Seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan. Pencabutan izin terhadap 28 subjek hukum korporasi tersebut merupakan hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan bersama Satgas PKH[1]. Pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di wilayah Sumatra Utara dan Aceh membawa dampak langsung bagi penghentian aktivitas ekonomi di bawah manajemen lama. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai konsekuensi dari pelanggaran serius terkait kerusakan hutan yang memicu bencana banjir. Meskipun operasional perusahaan-perusahaan tersebut sempat dipertanyakan, pemerintah memastikan bahwa penghentian ini merupakan langkah tegas untuk menghentikan praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar, dengan tetap berupaya agar potensi ekonomi dari lahan tersebut tidak hilang begitu saja.

Terkait nasib para pekerja, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi[2] menekankan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengabaikan sisi kemanusiaan. Pemerintah berencana menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi para buruh dan karyawan yang selama ini bergantung pada perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pengelolaan yang baru di bawah naungan negara.

Mengenai pengelolaan setelah pencabutan izin, pemerintah telah menunjuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pemegang kendali utama. Teknis operasional di lapangan akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang relevan, di mana 22 perusahaan di bidang kehutanan akan dikelola oleh PT Perhutani. Sementara itu, 6 perusahaan lainnya yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan akan diserahkan pengelolaannya kepada BUMN yang bergerak di bidang pertambangan guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap berjalan secara profesional.

Setiap kebijakan yang tegas pasti memiliki sisi mata uang yang berbeda, terutama dalam jangka pendek. Penegakan hukum yang drastis seperti pencabutan izin ini ibarat melakukan "detoksifikasi" pada ekonomi: perlu dilakukan, tapi prosesnya bisa menimbulkan rasa sakit sementara bagi kas negara dan persepsi pasar. Berikut adalah analisis mengenai dampak yang mungkin timbul dalam jangka pendek akibta pencabutan ijin tersebut:

1. Penurunan Penerimaan Pajak Langsung

Dalam jangka pendek, pencabutan izin otomatis menghentikan kewajiban setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 28 perusahaan tersebut. Karena operasional berhenti atau sedang dalam masa transisi administrasi ke BPI Danantara/BUMN, aktivitas bisnis yang menghasilkan laba menjadi vakum. Akibatnya, target penerimaan pajak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan pada tahun berjalan dipastikan akan mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup signifikan dari entitas-entitas tersebut.

2. Terhentinya Setoran PNBP dan Pajak Tak Langsung

Selain pajak penghasilan, negara juga berisiko kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti royalti tambang, PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), dan Dana Reboisasi selama masa transisi. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual-beli produk perusahaan tersebut juga akan menghilang dari peredaran. Gap waktu (time lag) antara pencabutan izin hingga perusahaan tersebut kembali produktif di bawah kelolaan PT Perhutani atau  BUMN Tambang adalah masa "kering" bagi pendapatan negara.

3. Munculnya Sentimen "Risiko Regulasi" bagi Investor

Bagi dunia investasi, kepastian hukum adalah segalanya. Pencabutan izin secara massal, meskipun didasarkan pada audit pelanggaran lingkungan, dapat menciptakan persepsi adanya regulatory risk atau risiko regulasi yang tinggi di Indonesia. Investor, terutama asing, mungkin akan menjadi lebih berhati-hati (wait and see) karena khawatir bahwa konsesi yang mereka miliki saat ini bisa saja dicabut sewaktu-waktu jika terjadi perubahan kebijakan atau standar evaluasi dari pemerintah.

4. Kekhawatiran akan Dominasi Negara

Langkah pengalihan aset ke BPI Danantara dan BUMN bisa memicu sentimen negatif terkait "nasionalisasi terselubung" atau penguatan dominasi negara yang terlalu besar dalam ekonomi. Investor swasta mungkin merasa ruang gerak mereka semakin menyempit atau merasa tidak mendapat level playing field yang adil jika negara dengan mudah mengambil alih aset swasta yang dianggap bermasalah. Hal ini bisa menurunkan minat investasi pada sektor-sektor strategis yang kini kembali ke tangan pemerintah.

5. Dampak Psikologis pada Pasar Modal

Khusus untuk perusahaan yang sudah melantai di bursa (seperti Toba Pulp Lestari Tbk atau perusahaan terkait lainnya), pencabutan izin ini memberikan guncangan langsung pada harga saham dan nilai kapitalisasi pasar. Penurunan harga saham ini tidak hanya merugikan pemegang saham, tetapi juga menciptakan sentimen negatif di pasar modal bahwa sektor komoditas Indonesia sedang berada dalam pengawasan ketat yang sangat berisiko (high risk), yang bisa memicu keluarnya modal (capital outflow) dalam jangka pendek.

6. Beban Biaya Transisi dan Audit

Alih-alih menerima pajak, pemerintah justru berpotensi mengeluarkan biaya tambahan dalam jangka pendek untuk membiayai proses transisi. Biaya ini meliputi audit menyeluruh terhadap aset yang ditinggalkan, biaya pemeliharaan lahan agar tidak dijarah pasca-izin dicabut, hingga biaya restrukturisasi tenaga kerja. Dalam jangka pendek, ini merupakan beban fiskal tambahan sebelum perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar sehat dan mampu memberikan dividen kembali kepada negara melalui pengelolaan yang baru.

#ekonomi #kehutanan #pertambangan #penerimaanpajak #pencabutanijin #satgaspkh

Lonjakan Harga Global, Perebutan Pasokan, dan Implikasinya bagi Indonesia

Pada akhir 2025, pasar komoditas global dikejutkan oleh satu fenomena yang jarang terjadi. Perak melesat seperti roket. Logam yang selama ini sering dipandang “adik” dari emas itu tiba-tiba menjadi primadona baru. Harganya menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, menyentuh 79 dolar AS per troy ons pada akhir Desember—melonjak tajam dari 56 dolar di awal bulan yakni 29 dolar di awal tahun yang sama. Dalam rupiah, per gramnya mencapai lebih dari Rp44 ribu, naik sekitar 44 persen hanya dalam hitungan minggu. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan sebuah pergeseran besar. Perak tak lagi sekadar logam mulia, tetapi telah berubah menjadi komoditas strategis dunia.

Dari Safe Haven ke Jantung Industri Modern

Secara historis, perak memang punya dua wajah. Di satu sisi, ia berperan sebagai aset lindung nilai, alternatif emas ketika inflasi mengancam atau mata uang melemah. Namun di sisi lain, perak justru sangat “industri”.

Ia menjadi bahan penting dalam panel surya, kendaraan listrik, perangkat elektronik presisi, hingga pusat data. Dalam setiap sel surya fotovoltaik, ada lapisan tipis perak yang menghantarkan listrik. Dalam kendaraan listrik, perak membantu sistem kelistrikan bekerja efisien. Di era transisi energi bersih dan ledakan digitalisasi, kebutuhan ini meningkat eksponensial.

Ketika dunia berlomba membangun pembangkit surya dan mobil listrik, permintaan perak otomatis melonjak. Artinya, harga perak kini tidak lagi hanya dipengaruhi sentimen investor, tetapi juga oleh denyut nadi industri global.

Mengapa Harganya Meledak?

Beberapa faktor bertemu dalam waktu bersamaan, menciptakan badai sempurna.

Ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat mendorong investor berburu aset keras. Dalam sejarah pasar keuangan, ketika bunga turun, logam mulia cenderung naik daun karena dianggap pelindung nilai terhadap inflasi dan pelemahan dolar.

Di saat yang sama, kebijakan China menambah ketegangan. Negara tersebut menaikkan status perak menjadi material strategis dan membatasi ekspor sejak awal tahun 2026. Langkah ini membuat pasar khawatir pasokan global mengetat, memicu aksi “berebut fisik” di antara pembeli besar dari Asia.

Belum lagi ketimpangan struktural antara pasokan dan permintaan. Produksi tambang tidak bertambah secepat lonjakan kebutuhan industri. Sementara itu, ketegangan geopolitik membuat investor semakin mencari aset aman.

