Ada dua jenis polusi yang ramai diperbincangkan hari-hari ini. Yang satu polusi udara di Ibu Kota Jakarta, yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Ada yang menuding karena asap kendaraan sehingga solusinya adalah mengurangi kendaraan pribadi. Ada yang menyebutkan karena musim kemarau dan solusinya adalah membuat hujan buatan. Tapi ada yang menuding bertambahnya pusat listrik tenaga uap di daerah penyangga Jakarta yang memakai batu bara.

Yang kedua adalah polusi budaya. Tak ada pengaruhnya buat kesehatan, tapi berbahaya untuk peradaban bangsa. Presiden Joko Widodo memperkenalkan polusi di wilayah budaya itu ketika memberikan pidato kenegaraan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyambut ulang tahun kemerdekaan RI.

Presiden Jokowi mengatakan, “Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya, ndak apa. Sebagai pribadi, saya menerima saja.” Lalu Jokowi melanjutkan, “Tapi, yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.” (Yetede)

"Habitat di Kalimantan Timur juga akan digusur tambang batu bara." Seorang pemerhati badak mengirim pesan itu, akhir Mei lalu. Kala itu, ia baru membaca edisi terbaru Koran Tempo yang menurunkan laporan tentang benang kusut pengelolaan taman nasional dan lemahnya pelindungan konservasi sumber daya alam di Indonesia.

Kekhawatiran itu bukannya tanpa alasan. Pada 28 Februari lalu, sebulan sebelum pengesahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, rombongan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bertandang ke Manggala Wanabakti, markas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka menghadiri rapat bertajuk "Ekspose Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur".

Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, juga waswas dengan rencana perubahan kawasan hutan yang diusulkan seiring dengan revisi RTRW Kalimantan Timur itu. Dia menilai agenda tersebut tak hanya berpotensi mengancam hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, tapi juga rentan disusupi kepentingan korporasi. "Apalagi revisi ini terjadi di rezim hukum UU Cipta Kerja, yang sejak awal pro-investasi dengan dalih kepentingan perekonomian nasional," ujarnya.

Sejak akhir Juni lalu, tim Koran Tempo berkolaborasi dengan Betahita.id mengupas proses dan hasil revisi RTRW provinsi selepas UU Cipta Kerja. Tak hanya terhadap perubahan tata ruang Kalimantan Timur, sorotan juga mengarah ke Bengkulu dan Sumatera Barat. Tim kolaborasi mempelajari berbagai dokumen, dari peraturan daerah, surat-menyurat antar-instansi, hingga bahan presentasi rapat pemerintah. (Yetede)

ZALMANTO bergembira mendengar kabar pemerintah akan membangun jalan ke Desa Giri Nanto, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu—kampung Zalmanto. Kepala Desa Giri Nanto itu mendengar berita tersebut berselang satu pekan setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bengkulu pada 19 Juli lalu. “Kami dikabari akan dibangun jalan mulus ke kampung. Katanya pakai dana instruksi presiden," kata Zalmanto saat ditemui di kediamannya, pekan lalu. Tindak lanjut dari kabar baik tersebut, Zalmanto mendapat undangan dari Wakil Bupati Seluma, Gustianto, pada 28 Juli lalu. Ia diajak memasang tanda titik nol pembangunan jalan menuju Giri Nanto. Segenap warga Giri Nanto ikut bergembira dengan kabar pembangunan jalan ini. Mereka berharap keluar status kampung terisolasi setelah jalan diperbaiki.

Sayangnya, kegembiraan warga Giri Nanto itu hanya sekejap. Kini mereka dihantui kabar buruk akan adanya rencana tambang emas di Bukit Sanggul. Bukit ini persis berada di belakang Desa Giri Nanto. Antara Giri Nanto dan kaki Bukit Sanggul hanya berjarak 1,5 kilometer. “Jangan-jangan jalan kami yang akan dipakai buat tambang. Kami tidak sudi,” kata Yayan, warga Desa Giri Nanto Kepala Desa Muara Dua Dedi khawatir desanya bakal terkena dampak secara langsung jika Bukit Sanggul berubah menjadi areal penambangan emas. Sungai-sungai yang mengalir dari Bukit Sanggul melintas maupun bermuara di Desa Muara Dua. Sungai-sungai itu pula yang menjadi sumber pengairan area persawahan di Muara Dua sekaligus untuk mencari ikan. “Kami pasti menentang kalau sungai-sungai ini terkena limbahnya,” kata Dedi di kediamannya, pekan lalu. (Yetede)

