Pengembangan proyek-proyek properti hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) mencatat, komitmen pengembang  membangun properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI, sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.

Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan, dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).

Menurut Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun, penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih rendah 15 %. (Yoga)

Tren pembelian residensial segmen menengah, baik apartemen maupun rumah tapak, menunjukkan pergeseran. Preferensi pembeli bergeser, dari membeli unit yang sedang dibangun menjadi unit yang sudah selesai. Dari data ”Jakarta Property Market” yang dirilis Colliers Indonesia, Februari 2025, pergeseran tren pasar turut dipicu oleh kebijakan insentif properti berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Sejak pemerintah memperkenalkan insentif PPN DTP pada 2021 dan terus diperpanjang hingga Desember 2025, transaksi residensial lebih mengutamakan stok atau hunian yang sudah selesai dibangun. Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan, insentif PPN DTP memiliki dampak signifikan untuk proyek-proyek siap huni dengan harga unit di bawah Rp 2 miliar. Dengan insentif itu, konsumen mendapatkan penghematan dalam pembelian rumah baru siap huni.

Sepanjang 2024, sebanyak 66 % transaksi pembelian apartemen milik atau kondominium terkonsentrasi pada unit yang sudah terbangun. Kondisi serupa juga terjadi pada perumahan tapak (landed house). Rumah siap huni dengan harga jual Rp 1 miliar-Rp 2 miliar lebih banyak diminati pasar. Bagi pengembang, penyelesaian rumah tapak lebih mudah dikejar. ”Insentif PPN DTP diminati pengembang dan memberikan motivasi bagi konsumen untuk tidak menunda pembelian properti. Ambil contoh, rumah dengan harga miliaran rupiah mendapat insentif penghematan hingga ratusan juta rupiah. Insentif ini menjadi upaya agar pasar properti bergairah lagi,” ujar Ferry saat, Jumat (14/3/2025).

Pemerintah mengumumkan untuk kembali melanjutkan pemberian insentif PPN DTP untuk sektor properti pada 2025. PPN DTP properti diberikan untuk pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar. Untuk periode Januari-Juni 2025 diberikan insentif PPN sebesar 100 %, sementara periode Juli-Desember 2025 diberikan insentif 50 %. Potensi dan tren pasar ditangkap oleh pengembang besar PT Alam Sutera Realty Tbk. Alam Sutera Realty, dengan kode emiten ASRI yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, menargetkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales pada 2025 sebesar Rp 3,5 triliun atau tumbuh 10 % dibanding tahun lalu.

Presdir PT Alam Sutera Realty Tbk, Joseph Sanusi Tjong mengemukakan, perpanjangan kebijakan insentif properti dari pemerintah, seperti PPN DTP hingga Desember 2025, diharapkan mendorong penjualan stok. Tahun lalu, 16 % dari capaian marketing sales dipicu oleh insentif PPN DTP. ”Tingginya permintaan terhadap produk-produk property perusahaan membuat kami optimistis untuk mengarungi tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan,” kata Joseph, Kamis (13/3). Tahun 2024, Alam Sutera meraih marketing sales sebesar Rp 3,16 triliun atau melampaui target perseroan sebesar Rp 2,8 triliun. (Yoga)

Tren pembelian residensial segmen menengah, baik apartemen maupun rumah tapak, menunjukkan pergeseran. Preferensi pembeli bergeser, dari membeli unit yang sedang dibangun menjadi unit yang sudah selesai. Dari data ”Jakarta Property Market” yang dirilis Colliers Indonesia, Februari 2025, pergeseran tren pasar turut dipicu oleh kebijakan insentif properti berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Sejak pemerintah memperkenalkan insentif PPN DTP pada 2021 dan terus diperpanjang hingga Desember 2025, transaksi residensial lebih mengutamakan stok atau hunian yang sudah selesai dibangun. Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan, insentif PPN DTP memiliki dampak signifikan untuk proyek-proyek siap huni dengan harga unit di bawah Rp 2 miliar. Dengan insentif itu, konsumen mendapatkan penghematan dalam pembelian rumah baru siap huni.

Sepanjang 2024, sebanyak 66 % transaksi pembelian apartemen milik atau kondominium terkonsentrasi pada unit yang sudah terbangun. Kondisi serupa juga terjadi pada perumahan tapak (landed house). Rumah siap huni dengan harga jual Rp 1 miliar-Rp 2 miliar lebih banyak diminati pasar. Bagi pengembang, penyelesaian rumah tapak lebih mudah dikejar. ”Insentif PPN DTP diminati pengembang dan memberikan motivasi bagi konsumen untuk tidak menunda pembelian properti. Ambil contoh, rumah dengan harga miliaran rupiah mendapat insentif penghematan hingga ratusan juta rupiah. Insentif ini menjadi upaya agar pasar properti bergairah lagi,” ujar Ferry saat, Jumat (14/3/2025).

