Kabar tentang potensi kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) sebagai dampak kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % memunculkan lagi opsi lebih baik menyewa daripada membeli hunian. Mengontrak rumah diperbincangkan karena dinilai lebih ekonomis daripada membeli rumah baru ataupun bekas. Menjadi penyewa makin disanjung karena disebut bagian dari gaya hidup hijau dan berkelanjutan. Terdeteksi naik daun di masa sekarang, tetapi sebenarnya bisnis penyewaan tempat tinggal dan tempat usaha dipercaya telah ada sejak ratusan hingga ribuan tahun silam. Di perkotaan, usaha menyewakan tempat untuk berbagai kebutuhan tak bisa dipisahkan dari ledakan jumlah kelas menengah dari kalangan pekerja. Saat ini, perekonomian penyewaan menjadi lebih kompleks dan beragam.

Selain penyewaan rumah ataupun hunian vertikal reguler, ada juga penyewaan jangka pendek untuk liburan atau keperluan singkat lain. Ada pula konsep ruang hidup berbagi (co-living) yang bisa diterjemahkan dengan menyewa tempat bersama untuk tinggal ataupun berbisnis. Pertumbuhan perekonomian penyewaan yang menjadi tren kekinian itu didorong oleh beberapa faktor, termasuk perubahan demografi, kondisi ekonomi, dan kemajuan teknologi. Salah satu pendorong utama perekonomian penyewaan adalah meningkatnya jumlah generasi muda yang menunda kepemilikan rumah karena tingginya harga lahan dan rumah serta pengaruh gaya hidup baru yang menginginkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih luas.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian penyewaan adalah bangkitnya gig economy, yaitu membeludaknya pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (freelancer). Mereka memiliki pendapatan yang tidak dapat diprediksi dan sering kali harus berpindah-pindah kota untuk bekerja. Menyewa rumah menjadi pilihan lebih menarik daripada memiliki rumah. Menyewa rumah turut menjadi bagian dari kampanye hidup hijau di perkotaan. Menyewa berarti memanfaatkan bangunan yang telah ada dan kecenderungan pelaku mengontrak tempat lebih kecil daripada jika membeli atau memiliki sendiri. Di samping itu, biasanya penyewa memilih rumah di pusat kota yang lebih dekat dengan tempat kerja serta sekolah dan pasar. Akses ke berbagai tujuan bisa dengan berjalan kaki atau memanfaatkan angkutan umum. Biaya pembelian bahan bakar yang lebih kecil, bahkan tidak ada, ikut mengurangi polusi udara dan kemacetan kota. Dengan pembayaran sewa secara periodik yang stabil dan pengeluaran lain lebih kecil, pengontrak dapat mengatur keuangannya secara lebih baik. (Yoga)

Tidak fleksibelnya aturan dinilai menimbulkan kendala penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang ke Pemprov DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembaruan aturan sebagai salah satu jalan keluar sembari menginventarisasi kendala di lapangan. Pengembang yang mengantongi surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin prinsip pemanfaatan ruang wajib menyerahkan fasos dan fasum. Kewajiban ini diatur Pergub No 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman. Dalam praktiknya, penyerahan fasos dan fasum belum optimal.

”Kami usulkan memperbarui Pergub No 97/2021 karena tidak fleksibel,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Minggu (21/4). Selain pembaruan aturan, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menginventarisasi semua kewajiban pengembang dan kendala penyerahan fasum dan fasos. Semuanya akan dibahas dalam raker pada 6 Mei 2024. Sepanjang tahun 2023 tercatat ada 84 berita acara serah terima fasum dan fasos dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas ini terdiri dari kewajiban penyerahan lahan seluas 106,61 hektar dengan nilai Rp 23,45 triliun dan konstruksi seluas 62,62 hektar dengan nilai Rp 464,2 miliar. Setelah penyerahan tersebut, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengingatkan, penyerahan fasosl dan fasum masih menjadi pekerjaan rumah.

