Sama-sama terpangkas pertumbuhannya, perekonomian Jepang lebih buruk daripada Jerman. Dampaknya, Jepang yang menyerap 10 % ekspor Indonesia itu kini disingkirkan Jerman dari tiga besar negara terkaya. Kabinet Jepang pada Kamis (15/2) mengungkap, total PDB Jepang 2023 bernilai 4,21 triliun USD. Adapun PDB Jerman tercatat 4,46 triliun USD. Karena itu, Jerman kini menjadi negara terkaya ketiga setelah AS dan China. PDB Jepang susut dua triwulan berturut-turut sepanjang 2023, turun 3,3 % pada triwulan III-2023 dan 0,4 % pada triwulan IV-2023. Secara teknis, Jepang bisa disebut dalam resesi. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), PDB Jerman terpangkas 0,9 % pada 2023.

Mengacu data IMF, PDB Jepang pada 2012 bernilai 6,2 triliun USD. Sementara pada 2023, hanya 4,2 triliun USD. Dengan kata lain, PDB Jepang hilang 2 triliun USD dalam satu dekade terakhir. Menurut kantor berita Kyodo, pelemahan nilai tukar yen terhadap dollar AS berkontribusi pada penurunan nilai PDB Jepang tahun 2023. Pada 2012, setiap USD setara 79,82 yen. Tahun lalu, kurs rata-rata USD terhadap yen mencapai 140,5. Dengan demikian, dalam satu dekade terakhir, kurs yen terhadap USD melemah 100 %.

Sejatinya, kondisi ekonomi Jerman juga tak berada dalam kondisi yang baik. Nilai PDB Jerman mengalami kontraksi 0,3 % pada tahun 2023 seiring tingginya angka inflasi sepanjang tahun lalu yang disebabkan harga energi yang tinggi dan lemahnya permintaan dari luar negeri. Tak hanya itu, krisis anggaran yang mendorong penghilangan subsidi besar-besaran untuk sejumlah sektor juga mendorong memburuknya situasi perekonomian Jerman. Situasi ini, menurut Presiden Institut Riset Ekonomi Ifo, Clemens Fuest, sudah bisa dimasukkan dalam kategori resesi ekonomi. Kepala Staf Pemerintah Jerman Wolfgang Schmidt, Selasa (13/2) mengatakan ”Jerman tidak sedang mengalami resesi. Pasar tenaga kerja sangat stabil, upah riil meningkat. Kita akan melihat pertumbuhan tahun ini,” katanya. Perekonomian diperkirakan mulai pulih tahun ini. Bank sentral Jerman, Bundesbank, baru-baru ini memperkirakan pertumbuhan 0,4 %. (Yoga) 

China tengah mengalami deflasi dan diperkirakan akan mengakhiri era pertumbuhan ekonomi tinggi. Kondisi itu dipandang turut memicu penurunan kinerja ekspor Indonesia lantaran China merupakan pasar utama ekspor Indonesia. Pada Januari 2024, China mengalami deflasi 0,8 % secara tahunan. Penurunan Indeks Harga Konsumen pada Januari itu merupakan penurunan terbesar dalam 14 tahun terakhir. Harga barang dan jasa di tingkat produsen juga mengalami deflasi sebesar 2,5 % secara tahunan. Meskipun sedikit membaik dari Desember 2023 yang sebesar 2,7 %, Indeks Harga Produsen tersebut masih melanjutkan tren deflasi selama 16 bulan berturut-turut atau sejak Oktober 2022. Deflasi di China turut memicu penurunan kinerja ekspor Indonesia pada Januari 2024. BPS, Kamis (15/2) merilis, total ekspor migas dan nonmigas Indonesia pada Januari 2024 senilai 20,52 miliar USD, turun 8,34 % secara bulanan dan 8,06 % secara tahunan. Ekspor nonmigas turun paling dalam, sebesar 8,54 % secara bulanan, menjadi 19,13 miliar USD.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada Januari 2024 nilai ekspor nonmigas Indonesia ke tiga pasar utama, yakni China, AS, dan India, menurun. Porsi ketiga negara tersebut terhadap total ekspor nonmigas RI sebesar 43,64 %. ”Dari ketiga negara itu, nilai ekspor ke China turun cukup signifikan sebesar 23,9 % secara bulanan dan 12,92 % secara tahunan menjadi 4,57 miliar USD. Komoditas yang menyumbang penurunan ekspor tersebut adalah bahan bakar mineral, termasuk batubara sebesar 3,85 %; bijihlogam,terak, dan abu 2,21 %.; serta lemak dan minyak hewani/nabati, termasuk minyak sawit (CPO),” ujar Amalia dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. BPS juga mencatat, penurunan kinerja ekspor RI ke China itu menyebabkan defisit neraca perdagangan RI terhadap negara tersebut semakin besar, yaitu defisit 1,38 miliar USD. (Yoga) 

