Labirin | News & Update

;

Nusantara

( 103 )

BPI Danantara Telah Disetujui Oleh DPR

KT3 05 Feb 2025 Kompas (H)

Rancangan undang-undang yang menjadi landasan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara telah disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU. Namun, kepastian soal mekanisme investasi hingga struktur organisasi dari Danantara masih perlu menunggu penetapan Presiden Prabowo Subianto dan payung hukum pendamping lainnya. Landasan hukum Danantara yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Seusai rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pascapersetujuan DPR atas RUU revisi UU BUMN, BPI Danantara telah memiliki landasan hukum untuk mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki BUMN melalui berbagai skema investasi.

”Kalau menurut undang-undangnya itu, seluruh BUMN akan dioptimalkan investasi di bawah BPI Danantara,” kata Dasco. Hingga rapat paripurna usai, publik masih belum dapat mengakses Perubahan Ketiga atas UU No 19/2003 tentang BUMN. Publik hanya dapat mengakses informasi mengenai ketentuan teknis mekanisme investasi Danantara melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BUMN yang disampaikan oleh Kementerian BUMN pertengahan Januari. Dalam DIM RUU BUMN Pasal 3H tertulis bahwa, untuk meningkatkan nilai aset, Danantara dapat mengelola aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh lembaga melalui kuasa kelola dan atau bentuk kerja sama lainnya. Di pasal yang sama tertulis bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset BPI diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah (PP). Pasal ini mendapatkan perhatian publik mengingat, dari seluruh BUMN yang ada, sebagian di antaranya berstatus sebagai perusahaan terbuka yang notabene sahamnya juga dimiliki publik.

Terkait hal tersebut, Dasco meminta publik menunggu berkas UU yang telah dibubuhkan tanda tangan Presiden untuk mendapatkan kejelasan. Presiden, menurut Dasco, juga akan segera mengumumkan dan menetapkan struktur organisasi BPI Danantara. ”Tunggu UU-nya biar keluar dulu, PP-nya keluar dulu, supaya jelas. Kalau sepotong-sepotong nanti takutnya pemahaman terhadap UU BUMN menjadi kabur. Terkait (struktur) dewan pengawas atau apa pun itu nanti juga akan ditetapkan Presiden,” tuturnya. Menteri BUMN Erick Thohir saat mewakili Presiden Prabowo menyampaikan pendapat akhir atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19/2003 tentang BUMN mengatakan, keberadaan BPI Danantara berfungsi mengelola aset ataupun operasional BUMN, dalam rangka menopang ketercapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Salah Satu kelemahan Bangsa Indonesia Adalah Sedikitnya Industri yang Dimiliki

KT3 25 Jan 2025 Kompas

Salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah sedikitnya industri yang dimiliki. Berbagai produk teknologi yang kita pakai merupakan barang yang diimpor dari negara lain. Bahkan, banyak sekali barang mentah yang kita miliki diekspor terlebih dulu ke negara lain untuk diolah dan ketika sudah jadi kita mengimpornya kembali ke Indonesia. Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam ini ternyata tak memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam bidang sains dan teknologi. Ini sebuah ironi yang tidak semestinya terus dikeluhkan, tetapi perlu diperbaiki bersama. Adopsi dan pemanfaatan teknologi sudah menjadi program pemerintah sejak dulu. Tahun 1958, Indonesia sudah mendirikan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan disusul dengan pendirian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tahun 1963. Ketika sedikit sekali negara di dunia yang memiliki atau mengembangkan satelit, Indonesia telahmemiliki satelit komunikasi geostasioner bernama Satelit Palapa yang pertama kali diluncurkan pada 9 Juli 1976.

Bangsa ini juga menjadikan pesawat Garuda Indonesia bukan sekadar untuk menunjukkan bagaimana sebuah teknologi diadopsi untuk pembangunan, melainkan juga sebagai alat untuk menyambungkan dan menyatukan Nusantara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Penggunaan teknologi untuk pembangunan dan keunggulan bangsa ini terus dilakukan oleh pemerintah. Selain Satelit Palapa, BJ Habibie melalui PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) mengembangkan Pesawat N-250 Gatotkaca dan melakukan penerbangan perdana pada 10 Agustus 1995 di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Teknologi yang paling berhasil dikembangkan pada masa Orde Baru tentu saja adalah listrik. Seperti ditulis oleh Anto Mohsin (2024), proyek untuk memasok listrik ke seluruh negeri ini tidak hanya wujud pemanfaatan teknologi untuk pembangunan, tetapi juga memperkuat semangat nasionalisme dan merealisasikan upaya untuk menyejahterakan masyarakat atau keadilan sosial. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Istana Garuda IKN Akan Diresmikan Oleh Presiden Prabowo

