KEBERADAAN whistleblower system tak serta-merta membuat para aparat sipil negara melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Faktor mental hingga kecepatan penanganan perkara juga dinilai memiliki pengaruh. Empat pejabat Kementerian Pertanian yang menjadi saksi dalam sidang korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu lalu, kompak menyatakan takut untuk melaporkan kasus itu ke aparat penegak hukum. Meski mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum, mereka menyatakan terpaksa memenuhi permintaan Syahrul menggasak uang negara agar tak dipecat atau dimutasi. Keempat saksi itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan Gunawan, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Kementan Lukman Irwanto, serta Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Puguh Hari Prabowo. “Ini kan perintah, ada konsekuensinya,” kata Hermanto saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Takut dipecat,” katanya dalam sidang yang sama.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Syahrul Yasin Limpo bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta melakukan pemerasan dan gratifikasi kepada para pejabat lainnya di lembaga itu. Menurut dakwaan jaksa, Syahrul cs menerima gratifikasi total Rp 44,5 miliar. Dalam sidang pada Rabu lalu, para saksi itu menyebutkan Syahrul meminta mereka menyediakan uang untuk berbagai keperluan di luar anggaran Kementan. Di antaranya untuk pengadaan sapi kurban, sewa pesawat, kebutuhan bahan pokok, pemeliharaan apartemen, uang bulanan istri, serta acara sunatan dan ulang tahun cucunya.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Putri Sjafrina menilai para pejabat Kementan sebenarnya memiliki banyak opsi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Syahrul. Salah satunya, menurut dia, melapor ke KPK menggunakan jalur sistem whistleblower. Dengan jalur ini, pelapor sangat mungkin tidak menyebutkan identitasnya. “Sistem whistleblower memang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai yang merasa mengetahui indikasi pelanggaran dengan anonim (tanpa diketahui pelapornya),” kata Almas kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024. (Yetede)

EKSPANSI kebun kelapa sawit disinyalir bakal menggila selepas pemerintah berencana meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO). Tujuan peningkatan produksi ini adalah menopang program bahan bakar nabati biodiesel 40 atau B40 yang akan direalisasi dalam waktu dekat. Program ini merupakan bagian dari janji kampanye presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pangan Prabowo-Gibran tak hanya mengejar target B40, tapi juga mencanangkan pencampuran 50 persen minyak sawit ke dalam solar atau B50. Dengan B50, Indonesia dapat menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kendaraan bermotor menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT). Program ini bertujuan mencapai sasaran Kontribusi yang Ditargetkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) dari sektor energi, yakni penurunan emisi sebesar 358 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) pada 2030.

Makin banyak kebutuhan ester metil asam lemak (FAME)—molekul yang dihasilkan dari CPO—kian banyak lahan sawit yang dibutuhkan. "Makin besar persentase biodiesel dalam solar, potensi konversi lahan dan hutan menjadi perkebunan sawit akan semakin luas," kata peneliti Direktorat Kebun Yayasan Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri, pada Senin, 29 April 2024. Pemerintah memberlakukan kebijakan B35 sejak 1 Januari 2023 ke dalam produk hilir yang kita kenal sebagai biosolar. Pencampuran 35 persen FAME ke dalam solar membutuhkan 13,1 juta kiloliter atau setara dengan 13,6 juta ton CPO. Jumlah tersebut diambil dari produksi CPO nasional yang mencapai 45,1 juta ton. Sisanya, 27 juta ton, akan diekspor dan 5 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri, seperti produk hilir pangan dan lainnya. (Yetede)

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance tahun ini mengincar pembiayaan baru bisa tumbuh hingga 14%. Target tersebut masih ditopang dari bisnis otomotif perseroan. Adapun Adira Finance mencatat total pembiayaan baru mencapai Rp11,6 triliun atau meningkat 31% secara year on year (yoy) pada akhir 2023. Sedangkan, total piutang pembiayaan termasuk pembiayaan bersama tumbuh 25% (yoy) menjadi Rp 55,7 triliun. Pembiayaan baru dari lini syariah naik 34% (yoy) menjadi Rp6,9 triliun, nilai ini berkontribusi sebesar 21% dari total pembiayaan baru Adira Finance. Tren pembiayaan syariah ini didukung kegiatan pemasaran yang agresif, ekspansi kanal-kanal penjualan di komunitas syariah, kampanye edukasi masyarakat, dan penetrasi produk multi-finance berbasis syariah. (Yetede)