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 terjaga berkat konsistensi kebijakan moneter dan sinergi pengendalian inflasi antarpemangku kepentingan. Di sisi lain pengusaha berharap pemerintah terus mengawal ketahanan pangan dan pertumbuhan daya beli masyarakat agar inflasi terkendali. Berdasarkan data inflasi Badan Pusat Statitik (BPS), inflasi IHK Januari 2024 sebesar 0,04% (month to month/mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,57% (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi NHK bulan sebelumnya sebesar 2,61% (yoy). Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, inflasi IHK pada  Januari 2024 tersebut terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. "Perkembangan inflasi IHK yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi  pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah pusat dan daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah (TPIP dan TPID) melalui  penguatan gerakan nasional  Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah," jelas dia dalam keterangan tertulisnya. (Yetede)

Harga beras yang masih bertahan tinggi, bahkan cenderung naik lagi, telah memicu inflasi selama enam bulan berturut-turut. Bantuan dan intervensi pasar beras serta gerakan pangan murah hanya mampu meredam harga tidak semakin melonjak tinggi. BPS, Kamis (1/2) merilis, tingkat inflasi pada Januari 2024 sebesar 0,04 % secara bulanan dan 2,56 % secara tahunan. Beras menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi. Tingkat inflasi bulanan dan tahunan beras pada Januari 2024 masing-masing sebesar 0,64 % dan 15,65 %. Andil komoditas pangan pokok itu terhadap inflasi bulanan sebesar 0,03 % dan inflasi tahunan 0,56 %. Inflasi beras itu terjadi sejak Agustus 2023, sebesar 1,43 % secara bulanan. Pada September 2023, inflasi beras berada di level tertinggi, yakni 5,61 %, pada Oktober, November, dan Desember 2023 tingkat inflasinya masing-masing 1,72 %, 0,43 %, dan 0,48 %.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, beras mengalami inflasi lantaran harganya masih tinggi dan naik secara bulanan dan tahunan. Beras di tingkat eceran, misalnya, harga rerata nasional pada Januari 2024 sebesar Rp 14.380 per kg atau naik 0,63 % secara bulanan dan 16,24 persen secara tahunan. ”Harga beras masih tinggi karena neraca produksi dan kebutuhan beras di dalam negeri defisit, terutama pada Januari-Februari 2024, akibat dampak El Nino yang berkepanjangan. Selain itu, sejumlah negara produsen beras masih membatasi ekspor beras sehingga menghambat impor beras dan membuat harga beras internasional masih tinggi,” tuturnya. (Yoga)

