Meski berstatus negara maritim, Indonesia masih kekurangan ilmuwan terampil yang berfokus pada penelitian laut dalam. Kawasan ini masih amat jarang diteliti. Data Pusat Riset Laut Dalam (PRLD) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), per 2023, hanya ada sekitar 20 peneliti aktif di pusat riset ini. Dari jumlah tersebut, ada tiga yang sudah mendekati atau masuk masa pensiun.

Selain jumlah peneliti, publikasi riset laut dalam dari Indonesia tak banyak yang sudah terbit sejak 5-10 tahun terakhir jika dibandingkan dengan publikasi terkait dengan riset di wilayah pesisir. Kondisi ini amat disayangkan. Seharusnya Indonesia memiliki lebih banyak peneliti yang melakukan pengkajian ilmiah mengenai laut dalam. Masalah yang sama juga dihadapi negara-negara berkembang lainnya yang memiliki wilayah laut dalam.

Kawasan laut dalam memiliki karakter kedalaman 200 meter atau lebih, bertekanan air (hidrostatis) tinggi, tak tertembus cahaya, dan bersuhu amat dingin -4 derajat Celsius (kecuali di Laut Mediterania yang bersuhu 13 derajat Celsius sepanjang tahun dan ada yang bersuhu tinggi 60-464 derajat Celsius di lokasi tertentu). (Yetede)

PADA pertengahan 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Jokowi pun menetapkan sebagian wilayah Kalimantan Timur sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kawasan yang menjadi IKN sebagian besar berada di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Perpindahan sekaligus pembangunan IKN tersebut diklaim sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah di Indonesia. Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sementara itu, indikasi pendanaan pembangunan IKN yang tercantum dalam RPJMN sebesar Rp 466 triliun. Lantas, seperti apa progres pembangunan IKN saat ini?

Dengan rencana pemindahan IKN tahun depan, pemerintah tengah mengejar target untuk membangun rumah susun bagi para pegawai pelat merah yang akan dipindahkan ke IKN. Pegawai pelat merah yang dimaksudkan adalah aparatur sipil negara (ASN) serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hujurat, menyatakan lelang pembangunan rumah susun untuk ASN ditargetkan rampung pada Juli 2024. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah mengklaim jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara terus bertambah. Terakhir, Otorita IKN mencatat jumlah letter of intent (LOI) atau surat pernyataan ketertarikan untuk berinvestasi pada pembangunan kota baru itu mencapai 209 dokumen. Masalahnya, tumpukan dokumen komitmen itu masih belum kunjung dikonversi menjadi realisasi investasi. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan belum semua surat komitmen yang masuk tersebut ditangani dengan tepat. "Banyak (LOI) yang tidak jelas tindak lanjutnya. Investor yang hendak masuk menjadi gamang," kata dia, Senin, 15 Mei lalu. Kegamangan calon pemodal tersebut juga bertambah karena hingga kini aturan mengenai skema pertanahan di Nusantara masih belum dirilis.

Perkara tanah itu sempat disinggung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono pada akhir April 2023. Ia mengatakan banyaknya LOI yang belum bergerak ke tahap selanjutnya, salah satunya, karena Otorita IKN belum menyiapkan skema pembelian tanah. Padahal saat ini Rancangan Detail Tata Ruang IKN sudah ada. Sebagai informasi, Basoeki sempat menyampaikan nantinya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berdiri di lahan seluas 6.600 hektare. Sebesar 63 persen dari lahan tersebut akan berupa area hutan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur yang mampu mengairi sawah seluas 1.900 hektare (ha). Bendungan Semantok yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun tersebut dibangun utamanya untuk menambah pasokan pangan di Provinsi Jawa Timur. “Kapasitas tampung dari bendungan ini adalah sangat besar sekali 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektare yang kurang lebih akan mengairi sawah 1.900 hektare,” kata Presiden Jokowi dalam peresmian Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (20/12/2022). Saat peresmian, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati, dan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Wiranto Aris. Presiden berharap dengan pengairan dari Bendungan Semantok, frekuensi panen di lahan pertanian di Nganjuk dan sekitarnya dapat meningkat. (Yetede)