FRANS Maru, Sekretaris Camat Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, belum pernah mendengar rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung di sekitar Desa Nyaribungan. Yang dia tahu, sekitar Februari lalu, sebuah pertemuan virtual digelar di kantor kecamatan untuk membicarakan rencana penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PT Pari Coal, anak perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk. "Saat itu perwakilan warga dari Desa Nyaribungan, Danum Paroi, Long Gelawang, dan Muara Ratah dikumpulkan karena pertemuan virtual dilakukan di kantor kecamatan," kata Frans saat ditemui di kediamannya, akhir Juli lalu.

Sejauh ini, baru Maruwai Coal dan Lahai Coal yang telah berproduksi. Sebagian besar konsesi dua perusahaan tersebut memang di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di wilayah Kabupaten Murung Raya. Sedangkan Pari Coal dan Ratah Coal masih berstatus eksplorasi. Sebagian besar area perizinan dua korporasi ini berada di kawasan hutan lindung Sungai Ratah-Sungai Nyuatan-Sungai Lawa.

Inilah yang membuat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, menaruh kecurigaan pada rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung di sekitar Nyaribungan. Dia menduga usulan penurunan fungsi kawasan hutan lindung yang dilatarbelakangi revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur itu untuk mengakomodasi rencana investasi Grup Adaro. Status hutan lindung, kata dia, akan menyulitkan rencana ekspansi penambangan di wilayah tersebut. (Yetede)

Terumbu karang merupakan organisme hidup yang berupa kumpulan hewan yang disebut polip karang. Polip karang terbentuk ketika larva karang yang berenang bebas menempel pada batu atau permukaan keras lainnya di air laut. Untuk bertahan hidup, terumbu karang memakan biota laut kecil, seperti ikan dan plankton, dengan menangkapnya menggunakan tentakel yang menempel pada lubangnya atau pada ganggang yang disebut zooxanthellae, yang merupakan sumber energi mereka.

Dari pola makan itu, terumbu karang dapat tergolong karnivora atau herbivora. Karang berkembang biak dengan aneka cara. Beberapa spesies adalah hermafrodit atau biseksual. Artinya, dalam satu polip, karang bisa menghasilkan telur dan sperma pada saat bersamaan. Spesies lain adalah gonokorik, di mana polip menghasilkan telur atau sperma. Untuk bereproduksi, koral alias terumbu karang yang berdekatan saling bergantung.

Terumbu karang adalah satu ekosistem tertua di lautan dan butuh ribuan tahun untuk perkembangan penuh dari pembentukan polip pertama hingga berkoloni. Sebagai ekosistem yang kompleks, terumbu karang menjadi rumah bagi ribuan spesies laut dan menyerap kelebihan karbon dioksida di dalam air. Fungsi ini membuatnya dijuluki “hutan hujan di laut”. (Yetede)

Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-78 di halaman Istana Merdeka, besok, Kamis (17/08/2023), bakal menjadi moment ke-9 kali Presiden Jokowi menjadi Inspektur upacara. Ini artinya Presiden Jokowi tinggal memiliki waktu sekitar setahun lagi untuk menuntaskan program-program periode kedua kepemimpinannya. Pada 20 Oktober tahun depan, Indonesia sudah akan dipimpin oleh presiden baru hasil Pilpres 2024. Pada tahun terakhir periode pertama pemerintahannya, tepatnya 20 Mei 2019, Jokowi telah meluncurkan Visi Indonesia 2045. Visi ini diarahkan untuk mewujudkan  Indonesia yang maju, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan visi itu kembali diteguhkan melalui peluncuran rancangan Akhir Rencana Pambangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pada 15 Juni 2023. Kali ini, sebutan untuk visi itu sedikit berubah, yaitu menjadi "Visi Indonsia Emas 2045" dengan tagline Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan  ke dalam lima sasaran utama yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Dana Moneter Internasional (IMF) menilai, Indonesia telah menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik pasca pandemi melalui kinerja makroekonomi yang kuat, didukung penerapan kebijakan moneter dan fiskal secara hati-hati. Demikian hasil assesmen IMF atas perekonomian Indonesia dalam acara Article IV Consultation tahun 2023 yang dirilis pada Senin (26/06/2023). IMF menilai kebijakan forward looking dan sinergi telah berhasil membawa Indonesia menghadapi tantangan global pada 2022 dengan pertumbuhan yang sehat, tekanan inflasi yang menurun, dan sistem keuangan yang stabil. Berkaitan itu, Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil assesmen IMF tersebut. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin haryono menjelaskan, Dewan Direktur IMF menyampaikan apresiasi dan catatan positif terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh otoritas Indonesia selama tahun 2022. Pertama, keberhasilan otoritas untuk kembali kepada batas maksimal defisit fiskal 3%, lebih cepat dari yang diperkirakan dan komitmen otoritas untuk menerapkan disiplin fiskal. Kedua, penerapan kebijakan moneter yang memadai untuk menjaga stabilitas harga. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indonesia akan punya julukan mentereng di tahun 2045: sebagai negara maju, negara super kaya dengan pendapatan tinggi. Targetnya ambisius, sebesar US$ 30.300 per kapita, atau 6,3 kali lipat dari posisi saat ini sebesar US$ 4,784. Kalangan pengusaha dan ekonomi meyakini target mewujudkan "Visi Indonesia Emas 2045" meski sangat berat, dengan segunung kerja esktra keras. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RRJPN) 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mematok target Produk Domestik Bruto (PDB) di posisi ke-5 dunia, PDB per kapita US$ 30.300, kontribusi sektor maritim terhadap PDB 17,5%, serta kontribusi industri pengolahan 28% PDB. Selain itu, kemiskinan digiring ke 0,5-0,8%, rasio Gini 0,290-0,320, serta ketimpangan antar wilayah menyempit, dengan PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) 26%. Daya saing SDM meningkat dengan skor Human Capital Index o,73. Pemerintah juga menetapkan 8 Agenda Pembangunan. Kepala EKonomi Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat, untuk menggapai berpendapat, untuk menggapai pendapatan per kapita US$ 30.300, Indonesia harus berupaya ekstra keras agar mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun atau pertumbuhan ekonomi minimal 6% per tahun selama periode 2024-2045. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penyusunan kebijakan Transfer ke daerah (TKD) dan dana desa harus fokus dan selaras dengan kepentingan pemerintah daerah (pemda). Sementara itu, untuk Dana Desa, fokus utama pada upaya memberantas kemiskinan, kemiskinan esktrim, stunting, dan upaya ketahanan pangan. Dalam rancangan APBN 2024, pemerintah berencana mengalokasikan TKD di kisaran Rp 815 triliun sampai Rp 845 triliun. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Haerudin mengatakan, dalam menyusun anggaran 2024 diharapkan dapat mengakodasi kepentingan seluruh pihak. Sebab itu berikaitan dengan kepentingan yang terkait kesejahteran masyarakat. "Saya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan daerah yang paling strategis. Saya yakin setiap daerah mengusulkan masalah yang perlu ditangani segera," kata dia dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2024 di Gedung DPR pada Rabu (14/6/2024). Direktur Fasilistas Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief mengatakan, pada 2024 pihaknya mendapatkan tugas menggunakan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi skala desa. Ketahanan pangan dan isu-isu lain yang men-support program prioritas nasional. (Yetede)

JAKARTA — Penandatanganan dua perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement menjadi buah tangan yang dikantongi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, kemarin. Perjanjian tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah perusahaan swasta Singapura menyatakan minat awal atau letter of intent untuk berinvestasi di Nusantara. "Itu adalah penandatanganan untuk masuk ke tahap selanjutnya," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, kepada Tempo, kemarin. Dua perusahaan yang meneken perjanjian dengan Otorita adalah State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Green Pte Ltd, yang bergerak di bidang energi terbarukan serta pengelolaan limbah.  Agung mengatakan bidang bisnis dua perusahaan tersebut sejalan dengan sektor prioritas utama IKN Nusantara. Otorita menargetkan pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan berkapasitas hingga 7,16 gigawatt untuk menampung 1,9 juta penduduk pada 2045. Perjanjian kerahasiaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertukaran data untuk merumuskan studi kelayakan serta aspek ekonomi dan pasar. Nantinya, para investor bisa menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara Nusantara melalui berbagai skema, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ataupun investasi langsung. Para investor tersebut diiming-imingi berbagai insentif pajak dan non-pajak, termasuk hak atas tanah hingga 95 tahun. (Yetede)