Hasilnya, harga melesat cepat, bahkan sejumlah analis memprediksi perak masih berpotensi naik lebih tinggi pada 2026.

Indonesia di Tengah Gelombang Perak

Bagi Indonesia, kabar ini membawa ironi sekaligus peluang. Di atas kertas, Indonesia bukan pemain kecil. Cadangan bijih peraknya besar dan tersebar di Papua, Nusa Tenggara, hingga Sumatera. Produksi perak banyak muncul sebagai produk sampingan tambang emas dan tembaga, seperti yang dikelola PT Freeport Indonesia di Grasberg dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau.

Namun kinerja ekspor perak selama ini relatif modest. Menurut catatan Kementerian Perdagangan, ekspor perak Indonesia di kode HS 47114 (Articles of goldsmith silversmith wares and parts) pada Januari-Desember 2024 hanya mencapai US$10,35 juta.
Meskipun begitu, ekspor perak terpantau mengalami kebangkitan pada Januari-Juni 2025. Nilai ekspor di kategori yang sama melonjak menjadi US$2,467 juta, atau naik 3.958% yoy. Pendorong utama kebangkitan ini adalah permintaan dari Thailand, yang menyerap hampir US$2 juta, naik 804,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. [1]
Lonjakan harga global bisa menjadi momentum. Jika dikelola tepat, perak dapat menjadi komoditas strategis baru, melengkapi dominasi nikel dan tembaga dalam peta hilirisasi mineral nasional.

Efek Domino ke Manufaktur dan Pajak

Namun, kenaikan harga tidak selalu berarti kabar baik bagi semua pihak.

Bagi industri manufaktur, biaya bahan baku meningkat. Produsen panel surya, elektronik, atau kerajinan perak harus menyesuaikan harga. Di sisi lain, nilai transaksi membesar, margin nominal meningkat, dan perputaran uang di rantai pasok ikut melebar.

Di sinilah aspek fiskal mulai memainkan peran. Secara teoritis, ketika harga jual naik, dasar pengenaan pajak juga naik. PPN dan pajak penghasilan dari pelaku usaha berpotensi meningkat. Negara bisa memperoleh tambahan penerimaan.

Namun demikian, tetap terdapat celah risiko. Fasilitas pembebasan PPN untuk bahan baku kerajinan perak, misalnya, berpotensi disalahgunakan melalui manipulasi klasifikasi barang. Selain itu, transaksi fisik perak mudah bergeser ke sektor informal yang sulit ditelusuri.

Artinya, lonjakan harga menghadirkan dua sisi mata uang, peluang penerimaan, sekaligus ancaman penghindaran pajak.

Logam yang Kini Sarat Politik dan Ekonomi

Perak hari ini tak lagi sekadar perhiasan atau logam pelengkap. Ia telah menjelma simbol dari era baru—era energi terbarukan, digitalisasi masif, dan persaingan geopolitik sumber daya.

Kenaikan harganya mencerminkan cerita yang lebih besar tentang bagaimana dunia berubah. Tentang bagaimana logam yang dulu dipandang biasa kini menjadi rebutan negara dan korporasi. Tentang bagaimana satu komoditas kecil bisa menggerakkan pasar global, memengaruhi industri, bahkan berdampak pada penerimaan fiskal sebuah negara.

Bagi Indonesia, pertanyaannya sederhana namun strategis: apakah kita hanya akan menjadi penonton kenaikan harga, atau justru memanfaatkan momentum untuk memperkuat hilirisasi, memperluas ekspor bernilai tambah, dan mengamankan potensi pajaknya?

Karena di tengah kilau perak yang memantulkan cahaya pasar dunia, tersembunyi satu kenyataan: logam ini kini bukan lagi sekadar komoditas. Ia telah menjadi bagian dari peta kekuatan ekonomi masa depan.

Bagi sebagian besar karyawan, pajak sering kali hanya dianggap sebagai angka pengurang yang muncul secara otomatis di slip gaji bulanan. Padahal, memahami mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah bagian krusial dari literasi finansial yang harus dimiliki oleh setiap pekerja. Dengan memahami bagaimana penghasilan dipotong, seorang karyawan tidak hanya sekadar menerima gaji bersih, tetapi juga mampu memastikan bahwa hak dan kewajiban perpajakannya telah dikelola dengan tepat oleh perusahaan. Hal ini menjadi semakin penting di tengah sistem perpajakan yang kini semakin transparan dan terintegrasi secara digital.

Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah memastikan keakuratan data terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Status diri, seperti apakah stasus Anda masih lajang, sudah menikah, atau memiliki tanggungan anak, sangat menentukan besaran batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Seringkali, perbedaan status ini luput dari pengawasan, padahal dampaknya cukup signifikan terhadap jumlah gaji bersih yang diterima setiap bulan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan bagian personalia atau HRD mengenai pembaruan status keluarga menjadi kunci utama agar potongan pajak di slip gaji tetap akurat dan tidak berlebih.

Selain rutin mengecek potongan bulanan, seorang karyawan juga harus memahami pentingnya dokumen Formulir 1721-A1 yang diberikan perusahaan setiap awal tahun. Dokumen ini bukan sekadar lembaran formalitas, melainkan bukti sah bahwa pajak Anda telah disetorkan ke kas negara. Formulir ini merupakan instrumen utama yang dibutuhkan saat melaporkan SPT Tahunan. Tanpa dokumentasi yang rapi, karyawan sering kali merasa kesulitan saat menghadapi masa pelaporan pajak, terutama jika dalam setahun tersebut mereka sempat berpindah instansi atau memiliki penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama.

Pada akhirnya, kepatuhan pajak bagi karyawan bukan hanya tentang memenuhi kewajiban kepada negara, tetapi juga tentang membangun kredibilitas finansial pribadi. Dengan melaporkan SPT Tahunan secara jujur dan mencantumkan aset serta kewajiban secara transparan, seorang karyawan sebenarnya sedang melindungi dirinya secara administratif. Rekam jejak perpajakan yang bersih akan sangat memudahkan di masa depan, terutama saat berurusan dengan layanan perbankan atau investasi besar lainnya. Menjadi karyawan yang melek pajak berarti memiliki kendali penuh atas kesehatan finansial dan ketenangan bekerja dalam jangka panjang.

Indonesia resmi memasuki babak baru dalam kerja sama perpajakan internasional seiring dengan dimulainya implementasi penuh Amended Common Reporting Standard (Amended CRS) dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Berdasarkan PMK 108/2025, Indonesia dijadwalkan melakukan pertukaran informasi keuangan otomatis (AEOI) perdana pada tahun 2027 menggunakan basis data yang tercatat sepanjang tahun pajak 2026.

Peraturan baru ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, menggantikan regulasi sebelumnya (PMK 70/2017). Sepanjang tahun 2026, seluruh lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto wajib melakukan identifikasi (due diligence) terhadap nasabah lama maupun baru. Khusus untuk aset kripto, identifikasi terhadap pengguna lama yang sudah terdaftar sebelum akhir 2025 harus dituntaskan paling lambat pada 31 Desember 2026.

Data yang dikumpulkan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026 akan menjadi materi utama yang dilaporkan kepada DJP di tah un 2027 untuk kemudian dipertukarkan dengan yurisdiksi mitra.

Proses pertukaran ini terbagi dalam dua kerangka besar. Pertama, AEOI-CRS yang berfokus pada informasi rekening keuangan seperti simpanan, efek, dan polis asuransi. Kedua, AEOI-CARF yang untuk pertama kalinya menyasar aset digital atau kripto.

Cakupan data kripto yang akan dipertukarkan sangat luas, meliputi nilai pasar wajar dari transaksi pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat, pertukaran antar-aset kripto, hingga transfer ke dompet eksternal (external wallet). Otoritas pajak Indonesia akan membagikan data identitas warga asing yang bertransaksi kripto di Indonesia kepada negara asalnya, dan sebaliknya, DJP akan menerima data warga Indonesia yang memiliki aset kripto di platform luar negeri.

