Tren penurunan penerimaan pajak awal tahun ini dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi kelangsungan fiskal. Resiko fiskal akan meningkat bila pemerintah tidak segera memperbaiki strategi perpajakan dan pengelolaan belanja. Di sisi lain, mengandalkan utang untuk menutup defisit hanya akan menambah beban di masa depan. APBN mencatatkan defisit pada dua bulanpertama tahun 2025. Sebelumnya, defisit di awal tahun terjadi pada 2021, setelah itu kinerja APBN selalu dimulai dengan tren surplus pada awal tahun. "Kinerja APBN pada dua bulan pertama di tahun 2022, 2023, dan 2024 justru mengalami surplus. Kondisi defisit saat baru 2 bulan, tahun ini jelas bukan pertanda baik bagi kondisi fiskal." jelas ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, Minggu (16/3/2025).

Kondisi defisit ini disebabkan oleh kondisi pendapatan negara yang jeblok hingga 20,85% pada akhir Februari 2025. Kemenkeu melaporkan, APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun per 28 Februari 2025 atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB), karena pendapatan negara Rp 316,9 triliun dan belanja negara Rp 348,1 triliun. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. "Ini menjadi peringatan, karena kondisi setahunnya akan cukup berat. Dengan demikian, upaya mencegah defisit tidak melebar akan lebeih mengendalikan pengendalian belanja,” terang Awali. (Yetede)

Pemerintah harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren penurunan penerimaan pajak, belanja yang masih tinggi, serta tekornya anggaran di awal tahun. Sebab, pelebaran defisit bakal membuat pembiayaan anggaran meningkat, sehingga menambah beban APBN ke depan. Kenaikan pembiayaan anggaran sudah terlihat per Februari 2025, jumlahnya Rp 220,1 triliun atau 35,7% target dalam APBN 2025 Rp 616 triliun. Jumlah itu naik 19% dari periode sama tahun lalu Rp 185 triliun. Posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.909 triliun per Januari 2025, naik Rp 108 triliun dari Desember 2024. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode ini mencapai 39,6%.

Fitch Ratings, memprediksi rasio utang terhadap PDB Indonesia tahun ini bisa menembus 40% dengan defisit 2,5%. Goldman Sachs bahkan menaksir defisit APBN menyentuh 2,9% tahun 2025, nyaris menyentuh batas atas 3%, seperti tercantum dalam UU Keuangan Negara. Langkah yang bisa diambil unuk mencegah pelebaran defisit APBN, antaralain meningkatkan kepatuhan pajak, diversifikasi sumber pendapatan negara, dan menunda belanja proyek yang memboroskan APBN, seperti makan bergizi gratis (MBG). setoran modal ke Danantara, proyekIbu Kota Nusantara, dan pembentukan koperasi desa. (Yetede)

Neraca transaksi berjalan Indonesia pada 2024 kembali mencatat defisit yang melebar hingga empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pelebaran defisit ini berdampak pada ketahanan eksternal dan tecermin dalam pergerakan nilai tukar rupiah. Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2024, defisit transaksi berjalan tercatat 8,85 miliar USD atau 0,6 % dari PDB. Angka ini meningkat empat kali lipat ketimbang periode 2023, yang mencatatkan defisit 2,04 miliar USD atau 0,1 % dari PDB. Melebarnya defisit transaksi berjalan tersebut terutama dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan barang yang menyusut.

Pada 2024, surplus neraca perdagangan barang Indonesia tercatat 39,92 miliar USD, turun 13,7 % dibanding tahun sebelumnya. Penyusutan surplus neraca perdagangan barang tersebut disebabkan oleh kenaikan ekspor yang tidak setinggi impor. Kinerja ekspor meningkat sejalan dengan kenaikan harga komoditas global di tengah penurunan permintaan negara mitra dagang utama, sedang peningkatan impor dipengaruhi kebutuhan ekspor dan permintaan domestik. Defisit transaksi berjalan turut didorong meningkatnya defisit neraca jasa dan pendapatan primer.