Perusahaan perdagangan dan pemroses produk pertanian multinasional, Louis Dreyfus Company (LDC), menargetkan pembangunan pabrik pemurnian gliserol di Lampung selesai dalam kurun dua tahun ke depan. Aksi korporasi ini merupakan bagian upaya LDC untuk memperluas bisnis hilirisasi kelapa sawit. Country Head LDC Indonesia Rajat Dutt, Kamis (3/8/2023), mengatakan, di Indonesia, bisnis komoditas minyak kelapa sawit termasuk penyumbang terbesar dalam pendapatan perusahaan. Bisnis minyak kelapa sawit yang dia maksud juga telah mencakup biodiesel. (Yoga)

Terhitung mulai 7 Maret 2023, pembelian solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di NTT wajib menggunakan kode QR (quick response code). Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication Relations dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (28/2) mengatakan, hal itu agar penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran. (Yoga)

Kebijakan biodiesel B30 akan membuat neraca minyak kelapa sawit defisit pada 2025 dan berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit baru. Oleh karena itu, kebijakan biodiesel Indonesia harus mengakomodasi aspek keberlanjutan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan transparansi. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengemukakan, data Sawit Watch hingga 2022 menunjukkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 25,07 juta hektar. Namun, perkebunan yang menyumbang nilai ekspor CPO mencapai 27,76 miliar dollar AS tersebut 60 % -nya dimiliki oleh pihak swasta. ”Luas perkebunandi Indonesia ini hampir tidak ada kontrol. Bahkan, data ketimpangan perkebunan sawit ke depan kemungkinan akan semakin besar,” ujarnya dalam webinar  problematika minyak kelapa sawit untuk pangan dan energi, Sabtu (4/2).

Menurut Surambo, masalah sawit di Indonesia masih akan muncul seiring kebijakan bahan bakar nabati  B30. Masalah tersebut, salah satunya, terkait defisit neraca CPO pada 2025 untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kondisi defisit CPO untuk memenuhi biodiesel akan meningkatkan ancaman ekspansi perkebunan sawit. Pada akhirnya, pembukaan lahan untuk sawit akan terus merambah wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan. Adanya potensi defisit lahan untuk CPO ini juga tertuang dalam hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI) bersama Greenpeace. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan B30 akan memunculkan defisit lahan seluas 5,25 juta hektar dan meningkat menjadi 9,29 juta hektar untuk B50. ”Ke depan, kemungkinan jika kebijakan biofuel diteruskan dengan scenario yang ada saatini akan terjadi pembukaan lahan baru. Hal ini akan memunculkan potensi deforestasi yang sangat besar meskipun ada usaha pemanfaatan minyak jelantah,” katanya. (Yoga)

Pengadaan biodiesel pada 2023 diperkirakan 13,148 juta kiloliter, naik 19,25 % dari 2022. Sementara implementasi penggunaan campuran biodiesel 35 % pada bahan bakar solar atau B35 mundur dari 1 Januari 2023 jadi 1 Februari 2023. Hal itu tertuang dalam Kepmen ESDM No 208 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 205 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Usaha BBM dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Biodiesel untuk Pencampuran BBM jenis Solar Januari-Desember 2023. Dalam keputusan itu tertulis, total alokasi  volume bahan bakar jenis diesel dalam rangka pengadaan BBN jenis biodiesel untuk campuran solar periode Januari-Desember 2023 ialah 13,148 juta kiloliter. Itu termasuk cadangan sebesar 156.531 kiloliter. ”(Kenaikannya) tinggal dibandingkan alokasi 2022 yang 11,025 juta kiloliter,” kata Direktur Bioenergi Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo, Minggu (1/1/2023). Dengan demikian, ada kenaikan 19,25 %.

Dalam konferensi pers, Jumat (30/12) Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, peningkatan permintaan BBM terjadi pada 2022 seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pascapandemi Covid-19. Kuota solar, yang juga jenis BBM tertentu (JBT), dan pertalite (jenis BBM penugasan khusus/JBKP)  ditambah per 1 Oktober 2022. Adapun kuota BBM untuk 2023 diindikasikan juga bakal ditambah. Namun, pihaknya masih memproses penetapan kuota, termasuk penandatanganan surat keputusan sehingga belum disebutkan jumlahnya. B35 mulai 1 Februari Masih merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No 208/2022, implementasi program mandatori B35, yang sedianya dimulai 1 Januari 2023, dipastikan mundur dan baru akan dimulai 1 Februari 2023. Artinya, pada Januari 2022, masih digunakan B30 (30 % biodiesel dan 70 % solar) sebagaimana sudah diterapkan selama ini. (Yoga)

