Salah satu upaya Indonesia untuk terlepas dari ketergantungan pada energi fosil ialah dengan menginisiasi kebijakan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel. Bahkan, 25 % target energi baru dan terbarukan (EBT) pemerintah berasal dari BBN. Dalam pembaruan dokumen kontribusi nasional (NDC) 2030 serta Strategi Jangka Panjang tentang Karbon Rendah dan Ketahanan Iklim (LTS-LC-CR) 2050, Indonesia kembali mengimplementasikan penggunaan BBN sebagai salah satu strategi mitigasi pengurangan emisi, dengan bahan baku utama BBN dikhususkan berasal dari kelapa sawit.

Peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Kementan (Balittri Kementan) telah mengembangkan B100 atau 100 % BBN. Peneliti Ahli Utama Bidang Ekofisiologi Balittri Dibyo Pranowo menjelaskan, B100 sebagai energi baru dan terbarukan dikembangkan Balittri untuk mengantisipasi kelangkaan sumber energi ke depan. Hal ini sekaligus sebagai upaya menuju kemandirian dan ketahanan energi karena separuh BBM Indonesia masih impor. (Yoga)

PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina berkomitmen untuk menghadirkan produk pelumas dengan kualitas tinggi sesuai dengan standar pabrikan mesin dunia, baik dengan segmen otomotif maupun industri. Kerugian dengan adanya pelumas palsu  bukan hanya dirasakan oleh konsumen, namun juga negara dan masyarakat secara keseluruhan. Technical Specialist PTPL Nurudin memberikan gambaran umum terkait bahaya dan dampak penggunaan pelumas palsu. "Secara jangka pendek, penggunaan pelumas palsu dapat  menurunkan performa mesin karena efek pelumasan komponen mesin yang kurang baik. Secara jangka panjang, penggunaan pelumas palsu akan membuat mesin tidak reliabel, umur mesin tidak dapat mencapai ekspektasi sesuai umur desainnya dan pada saat jadwal maintenance  mungkin lebih banyak parts yang harus diganti. Semua juga bergantung pada kadar kepalsuan pelumas." tuturnya. (Yetede)

Biodiesel adalah biang kerok kelangkaan minyak goreng. Itulah yang banyak diberitakan media. Mereka mengutip pernyataan Faisal Basri dalam blog pribadinya. Menurut dia, kelangkaan minyak goreng imbas dari program B30. B30 adalah bahan bakar campuran yang terdiri dari 30 % bahan bakar nabati dan 70 persen solar. Menurut Faisal, sejak pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel, alokasi CPO untuk campuran solar berangsur naik. Tapi, pernyataan Kemendag sudah cukup benderang bahwa distribusi adalah akar masalahnya. Biodiesel sudah ada sejak 2006. Dan, selama itu tak pernah jadi masalah bagi pasokan minyak goreng dalam negeri. Produksi CPO nasional 2021 hampir 47 juta ton. Dan, biodiesel hanya menyerap 7,38 juta ton. Artinya, biodiesel hanya menghabiskan 16 %.

Untuk menjaga agar harga tetap stabil, Indonesia mengonsumsi sendiri CPO yang biasanya diekspor ke UE. Alhasil, permintaan tetap terjaga sehingga harga tak anjlok. Bonusnya, di ujung 2019 Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menerapkan B30. Tahun 2020, B30 mampu mengurangi impor solar 3,73 miliar USD, juga B30 dapat mengurangi emisi 24,6 juta ton karbon dioksida. Alhasil, harga CPO pun tetap terjaga. Di sisi lain, biodiesel telah banyak menghapus jejak karbon di langit Indonesia. Mirisnya, biodiesel dikambing hitamkan sebagai biang kerok kelangkaan minyak goreng. (Yoga)

Komisi VII DPR mendesak pemerintah menambah kuota biosolar sebanyak 2 juta kiloliter tahun ini sehingga total alokasinya naik dari 15,1 juta kiloliter menjadi 17,1 juta kiloliter. Pemerintah juga diminta menjamin pendistribusian biosolar tepat sasaran di daerah. Desakan Komisi VII DPR tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), serta BPH Migas, Selasa (29/3), di Jakarta. Salah satu agenda rapat adalah membahas krisis pasokan solar yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Selain penambahan kuota biosolar, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, pemerintah juga harus menjamin distribusi biosolar tepat sasaran. Kementerian ESDM dan BPH Migas sebaiknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan menindak tegas terhadap segala jenis penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk biosolar.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kuota tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Mengacu data BPH Migas, kuota biosolar 2021 sebanyak 15,8 juta kiloliter, sedangkan kuota 2022 sebanyak 15,1 juta kiloliter. Permintaan biosolar meningkat lantaran faktor pemulihan ekonomi. Di sejumlah provinsi terjadi peningkatan permintaan sampai 75 %. Pertamina mencatat terjadi kelebihan konsumsi biosolar sebesar 10 % selama 3 bulan terakhir. ”Kami menduga, disparitas (harga) ini yang mendorong shifting konsumsi (dari solar nonsubsidi ke solar bersubsidi) sehingga biosolar yang disubsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya. Anggota KomisiVII DPR dari PKS, Abdul Kadir Karding,  mengatakan, BPH Migas semestinya cepat menindaklanjuti informasi kelangkaan biosolar yang banyak diberitakan media massa. Pada saat ini, hal yang paling dibutuhkan masyarakat adalah solusi cepat mengatasi kelangkaan di sejumlah titik SPBU. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari PAN Nasril Bahar, berpendapat pentingnya ada data nyata konsumsi biosolar selama 3 bulan terakhir. Kepastian data ini akan membantu pengawasan. (Yoga)