Defisit neraca jasa-jasa pada 2024 meningkat 5,6 % secara tahunan menjadi 18,66 miliar USD, sedangkan defisit pendapatan primer meningkat 0,21 % secara tahunan menjadi 36,09 miliar USD. Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual mengatakan, defisit transaksi berjalan memang memiliki korelasi yang erat dengan fluktuasi nilai tukar rupiah. Artinya, tekanan terhadap transaksi berjalan akan tecermin juga dalam pergerakan rupiah. ”Sejauh ini, defisit transaksi berjalan bisa dikatakan masih terjaga. Biasanya investor mematok defisit transaksi berjalan hingga 3 % dari PDB. Meski sekarang defisit transaksi berjalannya naik, belum sampai ke arah situ,” katanya, Kamis (20/2). (Yoga)

Anggaran negara masih mencatatkan defisit selama delapan bulan di tahun 2024. Kementerian Keuangan menyatakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 mencapai sebesar Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024. Defisit ini kian melebar ketimbang Juli 2024 senilai Rp 93,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN per Agustus 2024 setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN disebabkan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan guyuran belanja negara yang cenderung meningkat. "Masih dalam track sesuai UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (23/9). Dia mengatakan, pendapatan negara per Agustus 2024 senilai Rp 1.777,07 triliun atau hanya naik 2,5% dalam setahun terakhir atau year-on-year (yoy). Realisasi ini setara 63,4% dari target APBN 2024. Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN pada tahun ini akan mencapai 2,7% PDB atau setara Rp 609,75 triliun. Outlook tersebut lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya senilai Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB. Menteri Sri Mulyani menyatakan melebarnya proyeksi defisit itu lantaran pendapatan negara tertekan, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. "Ini lebih karena penerimaan mengalami tekanan, sementara pertumbuhan belanja cukup baik," kata dia. 

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara menambahkan, pelebaran defisit APBN menjadi 2,7% PDB karena biasanya penyerapan anggaran akan meningkat pada kuartal IV-2024. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, pemerintah sudah menyadari akan terjadi pelebaran defisit APBN pada tahun ini. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh kesulitan pemerintah memacu pendapatan negara. Pada saat bersamaan, di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengerem belanja. Sedangkan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan, dengan melihat perkembangan defisit Agustus 2024, maka defisit APBN 2024 berpotensi berada di kisaran 2,2% hingga 2,3% terhadap PDB. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga melihat defisit APBN tahun ini akan di bawah outlook pemerintah. "Kita akan lebih yakin memasuki tahun 2025," ucap dia. Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyebutkan, dari total tersebut, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 310,4 triliun. Angka ini tumbuh 70% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 183 triliun.

Posisi keuangan Indonesia menghadapi tekanan akibat defisit kembar. Daya tahan Indonesia dalam menghadapi efek gejolak global pun bakal menurun. Sebagai gambaran, pada kuartal II-2024, Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), serta defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI). Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), posisi CAD pada kuartal kedua tahun ini mencapai US$ 3,02 miliar atau setara 0,9% dari produk domestik bruto (PDB). Padahal di kuartal sebelumnya posisi CAD Indonesia sebesar US$ 2,4 miliar atau 0,7% dari PDB. Masih menurut laporan BI, surplus neraca perdagangan barang pada kuartal II-2024 tercatat US$ 9,96 miliar, naik dari kuartal sebelumnya sebesar US$ 9,28 miliar. Pun dengan surplus pendapatan sekunder yang naik dari US$ 1,32 miliar menjadi US$ 1,47 miliar. Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, peningkatan defisit neraca jasa dipengaruhi oleh defisit jasa perjalanan (travel) seiring pelaksanaan ibadah haji 2024. Adapun kenaikan defisit neraca pendapatan primer dipengaruhi pembayaran dividen dan bunga atau kupon obligasi. "Ini sesuai dengan pola triwulanan," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8). 