Guna mendukung linimasa pertukaran global ini, pemerintah menetapkan batas waktu penyampaian laporan domestik yang ketat. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor perbankan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 1 Agustus setiap tahun, yang kemudian akan diteruskan ke DJP pada 31 Agustus.

Sementara itu, untuk LJK lainnya, Entitas Lain CRS, dan PJAK Pelapor CARF, laporan harus disampaikan langsung ke DJP paling lambat tanggal 30 April setiap tahun melalui Portal Wajib Pajak. Laporan tersebut wajib disusun dalam format elektronik XML atau Excel sesuai standar teknis internasional.

DJP akan mengumumkan secara berkala daftar yurisdiksi yang berpartisipasi dan yurisdiksi tujuan pelaporan melalui situs resmi kementerian. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen internasional Indonesia untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba ke luar negeri (Base Erosion and Profit Shifting). Dengan berlakunya aturan ini, tidak ada lagi tempat persembunyian bagi aset keuangan maupun digital di pasar global, karena identitas dan nilai kekayaan akan mengalir secara otomatis di antara otoritas pajak dunia.

Pemerintah Indonesia melalui PMK 108/2025 memperketat pengawasan terhadap simpanan bernilai besar yang tersimpan di lembaga keuangan. Fokus utama pengawasan ini adalah "Rekening Keuangan Bernilai Tinggi," yaitu rekening lama milik orang pribadi dengan agregat saldo melebihi USD 1.000.000,00 atau setara satu juta Dolar Amerika Serikat.

Terhadap rekening jumbo ini, lembaga keuangan diwajibkan menjalankan prosedur identifikasi yang jauh lebih mendalam dibandingkan rekening bernilai rendah. Langkah pertama mencakup pencarian data elektronik untuk mendeteksi penanda (indicia) domisili pajak luar negeri, seperti alamat surat di luar negeri, nomor telepon asing, atau instruksi transfer tetap ke rekening mancanegara.

Jika basis data elektronik belum mencakup informasi lengkap, bank wajib melakukan penelaahan dokumen fisik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dokumen yang diperiksa meliputi kontrak pembukaan rekening, bukti identitas terbaru, hingga formulir surat kuasa yang masih berlaku. Prosedur ini harus diselesaikan paling lambat pada 31 Desember setiap tahun berjalan untuk menentukan apakah akun tersebut masuk dalam kategori wajib lapor internasional atau domestik.

Salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah peningkatan tanggung jawab Relationship Manager (RM). RM didefinisikan sebagai pegawai yang diberi tugas menangani nasabah tertentu secara berkelanjutan, memberikan saran investasi, atau mengatur penyediaan produk keuangan.

Pemerintah mewajibkan RM untuk memberikan informasi aktual mengenai nasabah mereka di luar hasil pemindaian sistem. Jika RM memiliki pengetahuan bahwa pemegang rekening jumbo adalah subjek pajak luar negeri, maka rekening tersebut—termasuk seluruh rekening lain milik nasabah yang sama—otomatis dikategorikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan. Tugas RM bukan lagi sekadar mengelola portofolio, melainkan menjadi instrumen validasi status perpajakan nasabah.

Untuk mencegah praktik pemecahan saldo, lembaga keuangan wajib menjumlahkan (agregasi) seluruh saldo dari rekening yang terhubung melalui elemen data unik seperti nomor nasabah atau NPWP. Jika RM mengetahui ada beberapa rekening yang dikendalikan oleh orang yang sama, meskipun tidak terhubung secara sistem, saldo tersebut tetap wajib dijumlahkan untuk menentukan apakah melampaui batas USD 1.000.000,00.

Bagi rekening yang diidentifikasi sebagai "tidak terdokumentasi" (undocumented account), lembaga keuangan wajib mengulang prosedur penelaahan setiap tahun sampai nasabah memberikan pernyataan diri yang valid. Jika terjadi perubahan keadaan, seperti nasabah mengganti alamat surat ke yurisdiksi asing, RM harus segera mengidentifikasi perubahan tersebut sebagai pemicu pelaporan baru.

Laporan yang disampaikan kepada DJP tidak hanya berisi saldo akhir tahun. Otoritas pajak akan menerima data mendalam yang mencakup akumulasi mutasi debet dan kredit selama satu tahun kalender, total penghasilan bunga, dividen, hingga hasil penjualan bruto aset keuangan jika institusi bertindak sebagai kustodian atau pialang. Transparansi total atas rekening bernilai tinggi ini ditujukan untuk meminimalkan praktik pengelakan pajak melalui skema penyimpanan aset di institusi keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menetapkan kewajiban pendaftaran bagi seluruh institusi keuangan dan penyedia jasa aset digital mulai 1 Januari 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025, setiap entitas yang memenuhi kriteria sebagai pelapor wajib mengantongi penetapan status resmi untuk dapat berpartisipasi dalam skema akses informasi keuangan otomatis.

Regulasi ini mengklasifikasikan subjek pelapor menjadi dua kategori besar: Lembaga Keuangan Pelapor CRS (Common Reporting Standard) dan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor CARF (Crypto-Asset Reporting Framework). Institusi yang masuk dalam radar mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, hingga platform perdagangan aset digital.

Bagi industri kripto, pendaftaran bersifat wajib jika entitas memiliki keterkaitan hukum atau nexus di Indonesia. Kriteria tersebut meliputi entitas yang merupakan subjek pajak Indonesia, didirikan berdasarkan hukum nasional, dikelola dari Indonesia, atau memiliki tempat usaha tetap maupun cabang di tanah air. PJAK ini mencakup pedagang aset keuangan digital maupun pihak lain yang memfasilitasi transaksi pertukaran dan transfer aset kripto.

Pemerintah mengamanatkan proses pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh entitas melalui permohonan penambahan status. Mekanisme ini wajib dilakukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak di Coretax. Jika terdapat kendala teknis yang menghalangi pendaftaran daring, entitas diperbolehkan mengajukan permohonan secara langsung atau melalui jasa pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Saat mendaftar, PJAK Pelapor CARF menyampaikan formulir penambahan status sebagai PJAK Pelapor CARF dan menyampaikan daftar jenis aset kripto yang mereka kelola namun tidak masuk dalam kategori "Aset Kripto Relevan". Hal ini mencakup identifikasi atas Mata Uang Digital Bank Sentral, Produk Uang Elektronik Tertentu, atau aset lain yang tidak digunakan untuk investasi atau pembayaran. Sementara itu, Lembaga Keuangan Pelapor CRS harus menyertakan daftar rekening keuangan yang dikecualikan dari pelaporan.

Waktu pendaftaran dibatasi paling lambat akhir bulan kedua tahun kalender berikutnya setelah entitas memenuhi kriteria pelapor. Sebagai bagian dari tata kelola, pimpinan entitas wajib menunjuk dan menetapkan pejabat di bawahnya sebagai petugas pelaksana. Identitas petugas ini harus disampaikan saat pendaftaran dan setiap perubahan petugas wajib dilaporkan melalui prosedur perubahan data.

DJP menegaskan bahwa keterlambatan pendaftaran tidak akan menggugurkan kewajiban hukum entitas tersebut. Jika bank atau exchanger kripto tidak mendaftarkan diri tepat waktu, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan status mereka secara jabatan. Penetapan ini dilakukan melalui penelitian administrasi terhadap data yang dimiliki otoritas, termasuk hasil kegiatan ekstensifikasi dan pengumpulan data lapangan.

Petugas Pajak Datang ke Rumah? Simak Aturan Main Kunjungan Lapangan Terbaru

Salah satu instrumen pengawasan yang dipertegas dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025 adalah kegiatan Kunjungan. Bagi banyak Wajib Pajak, kedatangan petugas pajak ke tempat tinggal atau tempat usaha bisa menimbulkan rasa waswas dan pertanyaan mengenai legalitas tindakan tersebut. Regulasi ini hadir untuk memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas, serta apa saja hak-hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak saat menghadapi situasi tersebut. Kunjungan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJP untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Kegiatan kunjungan ini bukanlah tindakan sembarangan tanpa prosedur. Petugas pajak, yang biasanya adalah Account Representative atau tim pengawasan, dibekali dengan surat perintah yang sah. Saat petugas mendatangi lokasi Anda, peraturan mewajibkan mereka untuk memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan Surat Perintah Pengawasan kepada Anda . Ini adalah prosedur standar operasional yang mutlak harus dipenuhi. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas pajak untuk keuntungan pribadi. Sebagai Wajib Pajak, Anda memiliki hak penuh untuk meminta petugas menunjukkan kedua dokumen identitas tersebut sebelum mengizinkan mereka melakukan tugasnya.

