Labirin | News & Update

;

Bunga

( 411 )

Bank Dunia Menyoroti Posisi Utang Pemerintah RI

KT1 24 Jun 2025 Investor Daily (H)

Bank Dunia menyoroti posisi utang pemerintah Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Saat tekanan perekonomian dunia meningkat, dikhawatirkan itu akan membuat pemerintah harus meningkatkan jumlah imbal hasil uang berujung pada kenaikan beban utang yang akan dibayar. "Imbal hasil obligasi cenderung meningkat. Faktanya, spread obligasi juga cenderung meningkat, terutama ketika suku bunga secara tetap cukup tinggi secara global, dan ini meningkatkan biaya pinjaman ketika ketidakpastian meningkat," kata Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab. Dia mengatakan, meskipun saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih dibawah 40% dari PDB tetapi bunga utang Indonesia belum berada dalam batas aman. Dalam hal ini dibutuhkan peningkatan pendapatan negara agar kemampuan membayar utang bisa meningkat. "Rasio bunga utang terhadap pendapatan di Indonesia sekitar 20%, dibandingkan dengan rata-rata berpenghasilan menengah ke atas sekitar 8,5%" terang dia. (Yetede)

Ekonomi

Bank Masih Dilema Menurunkan Bunga Kredit

HR1 20 Jun 2025 Kontan

Industri perbankan Indonesia pada Mei 2025 berupaya memperbaiki profitabilitas di tengah tantangan biaya dana tinggi dan likuiditas ketat dengan menaikkan bunga kredit. Bank Indonesia (BI) mencatat margin keuntungan naik tipis 3 bps ke 2,04% pada April, sementara suku bunga dasar kredit (SBDK) juga naik ke 9,27%.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menegaskan bahwa menjaga margin bunga bersih (NIM) sangat penting untuk mengantisipasi potensi kenaikan kredit bermasalah (NPL) yang bisa menekan laba. Ia menjelaskan NIM CIMB Niaga turun ke 3,99% pada kuartal I-2025 akibat kenaikan biaya dana, jauh dari level ideal 5%. Menurut Lani, likuiditas pasar yang ketat membuat penurunan bunga kredit sulit meski BI rate sudah turun dua kali tahun ini.

Di sisi lain, Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, mengatakan BCA mampu mencatat kenaikan NIM dari 5,6% ke 5,8% di kuartal I-2025. Hal ini didorong rasio dana murah yang tinggi (82,9%) dan pertumbuhan kredit yang solid. Namun, Hera menekankan bahwa profitabilitas bukan hanya soal margin, tetapi juga keseimbangan dengan kualitas aset dan pengelolaan risiko NPL.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mengingatkan bahwa secara industri NIM menurun ke 4,45% pada April 2025 dari 4,56% setahun sebelumnya. Ia menilai penurunan ini mencerminkan ketatnya persaingan pendanaan. Dian menekankan pentingnya perbankan tidak hanya mengandalkan selisih bunga, tetapi juga mendorong efisiensi operasional dan pengelolaan risiko kredit. Ia memperkirakan NIM akan stabil dan moderat ke depan jika transmisi penurunan suku bunga berjalan efektif dan kredit tumbuh.

Meski beberapa bank seperti BCA bisa menjaga margin lebih baik, perbankan secara umum menghadapi tekanan margin akibat biaya dana tinggi dan risiko kredit. Penyesuaian bunga kredit jadi strategi mempertahankan profitabilitas, tetapi keseimbangan dengan kualitas aset dan efisiensi tetap kunci penting untuk menjaga kinerja berkelanjutan.

