Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sisa kebutuhan pembiayaan utang pada Juli-Desember 2020 mencapai Rp 797,4 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerbitan SBN Rp 742,7 triliun dan pinjaman Rp 54,7 triliun. Pasar domestik jadi tumpuan penerbitan surat berharga negara pada semester II-2020 tersebut. 

Setelah dikurangi pembelian BI, sisa penerbitan SBN dapat dipenuhi dari perbankan dan lembaga keuangan non bank terutama lembaga pengelola pensiun dan asuransi. Potensi pembelian SBN pemerintah di pasar domestik mencapai Rp 420 triliun berdasarkan data rata-rata dalam tujuh tahun terakhir.

Menurut Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, penyerapan SBN pemerintah yang bertumpu pada pasar domestik akan berdampak positif dan tidak memicu sentimen negatif investor. Kepemilikan asing pada surat utang pemerintah akan berkurang signifikan.

Kebijakan berbagai beban atau burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan dampak pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional memiliki sejumlah risiko. Salah satu dampaknya adalah mendorong laju inflasi.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual mengatakan, hingga Juni lalu, tingkat inflasi tercatat masih terjaga rendah sebesar 1,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun kondisi ini berpotensi berbalik jika upaya pengendalian inflasi tidak dioptimalkan. 

Skema burden sharing membuat bank sentral harus mengucurkan dana jumbo dan berpotensi memicu peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemerintah harus mempercepat realisasi belanja demi mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, agar keseimbangan antara permintaan dan suplai atau konsumsi dan produksi, serta tingkat inflasi senantiasa terjaga.  

Adapun Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis sikap otoritas moneter yang turun tangan membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pembelian surat berharga negara (SBN) tak akan mengerek inflasi terlampau tinggi. 

Adapun beban utama yang akan ditanggung bank sentral adalah beban yang menyangkut kepentingan masyarakat atau public goods senilai Rp 397,5 triliun, yang meliputi belanja bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga dukungan kepada sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Perry mengatakan kebijakan berbagi beban juga tak akan terlampau menggerus neraca keuangan bank sentral, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Perry menjamin kebijakan berbagi beban tidak akan berpengaruh pada proses perumusan kebijakan moneter.

Neraca perdagangan Indonesia memerah sepanjang 2018. Sektor minyak dan gas bumi dianggap biang kerok penyebab defisit neraca perdagangan yang semakin melebar. Sudah menjadi kenyataan yang harus dipahami bahwa sejak 2002 Indonesia menjadi nett importer minyak bumi. Dengan kebutuhan konsumsi energi yang bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika produksi minyak sulit didongkrak dalam waktu dekat, pemerintah perlu mengonversi BBM ke sumber energi primer lainnya, seperti batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan. Untuk memangkas defisit neraca migas, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan bahwa peningkatan produksi migas wajib ditingkatkan. Terkait dengan jalan keluar untuk mengempiskan pembengkakan impor migas, Komaidi mengatakan bahwa peningkatan ekspor nonmigas menjadi penyelamat. Kinerja ekspor barang tambang yang sudah memberikan hasil pada tahun lalu menjadi tambalan melebarnya defisit neraca perdagangan yang disebabkan sektor migas.