Upaya pemerintah untuk terus memperkecil ruang defisit APBN 2023 tampaknya membuahkan hasil. Ini karena realisasi defisit diyakini hanya mencapai 2,28% atau Rp486,4 triliun dari target 2,84% yang setara dengan Rp598,15 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Dalam kerangka ekonomi makro, defisit APBN yang mengecil secara umum menandakan terjadinya konsolidasi fiskal terhadap perbaikan kondisi keuangan publik dengan sejumlah langkah mengurangi defisit anggaran dan pengendalian atas utang negara. Di dalam proses konsolidasi fiskal terjadi upaya negara meningkatkan pendapatan melalui berbagai cara seperti memoles kinerja perpajakan. Peningkatan pendapatan ini sudah pasti membantu mengurangi defisit anggaran. Nah, realisasi penerimaan negara ditaksir bisa mencapai Rp2.637 triliun atau 107,1%. Angka ini tumbuh 7% di atas target. Penerimaan pajak diperkirakan juga mencapai Rp1.818,2 triliun atau 105,8% dari target alias 5,9% pertumbuhannya. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300 triliun atau 99% dari target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menyentuh Rp515,8 atau 116,9% dari target atau tumbuh 13,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di dalam APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp49 triliun. Dengan penurunan defisit, ujar bendahara negara ini, pemerintah akan melakukan issuance dari pembiayaan utang Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp362 triliun. Angka ini diklaim jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam APBN awal yang mencapai Rp712,9 triliun. “Jadi penurunannya hampir 50%,” jelas Menkeu. Namun, harian ini memberikan catatan bahwa dari sisi belanja, pemerintah tampak kurang menunjukkan agresivitasnya untuk mengoptimalisasi serapan anggaran. Padahal, belanja negara menjadi salah satu mesin yang mendorong aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran.

Pemprov Sultra kembali mengalokasikan Rp 121 miliar untuk melanjutkan pembangunan kantor baru. Sebagian kalangan menganggap program itu mencederai kepentingan publik. Selain banyak kebutuhan dasar masyarakat belum tercapai, Sultra juga terlilit defisit anggaran Rp 355 miliar. Kadis Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Sultra Martin Effendi Patulak mengatakan, tahap kedua pengerjaan kantor gubernur segera dimulai seiring selesainya tahap lelang. Anggaran yang dialokasikan Rp 121 miliar.”Menurut rencana, pekan depan mulai pengerjaan. Pada tahap kedua ini akan dibangun delapan lantai dari total 23 lantai perencanaan,” kata Effendi di Kendari, Rabu (21/6).

Pembangunan pada 2023 merupakan lanjutan pengerjaan awal tahun lalu. Saat itu, pengerjaan tiang pancang telah dilakukan. Anggarannya Rp 27 miliar. Pada tahap awal dilakukan pemancangan 341 titik dari total 652 titik. Tekniknya menggunakan hidrolik yang dianggap minim gangguan. Effendi menyebutkan, gedung itu akan menjadi kantor baru untuk semua dinas di Pemprov Sultra. Dengan demikian, pelayanan warga akan terpusat di satu tempat. Meski gedung lama masih layak ditempati, ia mengeklaim, gedung baru juga bisa menghemat anggaran. Saat ini, banyak kantor dinas rusak dan butuh perbaikan. Adanya gedung bersama berarti tidak perlu memperbaiki gedung dinas yang rusak satu per satu. (Yoga)

JAKARTA, ID- PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meraup laba bersih US$ 556 juta tahun 2022, melesat 212% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya US$ 169 juta. Seiring dengan itu, defisit Bumi turun US$ 520 juta menjadi US$ 2,3 miliar dari US$ 2,8 miliar. Berdasarkan laporan keuangan Bumi tahun buku 2022, dikutip Selasa (28/03/2023), Pendapatan Bumi naik menjadi US$ 1,8 miliar dari US$ 1 miliar. Perseroan mencetak laba usaha US$ 123 juta, naik dari US$ 123 juta. Selanjutnya, Bumi meraup  bagian atas laba bersih entitas asosiasi US$ 641 juta, naik dari US$ 276 juta. Beban bunga perusahaan batu bara nomor satu di Indonesia ini turun menjadi US$ 161 juta dari US$ 213 juta tahun lalu. Alhasil laba sebelum pajak Bumi mencapai US$ 292 juta. Per akhir Desember 2022, total liabilitas Bumi mencapai US$ 1,6 miliar, turun tajam dari US$ 3,5 miliar. Ekuitas bersih Bumi mencapai US$ 2,8 miliar, naik tajam dari US$ 646 juta. Tahun lalu Bumi, membayar royalti US$ 2,9 miliar naik tajam dari sebelumnya US$ 755 juta. Tarif royalti Bumi mencapai 14% untuk domestik dan 28% untuk ekspor, dengan harga jual rata-rata (ASP) diatas US$ 100 per ton. (Yetede) 