Inflasi menurun menjadi 2,75% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2024, dibandingkan Desember 2023 sebesar 2,67%. Laju inflasi secara bulanan (month to month/mtm) juga turun menjadi 0,04% pada Januari lalu dari level tertinggi pada Desember sebesar 0,41%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Januari 2024 juga jauh lebih rendah dibandingkan Januari 2023 sebesar 5,28%. Patut dicatat, inflasi pada awal 2023 tinggi, lantaran masih terimbas penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022. Tingkat inflasi year to date (ytd) Januari 2024 mencapai 0,04%. Adapun tingkat inflasi komponen inti mencapai 0,2% secara bulanan dan 0,2% secara ytd. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, indeks harga konsumen (IHK) mencapai 105,19 Januari 2024, naik dari bulan sama tahun lalu 102,55. Inflasi tahunan disebabkan kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Menurut Amalia, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 4,76% dengan IHK sebesar 107,6 dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,21% dengan IHK sebesar 103,6. Dia menambahkan, Inflasi tahunan kabupaten/kota tertinggi terjadi di Toli Toli sebesar 6,76% dengan IHK sebesar 110,31 dan terendah di Mamuju sebesar 0,86% dengan IHK sebesar 103,26. Di sisi lain, bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) bertujuan memitigasi risiko pangan pada kuartal I-2024 sebagai upaya untuk meredam inflasi, terutama gejolak harga pangan. "Inflasi volatile food merupakan domain pemerintah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Namun, pemberian BLT menjadi sorotan sebab berlangsung ditengah kontestasi pemilu. Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti alasan pemerintah memberikan bansos sebagai upaya menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan.

Sesuai prediksi, tingkat inflasi pada awal tahun ini terus melandai. Sepintas penurunan inflasi ini memberikan kabar baik setelah hampir 2 tahun terakhir pemerintah kelabakan mengendalikan indeks harga konsumen (IHK). Akan tetapi, moderasi inflasi sulit dibilang sehat, lantaran tingkat inflasi inti yang merupakan cerminan daya beli masyarakat secara riil berada pada level terendah baru. Artinya, turunnya inflasi lebih disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat, yang tentu saja perlu direspons sigap oleh pemangku kebijakan. Hal itu terbukti dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi umum Januari 2024 hanya 2,57% (year-on-year/YoY), sedangkan inflasi inti hanya 1,68 (YoY). Pada saat bersamaan, PMI Manufaktur Indonesia berada pada zona ekspansif yakni 52,9, tertinggi dalam lima bulan terakhir. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan strategi yang akan ditempuh untuk menyeimbangkan inflasi yakni mengoptimalkan instrumen moneter dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khusus inflasi inti, penanganan akan dilakukan dengan stabilisasi rupiah serta suku bunga acuan. "Inflasi Insyaallah tetap terkendali, sasaran kita 2,5% plus minus 1% tahun ini," kata Perry, Kamis (1/2). Sementara itu, secara historis PMI Manufaktur selalu menanjak menjelang Ramadan. Hal ini dipicu oleh adanya pembatasan aktivitas produksi sehingga diperlukan stok barang yang cukup. Kalangan pelaku usaha pun berharap pemerintah dan BI memiliki strategi cermat untuk memacu konsumsi. Jika tidak, maka opsi yang dimiliki pebisnis hanyalah melakukan efi siensi produksi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan penurunan daya beli terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. bansos yang dikucurkan awal tahun ini dinilai hanya mendongkrak daya beli masyarakat bawah, belum menyentuh kelas menengah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi, menilai penurunan inflasi inti seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah mengingat dampaknya cukup besar. "Ini dampaknya juga kurang baik," katanya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan inflasi inti yang rendah dipengaruhi oleh faktor daya beli yang juga terbatas.