Pemerintah mengumumkan untuk kembali melanjutkan pemberian insentif PPN DTP untuk sektor properti pada 2025. PPN DTP properti diberikan untuk pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar. Untuk periode Januari-Juni 2025 diberikan insentif PPN sebesar 100 %, sementara periode Juli-Desember 2025 diberikan insentif 50 %. Potensi dan tren pasar ditangkap oleh pengembang besar PT Alam Sutera Realty Tbk. Alam Sutera Realty, dengan kode emiten ASRI yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, menargetkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales pada 2025 sebesar Rp 3,5 triliun atau tumbuh 10 % dibanding tahun lalu.

Presdir PT Alam Sutera Realty Tbk, Joseph Sanusi Tjong mengemukakan, perpanjangan kebijakan insentif properti dari pemerintah, seperti PPN DTP hingga Desember 2025, diharapkan mendorong penjualan stok. Tahun lalu, 16 % dari capaian marketing sales dipicu oleh insentif PPN DTP. ”Tingginya permintaan terhadap produk-produk property perusahaan membuat kami optimistis untuk mengarungi tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan,” kata Joseph, Kamis (13/3). Tahun 2024, Alam Sutera meraih marketing sales sebesar Rp 3,16 triliun atau melampaui target perseroan sebesar Rp 2,8 triliun. (Yoga)

Tahun ini menjadi pembuktian bagi pengembang untuk menawarkan produk terbaik demi menjaga pasar. Inisiasi produk property hijau, baik komersial maupun residensial, mulai digencarkan. Sejumlah subsektor property diprediksi belum akan pulih di tahun ini, seperti perkantoran dan apartemen. Tekanan juga melanda subsektor perhotelan sebagai dampak efisiensi anggaran pemerintah karena selama ini banyak diisi konvensi, kegiatan, dan promosi (MICE) dari pemerintah. Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengemukakan, Colliers memprediksi industri properti menghadapi tantangan di tengah perlambatan ekonomi.

Karena itu, pengembang harus jeli menerapkan strategi pasar dengan menghadirkan produk-produk yang lebih inovatif dan focus pada segmen pasar yang strategis. Di Jabodetabek, minat segmen pasar perumahan bergeser ke produk di kisaran harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar, karena ditunjang faktor lokasi dan fasilitas. Sementara itu, harga rumah di bawah Rp 1 miliar tetap paling banyak terjual karena kebutuhan pasar, tetapi umumnya semakin jauh dari pusat kota dan aksesibilitas publik. ”Produk favorit residensial saat ini di kisaran harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar. (Harga rumah) di bawah itu tetap paling banyak terjual, tetapi lebih karena konsumen di segmen itu tidak punya banyak pilihan,” ujar Ferry, Jumat (7/3).

Salah satu strategi mendorong pasar adalah menghadirkan produk properti yang lebih inovatif dan diminati pasar. Generasi Z dan milenial yang mendominasi pasar properti kini semakin peduli terhadap isu keberlanjutan dan ramah lingkungan. Karena itu, produk yang mengedepankan nilai tambah dan ramah lingkungan dinilai akan lebih bertahan di tengah tekanan ekonomi dan pasar. Inisiasi properti hijau semakin banyak diterapkan pada gedung-gedung perkantoran, seiring tuntutan perusahaan multinasional dan lokal untuk menyewa gedung perkantoran yang lebih ramah lingkungan. Meskipun gedung perkantoran bersertifikasi hijau memiliki tarif sewa lebih tinggi dibanding gedung konvensional,tingkat keterisian (okupansi) cenderung lebih tinggi.

”Di perumahan, belum banyak (pengembang) menerapkan produk bersertifikasi green property. Tetapi, arahnya semakin ke sini (properti hijau), seiring permintaan pasar,” ujar Ferry. Strategi menggarap property hijau, antara lain, dilakukan Sinar Mas Land. Grup pengembang dengan kode emiten BSDE yang masuk dalam emiten Kompas 100 itu menyatakan komitmen mengembangkan properti hijau sebagai salah satu pasar yang potensial. Peluncuran kluster hunian mewah The Armont, di BSD City, Tangerang, Februari 2025, menjadi salah satu inisiasi Sinar Mas Land dalam pengembangan kawasan hunian bersertifikasi hijau di Indonesia. (Yoga)

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mencatatkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp1,9 triliun pada 2024, mengalami lonjakan 60% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 triliun. Bacelius Ruru, Direktur Utama APLN, mengungkapkan bahwa peningkatan ini didorong oleh penjualan aset strategis dan pembangunan proyek baru, seperti penjualan saham Central Park Mall, Neo Soho, dan tanah di Karawang. Langkah divestasi tersebut dianggap sebagai strategi untuk memperkuat fundamental perusahaan, bukan akibat kesulitan finansial.

