Kebijakan pemerintah untuk memberikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta atau Upah Minimum Provinsi (UMP) serta guru honorer, diperkirakan tidak  berdampak optimal terhadap peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga keseimbangan  antara keberpihakan terhadap kelompok miskin dan keberlanjutan konsumsi kelompok produktif menengah, untuk menjaga fondasi pertumbuhan jangka menengah. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, BSU berperan sebagai jaring pengaman sosial sekaligus menstimulus konsumsi jangka pendek. Namun, karena batas  gaji maksimal  penerima berada berada pada Rp3,5 juta, maka kelompok yang masuk dalam segmen jelas menengah bawah hingga kelas menengah rentan  yang menghasilkan sedikit di atas ambang tersebut berisiko di atas ambang tersebut berisiko merasa tertinggak dan tidak terlindungi. Imbasnya, ini justru menciptakan ketimpangan kebijakan dalam kelas menengah itu sendiri. "Artinya, meskipun BSU bisa memperkuat konsumsi di segmen terbawah, pengaruhnya terhadap total konsumsi nasional akan akan terbatas jika segmen terbesar dari kelas menengah yakni pengeluran Rp 3 juta ke atas tidak ikut terdorong," kata Josua kepada Investor Daily. (Yetede)

Pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5%. Meski kebijakan ini membawa harapan baru di tengah ketidakpastian perekonomian global  serta tekanan berat pada industri dalam  negeri, kenaikan UMP berpotensi tergerus oleh beban pajak yang mulai berlaku pada tahun depan. Direktur Lembaga Kajian Next Policy Yusuf Wibisono menjelaskan, penetapan penaikan UMP pada 2025 menandai perubahan arah kebijakan yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. "Jika melihat tren, sejak terbitnya UU Cipta Kerja, pertumbuhan UMP mengalami kejatuhan tajam. Pada 2021, pertumbuhannya hanya 0,57%, bahkan pada 2022 hanya 1,41%, jauh dibawah inflasi yang mencapai 5,15%," jelas Yusuf. Dia menambahkan bahwa dalam konteks ini, kenaikan 6,5% pada 2025 di era pemerintahan  Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi meski masih jauh dari pertumbuhan UMP yang progresif seperti pada periode 2013-2016, dimana kenaikan rata-rata mencapai 16%. (Yetede)

Pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5%. Meski kebijakan ini membawa harapan baru di tengah ketidakpastian perekonomian global  serta tekanan berat pada industri dalam  negeri, kenaikan UMP berpotensi tergerus oleh beban pajak yang mulai berlaku pada tahun depan. Direktur Lembaga Kajian Next Policy Yusuf Wibisono menjelaskan, penetapan penaikan UMP pada 2025 menandai perubahan arah kebijakan yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. "Jika melihat tren, sejak terbitnya UU Cipta Kerja, pertumbuhan UMP mengalami kejatuhan tajam. Pada 2021, pertumbuhannya hanya 0,57%, bahkan pada 2022 hanya 1,41%, jauh dibawah inflasi yang mencapai 5,15%," jelas Yusuf. Dia menambahkan bahwa dalam konteks ini, kenaikan 6,5% pada 2025 di era pemerintahan  Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi meski masih jauh dari pertumbuhan UMP yang progresif seperti pada periode 2013-2016, dimana kenaikan rata-rata mencapai 16%. (Yetede)

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar sekitar Rp 5,5 juta. Besaran ini berlaku khusus untuk sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta jasa keuangan dengan sejumlah subsektor turunannya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penetapan UMSP dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 pada 12 Desember 2024, berdasarkan rekomendasi dari Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Penetapan upah juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Sektor industri pengolahan meliputi berbagai subsektor, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kimia dasar, hingga barang konstruksi seperti tiang beton dan kaca lembaran. Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, upah minimum sektoral hanya berlaku untuk jasa perhotelan berbintang 4 dan 5. Adapun sektor jasa keuangan mencakup bank umum dan bank syariah dengan aset di atas Rp 1 triliun, serta yang tidak melayani UMKM.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa kenaikan upah ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus daya saing usaha. Persentase kenaikan yang telah disepakati diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan berbagai kebijakan nonupah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). (Yoga)

Presiden Prabowo, Jumat (29/11) mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 % mulai 2025. Kebijakan itu disambut positif buruh, terutama yang masa kerjanya belum genap setahun. Respons mereka antara lain; “Harapan saya, untuk lowongan kerja tahun depan tidak lagi ada syarat batasan usia. Saya berniat mencari pekerjaan baru disebabkan untuk pekerjaan sekarang merasa stuck dan tidak dapat mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Saya juga berharap ada kebijakan pengupahan yang semakin baik ke depan. Apabila saya mendapatkan pekerjaan baru disertai kesejahteraan yang lebih baik, situasi ini membantu saya mengasah keterampilan lebih bagus dan mendapatkan pengalaman baru,” ujar Aisah Nur (24) Karyawati swasta di Jakarta

“Saya menyambut baik kenaikan upah minimum 6,5 %. Namun, angka tersebut harus terus disesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup yang terus berubah, terlebih kebijakan pemerintah ke depan semakin membebani masyarakat, khusus kelas menengah. Harapannya, dengan adanya kenaikan upah, daya beli, khususnya bagi pekerja dan kelas menengah, bisa meningkat serta dapat membantu menjaga kesejahteraan. Jika dilihat dari situasi saat ini, kenaikan 6,5 % memang dapat membantu,” kata Shifa Nur Fadilla (25) Karyawati swasta di Jakarta. (Yoga)

Warga, termasuk para pekerja kantoran yang pulang kerja, terlihat menyeberang jalan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut diatur upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 naik 6,5 persen dan mulai berlaku 1 Januari 2025. Di tengah kenaikan UMP tersebut, kenyataannya warga Jakarta masih menghadapi tantangan pemenuhan standar hidup layak. (Yoga)