JAKARTA, ID - Survei Voxpopuli Research Center menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua DPR RI Puan Maharani mengalami peningkatan, sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cenderung stabil. "Elektabilitas Ganjar stabil dalam setahun terakhir, sementara Prabowo, Anies, dan Puan terus bergerak menanjak,” kata Peneliti Senior Voxpopuli Research Center Prijo Wasono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/9/2022). Prabowo Subianto masih memuncaki elektabilitas dalam bursa calon presiden dengan tren yang terus mengalami kenaikan, dari 21,3% pada Juni 2022 menjadi 22,1% pada September 2022. Selisih hanya sekitar 1%, Ganjar Pranowo cenderung stabil dalam kurun setahun, kini sebesar 21,0%, sebelumnya 20,7% pada Juni 2022. Anies Baswedan mengejar pada posisi ketiga, dengan elektabilitas menanjak pesat sebesar 17,5%, sebelumnya 14,8% pada Juni 2022. (Yetede)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengakui istilah tunjangan profesi guru dan dosen hilang dalam RUU Sistem Pendidikan Nasioal,  RUU Sisdiknas, yang menggabungkan UU Guru dan Dosen, UU Sisdiknas, serta UU Perguruan Tinggi, menyebut istilah "Penghasilan atau pengupahan" bagi pendidik-sebutan untuk guru dan dosen, instruktur dan pendidik keagamaan. Berbeda dengan UU Guru dan Dosen yang menyebut istilah tunjangan profesi guru dan dosen. Meski berganti skema, Ketua Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan ((BSKAP) Kementerian Pendidikan, Anindito Aditomo; serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Iwan Syahri, memastikan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan tetap berlaku bagi para guru dan dosen yang sudah mendapatkannya saat ini hingga mereka pensiun, asalkan memenuhi ketentuan UU. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah yang jatuh pada Sabtu, 30 Juli 2022. Jokowi menitipkan sejumlah harapannya pada tahun baru Islam kali ini. Jokowi berharap pada tahun baru Islam kali ini dapat diberikan keberkahan, baik dari segi kesehatan, maupun rezeki. Kepala negara juga berdoa agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kemampuan untuk hijrah lebih maju lagi. “Kita memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram 1444 Hijriyah, dengan segenap ikhtiar, harapan, dan doa, agar kita semua diberi keberkahan umur, rezeki, dan kesehatan,” kata Jokowi dikutip dari akun resmi Twitternya, Sabtu (30/7). “Karena hijrah tidak hanya diartikan sebagai pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan melakukan perubahan secara menyeluruh dari keadaan yang kurang baik menjadi baik dan bahkan menjadi lebih baik lagi,” kata Wapres, dalam ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1444 H secara daring yang dipantau di Jakarta, Sabtu (30/7). Wapres meminta agar di Tahun Baru Islam ini keutuhan bangsa Indonesia semakin diperkuat, baik melalui persaudaraan sesama Muslim, sebangsa dan setanah air, maupun antar manusia, sebagai modal utama kelanjutan pembangunan nasional melalui penguatan ukhuwah Islamiah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. (Yetede)

Pemerintah gagal memetik pelajaran  dari pandemi Covid-`9 untuk lebih sigap menangani wabah lain. Ketika  wabah penyakit mulut dan kuku menyerbu, pemerintah kembali tergagap-gagap. Pandemi Covid-19 tak cukup menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih sigap dalam menangani penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Buktinya ketika penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak merebak, pemerintah tetap saja lamban membendungnya. Lebih buruk lagi, menurut temuan Ombudsman RI, pemerintahpun lalai menangkal wabah yang merugikan peternak itu. Akibatnya, penyakit mulut dan kuku- yang pada 1990 dinyatakan telah sirna dari negeri ini- kini kembali menjangkiti ternak di 22 provinsi. Kasus PMK pertama terdeteksi pada 28 April 2022 di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Karena tidak segera ditangani dengan baik, pada 13 Juli 2022, kuman PMK yang bisa menyebar melalui kontak, pakan, dan peralatan itu dilaporkan  menjangkiti ternak  di separuh lebih provinsi di Inonesia. (Yetede)