Selama periode 2017–2024, APLN telah menjual tujuh aset besar, termasuk mal, hotel, dan tanah, dengan total nilai sekitar Rp14 triliun. Hasil penjualan sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek baru dan melunasi utang. Bacelius Ruru menegaskan bahwa meskipun aset dijual, strategi ini tidak berdampak signifikan pada penurunan nilai aset APLN, melainkan bertujuan menciptakan nilai lebih dengan mengalihkan dana untuk proyek-proyek baru seperti Podomoro Park di Bandung dan Parkland Podomoro di Karawang.

Pemerintah menaikkan tarif PPN secara selektif. Namun, skema detailnya masih dalam kajian. Berbagai pihak, termasuk sektor properti, menunggu rinciannya. Mereka harap-harap cemas karena risiko kenaikan PPN secara selektif pun masih berisiko menambah beban pembiayaan pengembang dan menggerus pasar perumahan. Presiden Prabowo menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12) membahas sejumlah aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 % yang akan berlaku mulai Januari 2025. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco, yang memimpin rombongan, menggelar konferensi pers di Ruang Sidang Kabinet Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Ketua Komisi XI DPR dari Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, sebagai bagian dari rombongan, menyampaikan hasil diskusi dengan Presiden kepada wartawan. ”PPN tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun. Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan, pihaknya menghormati upaya pemerintah terkait penyesuaian tarif PPN 12 % secara selektif untuk kategori barang mewah. Meski demikian, penting bagi pemerintah memiliki kejelasan dan kriteria spesifik mengenai definisi barang mewah dalam konteks property agar pelaku industri dan konsumen dapat lebih memahami dampak kebijakan ini. (Yoga)

Perpanjangan PPN yang Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 100 % untuk rumah komersial hingga akhir tahun 2024 perlu didorong untuk pemasaran apartemen. Selama ini, insentif rumah bebas pajak itu belum banyak dimanfaatkan dalam pemasaran apartemen. Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengemukakan, perpanjangan PPN DTP sebesar 100 % hingga akhir tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kebijakan insentif rumah bebas pajak sejak 2021. PPN DTP menyasar pasar residensial tapak ataupun apartemen yang selesai dibangun, siap huni, dan siap diserahterimakan. Sepanjang semester I (Januari-Juni) 2024, tercatat 22.000 unit hunian atau residensial yang terserap lewat skema PPN DTP, tapi, insentif fiskal itu masih lebih banyak dimanfaatkan untuk transaksi rumah tapak.

Sementara, pemasaran apartemen milik atau kondominium belum banyak memanfaatkan insentif PPN DTP. Tercatat hanya 13 % dari 24.000 unit apartemen siap huni yang belum terjual menerapkan skema PPN DTP. Padahal, harga apartemen yang dipasarkan telah memenuhi kriteria PPN DTP. ”Ada segregasi lebih kecil dari pengembang apartemen yang memberlakukan PPN DTP. Maka, penetrasi program PPN DTP perlu diperluas. Stimulan ini tidak hanya diso-sialisasikan dan didorong untuk rumah tapak, tetapi juga rumah vertikal siap huni,” kata Syarifah dalam konferensi pers ”Jakarta Property Highlight H1-2024”, secara daring, Kamis (29/8). (Yoga)

Seiring pulihnya kepercayaan bisnis secara bertahap, iklim investasi di sektor properti diharapkan kian pulih. Subsektor perumahan, pusat data, dan kawasan industri dinilai masih menjadi unggulan pertumbuhan sektor properti. Berdasar data Kementerian Investasi, selama semester I (Januari-Juni) 2024, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran merealisasikan investasi sebesar Rp 62,9 triliun. Dari jumlah itu, penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 36,6 triliun dan penanaman modal asing Rp 26,3 triliun. Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menduduki peringkat keempat sektor dengan realisasi terbanyak.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengemukakan, investor properti selektif dalam memilih aset. Ini berkaitan dengan kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih. Dalam kuadran siklus properti, sejumlah subsektor properti baru dalam tahapan mulai pulih. Meski demikian, beberapa subsektor sudah bangkit lebih dulu, seperti kawasan industri, perumahan, pusat data, dan hotel. Salah satu pertimbangan utama investor dalam menanamkan modal adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Selain itu, potensi imbal hasil dari investasi properti. Semakin besar pasarnya, minat investor untuk berinvestasi semakin tinggi.

