Sebelum pandemi, posisi utang pemerintah akhir 2019 masih di bawah Rp 5.000 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,8 %. Setahun kemudian, utang pemerintah bertambah Rp 1.295,96 triliun (27 %) menjadi Rp 6.074,56 triliun atau 38,68 % PDB. Penambahan ini disebabkan pelemahan ekonomi akibat pandemi dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.Dari jumlah utang tersebut, porsi pinjaman pemerintah turun menjadi 14,04 %, tetapi secara nominal angkanya naik menjadi Rp 852,91 triliun. Sebanyak 98,6 persen atau Rp 840,94 triliun merupakan pinjaman luar negeri dari kerja sama bilateral, multilateral, dan bank-bank komersial.

Di akhir 2021, utang pemerintah Rp 6.908,87 triliun dengan rasio terhadap PDB 41 %. Dua bulan kemudian, posisi utang pemerintah pada akhir Februari 2022 menjadi Rp 7.014,58 triliun (40,17 %) PDB. Dalam komposisi utang pemerintah tersebut, porsi pinjaman pemerintah turun menjadi Rp 850,38 triliun (12,12 %). Meski demikian, besaran rasio utang yang semakin tinggi itu masih berada dalam batas yang aman. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara, batasan utang pemerintah yang dianggap aman tidak melebihi 60 % PDB.

Potensi pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali akan menambah keyakinan global terhadap ketahanan perekonomian Indonesia ditengah pandemi.Hal ini menjadi modal untuk mendapatkan utang baru. Akan tetapi, pemerintah di tahun depan dihadapkan pada amanat perundang-undangan untuk menurunkan defisit di bawah 3 %. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan lewat utang pun harus diupayakan untuk diturunkan. (Yoga)

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengkhawatirkan terjadinya defisit pasokan produk minyak sawit mentah atau (crude palm oil/CPO) dalam negeri hingga semester I/2022 di tengah Perang Rusia—Ukraina. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan kenaikan harga minyak bumi yang menembus angka US$100 per barel telah mendorong permintaan yang besar pada minyak nabati dari sejumlah negara importir. Hanya saja, pasokan global dipastikan minim akibat terhambatnya pasokan dari Ukraina sebagai salah satu produsen terbesar bunga matahari dan rapeseed. “Sehingga mendorong naiknya harga minyak nabati dan berakibat minyak sawit akan menjadi harapan utama negara importir. Untuk itu, pemerintah perlu mengatur secara bijak penggunaan dalam negeri dan ekspor minyak sawit untuk menjaga neraca perdagangan nasional,” kata Mukti melalui keterangan tertulis, Jumat (11/3).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh sektor kehidupan di dunia, termasuk di Indonesia. Sejatinya, pandemi adalah masalah kesehatan, tetapi ternyata efeknya menjalar kuat ke seluruh sektor kehidupan dan sektor ekonomi menjadi yang terkena dampak paling besar. Akibat kondisi ini, ekonomi Indonesia pernah masuk ke dalam jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi tercatat sempat mengalami kontraksi empat kuartal berturut-turut yaitu dari kuartal II/2020 sampai dengan kuartal I/2021 di mana kontraksi terbesar terjadi pada kuartal II/2020 sebesar -5,32 persen Kemudian muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. 

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah kewenangan pemerintah dalam menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 berlangsung. Kondisi ini hanya terwujud jika pertumbuhan ekonomi berkualitas, antara lain menjadikan utang tersebut menjadi utang produktif. Utang yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan yang melebihi bunga utangnya. Jadi, pemerintah dan DPR tidak perlu terburu-buru dan terlalu percaya diri untuk mengembalikan angka defisit anggaran ke angka 3 persen pada 2023. Bersikaplah realistis, bukan didasarkan pada kepentingan politis untuk pesta politik 2024 mendatang.

Pemulihan ekonomi membuka peluang defisit anggaran tahun depan bisa kembali di bawah 3 % dari PDB. Hingga akhir tahun 2021, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.000,3 triliun atau 114,9 %  dari target. Adapun realisasi anggaran belanja Rp 2.786,8 atau 101,3 %, defisit anggaran 4,65 % dari PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,78 %, untuk program PEN 2021, realisasi sementara sebesar Rp 658,6 triliun atau 88,43 % dari pagu. Menurut Menkeu Sri Mulyani, realisasi pendapatan negara yang melebihi 100 % merupakan recovery dan rebound yang sangat kuat di tengah situasi yang masih pandemi dengan ancaman dari varian Delta dan Omicron.

