Pemerintah Indonesia mencatatkan tripel defisit sekaligus pada kuartal pertama tahun ini. Defisit itu terjadi pada transaksi berjalan dan transaksi modal serta finansial, sehingga menyebabkan defisit pada neraca pembayaran Indonesia (NPI). Menurut laporan Bank Indonesia (BI), NPI pada kuartal I-2024 mencatatkan defisit US$ 6 miliar. Padahal di kuartal sebelumnya NPI masih mampu mencetak surplus besar US$ 8,6 miliar. Defisit pada NPI disebabkan oleh defisit pada transaksi berjalan maupun neraca modal dan finansial. Transaksi berjalan mencatatkan defisit US$ 2,2 miliar atau setara 0,6% dari produk domestik bruto (PDB). Angka current account deficit (CAD) tersebut melebar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 1,1 miliar atau setara dengan 0,3% PDB.

Di sisi lain, kinerja neraca jasa membaik didukung peningkatan penerimaan devisa jasa pariwisata. Defisit neraca pendapatan primer juga sedikit meningkat, yang dipengaruhi masih tingginya tingkat suku bunga global. Sementara itu, neraca  transaksi modal dan finansial tercatat defisit US$ 2,3 miliar, setelah pada kuartal IV-2024 mencatatkan surplus jumbo mencapai US$ 11,1 miliar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyoroti pelebaran defisit pada neraca transaksi berjalan. Menurut dia, kondisi  ini menjadi indikasi bahwa ruang penurunan suku bunga kebijakan BI dalam waktu dekat terbatas. Josua melihat, ada potensi penurunan suku bunga jika ketidakpastian global, terutaama terkait arah kebijakan The Fed berkurang.

Namun, pihaknya merevisi ramalan terhadap kebijakan BI-Rate di tahun 2024, dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,5% menjadi 6,25% atau tetap pada level saat ini hingga akhir 2024. Adapun defisit transaksi berjalan di sepanjang 2024 diperkirakan melebar ke kisaran 0,94% dari PDB dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 0,14% PDB. Sementara itu, cadangan devisa diperkirakan berkisar US$ 138 miliar hingga US$ 142 miliar sehingga nilai tukar rupiah diramal di rentang Rp 15.700 hingga Rp 16.200 per dolar AS pada akhir tahun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga melihat kondisi tripel defisit mengindikasikan permintaan dan persediaan valas tak seimbang sehingga memicu risiko pelemahan rupiah. Oleh sebab itu, "BI perlu intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah beberapa waktu terakhir ini, meski akhir-akhir ini sudah stabil menguat," kata David, kemarin.

Pengeluaran warga kelas menengah usia 17-40 tahun di sembilan provinsi lebih tinggi disbanding gajinya. Defisit gaji tertinggi terjadi di DI Yogyakarta senilai Rp 528.496 per orang per bulan. Defisit gaji melanda anak-anak muda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Riau, Kaltara, NTB, Riau, Sumbar, Lampung, dan Papua Barat. Nilai defisit gaji di wilayah itu berkisar Rp 42.000 hingga Rp 528.496 per orang per bulan. Tingginya pengeluaran warga juga dipengaruhi faktor gaya hidup dan inflasi sehingga menyebabkan defisit gaji. Faktor lain yang membuat defisit gaji adalah penghasilan yang rendah di provinsi-provinsi tersebut.

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan fakta ini dari olahan data pengeluaran di 34 provinsi dari data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data pendapatan dari data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2021. Data pengeluaran dan pendapatan dari anak muda usia 17-40 tahun Penentuan batas pengeluaran calon kelas menengah dan kelas menengah setiap provinsi menggunakan garis kemiskinan provinsi periode Maret 2021. Defisit gaji dari warga calon kelas menengah dan kelas menengah di beberapa provinsi menunjukkan nilai rata-rata pengeluaran lebih besar dari rata-rata pendapatan per bulannya. Artinya, gaji bulanannya terpakai semua untuk membiayai pengeluaran satu bulan sehingga ia tidak bisa menabung, apalagi berinvestasi.