Selain memeriksa identitas, Anda juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai tujuan kedatangan mereka. Biasanya, kunjungan dilakukan untuk memverifikasi data yang ada di sistem dengan kondisi riil di lapangan, meminta penjelasan atas data yang belum ditanggapi, atau dalam rangka pengumpulan data ekonomi wilayah. Dalam proses ini, komunikasi dua arah sangat dianjurkan. Petugas akan melakukan wawancara atau pengamatan, dan Anda berhak memberikan klarifikasi langsung di tempat. Transparansi dalam interaksi ini akan sangat membantu meluruskan data yang mungkin tidak akurat yang dimiliki oleh kantor pajak.

Salah satu aspek teknis yang menarik dalam aturan kunjungan di PMK ini adalah kewenangan petugas untuk melakukan pengumpulan data berbasis lokasi. Petugas diperbolehkan melakukan field geotagging, yaitu menandai koordinat lokasi usaha, tanah, atau bangunan Anda. Selain itu, mereka juga berwenang mengambil gambar atau foto atas objek dan lingkungan yang menunjukkan aktivitas ekonomi atau aset yang Anda miliki. Data visual dan lokasi ini nantinya akan digunakan untuk memutakhirkan basis data perpajakan dan memastikan bahwa profil Wajib Pajak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, sebuah usaha yang secara fisik terlihat besar dan ramai seharusnya memiliki profil pembayaran pajak yang sebanding.

Setiap kegiatan kunjungan tidak boleh berakhir begitu saja tanpa rekam jejak administrasi. Hasil dari pertemuan dan pembicaraan di lapangan harus dituangkan dalam sebuah Berita Acara. Jika kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan surat teguran atau surat permintaan penjelasan secara langsung, maka akan dibuatkan Berita Acara Penyampaian. Namun, jika kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Wajib Pajak yang tidak merespon surat sebelumnya, petugas juga akan membuat berita acara terkait kondisi tersebut. Dokumen ini kemudian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Keberadaan berita acara ini sangat penting karena menjadi bukti hukum bahwa interaksi pengawasan telah dilakukan sesuai prosedur, melindungi kepentingan petugas pajak maupun Wajib Pajak itu sendiri.

Jangan Panik! Panduan Lengkap Menghadapi Surat Permintaan Penjelasan (SP2DK)

Menerima surat resmi dari kantor pajak seringkali menjadi momen yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Namun, di bawah payung hukum PMK Nomor 111 Tahun 2025, mekanisme surat-menyurat ini diatur dengan sangat rinci untuk menjamin hak-hak Wajib Pajak. Surat yang paling umum diterima dalam proses pengawasan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, atau yang sering disingkat SP2DK. Penting untuk menanamkan pola pikir bahwa menerima surat ini bukanlah sebuah vonis kesalahan, melainkan sebuah undangan resmi untuk melakukan klarifikasi atas data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Proses ini dimulai ketika DJP melakukan penelitian terhadap data Wajib Pajak terdaftar dan menemukan adanya indikasi kewajiban yang belum terpenuhi. Berdasarkan temuan tersebut, DJP menerbitkan SP2DK yang dapat dikirimkan melalui berbagai saluran. Di era modern ini, surat tidak hanya diantar oleh pos atau kurir ke alamat rumah atau tempat usaha Anda. DJP juga dapat mengirimkan SP2DK secara digital melalui Akun Wajib Pajak di sistem DJP Online, melalui pos elektronik atau email yang terdaftar, melalui faksimile, atau bahkan diserahkan secara langsung oleh petugas pajak saat mereka melakukan kunjungan ke lokasi Anda . Fleksibilitas penyampaian ini memastikan bahwa surat tersebut sampai ke tangan Anda, sehingga alasan tidak menerima surat fisik menjadi kurang relevan.

Ketika Anda menerima SP2DK, langkah pertama dan terpenting adalah memperhatikan tanggal pengiriman atau penerimaan surat tersebut. PMK 111/2025 memberikan kepastian waktu yang sangat ketat. Anda memiliki waktu paling lama 14 hari untuk memberikan tanggapan. Perhitungan 14 hari ini dimulai sejak tanggal surat dikirim jika melalui pos, tanggal penerbitan jika melalui Akun Wajib Pajak, atau tanggal penyerahan jika diberikan langsung . Batas waktu ini bersifat mengikat dan menjadi tolok ukur kooperatif atau tidaknya seorang Wajib Pajak. Mengabaikan batas waktu ini dapat memicu konsekuensi yang lebih serius, seperti kunjungan lapangan atau pemeriksaan bukti permulaan.

Namun, pemerintah juga memahami bahwa mengumpulkan dokumen pembuktian terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu. Wajib Pajak diperbolehkan untuk memperpanjang waktu penyampaian tanggapan hingga paling lama 7 hari tambahan setelah batas waktu awal berakhir. Syarat utamanya adalah Anda harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak sebelum masa 14 hari pertama habis. Pemberitahuan perpanjangan ini pun bisa dilakukan dengan mudah, baik melalui Akun Wajib Pajak, dikirim via pos, atau diserahkan langsung ke kantor pajak .

Dalam memberikan tanggapan, Anda memiliki beberapa opsi. Jika data yang disampaikan DJP benar dan Anda mengakui adanya kekurangan pajak, Anda dapat langsung memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, misalnya dengan membetulkan SPT dan membayar kekurangannya. Namun, jika Anda merasa data tersebut keliru, Anda berhak menyampaikan penjelasan tertulis yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang kuat. Penjelasan ini bisa disampaikan secara tatap muka langsung di kantor pajak, melalui video conference secara daring, atau dikirimkan secara tertulis . Kunci utamanya adalah komunikasi yang transparan. Jika tanggapan Anda diterima dan sesuai, kasus akan ditutup dengan berita acara. Sebaliknya, jika Anda tidak merespon atau tanggapan Anda dinilai tidak sesuai, DJP berwenang untuk menindaklanjutinya dengan tindakan pemeriksaan yang lebih mendalam.

Catat Deadline-nya! Aturan "14 Hari" yang Wajib Diketahui Wajib Pajak

Dalam dunia perpajakan, ketepatan waktu adalah segalanya. Keterlambatan dalam merespon surat dari otoritas pajak seringkali bukan hanya masalah administrasi, tetapi bisa berujung pada sanksi atau konsekuensi hukum yang lebih berat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 membawa semangat standardisasi dan kepastian hukum terkait jangka waktu respon ini. Aturan ini menyeragamkan batas waktu respon untuk berbagai jenis surat pengawasan menjadi satu angka kunci yang mudah diingat, yaitu 14 hari. Angka ini menjadi "angka keramat" yang harus ditanamkan dalam benak setiap Wajib Pajak mulai tahun 2026.

Hampir semua instrumen surat yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan memiliki tenggat waktu respon yang sama. Baik itu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk Wajib Pajak terdaftar, Surat Imbauan, maupun Surat Permintaan Penjelasan bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar, semuanya mensyaratkan tanggapan dalam waktu paling lama 14 hari. Perhitungan hari ini sangat krusial dan bergantung pada metode pengiriman suratnya. Jika surat dikirim melalui Akun Wajib Pajak atau email, hitungan mundur dimulai sejak tanggal surat diterbitkan atau dikirim oleh sistem. Namun, jika surat dikirim melalui jasa ekspedisi atau pos, hitungan dimulai sejak tanggal stempel bukti pengiriman, bukan tanggal surat itu sampai di tangan Anda. Ini berarti Wajib Pajak harus proaktif mengecek status kiriman atau notifikasi digital mereka.