Neraca jasa kembali mencatatkan defisit dan menjadi penghambat potensi surplus lebih besar pada transaksi berjalan tahun 2022. Bahkan, defisit neraca jasa tahun lalu naik signifikan sejalan dengan membaiknya aktivitas impor. Bank Indonesia (BI) melaporkan, defisit neraca jasa untuk tahun 2022 sebesar US$ 20 miliar. Angka itu melebar dari defisit pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 14,6 miliar. Dalam laporan Neraca Pembayaran Indonesia 2022, BI menyebut bahwa pelebaran defisit didorong oleh kenaikan defisit jasa transportasi. Hal ini disumbang oleh impor jasa pengangkutan alias freight dan jasa transportasi penumpang seiring dengan perbaikan aktivitas domestik serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara jasa transportasi secara keseluruhan tercatat defisit US$ 8,23 miliar. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding defisit di tahun sebelumnya yang senilai US$ 6,28 miliar. Di sisi lain, jasa perjalanan mulai menunjukkan tren pemulihan, sehingga mencatat surplus US$ 430,9 juta. Angka ini meroket 779,5% year on year (yoy) dibanding surplus pada tahun 2021 yang sebesar US$ 49 juta. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai, pelebaran defisit neraca jasa itu didorong peningkatan impor pada tahun 2022. "Dengan meningkatnya impor barang, di dalamnya ada jasa freight yang turut membengkak," ujar Faisal, Selasa (21/2).

Guna mengantisipasi imbas pelambatan ekonomi global tahun depan, defisit APBN ditekan lebih awal tahun ini. Dengan capaian defisit yang rendah dan ruang fiskal tambahan tahun depan, belanja negara perlu diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat rentan dan menggerakkan roda ekonomi domestik. Data Kemenkeu, sampai 14 Desember 2022, realisasi defisit APBN 2022 mencapai Rp 237,7 triliun atau 1,22 % terhadap PDB. Capaian itu jauh lebih rendah dari target tahun ini yang tertera di PP No 98 Tahun  2022, yakni 4,5 %, serta target outlook pemerintah tahun ini sebesar 3,92 %. Pada APBN 2023,  pemerintah sudah memasang target defisit 2,84 %, kembali ke batas normal di bawah 3 %.

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari Selasa (20/12) mengatakan, capaian defisit menjelang akhir tahun ini jauh lebih kecil dari rencana pemerintah, karena pertumbuhan pendapatan negara yang sampai 14 Desember 2022 mencapai Rp 2.479,9 triliun, di atas target Rp 2.266,2 triliun. Capaian pendapatan tahun ini ditopang penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun atau 110  % dari target Rp 1.485 triliun serta PNBP sebesar Rp 551,1 triliun (114,4 % target Rp 481,6 triliun). Di luar itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga sudah mencapai 98,01 % target Rp 299 triliun. Sri Mulyani mengatakan, defisit yang terjaga rendah itu menunjukkan kondisi APBN yang sehat di tengah iklim ekonomi yang tidak pasti. Pemerintah pun bisa mengurangi porsi pembiayaan anggaran atau utang menjadi Rp 469,8 triliun, jauh di bawah target awal Rp 840,2 triliun. (Yoga)

Pakar ekonomi University of California, Berkeley, AS, Alan Auerbach, mengatakan, pemerintah tidak perlu ragu mengambil kebijakan kontrasiklus atau contra-cyclical untuk menjaga ekonomi domestik meski ruang fiskal menyempit. Kebijakan kontrasiklus biasanya berkaitan dengan langkah pemerintah mengurangi belanja dan menaikkan pajak saat ekonomi bertumbuh, dan sebaliknya, meningkatkan belanja dan memangkas pemu ngutan pajak ketika ekonomisedang melambat. Menurut Alan, kebijakan fiskal kontrasiklus tidak perlu selalu dipertentangkan dengan kebutuhan menyehatkan APBN. Di ambang imbas resesi global, kebijakan ekspansif yang diadopsi saat ekonomi melemah bisa menambah ruang fiskal dan membuat ekonomi makin kuat. ”Meski biasanya kebijakan seperti ini mengarah pada utang yang lebih banyak, dengan menjaga ekonomi tetap bergerak, rasio utang terhadap PDB tidak terlalu tinggi,” kata Alan pada acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) 2022 di Ba dung, Bali, Selasa (6/12). Menurut Alan, kebijakan kontrasiklus bisa tetap kredibel dilakukan ditengah ruang fiscal yang sempit asalkan belanja APBN betul-betul diarahkan sesuai skala prioritas.