Kenyataan itu menunjukkan warga kelas menengah di wilayah tersebut rentan turun kelas menjadi kelompok miskin. Salah satu pemicu terjadinya defisit gaji itu adalah tingginya inflasi. ”Inflasi di wilayah-wilayah tersebut harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, pengeluarannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendapatannya,” kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar, Marhaeni. Faktor penting lainnya, lanjut adalah upah minimum yang berbeda antar daerah. ”Jangan sampai upah minimumnya lebih rendah dibandingkan  dengan penghitungan inflasi. Nilai inflasi ini seharusnya menjadi komponen penghitungan upah minimum,“ kata Marhaeni. (Yoga) 

Pendapatan penduduk usia 17-40 tahun yang masuk calon kelas menengah dan kelas menengah diprediksi di bawah angka pengeluaran bulanan pada 2045. Defisit gaji ini bisa melanda 69 juta warga dan mengganggu pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mendapatkan fakta itu dari pengolahan data pengeluaran Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, pendapatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, serta garis kemiskinan sepanjang 2011-2017 dan 2021. Ketiga data itu bersumber dari BPS. Bank Dunia mendefinisikan, calon kelas menengah Indonesia memiliki pengeluaran sebesar 1,5-3,5 kali garis kemiskinan per kapita per bulan, setara Rp 729.252-Rp 1,7 juta per orang per bulan.

Kelas menengah Indonesia didefinisikan memiliki pengeluaran 3,5-17 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan, setara Rp 1,7 juta-Rp 8,26 juta per orang per bulan. Proyeksi pada 2030 dan 2045 menggunakan rata-rata pengeluaran dan pendapatan kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah yang berusia 17-40 tahun pada 2012-2017 dan 2021. Dari pemodelan itu, rata-rata gaji dan pengeluaran warga calon kelas menengah pada 2030 diperkirakan Rp 1,26 juta per kapita per bulan dan Rp 1,64 juta per kapita per bulan. Pada 2045, angka gaji dan pengeluaran tersebut mencapai Rp 1,7 juta per kapita per bulan dan Rp 2,52 juta per kapita per bulan.

Artinya, rata-rata gaji warga calon kelas menengah pada 2030 dan 2045 lebih rendah Rp 384.109 dan Rp 818.472 dibandingkan pengeluarannya. Sementara rata-rata upah dan pengeluaran warga kelas menengah pada 2030 diperkirakan Rp 3,89 juta per kapita per bulan dan Rp 4,01 juta per kapita per bulan. Nilai upah dan pengeluaran itu diproyeksikan menyentuh Rp 5,62 juta per kapita per bulan dan Rp 6,06 juta per kapita per bulan pada 2045. Dengan demikian, rata-rata pengeluaran kelas menengah lebih tinggi Rp 118.986 pada 2030 dan Rp 431.917 pada 2045 dibandingkan upahnya. (Yoga) 

Tanpa upaya mitigasi, defisit, bahkan potensi gagal bayar kembali mengancam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depan (Kompas, 12/1/2024). Peringatan itu diungkapkan kalangan praktisi dan pengamat jaminan sosial nasional. Tahun ini defisit pembayaran klaim manfaat dan penerimaan iuran diperkirakan mencapai Rp 19 triliun. Defisit yang kemungkinan terus membesar ini akan menggerus dana jaminan kesehatan BPJS Kesehatan; dan jika tak segera ditanggulangi akan mengancam kesinambungan program JKN. Untuk mengatasi defisit, opsi menaikkan tarif iuran yang harus dibayar masyarakat dinilai menjadi keniscayaan. Persoalannya, menaikkan iuran sudah pasti bukan langkah populer, terlebih pada tahun politik seperti sekarang. Pembengkakan biaya kesehatan itu terjadi seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan bertambahnya kasus penyakit katastropik di masyarakat, sebagai penyumbang terbesar peningkatan biaya kesehatan secara nasional.

Langkah pemerintah menaikkan tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) dan biaya kapitasi yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan pada 2023 juga menyumbang pada pembengkakan biaya manfaat. Ditambah lagi, perluasan manfaat baru, seperti perawatan Covid-19 dan vaksinasi, untuk peserta penerima bantuan iuran yang kini juga ditanggung JKN. Semua itu kian membebani program JKN. Persoalannya, kenaikan biaya manfaat ini tak ditopang oleh meningkatnya pendanaan dari iuran peserta. Iuran terakhir naik pada 2020. Berdasarkan Perpres No 82/2018, tarif iuran disesuaikan dua tahun sekali. Namun, kenaikan iuran selalu jadi isu sensitif dan memunculkan reaksi penolakan.Belum lagi dampak berupa risiko naiknya tunggakan iuran dan terhambatnya target cakupan kesehatan semesta. Selain menaikkan tarif iuran, upaya menekan defisit harus didorong melalui peningkatan kepesertaan aktif program JKN dan mengendalikan biaya manfaat. Khususnya biaya CBG, dengan menekan rasio rujukan dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah lain, memperketat pengawasan untuk mencegah fraud. (Yoga)

Indonesia akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Defisit itu berpotensi menyebabkan harga beras naik kembali. Untuk itu, pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasinya pada saat Indonesia mengalami tiga kondisi cuaca yang berbeda pada awal tahun ini. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Rabu (3/1/2024). dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widysanti, Rabu (3/1), mengatakan, inflasi beras dari waktu ke waktu terus turun. Tingkat inflasi beras tertinggi terjadi pada September 2023, yakni 5,61 %.