Perusahaan otobus dan angkutan logistik di Sumatera pontang-panting menghadapi krisis biosolar. Antre belasan jam hingga sehari semalam dijalani. Waktu tempuh perjalanan pun lebih panjang sehingga biaya operasional membengkak. Senin (28/3), Aswan Harahap (40), sopir bus ALS, Medan-Jember (Jatim) menunggu rekannya yang sejak pagi membawa bus berkeliling ke sejumlah SPBU di Medan berburu biosolar, karena tidak ada kepastian ketersediaan biosolar di sepanjang jalan lintas Sumatera. Ia beberapa kali antre hingga 12 jam, membeli biosolar eceran seharga 2 kali lipat, hingga menunda keberangkatan, biaya operasional pun membengkak. Medan-Jember yang sebelumnya 5 hari 5 malam kini 7 hari 7 malam. ”Sebagian besar waktu habis mengantre dan macet di sekitar SPBU,” kata Aswan.

Alwi Matondang dari Humas PT ALS mengatakan, biaya operasional bus mereka bertambah sekitar Rp 4 juta untuk perjalanan pergi-pulang Medan-Jember atau Medan-Jakarta. Alwi menyebut, pihaknya tidak bisa menaikkan tarif karena daya beli masyarakat menurun. Alwi berharap pemerintah memprioritaskan angkutan bus demi biosolar bersubsidi karena langsung dirasakan masyarakat bawah. (Yoga)

Sampai pekan lalu, warga di sejumlah daerah masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter minyak goreng curah. Volume pembelian pun dibatasi karena pasokannya terbatas. Tak hanya derita mengantre, warga juga harus merogoh kantong lebih dalam karena harga minyak goreng kembali naik setelah pemerintah mencabut ketentuan HET pada 16 Maret 2022. Setelah sekian jurus gagal mengatasi problem minyak goreng, pemerintah akhirnya mencabut ketentuan DMO dan meningkatkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya, demi menambah dana kelolaan sawit yang akan digunakan untuk menyubsidi minyak goreng.Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu dalam rapat dengan Komisi XI DPR melaporkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumpulkan Rp 144,7 triliun sepanjang 2015-2021. Sebanyak Rp 119,05 triliun telah disalurkan. Namun, Rp 110,03 triliun atau 76 % di antaranya untuk insentif biodiesel, sementara untuk peremajaan kelapa sawit rakyat ”hanya” Rp 6,59 triliun. Tahun ini, penyaluran dana pungutan ekspor sawit dialokasikan Rp 5,73 triliun, sekitar 71,6 % atau Rp 4,1 triliun di antaranya untuk subsidi biodiesel.

Terlepas dari struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik, sebagian kalangan menggugat keadilan terkait tata kelola industri kelapa sawit. Sebelumnya, demi mendongkrak harga CPO yang tertekan di pasar global, pemerintah menjalankan program biodiesel. Kini, ketika harga CPO melonjak tinggi, masyarakat harus menanggung dampaknya. Subsidi minyak goreng yang direncanakan belum signifikan dirasakan manfaatnya. Minyak goreng curah masih terbatas pasokannya, sementara harganya masih di atas HET, Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Kiranya pemerintah perlu memperbaiki administrasi industri sawit agar lebih adil. Lonjakan harga CPO di pasar internasional semestinya bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. (Yoga)

Kelangkaan bahan bakar minyak biosolar yang terjadi di Lampung tidak hanya mengganggu distribusi logistik. Sejumlah nelayan pun tak bisa melaut. ”Kami berharap pemerintah menambah pasokan solar untuk nelayan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bandar Lampung Kusairi, Minggu (27/3). Sebagian besar dari ratusan kapal nelayan di Bandar Lampung berukuran 6-15 gros ton. Kebutuhan solar sekali melaut ke Selat Sunda dan Teluk Semaka sekitar 100 liter. (Yoga)

Sopir truk angkutan barang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar di Lampung, Bengkulu, Sumut, dan Sulut. Mereka harus mengantre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan biosolar sehingga menghambat pengoperasian truk logistik. Sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Lampung Senoharto menuturkan, kelangkaan biosolar di Lampung mengganggu kelancaran distribusi barang antar daerah. Ia berharap pemerintah mencari solusi agar pengoperasian truk angkutan barang bisa lebih optimal, terutama menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Tjahyo Nikho Indrawan, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Sumbagsel, menyampaikan, Pertamina menyalurkan biosolar ke Lampung sesuai kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPHMigas, hingga 10 Maret 2022, realisasi penyaluran solar dan biosolar wilayah Lampung 113.055 kiloliter, setara 18,9 % kuota solar dan biosolar tahun 2022  sebanyak 598.042 kiloliter untuk wilayah itu.