Satu bulan menjelang pemilihan umum (pemilu), laju inflasi cenderung melandai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 sebesar 0,04% month to month (mom) dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 0,41% mtm. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, angka inflasi itu juga lebih rendah dari periode sama tahun lalu. "Tak hanya lebih rendah dari Desember 2023, inflasi Januari 2024 juga lebih rendah dari Januari 2023," terang dia, Kamis (1/2). Inflasi di awal 2024 didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,18% mtm, dengan andil 0,05%. Terutama karena komoditas tomat dengan porsi 0,09%, bawang merah berandil 0,04%. Bukan hanya itu, komoditas beras juga masih mencatat inflasi, yakni 0,64% mtm, dengan andil pada inflasi sebesar 0,03%. Bahkan inflasi beras terjadi di sebagian besar provinsi di Indonesia. Salah satu penyebabnya, negara eksportir beras menahan ekspor sehingga suplai di dunia menipis dan harga beras di pasar global pun naik. Sedangkan dari dalam negeri, panen beras relatif lebih rendah, karena faktor cuaca atau El Niño yang berkepanjangan. Meski demikian, ada beberapa komoditas yang mencatat deflasi. Seperti, cabai rawit dengan andil pada deflasi 0,11%, serta cabai merah dan tarif angkutan udara yang masing-masing memberi andil deflasi 0,09%. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengungkapkan, tingkat inflasi kemungkinan akan naik hingga akhir kuartal I-2024 alias hingga Maret 2024 menjelang Ramadan. Ia melihat, kenaikan inflasi akan terjadi  pada komponen harga bergejolak dan juga inflasi inti. Namun ia yakin inflasi tak naik drastis. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menduga ada potensi kenaikan inflasi sesuai pola musiman jelang Ramadan. Namun, "Pada semester I-2024, atau sampai setelah Ramadan diproyeksikan inflasi manageable (terjaga)," kata dia. 

Pemerintah menegaskan, bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk bantuan  langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan pada kuartal I-2023 sebagai upaya untuk meredam inflasi. Adapun komponen inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mencapai 6,73% year on year (yoy) pada Desember 2023. Hal ini harus diantisipasi agar dampak komoditas pangan tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. "Inflasi volatile food itu nilainya mash 6,73% secara yoy, dari sisi pemerintah karena volatile food domain-nya pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam upaya meredam inflasi voletile food dilakukan melalui sinergi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah  (TPIP) dan TPID) dan Penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Ke depan, kebijakan moneter yang pro stability dan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah (pusat dan daerah) terus diperkuat guna memastikan  inflasi tahun 2024. (Yetede)

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat tim pengendalian inflasi pusat menyepakati sasaran inflasi 2025 hingga 2027 sebesar 2,5 % plus-minus 1 %. Pada 2023, inflasi di Indonesia tercatat sebesar 2,61 %, lebih rendah dari realisasi 2022 yang 5,51 %. Upaya menjaga inflasi berfokus pada pengendalian harga pangan dan penyaluran bantuan langsung tunai Rp 11,25 triliun. Tahun ini, pemerintah menetapkan langkah kebijakan moneter dan fiskal guna mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengendalian harga pangan bergejolak (volatile food) ditargetkan terjaga di bawah 5 %. Fokusnya pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang.

”Kemudian menjaga ketersediaan pasokan dengan distribusi pangan untuk mitigasi risiko jangka pendek dan antisipasi pergeseran musim panen, serta menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (29/1). Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, menyatakan, target inflasi pemerintah 2024-2027 dapat dipahami. Tren ini berkaca dari perkembangan global dan dinamika perekonomian Indonesia saat ini. ”Jadi ini cukup masuk akal diturunkan ke 2,5 % (dari 3 % plus-minus 1 persen). Apalagi, tingkat inflasi Indonesia dan global belakangan ada di lower bound target BI sebelumnya. Ini revisi target yang realistis dan relevan,” tuturnya. (Yoga)

Pemerintah terus melanjutkan penyaluran Program Bantuan Pangan di seluruh wilayah untuk menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan. Dengan berlanjutnya program ini hingga juni 2024, evaluasi Program Bantuan Pangan dilakukan secara berkala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan Pangan tahap pertama  yang disalurkan sejak April hingga Juli 2023  dan tahap kedua yang dimulai pada September 2023, telah mampu turut menjaga level inflasi nasional. Secara nasional untuk tahun 2023, Perum Bulog telah menyalurkan  Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Program Stabilitas Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton beras untuk Program Bantuan Pangan sebanyak 1.489.286 ton beras. Khusus untuk Provinsi Jambi, penyaluran beras CBP tahun 2023 untuk Program SPHP sebanyak 28.297 ton beras dan Program bantuan Pangan sebanyak 1.983 ton beras. "Pemerintah telah memutuskan membantu untuk melepaskan bantuan pangan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan," kata Airlangga.