Pada Desember 2023, tingkat inflasi beras itu turun menjadi 0,28 persen. Hal itu mengindikasikan harga beras relatif terkendali berkat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, kata Amalia, Indonesia memang masih meng- alami surplus beras sebanyak 270.000 ton pada Januari-Desember 2023 meskipun terdampak La Nina dan El Nino. Namun, yang perlu diwaspadai adalah Indonesia bakal mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. ”Defisit beras pada Januari 2024 diperkirakan 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 mencapai 1,22 juta ton. Hal ini perlu diantisipasi agar harga beras tetap terkendali atau tidak naik kembali,” ujarnya. (Yoga)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 diperkirakan kembali mencatatkan defisit memasuki kuartal keempat tahun ini. Sebab, belanja negara bakal lebih kencang sesuai pola musiman, di tengah penerimaan yang melambat. Sebelumnya APBN 2023 mencetak surplus secara berturut-turut sejak awal tahun hingga akhir September 2023. Per 30 September lalu, surplus APBN mencapai Rp 67,7 triliun atau 0,31% terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat itu, pendapatan negara terkumpul Rp 2.035,6 triliun, atau tumbuh 3,1% year on year (yoy). Adapun realisasi belanja negara di periode itu mencapai Rp 1.967,9 triliun, tumbuh lebih rendah dari penerimaan sebesar 2,8% yoy. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, penerimaan negara pada Oktober akan melambat dan tidak akan semasif penerimaan pada Agustus 2023. Ada beragam pemicunya, mulai pelemahan harga komoditas di pasar global hingga kinerja perekonomian lebih lambat pada kuartal III-2023. Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat realisasi anggaran. Apalagi, adanya bantuan sosial (bansos) tambahan yang akan disalurkan pada November tahun ini. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menganalisis, surplus APBN tahun ini yang berlangsung lama terutama lantaran pemerintah daerah kurang optimal menggenjot belanja. Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata belum mau menjelaskan kondisi APBN terkini. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, akan ada percepatan belanja negara selama Oktober- Desember 2023. Nilainya mencapai Rp 1.155,7 triliun. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang belum disalurkan sebesar Rp 901,3 triliun dan transfer ke daerah Rp 263,6 triliun. Menteri Sri Mulyani sebelumnya juga memperkirakan, defisit anggaran pada akhir tahun berada di level Rp 486,4 triliun, setara 2,28% terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dari target awal dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun, setara 2,84% PDB. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan anggaran belanja yang selalu menumpuk di kuartal terakhir.

Defisit dana program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berpotensi kembali terjadi. Potensi defisit ini seiring dengan semakin banyaknya peserta yang memanfaatkan layanan dalam program tersebut. Inovasi pembiayaan perlu segera disiapkan untuk menekan besaran defisit. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, manfaat yang ditanggung dalam program JKN-KIS makin luas. Tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) dan kapitasi dalam layanan yang ditanggung dalam program itu meningkat. Hal itu bisa berdampak pada kondisi keuangan yang dikelola.

”Mekanisme pembiayaan perlu disiapkan. Jika tidak, potensi defisit bisa kembali terjadi pada 2025,” kata Timboel saat dihubungi, Kamis (2/11). Tarif INA CBGs merupakan tarif yang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan jenis penyakit. Adapun dana kapitasi adalah pembayaran yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta. Timboel mengatakan, sejumlah mekanisme bisa dilakukan untuk menekan besaran defisit yang terjadi dalam program JKN-KIS. Mekanisme pertama adalah menaikkan tarif iuran peserta. Selain melalui kenaikan tariff iuran, mekanisme berikutnya bisa dilakukan dengan potensi urun biaya (cost sharing).

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, mengutarakan, beban biaya manfaat jaminan layanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus meningkat. ”Pada 2023 ini diproyeksi terjadi kenaikan lagi menjadi Rp 147-Rp 148 triliun. Jadi, ada kenaikan sekitar Rp 30 triliun. Kenaikan ini terjadi, selain karena kenaikan tarif INA-CBGs dan kapitasi serta biaya Covid-19, lebih banyak karena utilisasi masyarakat yang meningkat,” tutur Ali, dalam Lokakarya Media BPJS Kesehatan di Martapura, Kalsel, Rabu (1/11). (Yoga)