Lantas, bagaimana jika Wajib Pajak membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan data? Pemerintah menyadari bahwa 14 hari mungkin tidak selalu cukup, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks atau membutuhkan pembongkaran arsip lama. Oleh karena itu, PMK ini menyediakan mekanisme perpanjangan waktu. Wajib Pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan untuk paling lama 7 hari tambahan. Namun, hak ini tidak otomatis berlaku. Anda wajib menyampaikan pemberitahuan perpanjangan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu 14 hari pertama berakhir. Jika Anda terlambat mengajukan perpanjangan satu hari saja, maka hak tersebut bisa gugur.

Penting untuk dipahami bahwa batas waktu ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Kegagalan untuk merespon dalam jangka waktu yang ditentukan, baik 14 hari awal maupun masa perpanjangan, dianggap sebagai sikap tidak kooperatif atau persetujuan diam-diam terhadap temuan petugas pajak. Dalam konteks SP2DK misalnya, jika Wajib Pajak tidak merespon, DJP berwenang untuk langsung mengambil langkah tindak lanjut sepihak. Tindak lanjut ini bisa berupa kunjungan lapangan untuk mendatangi Wajib Pajak secara langsung, atau bahkan langsung mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan jika indikasi tindak pidana perpajakan dinilai kuat .

Kesadaran akan manajemen waktu ini menjadi perlindungan pertama bagi Wajib Pajak. Dengan merespon tepat waktu, meskipun hanya berupa surat bantahan awal atau permintaan waktu tambahan, Wajib Pajak menunjukkan itikad baik. Itikad baik ini seringkali menjadi pertimbangan penting bagi petugas pajak dalam menentukan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, disarankan bagi Wajib Pajak untuk selalu memantau saluran komunikasi resmi seperti DJP Online dan email terdaftar, serta segera berkonsultasi dengan konsultan pajak atau petugas AR begitu menerima surat, agar tenggat waktu 14 hari tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyusun pembelaan atau klarifikasi yang tepat.

Tak Perlu Macet ke Kantor Pajak: Konseling Resmi Kini Bisa Via Video Conference

Salah satu terobosan paling progresif dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025 adalah pengakuan penuh terhadap interaksi digital dalam proses pengawasan pajak. Pemerintah menyadari bahwa mobilitas dan efisiensi waktu adalah hal yang sangat berharga bagi Wajib Pajak di era modern. Dulu, ketika seseorang mendapatkan surat panggilan dari kantor pajak untuk memberikan klarifikasi atau melakukan konseling, bayangan yang muncul adalah harus meluangkan waktu berjam-jam menembus kemacetan untuk datang secara fisik ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun, aturan baru ini mengubah paradigma tersebut dengan melegalkan pembahasan jarak jauh.

Dalam berbagai pasal di PMK ini, disebutkan secara eksplisit bahwa pembahasan dengan Wajib Pajak dapat dilakukan secara daring melalui video conference. Opsi ini tersedia baik untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Ketika petugas pajak menerbitkan surat undangan pembahasan, mereka dapat mencantumkan opsi pertemuan daring ini. Wajib Pajak yang mungkin sedang berada di luar kota, luar negeri, atau memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, kini memiliki fleksibilitas untuk tetap memenuhi panggilan negara tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini tentu sangat membantu meningkatkan kepatuhan karena menghilangkan hambatan logistik yang selama ini sering menjadi alasan Wajib Pajak mangkir dari undangan .

Meskipun dilakukan secara virtual, proses pembahasan melalui video conference tetaplah merupakan forum resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Wajib Pajak tetap diharapkan untuk menyiapkan data dan dokumen pendukung yang relevan, serta bersikap kooperatif selama sesi berlangsung. Petugas pajak juga tetap diwajibkan untuk menjalankan prosedur standar, seperti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pembahasan. Perbedaan utamanya hanyalah pada media interaksi yang digunakan. Teknologi yang digunakan pun biasanya adalah platform yang umum dan mudah diakses, sehingga tidak menyulitkan Wajib Pajak dari sisi teknis.

Aspek legalitas dari pertemuan daring ini diperkuat dengan mekanisme penandatanganan dokumen hasil pembahasan. Setiap pembahasan pengawasan pajak harus diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan. PMK 111/2025 mengatur bahwa jika pembahasan dilakukan secara daring, maka penandatanganan berita acaranya dilakukan secara elektronik. Ini adalah langkah maju yang signifikan menuju administrasi perpajakan yang paperless. Tanda tangan elektronik menjamin otentisitas dan integritas dokumen, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi mencetak dokumen, menandatanganinya secara basah, lalu memindai dan mengirimkannya kembali. Semua proses diselesaikan secara digital dalam satu rangkaian sistem.

Namun, regulasi juga tetap menyiapkan skenario cadangan untuk mengantisipasi kendala teknis. Jika karena suatu alasan Wajib Pajak atau petugas tidak dapat melakukan tanda tangan elektronik—misalnya karena gangguan sistem atau ketiadaan sertifikat elektronik—maka prosedur manual dengan tanda tangan basah tetap dapat ditempuh. Dalam skenario ini, petugas akan mengirimkan konsep berita acara kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak diberi waktu 5 hari kerja untuk menandatangani dan mengirimkannya kembali. Fleksibilitas prosedur ini menunjukkan komitmen DJP untuk mempermudah Wajib Pajak, sekaligus memastikan bahwa setiap proses pengawasan tercatat dengan rapi dan akuntabel .

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, metode pengawasan perpajakan pun turut berevolusi menjadi semakin canggih dan akurat. PMK Nomor 111 Tahun 2025 memperkenalkan dan mempertegas metode yang disebut sebagai Pengawasan Wilayah. Ini adalah pendekatan yang berbeda dari pengawasan konvensional yang biasanya berbasis pada profil individu. Dalam pengawasan wilayah, petugas pajak tidak hanya melihat siapa Wajib Pajaknya, tetapi memantau aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu zona geografis tertentu, seperti kawasan industri, pusat perbelanjaan, sentra bisnis, hingga blok perumahan mewah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas ekonomi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang luput dari radar perpajakan.

Salah satu instrumen paling vital dalam pelaksanaan pengawasan wilayah ini adalah kegiatan pengumpulan data ekonomi di lapangan. Pasal 28 PMK 111/2025 secara spesifik memberikan wewenang kepada Account Representative dan pegawai pajak yang ditugaskan untuk turun langsung ke lokasi. Kegiatan mereka di lapangan mencakup pengamatan atau observasi terhadap kegiatan usaha yang sedang berlangsung. Petugas bisa menilai tingkat keramaian sebuah restoran, mengamati aktivitas bongkar muat di sebuah gudang, atau menghitung jumlah karyawan yang bekerja di sebuah pabrik. Pengamatan visual ini menjadi data pembanding yang sangat berharga untuk disandingkan dengan laporan pajak yang disampaikan oleh pemilik usaha .

Lebih jauh lagi, regulasi ini melegalkan penggunaan teknologi pemetaan digital melalui metode field geotagging. Petugas pajak dilengkapi dengan perangkat yang mampu melakukan penandaan titik koordinat lokasi usaha, bidang tanah, atau unit bangunan secara presisi. Kegiatan geotagging ini bukan sekadar menandai lokasi di peta, tetapi juga disertai dengan pengambilan gambar atau foto. Petugas berwenang mengambil gambar atas objek pajak, lingkungan sekitar objek, serta aset-aset yang terlihat di lokasi tersebut. Foto-foto ini berfungsi sebagai bukti otentik mengenai keberadaan dan skala aktivitas ekonomi Wajib Pajak pada saat kunjungan dilakukan .

Data hasil geotagging dan foto lapangan ini kemudian akan diolah dan dimasukkan ke dalam basis data perpajakan DJP. Sistem akan melakukan analisis otomatis untuk melihat kesesuaian antara fakta lapangan dengan data administrasi. Misalnya, jika hasil geotagging menunjukkan adanya bangunan pabrik yang megah di titik koordinat tertentu, namun data sistem menunjukkan bahwa pemilik lahan tersebut belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak atau melaporkan omzet yang sangat kecil, maka akan muncul peringatan atau red flag. Hal ini akan memicu tindak lanjut berupa penerbitan surat imbauan atau bahkan pemeriksaan pajak.