Kinerja positif ini terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke sejumlah instrumen portofolio investasi di pasar keuangan. Selain itu kata Erwin, surplus transaksi modal dan finansial juga ditopang oleh arus masuk investasi langsung. Namun secara umum, posisi surplus transaksi modal dan finansial belum mampu menutup defisit transaksi berjalan. Alhasil, neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan defisit sebesar US$ 557 juta, meski membaik dibanding defisit pada kuartal I-2024 yang senilai US$ 5,97 miliar. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, CAD pada tahun ini berada pada kisaran 1% dari PDB, lebih lebar dibanding tahun 2023 yang sebesar 0,16% dari PDB. "Ekspor komoditas juga masih cenderung lemah dalam jangka pendek," kata David, kemarin. Makanya, surplus neraca perdagangan pada awal semester II tahun ini pun menyusut. Ekonom Bank Danamon Hosianna Situmoriang menilai, CAD tersebut masih terkendali dan sesuai dengan perkiraan BI. Alhasil, nilai tukar rupiah berpotensi menguat dan posisi cadangan devisa bisa optimal.

Setelah surplus selama empat bulan berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024 mulai mencetak defisit. Defisit ini akibat pendapatan negara yang masih terkontraksi di tengah belanja yang terus menanjak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi APBN per akhir Mei 2024, mengalami defisit senilai Rp 21,8 triliun. Angka tersebut setara 0,1% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit Mei tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.123,5 triliun, setara 40,1% target APBN. Angka ini juga masih mencatatkan penurunan 7,1% year on year (yoy). Seluruh pos penerimaan negara terjadi kontraksi, antara lain penerimaan pajak yang turun 8,4% yoy, setoran kepabeanan dan cukai yang turun 7,8% yoy, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turun 3,3% yoy. "Kami melihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan yaitu pertumbuhan negatif 7,1%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (24/6).

Meski demikian, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan dampaknya ke beban subsidi energi. Ia bilang, jika harga minyak maupun volume subsidi yang sudah ditetapkan di APBN 2024 tidak berubah, sementara rupiah melemah dan dolar AS terus menguat, maka akan terjadi deviasi terhadap anggaran subsidi energi 2024. Yang jelas, pelaksanaan APBN hingga saat ini masih sesuai dengan rencana pemerintah. Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB. "Jadi kalau sekarang (defisit anggaran) masih 0,1% kita masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024 didesain dengan defisit 2,29%," ucap dia. Bank Dunia juga memprediksi, dalam jangka menengah defisit APBN diperkirakan stabil pada kisaran 2,5% dari PDB, sejalan untuk memenuhi peningkatan belanja secara bertahap untuk mengakomodasi program-program pemerintahan mendatang. Termasuk program-program yang terkait dengan investasi publik dan infrastruktur.

Prabowo-Gibran, Presiden dan Cawapres terpilih, memang sejak awal mengusung jargon ”keberlanjutan” dalam kampanyenya. Ia bersumpah akan melanjutkan program-program Jokowi ketika kelak menjabat. Dengan janji keberlanjutan itu, proses transisi pemerintahan dari rezim Jokowi ke Prabowo diklaim akan berlangsung mulus, yang pastinya bisa menenangkan pasar. Karena Prabowo berpasangan dengan putra Jokowi, dan juga bagian dari pemerintahan. Atas dasar itu, berkali-kali menteri-menteri Jokowi menjamin program unggulan Prabowo-Gibran sudah dimasukkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Kebutuhan anggarannya pun akan diakomodasi dalam Rancangan APBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi.

Itulah mengapa tidak mengejutkan ketika target defisit fiskal di RAPBN 2025 akhirnya ditetapkan 2,45-2,82 % PDB. Asumsinya, atas nama ”keberlanjutan”, pelebaran defisit itu muncul karena RAPBN 2025 memang sudah memasukkan program lama Jokowi sekaligus program baru Prabowo. Meski secara disiplin fiskal mengkhawatirkan, secara politik itu tidak mengherankan. Ada dua program utama yang memerlukan anggaran besar di RAPBN 2025. Pertama, janji Prabowo berupa program makan bergizi gratis dengan total anggaran Rp 400 triliun. Kedua, janji Prabowo kepada Jokowi untuk melanjutkan pembangunan IKN, yang membutuhkan alokasi Rp 16 triliun setiap tahun di APBN.

