatakan kenaikan harga pada Ramadan dan Idulfitri tidak bisa dihindari karena merespons tingginya permintaan. Maka untuk mengantisipasi perlambatan agar tidak terlalu jauh, pemerintah perlu untuk menyiapkan stok pangan, terutama beras dan daging sapi. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menambahkan faktor Ramadan relatif lebih besar dalam menyumbang kenaikan harga. Menurutnya, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menekan harga kebutuhan pangan yang saat ini tengah tinggi. Operasi pasar menjadi solusi jangka pendek yang perlu lebih intensif dilakukan. Dalam tahap ini, penyesuaian pola konsumsi itu tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi dan pencapaian target PDB sepanjang tahun ini. Sementara itu, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan selain April 2024, Indeks Ekspektasi Harga juga diproyeksikan meningkat pada Juli mendatang. Hal itu didorong oleh kenaikan harga saat Idulfitri 2024, sementara peningkatan Juli didorong oleh liburan sekolah dan dimulainya tahun ajaran baru.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Inflasi pada Februari 2024 sebesar 2,75% secara year-on-year (YoY) yang ditunjukkan dengan naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti makanan, minuman, dan tembakau hingga rekreasi dan budaya. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi secara YoY pada Februari 2024, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,36%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,09%), penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,38%), kesehatan (1,95%), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,68%), pendidikan (1,55%), dan transportasi (1,40%). Selanjutnya, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami kenaikan 1,13%, pakaian dan alas kaki (0,90%), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,57%). Sebaliknya, hanya kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang membukukan penurunan 0,13% pada Februari 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Inflasi atau kenaikan harga ini dapat menjadi indikator mengenai daya beli konsumen, di mana kenaikan harga menunjukkan adanya peningkatan permintaan atau dengan kata lain konsumsi masih bertumbuh. Peningkatan permintaan ini tentu saja, salah satunya dipicu oleh bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri, di mana menjadi kelaziman bahwa pedagang berharap adanya lonjakan permintaan. Pasalnya, survei Indeks Kepercayaan Konsumen yang dirilis Bank Indonesia selaku otoritas moneter menunjukkan adanya tren penurunan belanja atau pengeluaran konsumsi di seluruh golongan pada Februari 2024. Situasi ini disebabkan oleh tingginya harga komoditas pangan yang membebani masyarakat sehingga memengaruhi pola konsumsi secara keseluruhan.

Lonjakan harga pangan tak hanya membuat target inflasi 2024 sebesar 1,5-3,5 persen semakin berat, tetapi juga merampok daya beli kelompok miskin dan menengah. Inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang terbesar angka inflasi nasional beberapa tahun terakhir. Kenaikan inflasi pangan 3-4 tahun terakhir bahkan melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) dan gaji ASN (Kompas, 4/3/2024). Ini menggambarkan betapa kenaikan harga pangan menggerus kesejahteraan masyarakat bawah dan menengah. Bahkan, kenaikan UMR dan gaji ASN tak mampu mengejar laju kenaikan harga pangan. Beras, menurut BPS, adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sekitar 60-75 % pengeluaran penduduk miskin kita adalah untuk pangan.

Akibatnya, kenaikan harga beras yang diikuti pangan lain akan langsung memukul daya beli mereka. Lonjakan harga beras dipastikan juga tak dinikmati petani kita yang sebagian besar petani gurem dan konsumen neto beras. Apalagi dengan kian dekatnya Ramadhan dan Lebaran, yang biasanya ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejauh ini, operasi pasar, kucuran bansos, dan berbagai kebijakan lain belum mampu menjinakkan harga beras yang sudah naik di atas 20 % dari tahun lalu. Antrean warga yang memburu beras murah masih terjadi di sejumlah daerah. Kemelut beras selama ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola pangan kita. Produksi dan produktivitas terus menurun di tengah meningkatnya konsumsi.

Kita juga masih terus berkutat dengan problem terkait pupuk, benih, alih fungsi lahan, dan lain-lain, yang tak kunjung selesai. Perum Bulog sering kedodoran dalam stabilisasi. Berbagai instrumen pengendalian harga juga tak sepenuhnya efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim dan geopolitik global. Pemerintah gagap mengantisipasi semua itu. Dalam jangka pendek, operasi pasar dan penyaluran bansos secara agresif, yang mau tak mau harus ditopang impor karena Perum Bulog kedodoran dalam mengamankan stok cadangan beras pemerintah yang bisa diharapkan meredam lonjakan harga. Namun, dalam jangka panjang, tak ada pilihan lain kecuali membenahi tata kelola pangan dari hulu hingga hilir, khususnya produksi, produktivitas, dan distribusi, selain juga intervensi di konsumsi (termasuk melalui diversifikasi pangan). (Yoga)

Dalam kurun 3-4 tahun terakhir, rata-rata kenaikan inflasi komponen harga pangan bergejolak melebihi rerata kenaikan upah minimum regional (UMR). Level inflasi komponen tersebut juga mendekati rerata kenaikan gaji ASN. Bahkan, pada Februari 2024, angkanya sudah melebihi rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 yang digelar Bapanas secara hibrida di Jakarta, Senin (4/3). Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, perwakilan kementerian/lembaga terkait, BI, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia. Arief menjelaskan, pada 2020-2023, rerata tingkat inflasi komponen harga pangan bergelojak sebesar 5,2 %.