Penting bagi para pelaku usaha untuk memahami bahwa kegiatan pengumpulan data ini adalah bagian sah dari tugas negara. Kehadiran petugas yang memotret lokasi usaha atau menandai koordinat GPS bukanlah tindakan ilegal atau intimidasi, melainkan prosedur standar yang diatur dalam PMK ini. Bagi Wajib Pajak yang patuh dan jujur, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, transparansi menjadi kunci utama. Pastikan bahwa lokasi usaha Anda telah dilaporkan dengan benar, termasuk jika Anda memiliki cabang atau tempat kegiatan usaha (outlet) yang tersebar di berbagai tempat, agar data geotagging yang dilakukan petugas sinkron dengan data yang Anda laporkan.

Belum Punya NPWP Padahal Punya Usaha? Siap-Siap "Dipaksa" Daftar Mulai 2026

Banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan keliru bahwa kewajiban perpajakan hanya berlaku bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri dan memegang kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Anggapan ini seringkali membuat pelaku usaha sektor informal atau individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas merasa aman dari jangkauan petugas pajak selama mereka tidak mendaftar. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025, pemerintah secara tegas menutup celah pemikiran tersebut melalui mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar. Aturan ini memberikan sinyal kuat bahwa tidak memiliki NPWP bukanlah tameng untuk menghindari kontribusi kepada negara, terutama jika secara ekonomi seseorang terbukti mampu.

Dasar dari pengawasan ini adalah data. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di era modern tidak lagi bekerja secara pasif menunggu di belakang meja. Mereka memiliki akses yang luas terhadap berbagai data eksternal dan internal, mulai dari data kepemilikan aset seperti tanah dan kendaraan, data transaksi keuangan, izin usaha, hingga data kependudukan. PMK 111/2025 memberikan mandat kepada petugas pajak untuk melakukan penelitian mendalam terhadap data-data tersebut. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang atau sebuah badan usaha telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak namun belum mendaftarkan diri, maka mesin pengawasan akan mulai bergerak untuk meminta pertanggungjawaban.

Proses ini biasanya diawali dengan pendekatan persuasif melalui pengiriman Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Surat ini bukan sekadar imbauan kosong, melainkan dokumen hukum yang meminta klarifikasi resmi. DJP akan menyurati individu atau badan yang terindikasi memiliki potensi pajak tersebut dan meminta mereka untuk segera mendaftarkan diri memperoleh NPWP atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib Pajak yang menerima surat ini diberikan kesempatan untuk merespon dalam jangka waktu 14 hari, entah itu dengan mematuhi permintaan untuk mendaftar atau memberikan bantahan jika data yang dimiliki DJP ternyata tidak akurat.

Namun, situasi akan menjadi serius jika surat permintaan penjelasan tersebut diabaikan. Jika Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, atau tanggapannya dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada, PMK 111/2025 memberikan kewenangan yang sangat kuat kepada otoritas pajak, yaitu penerbitan NPWP secara jabatan. Istilah "secara jabatan" ini berarti petugas pajak akan mendaftarkan NPWP atas nama Anda secara paksa atau sepihak berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang sama juga berlaku untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika omzet usaha sudah melebihi batasan tertentu namun tidak melapor. Penerbitan secara jabatan ini adalah bentuk penegakan hukum administrasi agar setiap warga negara diperlakukan secara adil .

Konsekuensi dari penetapan secara jabatan ini sangat signifikan dan bisa memberatkan secara finansial. Ketika NPWP diterbitkan secara jabatan, kewajiban perpajakan Anda tidak dihitung mulai dari tanggal kartu NPWP dicetak. Peraturan menegaskan bahwa pengawasan dan perhitungan pajaknya dilakukan sejak saat kewajiban perpajakan itu seharusnya timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, jika data menunjukkan usaha Anda sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan sejak tiga tahun lalu, maka DJP berhak menagih pajak yang seharusnya dibayar selama tiga tahun ke belakang tersebut, lengkap dengan sanksi administrasinya. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat namun belum mendaftar, langkah paling bijak sebelum tahun 2026 adalah melakukan pendaftaran secara sukarela daripada harus menghadapi penetapan secara jabatan di kemudian hari.

Menerima surat resmi dari kantor pajak seringkali menjadi momen yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Namun, di bawah payung hukum PMK Nomor 111 Tahun 2025, mekanisme surat-menyurat ini diatur dengan sangat rinci untuk menjamin hak-hak Wajib Pajak. Surat yang paling umum diterima dalam proses pengawasan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, atau yang sering disingkat SP2DK. Penting untuk menanamkan pola pikir bahwa menerima surat ini bukanlah sebuah vonis kesalahan, melainkan sebuah undangan resmi untuk melakukan klarifikasi atas data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Proses ini dimulai ketika DJP melakukan penelitian terhadap data Wajib Pajak terdaftar dan menemukan adanya indikasi kewajiban yang belum terpenuhi. Berdasarkan temuan tersebut, DJP menerbitkan SP2DK yang dapat dikirimkan melalui berbagai saluran. Di era modern ini, surat tidak hanya diantar oleh pos atau kurir ke alamat rumah atau tempat usaha Anda. DJP juga dapat mengirimkan SP2DK secara digital melalui Akun Wajib Pajak di sistem DJP Online, melalui pos elektronik atau email yang terdaftar, melalui faksimile, atau bahkan diserahkan secara langsung oleh petugas pajak saat mereka melakukan kunjungan ke lokasi Anda . Fleksibilitas penyampaian ini memastikan bahwa surat tersebut sampai ke tangan Anda, sehingga alasan tidak menerima surat fisik menjadi kurang relevan.

Ketika Anda menerima SP2DK, langkah pertama dan terpenting adalah memperhatikan tanggal pengiriman atau penerimaan surat tersebut. PMK 111/2025 memberikan kepastian waktu yang sangat ketat. Anda memiliki waktu paling lama 14 hari untuk memberikan tanggapan. Perhitungan 14 hari ini dimulai sejak tanggal surat dikirim jika melalui pos, tanggal penerbitan jika melalui Akun Wajib Pajak, atau tanggal penyerahan jika diberikan langsung . Batas waktu ini bersifat mengikat dan menjadi tolok ukur kooperatif atau tidaknya seorang Wajib Pajak. Mengabaikan batas waktu ini dapat memicu konsekuensi yang lebih serius, seperti kunjungan lapangan atau pemeriksaan bukti permulaan.

Namun, pemerintah juga memahami bahwa mengumpulkan dokumen pembuktian terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu. Wajib Pajak diperbolehkan untuk memperpanjang waktu penyampaian tanggapan hingga paling lama 7 hari tambahan setelah batas waktu awal berakhir. Syarat utamanya adalah Anda harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak sebelum masa 14 hari pertama habis. Pemberitahuan perpanjangan ini pun bisa dilakukan dengan mudah, baik melalui Akun Wajib Pajak, dikirim via pos, atau diserahkan langsung ke kantor pajak .

Dalam memberikan tanggapan, Anda memiliki beberapa opsi. Jika data yang disampaikan DJP benar dan Anda mengakui adanya kekurangan pajak, Anda dapat langsung memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, misalnya dengan membetulkan SPT dan membayar kekurangannya. Namun, jika Anda merasa data tersebut keliru, Anda berhak menyampaikan penjelasan tertulis yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang kuat. Penjelasan ini bisa disampaikan secara tatap muka langsung di kantor pajak, melalui video conference secara daring, atau dikirimkan secara tertulis . Kunci utamanya adalah komunikasi yang transparan. Jika tanggapan Anda diterima dan sesuai, kasus akan ditutup dengan berita acara. Sebaliknya, jika Anda tidak merespon atau tanggapan Anda dinilai tidak sesuai, DJP berwenang untuk menindaklanjutinya dengan tindakan pemeriksaan yang lebih mendalam.