Pembahasan awal RAPBN 2025 antara pemerintah dan DPR pekan lalu memunculkan tanya atas klaim transisi mulus itu. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tiba-tiba meminta Menkeu Sri Mulyani menekan defisit secara drastis menjadi 1,5-1,8 % dari PDB, untuk memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi rezim Prabowo. Defisit APBN yang terlalu lebar di 2,45-2,82 persen dari PDB dikhawatirkan ”menutup” peluang Prabowo memasukkan program dan kebijakannyai. Artinya, dengan batas aman defisit 3 % dari PDB, ruang yang tersisa untuk menambah utang tinggal Rp 45 triliun atau 0,18 % dari PDB (dengan asumsi PDB  2025 adalah Rp 24.316 triliun-Rp 24.479 triliun).

Beda sikap Suharso dan Sri Mulyani ini menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak kompak membahas APBN transisi untuk Prabowo. Uniknya, usulan Suharso untuk menekan defisit itu didukung oleh perwakilan partai oposisi (nonkoalisi pendukung Prabowo saat pemilu) di DPR, seperti PDI Perjuangan dan PKS. Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan, ”Untuk RAPBN 2025 ini, buatlah defisit yang rendah sebagai permulaan. Biarkan pemerintahan baru nanti dimulai dengan beban utang yang paling kecil.” Transisi pemerintahan yang katanya ”keberlanjutan” kini lebih kompleks karena terlalu banyak ”kepala” yang perlu diakomodasi di saat yang sama. (Yoga)

Penyusunan RAPBN 2025 berlangsung kompleks. Target defisit dalam APBN pertama Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan pemerintahan saat ini berpotensi berubah akibat utang negara dan aspirasi pemerintahan baru yang mesti diwadahi. Saat menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan penyusunan RAPBN 2025, pemerintahan Jokowi lewat Kemenkeu sudah menetapkan target defisit yang lebar di rentang 2,45-2,82 % dari produk domestik bruto (PDB). Nyaris menyentuh batas aman 3 % dari PDB. Di tengah jalan, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tiba-tiba mengusulkan angka defisit lebih rendah di 1,5-1,8 % dari PDB.

Defisit yang lebih rendah itu diyakini bisa memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menjabat per Oktober 2024. Dalam rapat penyusunan awal RAPBN 2025 antara pemerintah dan DPR sepanjang pekan ini, masalah defisit dan utang negara menjadi isu yang paling alot dibahas. Khususnya, setelah Suharso mengusulkan target defisit yang berbeda dari rancangan awal. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan pemerintah bahwa utang negara saat ini sudah tinggi. Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, naik nyaris dua kali lipat dari utang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 434,29 triliun.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah yang dalam APBN sudah menduduki komponen pengeluaran tertinggi dalam belanja pemerintah pusat. Pada 2024, besarannya diproyeksikan Rp 497,3 triliun. Menurut Dolfie, jika defisit APBN 2025 ditetapkan 2,45-2,82 %, seperti usulan awal, ada potensi tambahan utang Rp 600 triliun untuk menutup defisit tahun depan. ”Oleh karena itu, untuk RAPBN 2025 ini buatlah  d efisit yang rendah sebagai permulaan. Jangan sampai memasuki pemerintahan baru ini dibebani utang yang juga besar,” katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6). Menkeu Sri Mulyani mengatakan, defisit fiskal bisa ditekan lebih rendah, tetapi bergantung postur penerimaan dan belanja pemerintahan berikutnya. ”Kalau (defisit) bisa lebih rendah, tentu kita coba lebih rendah. Tinggal belanjanya. Komposisinya tergantung pemerintahan berikutnya,” ucapnya. (Yoga)