Tingkat inflasi itu sudah di atas rerata kenaikan UMR pada 2020-2024 yang sebesar 4,9 %. Angka rerata tersebut juga mulai mendekati rata-rata kenaikan gaji ASN pada 2019- 2024 yang sebesar 6,5 %. ”Oleh karena itu, inflasi harga pangan bergejolak harus dijaga di bawah 5 % agar tidak menggerogoti penghasilan mereka,” ujar Arief. BI mencatat tingkat inflasi komponen harga pangan bergejolak pada Februari 2024 di atas rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Tingkat inflasi pada bulan tersebut mencapai 2,75 % secara tahunan atau meningkat dari inflasi Januari 2024 di 2,57 %. Komponen harga pangan bergejolak berkontribusi terbesar terhadap inflasi Februari 2024. Tingkatinflasi komponen tersebut mencapai 8,47 % secara tahunan. Tiga komoditas terbesar penyumbang inflasi tersebut adalah beras, cabai merah, dan telur ayam ras. (Yoga)

Pemerintah memastikan akan memitigasi risiko dan potensi terjadinya lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Selain itu, pemerintah memastikan ketersediaan pangan tetap aman menjelang hari besar umat Islam tersebut.Adapun inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food mencapai 8,47% year on year (yoy) pada Februari 2024. Lonjakan inflasi itu dipicu kenaikan harga bahan makanan, terutama beras dan cabai merah.Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, kenaikan harga pangan salah satunya dipengaruhi rendahnya produksi karena dampak cuaca terhadap siklus tanam dan panen. Puncak panen diperkirakan baru terjadi pada April 2024."Pemerintah terus melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri," kata Febrio dalam keterangan tertulisnya, akhir pekan lalu.Beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk. Kemudian, percepatan penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP), percepatan impor dan pembatasan pembelian ritel untuk mengantisipasi panic buying.Ia berharap, inflasi volatile food kembali turun di bawah 5% untuk mendukung sasaran pemerintah tahun 2024.

Lonjakan harga pangan yang memantik kenaikan inflasi pada Februari 2024 menjadi alarm yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, gerak cepat pemerintah meredam inflasi pangan sangat dinanti, khususnya menjelang Ramadan yang secara historis berimbas pada laju Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada Februari 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,37% month-to-month (MtM) atau 2,75% year-on-year (YoY). Inflasi Februari itu lebih tinggi dari konsensus analis Bloomberg yang memproyeksikan IHK naik 0,27% MtM atau 2,56% secara tahunan, sekaligus lebih tinggi dari Januari 2024 sebesar 2,57% YoY. Ironisnya, lesatan inflasi itu dipicu oleh inflasi harga bergejolak (volatile food) yang menyentuh level tertinggi dalam 17 bulan terakhir akibat kenaikan harga komoditas pangan terutama, beras, cabai merah, daging ayam, tomat, bawang putih, dan telur ayam sepanjang bulan lalu. “Inflasi volatile food , secara YoY 8,47%, merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2022, yang pada September 2022 terjadi inflasi 9,02%,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah, Jumat (1/3). Di antara komoditas pangan, lonjakan harga beras mendapatkan sorotan utama. Habibullah menyebut harga beras pada Februari 2024 merupakan harga tertinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Memasuki Ramadan, Habibullah menyebut masyarakat perlu mewaspadai terjadinya kenaikan harga secara umum yang memicu inflasi. Dengan merujuk data historis, inflasi pada April 2020 sebesar 0,08% (MtM), April 2021 sebesar 0,13%, April 2022 mencapai 0,95%, dan Maret 2023 setara 0,18% secara bulanan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moe-giarso mengatakan inflasi pada bulan lalu utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga pada komponen volatile food. 

Dia menjelaskan, kenaikan harga beras terutama dipicu oleh masalah iklim yang menyebabkan mundurnya masa tanam dan masa panen. Selain itu, cadangan dari impor juga belum sepenuhnya terealisasi. Susiwijono menambahkan pemerintah telah mempersiapkan strategi untuk mengendalikan harga menjelang periode Ramadan dan Idulfitri. Susiwijono memastikan pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan untuk mengontrol harga pangan. Jurus itu membuat pemerintah optimistis laju inflasi umum di dalam negeri tetap terkendali, bahkan paling tinggi di angka 2,8%. Adapun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah terus memitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan khususnya beras, dengan cara konsisten menjaga ketersediaan pasokan. Namun, ekonom Bank Danamon Irman Faiz berpendapat puncak kenaikan harga pangan justru terjadi pada Maret—April 2024 seiring dengan faktor musiman Ramadan dan Idulfitri. Salah satu faktor penopangnya adalah Indonesia Manufacturing Purchasing Manager’s Index (PMI) yang tetap ekspansif pada Februari 2024 di level 52,7. Utamanya, didorong oleh pesanan baru domestik saat pesanan eksternal masih lesu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa terlepas dari risiko inflasi jangka pendek, inflasi secara keseluruhan pada 2024 diproyeksikan berada di kisaran 3% atau masih sesuai dengan target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5%—3,5%.

Bank Indonesia (BI) memandang naiknya inflasi komoditas pangan harga bergejoak (volatile food) pada januari 2024 hanya terjadi secara temporer dan masih terkendali. Hal itu secara keseluruhan tidak akan mengganggu arah kebijakan yang prostability. Adapun faktor terjadinya inflasi pangan adalah faktor El Nino, musiman, dan juga tertundanya musim panen. Dari sisi global, terjadi gangguan atau rantai yang bisa berisiko naiknya harga komoditas pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) komponen inflasi  harga bergejolak sebesar 7,22% dan memberikan andil 1,14% ke inflasi Januari 2024. Tekanan inflasi komponen harga bergejolak masih tinggi. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi Januari 2024. Tekanan inflasi komponen harga bergejolak masih tinggi. Komoditas yang memberikan andil inflasi adalah beras, bawang putih, tomat, cabe merah, dan daging ayam ras. (Yetede)