KT1 26 Oct 2024 Investor Daily (H)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan program kerja 100 hari pertama kementeriannya (Quick Win), yang salah satunya adalah peresmian Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Perkerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan program Quick Win dari Kementerian PU yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Termasuk diantaranya peresmian ikon IKN yaitu Istana garuda yang dijadwalkan dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat. "Kalau untuk Kementerian PU-nya semua melanjutkan, mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita (akan) resmikan, seperti Istana Garuda ," kata Diana. Selain Istana Garuda, proyek-proyek infrastruktur lainnya yang akan diresmikan seperti bendungan (waduk), pasar, dan stadion. Berdasarkan catatan Kementerian PU, terdapat enam bendungan yang dapat diresmikan dalam waktu dekat dari 61 bendungan yang dibangun. Diantaranya adalah Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Keureto di Aceh dan Bendungan Sidan di Bali. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Ibu Kota Baru: Prabowo Sesuaikan Anggaran untuk IKN Nusantara

HR1 25 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengonfirmasi bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap dilanjutkan, meskipun dengan intensitas pembangunan yang mungkin akan berkurang. Ia menyatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk IKN, yang diperkirakan tidak sebesar pada masa pemerintahan sebelumnya.

Agus menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan. Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek yang sudah berjalan dan mendiskusikan yang baru dengan Otorita IKN.

Dalam konteks pengembangan transportasi, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan instruksi untuk mendukung proyek trem otonom di IKN, dengan melibatkan beberapa menteri dan lembaga untuk memastikan kelancaran uji coba dan pengoperasian trem tersebut. Keputusan mengenai kepemimpinan Otorita IKN masih menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

Secara keseluruhan, meskipun ada penyesuaian dalam anggaran dan intensitas, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan IKN dan proyek-proyek infrastruktur yang ada, dengan fokus pada efisiensi dan sinergi antar lembaga.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Negara Terbebani Kabinet Gemuk

KT3 17 Oct 2024 Kompas

Pembentukan kabinet gemuk yang ditandai rencana penambahan jumlah kementerian dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan menambah kompleksitas koordinasi. Kinerja pemerintahan dinilai masih akan sulit efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Hingga Selasa (15/10/2024), presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 48 calon menteri serta 59 calon wakil menteri dan kepala badan. Pembekalan dilakukan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10). Jumlah kementerian pada kabinet mendatang itu diprediksi bertambah dari sebelumnya 34 kementerian pada era Presiden Joko Widodo. Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, kabinet yang terbentu dari hasil kemenangan elektoral itu berpotensi membebani keuangan negara.

Rencana penunjukan 107 menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan sulit untuk memulai pemerintahan yang efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Apa-lagi, beberapa nomenklatur kementerian baru bakal membutuhkan penyesuaian. ”Masih sangat sulit kabinet berjalan normal pada tahun pertama dan kedua pemerintah. Dibutuhkan banyak sosialisasi dan adaptasi dengan kementerian dan pegawai baru karena banyak kementrian baru yang belum punya gedung. Pada tahun ketiga, program akan mulai bisa berjalan, tetapi tahun keempat sudah mulai lagi persiapan Pilpres 2029,” ujarnya. Ia menilai, target kinerja kabinet Prabowo cenderung didesain untuk dua periode. Oleh karena itu, peran dan komitmen presiden diperlukan untuk mengevaluasi menteri-menteri serta mengganti (reshuffle) pada tahun pertama pemerintahan jika kinerja menteri dinilai gagal.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rizal Taufikurahman berpendapat, penambahan kementerian, termasuk nomenklatur baru, akan menambah beban fiskal. Padahal, ruang fiskal sangat ketat dan alokasi sudah dikunci. Penambahan dari 34 jadi 46 kementerian akan menambah beban belanja. ”Jumlah kementerian yang semakin besar membuat pengawasan dan pengendalian kinerjanya menjadi tidak mudah,” ujar Rizal. Efektivitas Birokrasi Rizal menambahkan, salah satu masalah selama ini adalah efektivitas birokrasi yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Birokrasi yang efektif yang tercermin dalam perizinan berusaha yang mudah akan mempermudah investasi. Ia menilai, presiden harus memiliki komitmen yang besar dan kinerjanya bisa dibuktikan berbasis capaian dan efisiensi anggaran. Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Musisi Tarling Dangdut Dipantura Mengejar Royalti

