JAKARTA,ID-Sektor industri berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional agar Indonesia bisa keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (Middle income trap) dan bisa menjadi negara maju. Berkaitan itu,  kontribusi industri  ke pertumbuhan ekonomi baru mencapai  25%. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik ((BPS) mencatat kontribusi industri ke pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2023 sebesar 18,57%. Pada kuartal I-2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03% secara year on year (yoy). produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebsar Rp 5.071,7 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp2.961,2 triliun. "Kedepan kita harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi. Karena itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari jebakan negara kelas menegah. Maka dari itu kita harus menaikkan  peran sektor industri yang dari 18% sampai 19% ditingkatkan menjadi diatas 25% dalam 5 sampai 10 tahun kedepan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Untuk keluar dari middle income country maka pertumbuhan ekonomi nasional harus  berada pada kisaran 6,7% sampai 7%Dengan target tersebut Indonesia bisa lebih cepat untuk naik kelas dari kelompok middle income country. (Yetede)

PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT  Bank Mandiri (persero) Tbk (Mandiri) bersama PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS Group), bekerja sama dengan Bumilangit, meluncurkan edisi voucher  fisik internet Telkomsel dan kartu e-Money Mandiri dengan karakter Bumilangit. Sinergi ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Bekerja sama dengan MCAS Group, 60.000 unit voucher fisik internet Telkomsel edisi Bumilangit akan tersedia dijalur perdagangan modern Alfamart di wilayah operasional Telkomsel, Jabodetabek, Jawa barat, pada tahap awal. Kedepan beberapa juta unit  voucher secara bertahap juga tersedia untuk wilayah lebih luas, "Kerja sama dengan Telkomsel dengan Bumilangit meluncurkan voucher fisik internet dengan desain karakter pahlawan lokal merupakan langkah untuk mendukung karya anak bangsa,"ujar Hendri Mulya Syam, dalam pernyataannya. (Yetede)

PT Trisula Textile Indutries Tbk (BELL) akan fokus menggarap layanan pemasaran secara offline dan online (Omnichannel) pada tahun 2022. Langkah ini dilakukan untuk menangkap peluang dari perubahan pola berbelanja masyarakat yang semakin beragam. "Melihat kondisi ini, BELL menemukan peluang baik pada omnichannel karena mal yang sudah mulai beroperasi secara normal, dan toko-toko yang hampir sepenuhnya buka," kata Sekretaris Perusahaan Trisula Textile R Nurwulan Kusumawati dalam keterangan resmi, Kamis (30/12). Trisula Group yang merupakan Holding Group BELL, belum lama ini telah meluncurkan platform belanja online, yaitu Yukshopping.com sebagai salah satu strategi perseroan untuk menyesuaikan  dengan pola belanja masyarakat. (Yetede)

Pemerintah menghidupkan kembali rencana migrasi televisi analog ke digital. Untuk memuluskan program itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membagikan secara gratis 6,7 juta set top box (STB) kepada warga tak mampu.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana pengadaan STB sebanyak 6,7 juta, yakni senilai Rp 100.000 per STB atau total Rp 670 miliar. Pemerintah juga memasukkan kewajiban migrasi TV digital dalam RUU Cipta Kerja bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran.

Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Subroto menyebutkan, produsen STB di Indonesia meliputi Akari, Polytron, Venus dan Maxtron. “Jika STB diperlukan, tentu keempat produsen ini bisa memasok untuk penuhi kebutuhan,” ungkap dia, kemarin.

Namun Ali menilai pemerintah terlambat menjalani program ini. “Kebutuhan set top box sudah berkurang lantaran masyarakat mampu membeli TV LED digital dengan harga terjangkau,” kata dia.

Senior Manager Business Development Polytron Joegianto bilang, Polytron sudah memasarkan produk set top box tiga tahun lalu, dengan harga Rp 300.000 - Rp 400.000, tergantung penjual di ritel.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira menilai, program ini tak terlalu penting karena warga miskin saat ini butuh makan dan kesehatan. Apalagi, tak semua wilayah di Indonesia punya akses sinyal untuk televisi. Dia khawatir, perangkat malah mubazir karena tidak terpakai.

Transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke ekosistem digital perlu mengintegrasikan pendampingan dan bantuan pemerintah dengan ekosistem digital. Jika tidak diintegrasikan, UMKM akan sulit bertransformasi. Padahal, di masa pandemic Covid-19, sistem dan akses digital merupakan salah satu cara usaha untuk bertahan, bahkan berkembang. Namun, sejauh ini, program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM tidak ada yang spesifik mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mencontohkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif berupa hibah dana Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan tanpa syarat. “Transfer tunai seharusnya dibarengi pendampingan bagaimana UMKM masuk ke platform digital, memasarkan produk, dan menarik konsumen,” kata Bhima yang dihubungi Minggu (30/8/2020).

Dalam seminar “Mewujudkan UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional”, Minggu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, Transformasi UMKM ke dunia digital diyakini akan menjadi sumber ekonomi baru yang berdampak signifikan bagi Indonesia. ”Sinergi antar-pemangku kebijakan diperlukan untuk meyakinkan UMKM Indonesia berdaya saing ekspor dan go digital,” kata Perry.

Menurut Perry, selain sistem pemasaran, transformasi digital yang perlu dilakukan UMKM adalah sistem pembayaran. Saat ini ada sekitar 4,3 juta pedagang yang teregistrasi dalam Standar Kode Baca Cepat Indonesia atau QRIS.

Digitalisasi sistem pembayaran akan memudahkan UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99,9 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM, yang terdiri dari 60.702 usaha menengah, 783.132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang masih sedikit. Selama pandemi Covid-19, kenaikan penjualan e-dagang 26 persen dengan 3,1 juta transaksi per hari. “Pelaku UMKM menghadapi kondisi sulit akibat pandemi sehingga mereka harus mulai bertransformasi ke pasar digital untuk bertahan,” kata Teten.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menuturkan, saat ini teridentifikasi 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan didorong bertransformasi digital.”Potensi ekonomi kreatif Indonesia terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kondisi ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan,” katanya.

Wishnutama menambahkan, transformasi digital saja tidak cukup membuat UMKM Indonesia berdaya saing. Pengetahuan digital harus dirangkai dengan kreativitas untuk menarik minat konsumen. Salah satu kendala pelaku UMKM di industri kreatif adalah keterbatasan riset dan penelitian.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, peta jalan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital sudah disiapkan. Dalam ekosistem digital, UMKM akan diintegrasikan, antara lain, dengan lembaga pembiayaan mikro, sistem pembayaran, perusahaan teknologi finansial, dan lembaga pemeringkat kredit. ”Nantinya nasabah akan mempunyai satu akses melalui ponsel yang terhubung dengan ekosistem digital tersebut,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan itu,Teten Masduki menyampaikan, pemerintah mengucurkan Banpres bagi 12 juta pelaku usaha mikro. “Penyaluran Banpres akan dipercepat sehingga UMKM bisa segera berusaha. Bantuan diberikan karena sebagian modal UMKM terpakai konsumsi semasa pandemi,” ujarnya.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menambahkan, perbankan bisa berperan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Caranya, antara lain, dengan menyediakan platform e-dagang khusus UMKM. Selama ini produk UMKM dipasarkan sejumlah platform e-dagang umum. “Perbankan menciptakan platform e-dagang bukan untuk berjualan, tetapi menyediakan sistem pembayaran,” ujarnya.

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia dan dunia membawa sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, masyarakat didorong masuk revolusi industri 4.0 melalui penggunaan teknologi baru, sedangkan sisi negatifnya menimbulkan krisis ekonomi di berbagai belahan dunia, yang tidak tahu sampai kapan. Meski begitu, ekspor dan neraca perdagangan Indonesia masih positif kuartal I-2020. Adapun pertumbuhan ekonomi pada periode itu melambat menjadi 2,97%.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan, secara tidak sadar, semua orang dipaksa dan membiasakan diri untuk hidup dalam teknologi baru. Dia mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, konsumen sudah harus membiasakan diri membeli barang melalui pasar online atau e-commerce, di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Demikian pula dengan sistem pembayaran yang turut mendukung transaksi jual beli, seperti OVO dan yang lain.

Mochtar menerangkan, revolusi industri menjadi penting, karena dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi besar seperti Tiongkok. Dia mengatakan, teknologi digital bisa mengatasi kemiskinan di daerah. Sebab, selama ini petani menjual hasil pertanian dengan harga murah, sedangkan petani harus membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada di kota, karena adanya masalah distribusi. Mochtar menilai, teknologi digital dapat menjadi persoalan logistik dan suatu saat orang desa bisa menjual barang dengan harga yang lebih baik. Selain itu, teknologi digital akan membuat dunia pendidikan menjadi lebih baik.