Kelangkaan biosolar juga terjadi di Sumut. Perjalanan angkutan logistik terkendala karena harus mengantre berjam-jam di SPBU yang mempunyai stok biosolar. Manajer Area Humas dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumut Taufikurachman mengatakan, volume biosolar yang disalurkan masih sesuai kuota tahun 2022, dengan realisasi penyaluran 3.234 kiloliter per hari atau 107,6 % kuota tahun 2022 sebesar 3.006 kiloliter per hari, Di Sulut, sopir truk logistik juga kesulitan mendapatkan biosolar di Manado. Persediaan amat terbatas dan kerap habis pada siang hari. Pemprov Sulut meminta Pertamina menambah kuotanya demi menjaga kelancaran arus logistik. Kadis ESDM Sulut Fransiskus Maindoka mengatakan, Pemprov Sulut dan Kepolisian Daerah Sulut akan mengawasi distribusi solar bersubsidi. (Yoga)

Pemerintah dinilai perlu menyelesaikan kendala harga bahan bakar solar campuran fatty acid methyl ether (FAME) biodiesel untuk mengembangkan bahan bakar nabati tersebut hingga B100. Di sisi lain, penyerapan bahan bakar nabati atau biofuel hingga akhir tahun ini tampaknya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, karena diperkirakan melebihi target 9,2 juta kiloliter. Selain itu pemerintah tengah menyiapkan rencana pengembangan pemanfaatan B40 dan B50 yang telah melalui tahapan kajian laboratorium. Kementerian ESDM bersama dengan pemangku kepentingan terkait akan segera melakukan uji jalan B40. Akan tetapi persoalannya harga FAME masih terbilang tinggi, sehingga pengembangan dapat menghambat pengembangan biodiesel. Apalagi biodiesel menjadi salah satu bahan bakar dalam kelompok energi baru dan terbarukan (EBT). 

“Apalagi kita punya program B100. Agar program FAME ini bisa diatur tata niaganya-lah, sehingga tidak terlalu memberatkan produsen seperti Pertamina dalam membuat biodiesel,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan kepada Bisnis, Rabu (17/11). Meski begitu, pemerintah harus mengatur tata kelola biodiesel terlebih dulu untuk mencapai target tersebut. Pasalnya selama ini harga FAME masih terbilang tinggi, sehingga pengembangan bahan bakar nabati dapat terhambat. Tingginya harga tersebut akan memberikan beban biaya tersendiri dalam pengembangan biofuel. Melalui tata kelola tersebut, pengembangan biodiesel diharapkan dapat berkembang dengan baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi potensi ekspor. “Misalnya tidak terserap biodiesel di dalam negeri, kita punya opportunity ekspor ke negara tetangga,” ujar Mamit.

Pemerintah perlu segera menambah kuota BBM  jenis solar bersubsidi yang harus didistribusikan Pertamina. Hal ini untuk menjawab adanya kelangkaan yang sempat terjadi dihampir seluruh wilayah pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya. Karena mulai tumbuhnya perekonomian pasca pembatasan yang kemarin dilakukan karena pandemi Covid-19. "Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas harus segera bertindak cepat dengan harus segera menyetujui  atau meminta kepada Pertamina menambah kuota solar bersubsidi dan kelebihan kuota tersebut  akan dibayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat karena kelangkaan ini.," Jelas Direktur Eksekutif Energy Wacth Mamit Setiawan di Jakarta, Minggu (17/20). Menurut Mamit, patut disyukuri bahwa saat ini roda perekonomian  kembali tumbuh setelah sejak lama dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan permintaan solar subsidi yang cukup signifikan sedangkan di sisi lain solar subsidi itu dibatasi oleh kuota yang ditetapkan oleh PBH Migas.

Selain itu, Mamit juga  menyampaikan bahwa kenaikan  harga CPO sepanjang 2021 ini bisa menjadi penyebab  ketersedian stok bbm solar subsidi terganggu. Hal ini disebabkan oleh solar subsidi  merupakan program solar B30. "Kenaikan harga CPO yang melejit  sampai 75%  jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME sebagai bahan campuran B30 ini. Jadi, pemerintah harus segera membuat regulasi  harga atau DMO CPO  untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi  Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan," ujar Mamit.  Mamit juga memberikan usulan  saat harga FAME mengalami kenaikan , maka Pertamina bisa diberikan kelonggaran untuk menjual bbm solar murni tanpa dicampur dengan FAME. "Ini semua demi kelancaran mobilitas kendaraan umum serta demi membantu perekonomian yang sudah mulai tumbuh ini. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual bbm solar subsidi B30 ke masyarakat" Demikian menurut Mamit. (yetede)