Butuh ketegasan berupa sanksi bagi pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban selama bertahun-tahun. Salah satu hambatan selama bertahun-tahun yang dia maksud adalah utang pembangunan infrastruktur oleh pengembang. Kewajiban yang belum dipenuhi ini menghambat penagihan sehingga butuh terobosan hukum, seperti penyerahan kewajiban dengan perjanjian pengembang wajib menuntaskan utangnya. Aditya juga menyarankan penguatan peran wali kota dalam penataan kota dan lingkungan hidup serta kerja sama dengan penegak hukum supaya penagihan lebih efektif. (Yoga)

Tiga proyek mal dengan kapasitas 161 ribu meter persegi siap mengguyur Jakarta pada 2024. Senior research advisor Knight Frank Indonesia di Jakarta, Syarifah Syaukat, baru-baru ini mengatakan, tiga proyek mal baru itu mencakup Retail Podium Thamrin Nine di kawasan Jl. MH Thamrin, Jakpus seluas 27.000 m², Holland Vilage Mal, Cempaka Putih, Jakpus (44.000 m²) dan Menara Jakarta, Kemayoran, Jakpus (90.300 m²).

Kehadiran ruang mal baru itu meramaikan pasokan existing yang bertengger di level 4,91 juta m² dengan tingkat kekosongan 1,03 juta m². “Rerata tingkat okupansi ruang ritel saat ini berada di kisaran 79 % atau meningkat tipis dari tahun lalu,” kata Syarifah. Inovasi menjadi keharusan dari peritel dan pengelola ritel untuk memberikan new experience kepada pengunjung. Di Jakarta, setidaknya 7 % ritel melakukan renovasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pengunjung ritel saat ini. (Yetede) 

Warga eks Kampung Bayam melaporkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman RI karena ia tak kunjung merespons ajakan berdiskusi soal nasib mereka. Melihat berlarutnya kasus ini, Komnas HAM berencana menggelar mediasi antara eks warga Kampung Bayam dan Pemprov DKI pada 5 Maret 2024. Salah satu warga eks Kampung Bayam, Madani Furkon, mengatakan, data yang diserahkan kepada Ombudsman telah lengkap, tetapi masih akan ada berkas susulan. ”Yang kurang itu surat kuasa dari perwakilan warga yang melaporkan, surat tertulis yang kami kirimkan kepada Pj Gubernur yang tidak pernah direspons,” kata Furkon, Rabu (21/2). Furkon mengatakan, warga eks Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka dengan Pj Gubernur dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait nasib mereka yang belum mengantongi kunci Kampung Susun Bayam.

Ia berharap, setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, Ombudsman RI dapat mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat. Warga eks Kampung Bayam adalah penghuni lahan yang kini menjadi Jakarta International Stadium (JIS). Sebelumnya mereka dijanjikan dapat menempati rumah susun bernama Kampung Susun Bayam (KSB) di kawasan JIS saat ini. Namun, pergantian kepemimpinan di DKI berujung perubahan kebijakan terkait KSB. Warga eks Kampung Bayam bisa menempati KSB dengan kewajiban membayar sewa sesuai yang ditetapkan Jakpro, pengelola JIS, dan KSB. Warga eks Kampung Bayam keberatan karena syarat itu dinilai tidak sesuai dengan janji awal Pemprov DKI. Terkait dengan berlarutnya kasus Kampung Bayam, Komnas HAM juga di rencanakan menggelar mediasi antara eks warga Kampung Bayam dan Pemprov DKI, termasuk Jakpro, pada 5 Maret 2024. (Yoga) 

Warga eks Kampung Bayam yang kini tinggal di Kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakut, kembali diintimidasi dengan beragam berita bohong di media sosial. Mulai dari kabar warga telah menerima kompensasi hingga menunggangi masalah untuk keuntungan pribadi. Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Muhammad Furkon, Minggu (18/2) menuturkan, sejak menempati Kampung Susun Bayam, intimidasi dan fitnah tak pernah usai. ”Setelah dikriminalisasi, sekarang beragam berita bohong terus berdatangan agar kami segera hengkang dari rumah susun ini,” katanya. Salah satu berita bohong yang santer terdengar adalah tudingan warga Kampung Susun Bayam telah menerima kompensasi dari pembangunan JIS. Padahal, warga tidak pernah mendapatkan kompensasi sepeser pun. ”Yang diterima adalah uang kerahiman sebesar Rp 47,5 juta yang ditujukan untuk kelompok tani, bukan individu,” kata Furkon.