Sementara itu, dia menilai, efek negatif dari pandemi itu dapat dilihat dari kejatuhan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, mulai dari Singapura, Amerika Serikat (AS), Tiongkok hingga Uni Emirat Arab (UEA). Berbagai negara lain juga mengalami krisis finansial dan ekonomi yang sangat serius dan tidak ada yang tahu sampai kapan akan berakhir. Dia membandingkan dengan krisis ekonomi 2008 yang membutuhkan 6-7 tahun hingga dapat kembali pulih. Ia menyarankan pemerintah mampu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara maju seperti Tiongkok, India dan Amerika Serikat (AS) karena dianggap memilikisumber daya manusia hingga teknologi yang sangat baik.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, neraca perdagangan surplus US$ 2,6 miliar kuartal I tahun ini. Walau begitu dia tidak memungkiri, pandemi Covid-19 telah memberikan efek negatif pada perdagangan secara signifikan, mulai dari stok komoditas, pasokan, permintaan, perjanjian perdagangan internasional, dan negosiasi perjanjian dagang. Dia menerangkan, pertumbuhan ekonomi negara pada 2020 diperkirakan lebih rendah dari target APBN 2020. Proyeksi tersebut dibagi ke dalam dua skenario, yakni skenario buruk dan terburuk. Dalam skenario buruk, ekonomi tumbuh sekitar 2,3% dan terburuk turun 0,4%. Skenario ini masih lebih rendah dibanding prediksi Lembaga Moneter Internasional (IMF) yang sebesar 0,5%.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, perkembangan revolusi industri 4.0 dengan bisnis yang mengandalkan teknologi digital telah mengakibatkan sistem perpajakan di banyak negara tidak lagi efektif untuk menarik pendapatan dari aktivitas nisnis model baru tersebut. Misal, belum adanya sistem perpajakan yang seragam antarnagara dan beberapa masalah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistem perpajakan yang baru untuk mengatasi masalah-masalah perpajakan tersebut. Permasalah kedua, kecenderungan perusahaan menjalankan bisnis lintas negara berbasis teknologi digital sehingga perusahaan tersebut tidak perlu membuka kantor di negara-negara yang menjadi basis pemasaran pdoruk dan jasanya. Di sisi lain, perpajakan yang dicatat di sistem akuntansi saat ini masih menilai pengenaan pajak bagi suatu perusahaan didasarkan pada kehadiran kantor perusahaan tersebut di suatu negara. Permasalahan ketiga, adalah perkembangan teknologi digital dengan ciri usaha lintas negara telah mempersulit pemerintah dan pelaku usaha di berbagai negara alam menentukan jumlah pengenaan pajak penghasilan yang tepat kepada otoritas negara mana pajak tersebut harus dibayarkan. Masalah keempat, adalah digitaisasi telah mempengaruhi aktivitas transfer pricing perusahaan-perusahaan multinational untuk mengalihkan profil ke berbagai cost dalam rangka mengurangi penghasilan kena pajak.

Pemerintah ingin pengusaha ikut peduli meningkatkan kemampuan SDM. Karena itu, setiap anggaran pengusaha untuk meningkatkan kualitas SDM, bisa menjadi pengurang PPh Badan atau lebih dikenal superdeduction tax. Kegaitan peningkatan SDM yang bisa menjadi pengurang pajak ini diantaranya adalah program pendidikan vokasi serta melakukan litbang (R&D). Saat ini pemerintah tengah merumuskan formulasi kegiatan yang bisa menjadi pengurang pajak, dan persentase pengurang pajaknya.
Sebelumnya Kementerian Perindustrian mengusulkan 200% dari nilai anggaran pendidikan vokasi atau 300% dari anggaran litbang bisa menjadi pengurang pajak. Namun, Kemkeu belum menetapakan persentasenya, dan hanya menyebut insentif dipastikan di atas 100% dari biaya yang dikeluarkan badan usaha. Kebijakan ini untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi SDM dalam menyongsong revolusi industri 4.0.
Ketua Umum Apindo mengatakan superdeduction tax sangat menarik di mata pelaku usaha. Hanya saja, ia meragukan implementasinya dapat terlaksana sebelum Pemilu April 2019.

Sebanyak tiga sektor percontohan industri 4.0 yaitu kimia, otomotif serta makanan dan minuman olahan berencana investas Rp 165,5 triliun hingga 2023 untuk membangun dan menambah kapasitas pabrik