Mengenal PMK 111/2025: Era Baru Pengawasan Pajak yang Berlaku Mulai 2026

Tahun 2026 menandai babak baru dalam sejarah perpajakan Indonesia dengan berlakunya secara efektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak pada tanggal 1 Januari 2026. Peraturan ini hadir sebagai respons pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi pedoman tunggal bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memantau kepatuhan masyarakat. Bagi Anda, baik sebagai pelaku usaha maupun pribadi, memahami aturan ini sangat krusial karena definisi dan cakupan pengawasan kini dipertegas dengan mekanisme yang lebih terstruktur dibandingkan aturan-aturan sebelumnya.

Dalam regulasi terbaru ini, pengawasan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Yang menarik adalah cakupan waktunya yang sangat komprehensif. Pengawasan tidak hanya melihat kewajiban yang sudah dilaksanakan di masa lalu, tetapi juga memantau kewajiban yang sedang berjalan dan bahkan kewajiban yang baru akan dilaksanakan di masa depan. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sistem self-assessment, di mana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, berjalan dengan semestinya di bawah pengawasan yang efektif.

Ruang lingkup pengawasan dalam PMK 111/2025 ini sangat luas dan tidak pandang bulu. Otoritas pajak membagi fokus pengawasannya menjadi tiga kategori utama, yaitu pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar, pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar, serta pengawasan kewilayahan. Artinya, seseorang tidak bisa lagi merasa aman hanya karena belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika data ekonomi menunjukkan adanya potensi pajak, fiskus memiliki kewenangan penuh untuk masuk dan melakukan pengawasan terhadap subjek yang belum terdaftar tersebut. Selain itu, jenis pajak yang diawasi pun mencakup hampir seluruh spektrum kewajiban perpajakan yang diadministrasikan oleh DJP. Hal ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu seperti perkebunan dan pertambangan, hingga jenis pajak baru seperti Pajak Karbon .

Mekanisme pengawasan ini dijalankan melalui pendelegasian wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepala KPP kemudian akan menugaskan pegawai khusus, yang sering kita kenal sebagai Account Representative (AR) atau pegawai pelaksana lainnya, untuk melakukan serangkaian tindakan pengawasan. Tindakan ini bisa beragam bentuknya, mulai dari meminta penjelasan atas data yang dimiliki DJP, melakukan pembahasan atau konseling dengan Wajib Pajak, hingga melakukan kunjungan fisik ke lokasi usaha atau tempat tinggal . Fleksibilitas metode ini menunjukkan bahwa DJP ingin melakukan pendekatan yang lebih personal namun tetap tegas dalam menggali potensi pajak.

Penting untuk dipahami bahwa aturan ini juga menekankan pada integrasi data. Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan informasi yang masuk ke dalam sistem informasi DJP. Di era digital tahun 2026 ini, aliran data dari pihak ketiga seperti perbankan, notaris, dan instansi lain sudah sangat terintegrasi. Oleh karena itu, PMK ini menjadi landasan hukum bagi petugas pajak untuk mengklarifikasi data tersebut kepada Anda. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki DJP dengan apa yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), maka proses pengawasan akan bergulir, dimulai dengan penerbitan surat permintaan penjelasan. Dengan berlakunya aturan ini, masyarakat diharapkan lebih tertib administrasi dan transparan, karena celah untuk menyembunyikan aset atau penghasilan semakin sempit di tengah sistem pengawasan yang terintegrasi dan menyeluruh.

Lewat PMK 108/2025, Menteri Keuangan secara tegas memberikan peringatan keras kepada nasabah dan lembaga keuangan untuk tidak mencoba mengakali sistem pelaporan akses informasi keuangan. Regulasi ini memuat Bab khusus mengenai "Ketentuan Anti-Penghindaran" yang dirancang untuk menggagalkan segala bentuk rekayasa transaksi yang bertujuan menyembunyikan kekayaan dari radar pajak.

Pasal 48 beleid ini melarang setiap orang, termasuk nasabah, pimpinan lembaga keuangan, hingga pihak ketiga, untuk membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan informasi keuangan yang sebenarnya. Salah satu praktik yang disorot secara detail adalah manipulasi saldo akhir tahun.

Pemerintah menargetkan praktik di mana nasabah melakukan penarikan dana besar menjelang akhir tahun agar saldo rekening berada di bawah ambang batas pelaporan (Rp1 miliar), namun kemudian menyetorkan kembali dana tersebut pada awal tahun berikutnya. Jika DJP menemukan pola ini dilakukan secara berulang, maka transaksi penarikan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Lembaga keuangan tetap diwajibkan melaporkan saldo yang sebenarnya seolah-olah penarikan tersebut tidak ada.

Regulasi ini juga mewaspadai penggunaan skema Citizenship by Investment (CBI) atau Residence by Investment (RBI) yang sering digunakan untuk mendapatkan status residensi di yurisdiksi berisiko tinggi guna menghindari pelaporan pajak di negara asal. Lembaga keuangan dilarang langsung memercayai pernyataan diri nasabah yang menggunakan skema ini tanpa melakukan langkah tambahan, seperti mengklarifikasi apakah nasabah tinggal lebih dari 183 hari di negara tersebut atau di mana mereka melaporkan SPT tahunannya.

Ketidakpatuhan terhadap aturan ini membawa konsekuensi hukum yang serius. DJP memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan melalui penelitian, permintaan klarifikasi, hingga permintaan pemenuhan kewajiban. Jika dalam waktu 14 hari kalender nasabah atau lembaga keuangan tidak merespons permintaan klarifikasi dengan memadai, DJP dapat meningkatkan tindakan ke tahap pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan tindak pidana perpajakan.

Secara eksplisit, regulasi menyebutkan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.

Di sisi lain, pemerintah memberikan jaminan bahwa seluruh informasi keuangan yang diterima DJP hanya digunakan sebagai basis data perpajakan dan wajib dijaga kerahasiaannya. Petugas pajak atau tenaga ahli yang membocorkan data nasabah kepada pihak lain dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dengan pemberlakuan aturan ini pada 1 Januari 2026, pemerintah mengirimkan pesan jelas: sistem keuangan Indonesia kini memiliki "pagar" yang lebih tinggi dan "mata" yang lebih tajam, memastikan bahwa kepatuhan pajak tidak lagi bisa dihindari melalui strategi pemindahan dana sesaat maupun penggunaan identitas asing yang tidak wajar.

Industri keuangan nasional bersiap menghadapi standar transparansi yang lebih luas seiring terbitnya PMK 108/2025 yang mengadopsi Amended Common Reporting Standard (Amended CRS). Peraturan ini tidak hanya menyasar perbankan konvensional, tetapi juga merambah ke sektor teknologi finansial dengan memasukkan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) dan Produk Uang Elektronik Tertentu sebagai objek yang wajib dilaporkan.

Dalam aturan baru ini, definisi Lembaga Simpanan kini diperluas menjadi mencakup entitas yang mengelola uang elektronik tertentu atau CBDC untuk kepentingan nasabah. Hal ini membawa Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) non-bank masuk ke dalam barisan Lembaga Keuangan Pelapor CRS yang wajib melaporkan informasi keuangan nasabahnya secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Objek yang dilaporkan meliputi rekening simpanan, subrekening efek, hingga kontrak asuransi nilai tunai. Identitas pemegang rekening yang wajib dilaporkan mencakup penduduk Indonesia (untuk kepentingan domestik) dan penduduk dari yurisdiksi asing yang berpartisipasi dalam AEOI.

Untuk kepentingan perpajakan domestik, Lembaga Simpanan diwajibkan melaporkan rekening orang pribadi dengan agregat saldo minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per 31 Desember setiap tahunnya. Namun, untuk pemegang rekening entitas dan nasabah asing tertentu, pemerintah tidak menetapkan ambang batas saldo minimal, sehingga seluruh nilai tetap wajib dilaporkan.