Uang tersebut digunakan untuk membangun hunian sementara di atas lahan seluas 2.000 meter persegi untuk 50 unit. Hunian sementara berlokasi di Jalan Tongkol X Pergudangan Krapu, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, di lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas peminjaman PT Jakarta Propertindo. Furkon menjelaskan, dirinya telah memiliki dasar yang jelas penggunaan uang tersebut, yakni untuk membangun hunian sementara selama rumah susun dibangun. Selain itu, dirinya menerima kabar jika ada pihak yang menganggap warga yang menempati rumah susun saat ini bukanlah warga Kampung Bayam. Padahal, mereka yang tinggal di rumah susun merupakan warga asli Kampung Bayam. ”Itulah sebabnya, kami tetap bertahan untuk tinggal di sini karena inilah satu-satunya ruang hidup yang kami punya,” kata Furkon. (Yoga) 

Tren permintaan kredit pemilikan rumah atau KPR masih menggeliat dan diperkirakan meningkat seiring dengan tingginya animo masyarakat untuk membeli rumah. Berkaca dari tren sebelumnya, penurunan tingkat suku bunga acuan disinyalir akan menjadi faktor pendorong permintaan KPR pada 2024. Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, KPR masih menjadi motor penggerak utama kinerja bisnis bagi BTN. Pada 2023, KPR tumbuh 10,4 % secara tahunan menjadi Rp 257,92 triliun. Dari total pertumbuhan KPR tersebut, penyaluran KPR bersubsidi tercatat tumbuh 10,9 % secara tahunan menjadi Rp 161,74 triliun. Sementara KPR nonsubsidi tercatat tumbuh 9,5 % menjadi Rp 96,17 triliun pada 2023.

”Jadi, total KPR tumbuh untuk pertama kalinya double digit setelah pandemi Covid-19 dan mudah-mudahan angka ini bisa dipertahankan sekaligus menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan pada segmen KPR bersubsidi membuktikan bahwa permintaan rumah di masyarakat bawah masih tumbuh karena kebu tuhan dasar,” katanya dalam Konferensi Pers Kinerja BTN 2023, di Jakarta, Senin (12/2). Dari total penyaluran KPR bersubsidi oleh industri perbankan, BTN memiliki pangsa pasar 83 %. Secara keseluruhan, pangsa pasar penyaluran KPR oleh BTN mencapai 39,1 % dari total penyaluran KPR oleh industri perbankan. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2023 oleh BPS, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta unit. Backlog merupakan kesenjangan antara jumlah rumah terbangun (supply) dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (demand). BTN optimistis animo masyarakat untuk memiliki rumah akan terus meningkat. (Yoga)

Tertipu perusahaan properti tengah dialami warga di sejumlah negara Asia. Nasib investasi mereka tidak jelas karena raksasa properti, seperti Evergrande dan Van Thin Phat, gagal mewujudkan janjinya. Modusnya mirip seperti ulah sejumlah konglomerat Indonesia. Salah satu kegagalan itu tecermin dalam sidang di pengadilan Hong Kong pada 29 Januari 2024. Pengadilan memerintahkan penjualan seluruh aset Evergrande. Sebab, perusahaan properti China itu gagal membayar utang-utangnya yang lebih dari 300 miliar USD. Sebagai pembanding, APBN RI 2024 hanya 216 miliar USD. Di Vietnam, pengadilan akan menyidangkan para petinggi Van Thinh Phat. Operasional perusahaan properti itu sudah dihentikan dan seluruh asetnya disita. Pemimpin Van Thin Phat, Truong My Lan, diduga menilap 12,5 miliar USD dari dana investasi warga, yang mengguncang perekonomian Vietnam.

Korban Van Thinh Phat antara lain pensiunan perawat di Ho Chi Minh. Perempuan yang hanya mau disebut Nga itu bingung karena tabungan pensiunnya hilang. Hampir seluruh tabungannya sebanyak 120.000 dibelikan obligasi Van Thinh Phat yang diterbitkan Saigon Commercial Bank (SCB). Waktu memulai menabung, ia berharap investasi itu bisa membantu anak dan cucunya. Semua angan itu raib pada April 2022. Bersama 42.000 pemegang obligasi yang diterbitkan SCB, ia kehilangan investasi. kala SCB mengungkap korupsi Van Thinh Phat terhadap dana yang dikumpulkan dari obligasi tersebut. Lebih besar dari kasus Van Thinh Phat Group di Vietnam adalah kasus Evergrande di China. Pada 2018, raksasa properti China itu disebut perusahaan properti terbesar dan bernilai paling tinggi di skala global.