Pada tahun terakhir pelonggaran defisit anggaran atau tahun 2022, anggaran pendapatan dalam APBN Rp 1.846,14 triliun, lebih tinggi dibandingkan target 2021. Anggaran belanja Rp 2.714,16 triliun sehingga defisit anggaran Rp 868,02 triliun atau 4,85 % dari PDB. Angka defisit anggaran 2022 yang diturunkan merupakan upaya pemerintah secara bertahap menyesuaikan besaran defisit anggaran sesuai amanat dari perppu untuk kembali ke batas 3 % pada 2023. Dampak pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpotensi memberikan tambahan penerimaan, juga ada peluang penerimaan dari pengembalian aset eks BLBI. Sementara dari sisi belanja, alokasi dana PEN tidak sebesar dua tahun sebelumnya, yaitu Rp 455,62 triliun atau turun 38,8 %. (Yoga)

Bank Indonesia optimistis pada 2021 bisa terjadi surplus kembar Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan neraca transaksi berjalan. Optimisme BI setelah melihat perkembangan sepanjang 2021, terutama di kuartal III dan IV-2021. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan surplus NPI pada 2021 bakal meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai US$ 2,6 miliar. Sedangkan tahun 2022, Perry memperkirakan kinerja NPI masih akan terjaga. Memang, ia melihat ada pembalikan neraca transaksi berjalan menuju ke arah defisit. Namun, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada 2022 diperkirakan rendah di kisaran 1,1% PDB hingga 1,9% PDB. Selain itu, surplus neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman juga memproyeksi neraca transaksi berjalan pada 2021 bisa surplus setelah di 2020 defisit US$ 4,7 miliar yang setara 0,4% PDB. Sedangkan di 2022 ini, pemulihan ekonomi pun ia proyeksi masih terus berlangsung. Imbasnya adalah laju impor barang dan modal untuk akselerasi ekonomi bakal terus berlangsung tahun ini

Realisasi defisit APBN 2021 tercatat lebih rendah dari proyeksi semula, karena meningkatnya penerimaan negara seiring melonjaknya harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Berdasar data Kemenkeu, realisasi defisit APBN 2021 sebesar Rp 783,7 triliun, 4,65 % PDB, lebih rendah dari proyeksi defisit APBN 2021 sebesar 5,7 % PDB. 

Menkeu Sri Mulyani (3/1/2022) berkata, pendapatan negara per  Desember 2021, Rp 2.003,1 triliun dan belanja negara Rp 2.786,8 triliun, dibanding Desember 2020, pendapatan negara naik 21,6 % dan belanja negara naik 7,4 %. Dalam APBN 2022, defisit anggaran diproyeksikan 4% PDB, pada 2023, defisit anggaran diharap kembali di bawah 3 % PDB. Proyeksi defisit APBN 2022 belum pertimbangkan penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpotensi memberi tambahan penerimaan dan pemulihan ekonomi 2021 yang berdampak positif di berbagai sektor. Kebijakan fiskal yang berpotensi mendorong penerimaan negara tahun ini ialah implementasi program pengungkapan sukarela WP sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022. (Yoga)

Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak. Dengan begitu, defisit anggaran tahun 2022 bisa ditekan. Pemerintah optimistis instrumen dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mampu meningkatkan penerimaan pajak. Jika keyakinan ini terwujud, defisit anggaran tahun 2022 diproyeksikan bisa lebih rendah dari asumsi pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam UU APBN tahun anggaran 2022, Kementerian Keuangan memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp 1.846,1 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 335,6 triliun. 

Adapun belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.714,2 triliun. Termasuk di dalamnya belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 769,6 triliun. Dengan begitu, pemerintah memperkirakan defisit anggaran dalam UU APBN 2022 sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah mencanangkan tahun depan sebagai tahun terakhir defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB. Defisit anggaran pada 2023 ditargetkan akan berada pada rentang 2,71-2,97 persen dari PDB.

Tiga tahun termasuk waktu yang terbilang pendek untuk menyamakan kedudukan, bahkan membalikkan ”skor” defisit dagang dengan China. Jika ekonomi sudah pulih dan siklus super komoditas berakhir, defisit masih bisa melebar. Pada 2024, Indonesia diperkirakan tidak lagi mengalami defisit neraca perdagangan dengan China atau ”zero” defisit. Buah investasi dari China, khususnya di sektor industri hilir pertambangan dan manufaktur, menjadi salah satu penopangnya. Begitu ungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 25 Agustus 2021. 