Ekonomi

NIM yang Terus Mengalami Tekanan

KT1 20 Jun 2025 Investor Daily (H)

Ditengah masih tingginya risiko akibat ketidakpastian ekonomi global, perbankan mencari pendapatan lain selain dari bunga. Terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus mengalami tekanan. Hingga posisi April 2025, NIM perbankan berada di level 4,45% melandai dari bulan sebelumnya 4,51%. Selain itu juga turun dari posisi April 2024 yang bertengger di posisi 4,56%. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2024 yang bertengger di posisi 4,56%. Meskipun demikian, BI mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2025 mengalami peningkatan secara bulanan, terutama pada kelompok bank pembangunan daerah (BPD). SBDK per April 2025 tercatat sebesar 9,27%, atau meningkat terbatas sebesar 2 basis points (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan SBDK ini terjadi bersamaan dengan moderasi pertumbuhan kredit secara tahunan dalam satu bulan terakhir, di mana kredit April naik 8,8% (yoy) menurun dari 9,16% pada bulan sebelumnya. Namun demikian, kenaikan SBDK pada April 2025 lebih moderat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 12 bps. (Yetede)

Ekonomi

Bunga Kredit Diminta Turun Saat Kredit Melambat

HR1 19 Jun 2025 Kontan

Pertumbuhan kredit perbankan nasional melanjutkan tren perlambatan hingga Mei 2025, dengan outstanding kredit hanya tumbuh 8,43% (yoy), turun dari 8,88% di April dan 10,39% pada Desember 2024. Perlambatan terutama terlihat pada kredit modal kerja (4,94%) dan konsumsi (8,82%), meskipun kredit investasi masih relatif kuat di 13,74%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan bahwa perbankan semakin selektif menyalurkan kredit, terlihat dari meningkatnya standar penyaluran. Bank juga masih kuat menempatkan dana pada surat berharga. BI memproyeksikan kredit sepanjang 2025 hanya tumbuh di kisaran 8–11%, sehingga mendorong perbankan menurunkan bunga kredit demi mendukung pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi. BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial, termasuk insentif likuiditas (KLM), serta berencana meningkatkan sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperluas sumber pendanaan kredit.

Sementara itu, EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengungkapkan BCA menjaga keseimbangan profitabilitas, likuiditas, dan kualitas kredit dengan target pertumbuhan penyaluran kredit hanya 6–8% pada 2025. Kredit BCA masih tumbuh dua digit 11,8% yoy di Mei, tetapi melambat dibandingkan April.

Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, menargetkan pertumbuhan kredit 10% tahun ini. Namun, ia mengakui tantangan berat masih ada, seperti perlambatan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik, meski penurunan BI rate menjadi sentimen positif. Bank Oke sendiri mencatat pertumbuhan kredit hanya 3,5% di 2025 berjalan.

Perlambatan kredit perbankan menimbulkan risiko bagi laju ekonomi nasional. BI mendorong penurunan bunga kredit agar pembiayaan lebih terjangkau, sementara perbankan dituntut menyeimbangkan penyaluran kredit dengan manajemen risiko yang ketat.

Ekonomi

Kebijakan Moneter yang Tetap Ekspansif

KT1 19 Jun 2025 Investor Daily (H)

Bank Indonesia (BI) tetap mendorong kebijakan moneter ekspansif meski mempertahankan suku bunga acuan, guna terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan ini harus diikuti dengan mendorong sisi permintaan kredit oleh pelaku usaha dan rumah tangga, dalam bentuk insentif dari jalur fiskal sebagai stimulus perekonomian. Diketahui bahwa dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 5,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit serta mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Pada saat yang sama, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan melalui ekspektasi digitalisasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. (Yetede)

Ekonomi

OJK Susun Aturan Baru untuk Bunga Kredit UMKM

HR1 17 Jun 2025 Kontan

Pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan signifikan. Per April 2025, outstanding kredit UMKM hanya tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp 1.400 triliun. Meski ada sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya (1,7%), angka ini masih tertinggal dibanding pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 3,37%.

Melihat tren yang lemah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dengan menyusun aturan baru untuk mengatur kewajaran bunga kredit UMKM, termasuk mengevaluasi berbagai komponen biaya tambahan seperti provisi, administrasi, asuransi, hingga biaya lainnya yang kerap membebani pelaku UMKM.

Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah mengakui bahwa bunga kredit adalah pertimbangan utama bagi pelaku UMKM dalam mengambil pinjaman. Ia menekankan pentingnya evaluasi bunga berdasarkan profil risiko, serta menyarankan pemanfaatan skema penjaminan sebagai solusi untuk menekan bunga, meski ini akan lebih mudah diterapkan oleh bank besar dibanding bank kecil. OK Bank sendiri mencatat SBDK UMKM sebesar 8,25%-8,98% per Juni 2025, naik tipis dari Januari.

Sementara itu, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyatakan bahwa bunga kredit UMKM di Maybank berada pada level yang kompetitif dan stabil, yakni 9,66%, dengan penentuan bunga disesuaikan dengan kondisi keuangan dan jaminan dari nasabah.

Dari sisi bank BUMN, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyampaikan bahwa bunga kredit non-subsidi di Mandiri ditetapkan dengan prinsip kewajaran berbasis risiko. Bank Mandiri telah menyalurkan kredit UMKM senilai Rp 136 triliun per Maret 2025, naik Rp 11 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Tantangan utama pertumbuhan kredit UMKM terletak pada tingginya beban bunga dan biaya tambahan. Oleh karena itu, kebijakan OJK diharapkan bisa menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih adil dan inklusif, guna mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan UMKM nasional.

Ekonomi

Suku Bunga Digital Masih Jadi Beban Kreditur

HR1 16 Jun 2025 Kontan

Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

Sebagai contoh, Bank Amar Indonesia (AMAR) menetapkan SBDK hingga 24,04% per April 2025, dengan biaya overhead tinggi mencapai 16,21%. Menurut David Wirawan, SVP Finance Amar Bank, bunga tinggi ini disebabkan oleh profil risiko tinggi nasabah UMKM dan individu yang belum terlayani perbankan konvensional. Ia menegaskan bahwa penetapan bunga tidak serta-merta mengikuti BI rate, melainkan memperhitungkan risk-based pricing dan daya serap pasar.

Krom Bank (BBSI) juga menaikkan SBDK dari 8,13% menjadi 9,45%, dengan alasan peningkatan margin keuntungan. Direktur Utama Anton Hermawan menyatakan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara selektif berdasarkan profil risiko, agar kualitas portofolio tetap terjaga.

Sementara itu, Allo Bank Indonesia (BBHI) bahkan mematok SBDK hingga 26,75% untuk kredit konsumsi non-KPR. Menurut Indra Utoyo, Direktur Umum Allo Bank, skema bunga yang tinggi merupakan bentuk kompensasi atas risiko gagal bayar, terutama pada produk kredit tanpa agunan. Ia juga menambahkan bahwa bunga bukan satu-satunya pertimbangan nasabah dalam mengajukan pinjaman—faktor seperti kemudahan proses, fleksibilitas tenor, dan limit kredit juga berperan penting.

Meskipun suku bunga acuan menurun, tingkat suku bunga kredit bank digital masih tinggi karena risiko nasabah, tingginya biaya overhead, dan strategi bisnis yang berbasis kehati-hatian. Para tokoh seperti David Wirawan, Anton Hermawan, dan Indra Utoyo sepakat bahwa pendekatan bunga harus mempertimbangkan risiko individual debitur, bukan hanya kondisi makro seperti BI rate.

Ekonomi

Suku Bunga Naik, Margin Perbankan Diprediksi Menguat

HR1 05 Jun 2025 Kontan

Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan untuk memperbaiki margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus menyusut sejak akhir 2023. Data OJK mencatat, NIM industri perbankan per April 2025 turun ke 4,45%, dari 4,51% pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren penurunan dari 4,81% di 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai penurunan NIM ini mencerminkan kompetisi dana yang ketat, baik antarbank maupun dengan instrumen investasi lain. Namun, dengan turunnya BI rate, menurut Dian, ada ruang bagi bank untuk menekan cost of fund dan memperbaiki margin, asalkan bank mampu cepat menyesuaikan suku bunga simpanan dan kredit. Ia memproyeksikan NIM akan berada pada level stabil dan moderat, asal transmisi suku bunga efektif dan kredit tumbuh.