Pada 2021, tiba-tiba perusahaan itu berhenti beroperasi dan tak bisa membayar utang ke kreditor dan mengembalikan modal investor. Para pemesan yang membayar uang muka pun tidak kunjung mendapat rumah. Lembaga keuangan Jepang, Nomura Securities, menaksir 20 juta rumah belum dibangun di China biaya total 450 miliar USD. Padahal, konsumen sudah melunasi pembayarannya. Jika menghitung jumlah yang baru dibayar sebagian, jumlahnya makin banyak lagi. Sementara seluruh aset Evergrande, termasuk proyek yang terhenti pembangunannya, hanya 240 miliar USD. Di luar untuk menyelesaikan pembangunan, Evergrande juga menanggung utang 300 miliar USD ke para kontraktor dan kreditor. Meski utangnya banyak, selama ini Evergrande bisa terus berjalan karena gali lubang tutup lubang. Kasus Evergrande menggoyang perekonomian China. Sebab, 70 % rumah tangga di negara tersebut berinvestasi dalam bentuk properti. Jika propertinya mangkrak, rakyat kehilangan aset dan tabungan. (Yoga)

Sejumlah pusat perbelanjaan modern baru dijadwalkan segera beroperasi di Jakarta pada awal tahun ini. Knight Frank Indonesia dalam laporannya tahun 2021 menyatakan, selama 2022-2023, di Jakarta akan ada tambahan enam mal baru. Dua tahun kemudian, sumber yang sama menyebut ada tiga mal baru hadir di Jakarta dan lima mal lain di Bodetabek. Namun, perencanaan sepertinya tidak berjalan sesuai harapan. Tiga mal di kawasan Jalan MH Thamrin, Cempaka Putih, dan Kemayoran di Jakarta Pusat baru ditargetkan buka awal tahun ini. Pengelola menggunakan momentum sebelum dan selama Idul Fitri untuk menarik pengunjung. Data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), pada 2022 di Jakarta saja berdiri 96 mal. Jumlah itu menjadi 99 pusat belanja tahun ini. Dikutip dari Kompas.id, 7 April 2023, hingga triwulan I-2023, total luas mal di Jakarta 4,86 juta meter persegi, sedangkan di Bodetabek 2,92 juta meter persegi.

Merespons dinamika masyarakat, ekonomi, dan tren dunia seusai wabah global Covid-19 berlalu, saat ini kemegahan mal berkembang mencapai level berbeda. Mal masa kini ditandai dengan tersedianya ruang luas lega. Selalu ada anchor tenant ternama dan tempat makan yang menyuguhkan menu tradisional, internasional, serta perpaduannya yang memenuhi selera masyarakat sekarang. Pendek kata, menyediakan berbagai pilihan rekreasional. Sebuah mal di Sentul, Bogor, menggratiskan siapa saja yang ingin menikmati ruang terbuka di lantai paling atas  pada hari-hari tertentu. Mal lain di bilangan Senayan, Jakpus mewajibkan pengunjung memperlihatkan bukti belanja dengan nominal tertentu sebelum diperbolehkan naik ke rooftop-nya untuk melihat pemandangan dari atas atau membuat konten. Mal-mal teranyar kini di- lengkapi sentuhan teknologi digital, seperti televisi raksasa, videotron, dan iklan 3D yang menjadi atraksi tersendiri. Di beberapa mal tersedia toilet duduk canggih ala Jepang dan Korsel.

