Saham PT Astra Internasional Tbk (ASII)  yang pada hari terakhir perdagangan  pekan lalu ditutup di harga Rp 7.125 per saham dinilai masih undervalued. Hal tersebut tercermin dari price to earning ratio (PER) perseroan yang hanya 12,37 kali, jauh dibawah  PER emiten lain dalam subsektor otomotif dan  komponen seperti PT Gajah Tunggal Tbk (GITL) yang mencapai 49,89 kali, PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) 32,35 kali, dan PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) 30,57 kali. Bila level harga  Rp8.500 persaham itu tercapai, maka kapitalisasi pasar (market cap) Astra Internasional bakal menjadi Rp344,12 triliun atau melonjak 19,3% dari saat ini yang sebesar Rp 288,45 triliun. Meski naik cukup signifikan, nilai tersebut belum mampu mengangkat peringkat market cap ASII yang saat ini diposisi keenam terbesar di Bursa Efek Indonesia. Posisi pertama masih kokoh ditempati PT Bank Sentral Aisa Tbk dengan market cap Rp903 triliun, disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 665 triliun, PT Telkom Indonesia (persero) Tbk Rp413 triliun , PT Bank Mandiri (persero) Tbk Rp370 triliun, dan emiten belia PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Rp360 triliun. (Yetede)

Dunia usaha meminta agar 16 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah direalisasikan secara optimal. Apalagi selama ini paket kebijakan tersebut diharapkan menjadi bagian solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi B Sukamdani menuturkan penerbitan 16 paket kebijakan ekonomi menunjukan semangat pemerintah mendukung dunia usaha. Namun, ada masalah dalam pelaksanaan paket kebijakan.  Sehingga dulu sempat dibikin satgas untuk mengawal paket kebijakan ekonomi tetapi belum jelas perkembanganya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (indef), Bhima Yudhistira mengatakan, evaluasi 16 paket kebijakan ekonomi dibutuhkan guna mendukung investasi di Indonesia. Insentif yang ada di dalam paket kebijakan itu dinilai masih umum.

Menurut Direktur Core Indonesia, pelaku UMKM diharapkan tidak perlu cemas dengan paket kebijakan ekonomi XVI terkait revisi DNI. Anggapan pengusaha UMKM, investor luar akan mematikan bisnis mereka dan berpotensi adanya kartel sulit untuk terjadi. UMKM tidak perlu khawatir karena : (1) aturan kemitraan tertuang dalam UU PMA, PMA yang masuk harus membangun kemitraan dengan pengusaha lokal; (2) UMKM jangan riskan, karena DNI belum tentu menarik bagi investor asing

Ketua Apindo menyatakan pembuatan paket kebijakan ekonomi XVI tidak melibatkan kalangan pengusaha dan konsultasi publik sehingga menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, DNI sebaiknya dilihat lagi apabila tidak perlu ditarik saja. Pengusaha saat ini membutuhakn insentif fiskal dan moneter bukan mengundang investor asing. Sementara itu Menteri Perindustrian menegaskan pelaksaan kwbijakan relaksasi DNI tidak akan diundur.

Regulasi mengatur investasi asing yang bisa masuk disektor UMKM minimal Rp 10 miliar.

Kadin meminta pemerintah menunda implementasi paket kebijakan ekonomi XVI yang mencakup perluasan tax holiday, peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis SDA dan relaksasi daftar negatif industri (DHI) yang diluncurkan pada pekan lalu. Poin yang menjadi perhatian khusus KADIN adalah perhatian khusus terhadap UMKM nasional. Menkeu menanggapi permintaan kalangan pengusaha yang meminta pelaksaan paket kebijakan tersebut ditunda.