Investasi di sektor perumahan dan pusat data dinilai paling berpotensi tumbuh. Investor antara lain membidik pusat data di kawasan dalam kota yang telah dilengkapi infrastruktur. Kendala yang muncul adalah ketersediaan jaringan listrik berkapasitas besar. ”Kendalanya lebih ke suplai tenaga listrik berkapasitas megawatt. Sebenarnya banyak permintaan pembangunan pusat data di dalam kota, tapi kebutuhan listrik menjadi kendala utama,” ujar Ferry, Kamis (22/8). Sementara, gedung perkantoran yang kosong tetap dilirik investor untuk diakuisisi. Beberapa gedung perkantoran yang beralih kepemilikan merupakan gedung grade A di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta. Sepanjang semester I-2024, setidaknya ada akuisisi kepemilikan 3-4 gedung perkantoran. (Yoga)

Keterisian gedung perkantoran mulai terdorong oleh penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Di Jakarta, 46 % atau 1,7 juta meter persegi gedung perkantoran grade A telah mengantongi sertifikasi hijau. Konsultan properti JLL Indonesia mencatat, di Asia Tenggara, tren orang kembali bekerja dari kantor (return to office) terus meningkat, rata-rata 85 %, dibanding masa sebelum pandemi Covid-19. Tren kembali bekerja dari kantor itu lebih tinggi dibanding AS di 51 %. Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim, Sabtu (18/5) mengemukakan, tingkat keterisian gedung perkantoran di Jakarta per triwulan I (Januari-Maret) 2024 rata-rata 70 %. Adapun luas gedung perkantoran di Jakarta 10 juta meter persegi, meliputi gedung dengan level grade premium, grade A, grade B, dan grade C. Idealnya, rata-rata keterisian gedung perkantoran 85 %.

”Tren kembalinya orang bekerja dari kantor berpotensi mendorong okupansi perkantoran,” ujar Yunus. Head of Office Leasing Advisory JLL Indonesia Angela Wibawa menuturkan, peningkatan okupansi gedung perkantoran bergantung sejauh mana pengelola gedung perkantoran mengadopsi ruang kolaborasi antar karyawan di dalam gedung serta pentingnya menambah atribut keberlanjutan (sustainability) atau sertifikasi gedung hijau. Penyewa (tenant) gedung perkantoran semakin membidik gedung-gedung yang menerapkan prinsip ESG. Tuntutan atas gedung bersertifikasi hijau semakin tinggi, terutama dari perusahaan-perusahaan multinasional. Gedung yang bersertifikasi hijau membantu perusahaan sebagai tenant untuk mencapai well-certified building yang merupakan salah satu standar korporasi dalam mengadopsi prinsip-prinsip ESG, ujar Angela, dalam paparan Jakarta Property Market Q1-2024, pekan lalu. (Yoga)

Sejumlah kalangan mengusulkan agar masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 15 juta per bulan dapat ikut mengakses subsidi rumah. Untuk itu, mereka mendorong skema subsidi selisih bunga untuk pembiayaan perumahan. Program subsidi perumahan yang berlaku saat ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan bulanan Rp 8 juta-Rp 10 juta menurut zonasi. Adapun harga rumah tapak bersubsidi dipatok Rp 166 juta hingga Rp 240 juta, menurut zonasi. Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Hirwandi Gafar mengemukakan, subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 15 juta per bulan dan skema subsidi selisih bunga kini dalam tahap pembahasan dengan pemerintah.

BTN mengusulkan cakupan subsidi rumah diperluas hingga menyasar masyarakat berpenghasilan tanggung, dengan batasan harga rumah maksimal Rp 300 juta per unit yang bertujuan mendorong pasokan rumah bersubsidi tidak terlalu jauh dari kota serta memiliki ukuran bangunan lebih luas. Ia mencontohkan, harga unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jabodetabek saat ini maksimum Rp 180 juta. Namun, pasokan hunian bersubsidi itu berlokasi jauh dari pusat kota. Luas bangunan rata-rata hanya 27 meter persegi. ”Rumah bersubsidi diharapkan bisa dibangun di dekat-dekat kota, tidak terlalu jauh,” kata Hirwandi, akhir pekan lalu, di sela-sela rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 Realestat Indonesia (REI) diLabuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. (Yoga)