Mau menyiram, membersihkan bagian tubuh, hingga mengeringkannya tinggal pencet tombol. Kios atau toko di dalam mal pun kian beragam. Gerai-gerai ritel ditata sedemikian rupa bak di tepian jalan, menghadirkan suasana berbelanja di pertokoan ternama di kota-kota di Eropa. Berbagai komunitas direngkuh untuk berkumpul dan berkegiatan di mal. Para penggemar cosplay, gim daring, Lego, dan banyak lagi terwadahi. Semua dilakukan untuk menghadirkan keramaian yang mengundang semakin banyak orang, yang ujung-ujungnya agar berbelanja. Hampir semua permainan luar ruang telah diadopsi untuk bisa dimainkan secara leluasa di mal. Pencinta go kart bisa ngebut di wahana khusus di mal minus debu, panas, apalagi kehujanan. Akuarium raksasa kembaran Sea World di Ancol tak ketinggalan merambah masuk pusat belanja dengan tarif tertentu untuk dapat menikmatinya. (Yoga)

Polemik terus mengalir seiring berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda atau UU HKPD mulai 5 Januari 2024. Penetapan kenaikan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 hingga 66 % dikhawatirkan semakin menyulitkan masyarakat menjangkau rumah. Kenaikan tarif PBB diatur dalam dalam Pasal 41, yang ditetapkan maksimal sebesar 0,5 %. Tarif itu naik 66,67 % dibandingkan sebelumnya, yakni paling tinggi 0,3 % yang mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran pajak selanjutnya ditentukan oleh masing-masing pemda. UU HKPD menyebutkan penyesuaian tarif PBB dilakukan tiga tahun sekali oleh pemda. PBB merupakan pajak atas lahan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Lahan itu mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sejumlah kalangan menilai, ketentuan tarif PBB dalam UU HKPD perlu ditinjau ulang. Besaran kenaikan tarif PBB hingga 66,67 % bakal memukul industri properti dan semakin menjauhkan masyarakat dalam mengakses kepemilikan rumah. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) Zulfi Syarif Koto mengemukakan, kebijakan UU HKPD yang mengatur tarif PBB disusun tanpa pernah melibatkan pemangku kepentingan industri properti serta tidak pernah ada sosialisasi.

Dampak kebijakan itu dipastikan memukul industri properti yang selama ini berkontribusi 14-16 % pada PDB. Kenaikan tariff PBB akan sangat berpengaruh terhadap golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena harus membayar biaya PBB yang lebih besar, sedangkan pendapatan belum tentu naik. Kenaikan PBB juga berpotensi memicu kenaikan harga rumah. Tingginya kenaikan tarif PBB akan membuat masyarakat yang membutuhkan hunian semakin enggan memiliki properti. Produk rumah sewa akan menjadi pilihan. (Yoga)

Warga Kampug Bayam menolak rencana Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memindahkan mereka ke rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakut. Warga tetap ingin menghuni Kampung Susun Bayam. Warga menilai pihaknya sudah terdaftar dalam verifikasi penghuni oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Pemprov DKI Jakarta berdasar Surat Wali Kota Jakut No e-0176/PU.04.00 yang dikeluarkan Juni 2022. Warga yang tergabung dalam Persatuan Warga Kampung Bayam dengan dukungan LBH Jakarta dan Jaringan Rakyat Miskin Kota meminta tiga hal kepada PT Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, warga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan kunci unit Kampung Susun Bayam kepada warga yang terverifikasi berdasarkan Surat Wali Kota Jakut dan memproses penempatan warga sesuai program penataan kampong dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II.

Kedua, warga meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana pemindahan warga Kampung Bayam ke tempat lain sebagai tempat tinggal tetap, seperti Rusun Nagrak. Ketiga, warga meminta penghentian upaya hukum terhadap warga Kampung Bayam yang sedang menuntut haknya karena warga dilindungi oleh hukum dan HAM untuk dapat tinggal di Kampung Susun Bayam. Shirley, salah satu wakil warga yang direlokasi ke Rusun Nagrak, mengatakan, warga mengajukan tiga permintaan itu lantaran Kampung Susun Bayam sudah siap huni. Selain itu, warga sudah mendapatkan surat calon penghuni dan no unit hunian, sementara pembangunan rusun baru hanya menambah beban warga. ”Kami semakin lama menanti kepastian hak atas tempat tinggal yang layak,” ujar Shirley, Sabtu (27/1). Pembangunan rusun itu akan dimulai pada Januari 2025 dan ditargetkan selesai akhir 2025. (Yoga)