Pemerintah telah melakukan aksi taktis untuk mengamankan industri dana pensiun (dapen) yang berkaitan dengan keuangan negara dengan melakukan beberapa langkah kebijakan, seperti memperlonggar mekanisme cut loss dan memperkuat proteksi bagi direksi agar kerugian investasi di pasar saham tidak lagi bisa dipidanakan. Kebijakan ini memberikan angin segar bagi penyelenggara program pensiun yang berkaitan dengan keuangan negara, seperti PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam merancang portofolio investasi mereka.

Namun, meskipun kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko hukum, kalangan manajer investasi menyatakan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menarik minat pengelola dana pensiun untuk berinvestasi di pasar saham. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yang belum tersentuh oleh kebijakan, terutama terkait dengan jaminan keamanan dari sisi hukum bagi manajer investasi yang bertugas di internal pengelola dana pensiun. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini membawa perubahan positif, masih ada aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pengelola dana pensiun dalam pasar saham.