KT3 15 Oct 2024 Kompas (H)

Setiap akhir bulan, tanggal 20 hingga 25, Solihin (25) selalu semringah. Hari-hariitu jadwalnya terima ”gaji” sebagai pencipta lagu tarling dangdut yang menikmati royalti per bulan. ”Sekarang saya rata-rata dapat Rp 2 jutaan per bulan dari royalti,” ucapnya kepada Kompas di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (11/10/2024) sore. Gawai seharga jutaan rupiah di tangannya juga hasil dari royalti. Begitu pun dengan gawai istrinya yang katanya lebih mahal. Ia bisa memberi makan anak dan istrinya dari royalti lagu ciptaannya. Pendapatannya pun mendekati upah minimum Indramayu, yang sekitar Rp 2,6 juta sebulan. Solihin tinggal di Desa Sukemelang, Kecamatan Kroya, sekitar 43 kilometer dari pusat pemerintahan Indramayu.

Gemar dengan tarling khas pantura Indramayu-Cirebon, ia mulai menciptakan lagu ketika berusia 19 tahun. Karya perdananya pada 2019 berjudul ”Demen Wik-wik”, terinspirasi dari musik Thailand. Saat itu, ia menawarkan lagunya kepada seorang penyanyi di Indramayu via media sosial. Lagunya terjual ratusan ribu rupiah dan mendapat sambutan positif. Solihin pun semangat membuat lagu lagi dan memakai nama ”panggung” Lee Hien. ”Memang kayak (nama) Korea. Kan, saya tinggal di Kroya, mirip Korea,” ucapnya diiringi tawa. Tahun 2022, karyanya berjudul ”Terlalu Sayang” meledak lagi, ditonton belasan juta kali. ”Banyak yang nelepon, minta izin untuk cover lagu itu dan minta nominal (pembayaran),” ucap Solihin. Bahkan, pelawak sekaligus penyanyi Sule ikut mereproduksi lagu itu.

Biayanya turut menambah tabungan menikah. Di tengah viralnya lagu ciptaannya, Solihin diajak oleh Fajar Andianto, suami artis tarling Diana Sastra, untuk mendaftarkan karyanya ke penerbit (publisher).Awalnya, ia ragu dengan hal itu. ”Tapi, Pak Fajar meyakinkan supaya saya ada penghasilan dari royalti nantinya,” ujarnya. Bersama Fajar, ia ke Mahar Pustaka Nusantara, perusahaan penerbit di Tangerang Selatan. Setelah mendaftarkan 11 lagunya, ia menandatangani kontrak dengan penerbit. Atas kerja sama itu, penerbit akan mengumpulkan royalti dari akun atau pihak yang memakai lagu ciptaannya. Setelah itu, Solihin mendapatkan 70 persen dari royalti. Sisanya untuk penerbit. ”Dapatnya per bulan. Bahkan, saya pernah dapat Rp 11 juta dalam sebulan,” katanya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Masa Depan Indonesia pada Istana Negara di IKN

KT3 12 Oct 2024 Kompas

Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). Peresmian itu merupakan tonggak penting dalam pembangunan ibu kota baru yang mewakili masa depan Indonesia. Peresmian Istana Negara secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Jokowi bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ibu Negara Nyonya Iriana. Presiden Jokowi juga menandatangani prasasti peresmian pembangunan Istana Negara. Berbeda dengan Istana Negara, Istana Garuda akan diresmikan Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai presiden 2 0 24 - 2 0 2 9.

”Pada sore hari ini, kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu. Nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Presiden Jokowi. Peresmian Istana Negara dilakukan seusai Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam acara Kompas100 CEO Forum Powered by PLN ke-15 di Istana Garuda. Sebelum menuju lokasi peresmian di halaman Istana Negara, Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut.

Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. Dengan demikian, semua bangunan yang ada di IKN dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di ibu kota negara baru itu dengan baik. Sebab, bangunan Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut. Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Istana Negara di IKN diresmikan Presiden Jokowi

KT3 11 Oct 2024 Kompas (H)

Sepuluh hari sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana itu melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Peresmian dilakukan setelah Presiden memberikan kondisi ekonomi menjelang masa transisi pemerintahan dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi.
Dunia usaha menggantungkan harapan yang tinggi kepada pemerintahan mendatang untuk lebih serius menyikapi gejala perlambatan ekonomi yang mulai terjadi. Memasuki triwulan IV-2024, kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa. Tercatat sejak Mei 2024, telah terjadi penurunan harga barang dan jasa atau deflasi. Baik dilihat dari sisi permintaan maupun penawaran, deflasi yang terjadi dalam lima bulan beruntun menjadi indikasi adanya stagnasi ekonomi di Tanah Air.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah level 5 persen selama tiga triwulan berturut-turut sejak triwulan III tahun 2023 sampai triwulan II tahun 2024. Terjadinya pelemahan daya beli juga dapat dilihat dari data Presiden Resmikan
Istana Negara di IKN. Sepuluh hari sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana itu melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Peresmian dilakukan setelah Presiden memberikan. pengarahan dalam Kompas100 CEO Forum Powered by PLN pada Jumat (11/10/2024).

”Kunjungan kerja besok (Jumat) untuk peresmian Istana Negara dan Istana Garuda, peresmian dua rumah sakit, dan Kompas100 CEO Forum,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Kamis (10/10). Istana Garuda dan Istana Negara itu sebenarnya sudah digunakan fungsional sejak rangkaian Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Presiden juga beberapa
kali berkegiatan di sana, seperti rapat kabinet, pertemuan dengan wali kota dan gubernur, sampai pertemuan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Danis H Sumadilaga menjelaskan, peresmian itu digelar karena sesuai dengan kontrak pembangunan kedua istana itu selesai pada Oktober 2024. Istana Garuda merupakan bangunan yang dihiasi bilah-bilah baja menyerupai sayap garuda. Luasnya sekitar 14.500 meter persegi. Adapun bangunan Istana Negara terdiri dari tiga lantai dengan ketinggian mencapai 40 meter. Terdapat lambang negara Burung Garuda besar di letakkan tepat di bagian tengah atas dari fasad Istana Negara. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Lini Masa Groundbreaking IKN Masuk Tahap ke-8

KT1 09 Oct 2024 Tempo

Groundbreaking di IKN sudah dilaksanakan hingga tahap ke-8. Adapun investasi yang sudah masuk ke IKN sebesar Rp 58,4 triliun. TORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) berencana kembali melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada bulan ini. Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pelaksanaan groundbreaking sebelum presiden terpilih dilantik. Namun Basuki menyatakan saat ini belum bisa memastikan ada berapa investor yang masuk daftar groundbreaking tahap kesembilan ini.

Adapun Otorita IKN mencatat investasi yang masuk untuk pembangunan IKN sebesar Rp 58,4 triliun atau setengah dari yang ditargetkan, yaitu Rp 100 triliun. Total investasi tersebut dikumpulkan dari delapan kali rangkaian groundbreaking yang dilakukan di IKN sejak 2023. (Yetede)

Ekonomi

Bagaimana Pembangunan IKN Setelah Pelantikan Prabowo

KT1 09 Oct 2024 Tempo

PELAKSANA tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan akan ada groundbreaking atau peletakan batu pertama lagi di Nusantara dalam waktu dekat. Ia memperkirakan groundbreaking dilakukan sebelum presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik. "Saat ini sedang difinalkan kesiapannya," katanya di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Ahad, 6 Oktober 2024. Namun Basuki belum bisa memastikan jumlah proyek dan investasi yang masuk groundbreaking selanjutnya. Dia menyatakan pemerintah menawarkan semua sektor untuk berinvestasi, terutama logistik, guna mendorong tingkat keramaian di IKN.

Adapun groundbreaking di IKN sudah terlaksana hingga delapan tahap sejak 2023. Pada tahap pertama, 21-22 September 2023, realisasi investasinya mencapai Rp 22,9 triliun. Selain menggelar peletakan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden IKN, sejumlah proyek swasta dibangun perusahaan dalam negeri, seperti hotel dan rumah sakit. Ada juga pusat pelatihan sepak bola yang anggarannya disokong Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sebesar Rp 85,6 miliar. Beberapa taipan menjadi anggota konsorsium, antara lain Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinarmas Group), Pui Sudarto (Pulau Intan), dan Budi Hartono (Grup Djarum). Selain itu, ada William Katuari (Wings Group), T.P. Rahmat dan Boy Thohir (Adaro Group), Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Eka Tjandranegara (Mulia Group), dan Soeryadjaya (Grup Astra). (Yetede)