Misalnya, untuk mendanai program perlindungan sosial bagi masyarakat menengah-bawah secara tepat sasaran, diiringi dengan kebijakan pajak yang lebih ”agresif” untuk meningkatkan penerimaan. Wakil Menkeu Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan fiskal yang fleksibel, tetapi akuntabel, sudah diterapkan Indonesia selama pandemi Covid-19. ”Kita bisa mendobrak aturan dan keluar dari ’DNA’ kita untuk mendorong deficit fiskal di atas 3 %. Ini tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak punya tata kelola yang baik,” tuturnya. Menurut dia, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, pemerintah banyak belajar dari pengalaman mengelola APBN saat pandemi. Misalnya, mengelola fiskal agar fleksibel tapi tetap akuntabel, memperbaiki problem klasik pendataan yang kerap membuat belanja salah sasaran, serta menjaga bauran kebijakan yang kuat dengan institusi lainnya. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, APBN akan kembali dijadikan ”jangkar” pertumbuhan ekonomi di ambang resesi global. Oleh karena itu, kesehatannya harus dijaga dengan langkah konsolidasi fiskal menuju defisit di bawah 3 %. (Yoga)

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan tekor atau mengalami cash deficiency sebesar US$ 1 miliar (Rp 15,6 triliun) selama empat dekade setelah beroperasi. Kerugian dipicu oleh besarnya pengeluaran untuk mencicil pelunasan utang serta bunga dari biaya pembangunan proyek. Bisa menombok lebih besar bila target penumpang per hari tak tercapai. (Yoga)

Defisit fiskal Tiongkok membubung hingga mencapai rekor tertinggi hampir US$ 1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun ini. Krisis sektor properti dan pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi membuat kas pemerintah tergerus. Analisis terhadap dapat pemerintah yang dilakukan oleh Bloomberg, seperti dilansir AFP pada Rabu (26/10) menunjukkan defisit anggaran di seluruh level pemerintah Tiongkok antara Januari dan September 2022 mencapai 7,16 triliun yuan atau US$ 980 miliar. Angka yang didapat dari rilis Kemenkeu Tiongkok, Selasa (25/10) itu naik tiga kali lipat dibandingkan 2,6 triliun yuan pada periode sama tahun lalu. Secara keseluruhan pendapatan pemerintah turun 6,6% menjadi 15,3 triliun yuan pada periode sama. Karena pemerintah menggulirkan program pemangkasan pajak terhadap sektor bisnis.

Sementara belanja fiskal naik 6,2% menjadi 19,04 triliun yuan pada periode tersebut. Didorong oleh belanja infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Data yang dirilis pekan ini menunjukkan ekonomi Tiongkok tumbuh 3,9% secara tahunan pada kuartal III 2022, melampaui ekspektasi kalangan ekonom di 3,4%. Krisis sektor properti di Tiongkok sangat berdampak terhadap perekonomian karena sektor tersebut beserta sektor konstruksi menyumbang 25% lebih terhadap PDB. Pada Oktober 2022, harga rumah tangan kedua mencatatkan penurunan bulanan terbesar sejak 2014. “Pasar perumahan masih terjerat spiral penurunan, karena permintaan global masih lemah dan pelemahan renminbi juga menghambat kemampuan bank sentral untuk menyediakan dukungan kebijakan,” ujar Julian Evans Pritchard, ekonom dari Capital Economics, seperti dikutip AFP. (Yoga)

Fleksibilitas serta keterukuran dalam berutang menjadi kunci dalam upaya menurunkan defisit fiskal. Upaya pemerintah memangkas utang tahun ini dinilai berada di koridor yang tepat. Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah pada akhir April 2022 berada di angka Rp 7.040,32 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,09 %. Untuk menjaga agar rasio utang tetap rendah, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pemerintah telah membatalkan rencana realisasi penerbitan utang hingga Rp 100 triliun untuk memuluskan target pemangkasan defisit fiskal tahun ini dari sebelumnya 4,85 % menjadi 4,5 % PDB. Dalam konferensi pers ”APBN Kita” awal pekan ini, Luky menekankan bahwa kondisi pasar keuangan yang masih bergejolak membuat Kemenkeu harus

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan proyeksi penerimaan negara tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi Rp 420,1 triliun dari target sebelumnya menjadi Rp 2.262,2 triliun. Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa tak semua kelebihan pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk menutup defisit. Pasalnya, belanja negara tetap akan tinggi, terutama untuk belanja subsidi dan program perlindungan sosial. Ekonom Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, dengan penyesuaian defisit, penarikan utang mau tidak mau perlu dipangkas. (Yoga)

Kinerja positif ekspor dan impor Indonesia sedikit terganggu invasi Rusia ke Ukraina, konflik menyebabkan ekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina turun sehingga neraca perdagangan dengan kedua negara itu defisit. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, Rusia merupakan negara pengimpor lemak dan minyak hewan/nabati, karet dan barang dari karet, serta mesin/peralatan listrik dari Indonesia. Begitu juga dengan Ukraina yang merupakan negara pengimpor lemak dan minyak hewan/nabati, kertas atau karton, serta alas kaki dari Indonesia. Ekspor Indonesia ke Rusia Maret 2022 turun 88,1 juta USD, ekspor Indonesia ke Ukraina juga turun 23,3 juta US. ”Impor Indonesia dari Rusia dan Ukraina juga turun. Indonesia merupakan pengimpor besi-baja, pupuk, dan bahan bakar dari Rusia. Adapun dari Ukraina, Indonesia mengimpor serealia, besi baja, serta mesin dan perlengkapan pesawat,” ujarnya.