Pemerintah berencana memulai program B35 atau campuran solar dengan 35 % biodiesel mulai tahun depan. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Kamis (22/12) mengatakan, keputusan terkait penggunaan B35 pada 2023 telah mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti produksi biodiesel dan infrastruktur. (Yoga)

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan intervensi pemerintah dalam program SoluSi (Solar untuk Koperasi) merupakan bukti perhatian besar Presiden kepada nelayan. Profesi yang mensuplai protein bagi bangsa dari hasil laut itu, menurut Erick harus dibantu dan didukung agar mudah dalam mencari nafkah dan menjadi sejahtera. “Saya sebagai pembantu Presiden berkoordinasi dengan Pak Teten, Menteri Koperasi dan pak Trenggono, Menteri KKP untuk mencari cara agar para nelayan terbantu dengan persediaan bahan bakar solar yang mudah dan harganya sama. Perhatian Presiden Jokowi terhadap nelayan mendorong terwujudnya program solar untuk koperasi,” ujar Erick Thohir saat temu warga nelayan di Tambak Loro, Semarang, Jateng, Sabtu (29/10).

Karena itu, Erick meminta para nelayan di Tambak Lorok menjadi anggota koperasi nelayan setempat sehingga bisa membeli solar sesuai harga resmi. Menurut rencana, sebuah Pertashop, hasil kerja sama Pertamina dan salah satu koperasi di Tambak Lorok akan segera didirikan untuk mendukung program tersebut. “Jika bapak atau ibu percaya kepada Presiden Jokowi, dan juga setuju bahwa program ini bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan, karena program ini sudah berhasil di Cilacap, maka segera jadi anggota koperasi supaya punya kepastian mendapatkan solar dengan mudah dan terjangkau. Bulan Januari 2023 saya akan datang lagi untuk cek,” ujarnya. (Yoga)

Sudah dua bulan terakhir, pengendara truk di Palembang, Sumsel, harus mengantre hingga dua jam untuk membeli biosolar di SPBU. Kondisi ini membuat pekerjaan mereka terhambat dan ongkos transportasi meningkat 20 %.  Alex (34) menatap layar gawai sembari mengantre biosolar di SPBU Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang, Sumsel, Sabtu (8/10). Antrean truk bercampur kendaraan pribadi itu memakai bahu jalan sehingga arus lalu lintas di ruas jalan agak tersendat. Alex ingin mengisi 80 liter biosolar sebelum truknya memuat pasir, Senin (10/10). Sudah dua bulan terakhir dia terpaksa mengantre biosolar. Kondisi ini tidak efisien karena frekuensi perjalanannya mengantar barang berkurang 50 %. Dari sehari sekali Palembang-Jambi, kini menjadi dua hari sekali. Biasanya Alex mengisi biosolar di kota. Jika tidak di Palembang, ia mengisi BBM di Jambi. Strategi ini lebih manjur ketimbang antre tanpa kepastian karena SPBU di luar kota kerap kehabisan biosolar. Dia pun heran, mengapa penghasil migas, seperti Sumsel, malah kesulitan mendapatkan minyak.

Adi (28), supir truk logistik mengatakan, untuk mendapatkan biosolar, dirinya harus mengantre 3 jam. Kondisi ini membuat waktu tempuh perjalanan semakin panjang. ”Jika dulu ke Pulau Bangka hanya butuh 1 hari, sekarang bisa 2,5 hari. Selain karena antre pengisian BBM di SPBU, waktu tunggu di pelabuhan penyeberangan juga cukup lama,” ucapnya. Adi sempat mengira, saat harga biosolar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, antrean truk di SPBU akan hilang. Kenyataannya, antrean masih tetap saja panjang. Apalagi jika pengiriman dari Pertamina tidak lancar. ”Input” data Pengawas SPBU 24.30105 Palembang, Azwar, menjelaskan, antrean yang terjadi di tempatnya disebabkan proses input data yang membutuhkan waktu. Apalagi jika ada pengendara yang nomor pelat kendaraannya berbeda dengan STNK. Azwar tidak mau SPBU yang diawasinya itu mendapatkan sanksi dari Pertamina. ”Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,” ungkapnya. Terkait jumlah pasokan, lanjut Azwar, tidak ada pengurangan. Bahkan, pada beberapa kejadian, proses pengisian harus ditunda karena pasokan masih tersedia. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan tidak ada kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU. Bahkan, mulai 1 Oktober 2022, pemerintah menyetujui penambahan kuota solar dari  15,1 juta kl menjadi 17,83 juta kl dan penambahan pertalite dari 23,05 juta kl menjadi 29,91 juta kl. (Yoga)