Hera F. Haryn, EVP BCA, mengonfirmasi bahwa NIM BCA turun ke 5,56% per April 2025, dari 5,89% bulan sebelumnya. Ia menyebut bahwa kinerja bank sangat bergantung pada permintaan kredit dan kondisi ekonomi, namun BCA tetap solid karena kekuatan dana murah dari layanan transaksi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan NIM CIMB Niaga juga menurun secara tahunan ke kisaran 3,9%–4%, dibanding 4,4% tahun lalu. Meski BI rate turun, ia menilai dampaknya terbatas karena likuiditas masih ketat. Lani menekankan strategi bank adalah mengandalkan dana murah sebagai sumber pendanaan yang lebih efisien.

Meskipun BI telah menurunkan suku bunga acuan, pemulihan NIM perbankan tidak otomatis terjadi dan sangat bergantung pada strategi penyesuaian bank terhadap suku bunga, pertumbuhan kredit, serta efisiensi biaya dana. Tokoh-tokoh seperti Dian Ediana Rae, Hera F. Haryn, dan Lani Darmawan menggarisbawahi pentingnya efisiensi, likuiditas, dan strategi dana murah sebagai kunci menjaga margin dan profitabilitas sektor perbankan.

Ekonomi

Utang Kian Menebal, Pemerintah Diminta Waspada

HR1 02 Jun 2025 Kontan

Nilai utang pemerintah Indonesia terus meningkat dan telah menembus rekor baru, diperkirakan mencapai Rp 9.105,09 triliun per April 2025. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,4% masih di bawah ambang batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, tren kenaikannya menimbulkan kekhawatiran fiskal ke depan.

Badiul Hadi, peneliti dari FITRA, memperingatkan bahwa setiap warga Indonesia kini secara rata-rata menanggung utang sekitar Rp 32,63 juta. Ia menekankan pentingnya pemerintah mengendalikan laju utang agar tidak membebani APBN, terutama di tengah potensi risiko seperti kenaikan suku bunga global, pelemahan rupiah, dan capital outflow yang dapat memperbesar beban utang dan meningkatkan risiko refinancing.

Sementara itu, Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, menyoroti bahwa bukan hanya jumlah utang yang penting, tapi juga efektivitas penggunaannya. Ia mengingatkan bahwa utang yang besar namun minim kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi harus menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah. Menurut Rizal, pengelolaan utang harus disertai kehati-hatian, apalagi dengan kebutuhan pembayaran jatuh tempo yang besar dan penerimaan negara yang belum maksimal.

Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola utang negara, mempertimbangkan faktor risiko global dan efisiensi pemanfaatannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi

Terbukanya Ruang Penurunan Suku Bunga Kredit

KT3 30 May 2025 Kompas

Pelaku industri perbankan optimistis penyaluran kredit tetap tumbuh positif, didorong pelonggaran suku bunga acuan dan penurunan tingkat bunga penjaminan, yang dinilai memberi ruang bagi penurunan suku bunga kredit. Hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 %. BI telah dua kali menurunkan suku bunga acuannya setelah pada Januari 2025 lalu sebesar 25 bps menjadi 5,75 %. Lembaga Penjamin Simpanan juga menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 bps menjadi 4 % untuk bank umum dan 6,5 % untuk bank perekonomian rakyat, yang berlaku efektif selama Juni-September 2025.

Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn menyampaikan, kedua kebijakan tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi BCA dalam menyusun strategi penyaluran kredit dan pengelolaan likuiditas.” Penurunan suku bungaacuan dan TBP secara umum dapat menciptakan ruang untuk penurunan suku bunga kredit dan dana, yang bisa mendorong pertumbuhan kredit secara lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya, Kamis (29/5). BCA akan terus mendukung upaya pemerintah dan otoritas dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan. (Yoga)