KTT Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dimulai pekan depan. Isu tarif Trump dan Myanmar jadi momok bagi 10 negara anggota. KTT ASEAN akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, mulai Senin (26/5). Malaysia memegang keketuaan ASEAN tahun 2025. Menurut bocoran naskah pernyataan bersama pada Jumat (23/5), para pemimpin mengutarakan kekhawatiran atas penjatuhan tarif impor baru secara unilateral oleh Presiden AS, Donald Trump. Awal April lalu, Trump mengumumkan tarif impor balasan kepada semua negara mitra dagang. Dalihnya, AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan mereka. Indonesia dikenai tarif impor 32 %, Singapura 10 %, Kamboja 49 % dan Vietnam 46 %. China yang merupakan mitra dagang terbesar ASEAN dijatuhi tarif 145 %. China balas memukul AS dengan tarif impor 125 %. Beijing dan Washington DC masih berunding mengenai penurunan tarif. Perang dagang merugikan ASEAN yang ekonominya bergantung pada perdagangan internasional.

”ASEAN berkomitmen menjalankan sistem perdagangan bebas global,” bunyi naskah tersebut. PM Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, setiap negara anggota ASEAN mengadakan perundingan bilateral dengan AS untuk membahas tarif masing-masing. ”Pada saat yang sama, ASEAN harus kompak dan memastikan posisi negosiasi khusus ASEAN dengan AS,” ujarnya. Kesatuan ASEAN, Kekompakan ASEAN merupakan kunci dari organisasi, termasuk kemampuan membuat keputusan yang praktis. ASEAN berprinsip sebagai sahabat bagi semua. Pada KTT hari kedua, Selasa (27/5), ASEAN akan bertemu PM China, Li Qiang dan dilanjutkan dengan perwakilan negara-negara Teluk. Sejak adanya tariff Trump, China semakin mendekati ASEAN. Sepekan setelah pengumuman tarif Trump, Presiden China Xi Jinping melawat ke Kamboja, Malaysia dan Vietnam. Xi mengatakan, China menjamin prinsipnya sebagai mitra dagang yang tepercaya.

Sharifah Munurah Alatas, ahli hubungan internasional di Universiti Malaya, menjelaskan, sikap netral ASEAN tidak pernah dipermasalahkan oleh dunia. Justru, dunia menilai ASEAN dari kemampuan menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan dan krisis keamanan di Myanmar. Krisis keamanan di Myanmar belum selesai. Junta militer Myanmar pada akhir 2024 mengatakan akan menggelar pemilihan umum pada 2025 meskipun belum ada tanggal pasti. Junta berkuasa sejak melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021. Pada April 2025, Anwar bertemu secara tertutup dengan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Bangkok, Thailand, esoknya Anwar bertemu perwakilan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) yang merupakan oposisi junta. Menurut Anwar, sudah waktunya junta dan NUG bertemu untuk berbicara, tapi, tidak ada seorang pun di luar Myanmar yang bisa memaksa hal tersebut. (Yoga)