Lutfi menyampaikan optimisme itu bukan tanpa dasar. Sepanjang periode 2015-2019, rata-rata defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap China senilai 15 miliar dollar AS. Pada 2020, defisit tersebut telah terpangkas separuhnya menjadi 7,85 miliar dollar AS. Sementara pada Januari-Juli 2021, defisit dagang Indonesia terhadap China senilai 3,21 miliar dollar AS atau turun dari 4,27 miliar dollar AS pada periode sama 2020. Komoditas ekspor utamanya masih sama, yaitu batubara dan minyak kelapa sawit mentah (CPO), serta belakangan ini turut ditopang besi baja.

Jakarta - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan defisit neraca dagang Indonesia dengan China menurun pada periode Januari-Maret 2021. Hal ini karena ada kenaikan ekspor besi baja dari Indonesia. "Penurunan defisit ke China luar biasa karena besi baja (ekspor) tumbuh luar biasa. Ini yang sebabkan penurunan defisit tertinggi," ucap Lutfi dalam konferensi pers, Jumat (16/4). Tercatat, neraca dagang Indonesia ke China pada Januari 2020 tekor atau minus US$1,75 miliar. Lalu, pada Februari kembali tekor US$0,02 miliar dan Maret 2020 tekor US$0,94 miliar. Kemudian, pada neraca dagang Indonesia dengan China pada Januari 2021 tercatat minus US$1,01 miliar. Lalu, defisit turun pada Februari 2021 menjadi US$0,83 miliar dan Maret 2021 sebesar US$0,16 miliar. 

Lutfi menyatakan besi baja menjadi pendorong utama ekspor Indonesia saat ini. Jumlahnya melonjak 60,67 persen pada Maret 2021 lalu. Selain itu, komoditas lainnya yang mendorong ekspor, antara lain barang industri dan minyak nabati. Kenaikannya sebesar 45,35 persen.  Secara total, akumulasi surplus neraca dagang Indonesia mencapai US$5,52 miliar pada Januari-Maret 2021. Nilainya lebih tinggi dari surplus US$2,62 miliar pada Januari-Maret 2020. 

(Oleh - HR1)

Setelah defisit 8,5 miliar dollar AS pada triwulan I-2020, Neraca Pembayaran Indonesia kembali ke zona hijau pada triwulan II-2020 dengan surplus 9,2 miliar dollar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, NPI cenderung fluktuatif, kadang surplus kadang defisit. Namun, yang tidak pernah berubah, transaksi berjalan (current account), salah satu komponen utama NPI, selalu defisit sejak dulu.

NPI merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan bukan penduduk pada periode tertentu. Jika lebih banyak valuta asing yang masuk ke Indonesia ketimbang yang keluar, NPI surplus. Jika sebaliknya, NPI defisit sehingga butuh cadangan devisa untuk menambalnya. Surplus atau defisit NPI juga mencerminkan penguatan atau pelemahan nilai tukar rupiah. Selain transaksi berjalan, komponen utama NPI lainnya adalah transaksi modal dan transaksi finansial.

Pada 2019, defisit pendapatan primer mencapai 33,8 miliar dollar AS atau hampir Rp 500 triliun pada kurs Rp 14.700 per dollar AS. Adapun pada triwulan II-2020, neraca pendapatan primer defisit 6,17 miliar dollar AS atau setara Rp 90,7 triliun. Pada neraca pendapatan primer, penyumbang defisit terbesar adalah pembayaran hasil investasi asing yang mencapai 9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 132 triliun. Pembayaran itu, antara lain, meliputi pembayaran dividen kepada pihak asing yang menanam modal di Indonesia sebesar 4,6 miliar dollar AS dan pembayaran imbal hasil investasi portofolio, seperti surat berharga negara (SBN) dan obligasi korporasi, senilai 1,99 miliar dollar AS.

Besarnya pembayaran tersebut terjadi karena modal asing yang ada di Indonesia juga besar. Kapitalisasi asing pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia saja mencapai sekitar Rp 3.000 triliun per Juli 2020. Adapun kepemilikan asing pada SBN mencapai Rp 939 triliun per Agustus 2020 atau 28 persen dari total SBN Rp 3.296 triliun. Pembayaran kepada asing juga berasal dari pinjaman luar negeri yang per Desember 2019 outstanding-nya mencapai Rp 755 triliun.

Agar lepas dari simalakama, ketergantungan pada asing untuk membiayai pertumbuhan ekonomi perlu dikurangi. Pembiayaan investasi dari dalam negeri perlu dioptimalkan, seperti memanfaatkan dana-dana jangka panjang semacam dana pensiun dan asuransi, meningkatkan inklusi keuangan dan teknologi finansial, pemberdayaan UMKM, serta sekuritisasi aset-aset pemerintah yang menguntungkan.