Akses pembiayaan ke sektor pertanian menjadi satu segmen yang dinilai cocok dikembangkan skema pendanaannya melalui modal ventura. Jumlah perusahaan pasangan usaha di industri pertanian cukup besar. Data Otoritas Jasa keuangan (OJK) hingga Juli 2021, terdapat 66.202 unit perusahaan pasangan usaha (PPU). Jumlah itu kedua tertinggi setelah perdagangan besar eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan kendaraan bermotor. Akan tetapi, dari sisi lain nilai pembiayaan ke sektor pertanian itu masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Selain itu, kegiatan berkaitan sektor ini, biasanya membutuhkan komitmen jangka panjang, serta kerap belum memiliki model bisnis yang mapan, sehingga membutuhkan pendampingan.

Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) sekaligus managing Patner Gayo Capital Jefri R. Sirait mengatakan bahwa ada peluang pendanaan ke sektor pertanian karena selama ini kebutuhan permodalan di sektor ini terbilang sulit."Apalagi, kalau (proyek) berangkatnya dari hasil research. Kita ini kan punya banyak paten di sektor agri, tapi akademisi itu tidak semuanya bisa jualan, karena memang bukan tugas mereka," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/9). Hal ini juga demi menanggapi  maraknya fenomena kredit macet dan bahkan gagal bayar di perusahaan financial teknologi.

Indonesia pun menjadi sorotan, karena menjadi tempat lahirnya 4 dan 5 unikorn terbesar yang beroperasi di kawasan ini. Selain itu, porsi jumlah transaksi dan nilai transaksi PEVC buat wilayah Indonesia dibanding negara Asean lain pun konsisten menjadi nomor ke-2 terbesar yang beroperasi di kawasan ini. "PEVC masuk karena kebutuhan modal yang besar di Asia Tenggara , dimana peran pendanaan mereka juga siginifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan kami proyeksi jenis kesepakatan model Ventura semakin beragam. (yetede)

Kawasan pesisir Jateng menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah.  Sayangnya, proses pengolahan hasil laut masih banyak dilakukan secara tradisional. Dukungan investor lokal maupun asing diharapkan bisa mendorong percepatan modernisasi aktivitas perikanan di Jawa tengah. Peluang investasi sektor kelautan dan perikanan hadir di pesisir utara provinsi Jawa Tengah  tepatnya di Kecamatan Junawa . Junawa dibelah oleh sungai Silugonggo atau sungai Junawa. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edy Martanto mengatakan pengembangan Pelabuhan Junawa merupakan upaya pemerintah dalam mendorong modernisasi perikanan khususnya di kabupaten Pati.

Menurutnya, 12 ha lahan disekitar sungai Junawa disiapkan untuk menjadi sentra industri perikanan terbesar di Jateng. Sejumlah proyek pendukung ditawarkan investor baik lokal maupun asing diantaranya pengembangan pelabuhan, pengelolaan stasiun, pengisian bahan bakar umum (SPBU, dan fasilitas cold storage). Fasilitas fungsional seperti reservoir, pasokan listrik dari PLN, genset, dan tempat pelelangan ikan juga telah beroperasi. Pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas perikanan juga dilakukan di daerah-daerah lainnya di pesisir pantura lainnya. Tepat disebelah timur Kabupaten Pati yaitu Kabupaten Rembang juga menawarkan proyek pembangunan galangan kapal senilai Rp45,5 miliar.

"Kalau mau lahan diluar itu pun kami persilahkan. Dimanapun tempatnya, kami akan bantu carikan lokasi yang representatif untuk docking kapal. DPMPTSP Rembang siap mendukung, termasuk proses pembebasan lahannya akan dibantu. Perizinannya bisa kami dorong lebih cepat," jelas Rofieq Pahlevi, Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Apabila rencana-rencana penambahan fasilitas infrastruktur sektor perikanan tersebut benar-benar terwujud, maka Jateng berpeluang meningkatkan kinerja sektor maritim. (YTD)