Aspek krusial lainnya adalah kewajiban validasi data. Lembaga keuangan kini wajib melakukan validasi atas kebenaran NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah melalui saluran resmi yang ditetapkan DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Laporan yang disampaikan harus memuat saldo akhir tahun, akumulasi mutasi debet dan kredit selama satu tahun, hingga total penghasilan bunga atau dividen yang diterima nasabah.

Terhadap "Rekening Keuangan Bernilai Tinggi" (saldo di atas USD 1.000.000), lembaga keuangan wajib menjalankan prosedur identifikasi yang lebih mendalam. Hal ini mencakup pencarian data elektronik, penelaahan dokumen fisik dalam kurun lima tahun terakhir, hingga permintaan keterangan kepada Relationship Manager.

Jika ditemukan penanda (indicia) bahwa nasabah memiliki domisili pajak di luar negeri—seperti nomor telepon asing atau surat perintah tetap transfer ke luar negeri—lembaga keuangan harus memperlakukan rekening tersebut sebagai rekening yang wajib dilaporkan untuk pertukaran internasional, kecuali jika nasabah dapat memberikan bukti pembuktian sebaliknya.

Seluruh laporan keuangan ini wajib disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Batas waktu penyampaian bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) perbankan adalah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 1 Agustus, sementara untuk LJK lainnya langsung ke DJP paling lambat 30 April setiap tahunnya. Dengan Amended CRS, pemerintah memastikan bahwa representasi digital dari mata uang fiat, baik dalam bentuk saldo dompet digital maupun mata uang digital masa depan, tidak lagi menjadi area yang tersembunyi dari sistem perpajakan nasional.

Indonesia resmi memperketat pengawasan terhadap ekosistem aset digital melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025. Regulasi ini memperkenalkan kerangka kerja pelaporan aset kripto atau Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) sebagai standar internasional untuk pertukaran informasi otomatis (AEOI) guna menutup celah penghindaran pajak di sektor digital.

Berdasarkan beleid tersebut, entitas yang memfasilitasi transaksi kripto kini diklasifikasikan sebagai Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor CARF. Subjek pelapor ini mencakup pedagang aset keuangan digital hingga pihak lain yang menyediakan platform perdagangan atau bertindak sebagai perantara transaksi pertukaran maupun transfer.

Pemerintah menetapkan kriteria keterkaitan hukum (nexus) yang sangat spesifik. PJAK wajib melapor di Indonesia jika mereka merupakan subjek pajak dalam negeri, didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dikelola dari Indonesia, atau memiliki tempat usaha tetap/cabang di tanah air. Guna memastikan kepatuhan, PJAK diwajibkan mendaftarkan diri secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak paling lambat akhir bulan kedua tahun kalender berikutnya setelah memenuhi kriteria.

Cakupan data yang wajib dilaporkan sangat mendalam, meliputi seluruh Transaksi Relevan dalam satu tahun kalender. Hal ini mencakup:

1. Pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat maupun antarjenis aset kripto.

2. Transfer aset kripto sebagai imbalan barang atau jasa yang nilainya melebihi USD 50.000,00.

3. Pemindahan/ transfer aset ke alamat atau akun di luar kendali PJAK, termasuk ke dompet eksternal (wallet) yang tidak diketahui pemiliknya.

Selain nilai transaksi, PJAK wajib melaporkan nilai pasar wajar dan jumlah unit aset kripto yang dimiliki pengguna pada akhir periode pelaporan, serta saldo mata uang fiat yang tersimpan di akun pengguna.

Mulai 1 Januari 2026, PJAK wajib menjalankan prosedur identifikasi (due diligence) terhadap pengguna orang pribadi maupun entitas. Pengguna diwajibkan memberikan pernyataan diri (self-certification) yang valid, mencakup nama lengkap, alamat domisili, negara domisili pajak, hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Taxpayer Identification Number (TIN).

Bagi pengguna lama yang sudah terdaftar sebelum akhir 2025, PJAK memiliki waktu hingga 31 Desember 2026 untuk menyelesaikan proses identifikasi. Jika pengguna menolak memberikan data atau pernyataan diri yang valid, regulasi ini melarang PJAK untuk melayani pembukaan akun baru maupun transaksi baru bagi pengguna tersebut.

Laporan tahunan wajib disampaikan PJAK paling lambat setiap tanggal 30 April menggunakan dokumen elektronik dalam format XML atau Excel. Seluruh dokumen hasil identifikasi wajib disimpan oleh PJAK minimal selama lima tahun untuk kepentingan pengawasan otoritas pajak. Langkah ini menandai era baru transparansi aset digital di Indonesia, di mana setiap pergerakan nilai di buku besar terdistribusi (distributed ledger technology) akan memiliki atribusi identitas pajak yang jelas.

Ada dinamika klasik dalam dunia regulasi yang mirip kartun "Tom and Jerry". Regulator (pemerintah) adalah kucing yang berusaha menangkap tikus. Wajib pajak—khususnya para perencana pajak agresif—adalah tikus yang selalu mencari lubang kecil di dinding untuk meloloskan diri.

Dalam konteks pajak internasional hari ini, si "tikus" seolah sedang memakai steroid.

Didukung oleh transaksi digital berkecepatan tinggi, aset kripto, dan instrumen keuangan derivatif yang rumit, perencana pajak agresif bisa memindahkan miliaran dolar lintas negara dalam hitungan milidetik. Sementara itu, si "kucing" (otoritas pajak) seringkali masih terbelenggu prosedur birokrasi, undang-undang yang kaku, dan data yang baru diterima berbulan-bulan kemudian.

Ketimpangan ini nyata. Para "tikus" menyewa lulusan terbaik dari universitas top dunia, membayar konsultan mahal untuk mencari celah sekecil apa pun dalam undang-undang perpajakan. Mereka merancang struktur bisnis yang secara teknis mematuhi bunyi aturan (the letter of the law), tapi jelas-jelas melanggar tujuan aturan tersebut (the spirit of the law).

Lantas, Indonesia bisa apa dalam permainan yang tidak seimbang ini? Kita tidak bisa hanya mengandalkan kuku yang lebih tajam; kita butuh kucing yang lebih cerdas.

Pertama, kita butuh transformasi teknologi. Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membangun Core Tax Administration System (Coretax) adalah fondasi mutlak. Kita butuh sistem yang mampu melakukan pencocokan data (data matching) secara real-time. Kita butuh Kecerdasan Buatan (AI) yang bisa mendeteksi anomali dalam dokumen transfer pricing lebih cepat daripada mata manusia.

Kedua, kita harus memegang prinsip Substance over Form (Substansi mengungguli Bentuk). Hukum kita harus memberi wewenang penuh pada auditor untuk mengabaikan dokumen formal jika tidak sesuai dengan realitas ekonomi. Jika sebuah perusahaan di negara suaka pajak tidak punya karyawan dan kantor, tapi menerima biaya jasa miliaran rupiah, hukum harus membolehkan negara menganggap transaksi itu tidak ada, meskipun di atas kertas kontraknya "sah".

Ketiga, dan terpenting, adalah kerjasama internasional. Tikus bisa lolos karena ia bisa lari ke seberang perbatasan di mana kucing tidak bisa mengejar. Tapi jika "kucing-kucing" di seluruh dunia mulai saling bicara—bertukar data secara otomatis, melakukan audit bersama (joint audit)—maka tikus akan kehabisan tempat bersembunyi.

Permainan kucing-tikus ini mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir. Selama ada pajak, akan ada usaha untuk menghindarinya. Tapi Indonesia punya kekuatan untuk mengubah peluangnya. Kita harus memastikan bahwa dalam permainan ini, Negara selalu menang—bukan demi kemenangan itu sendiri, melainkan demi kesejahteraan rakyat yang uangnya dipertaruhkan.

Bagi penggemar film mata-mata lawas, adegan bank di Swiss selalu ikonik. Seorang agen rahasia atau penjahat internasional masuk ke ruangan berlapis baja, membuka kotak deposit dengan kunci khusus, dan menyimpan berlian atau uang tunai tanpa ada satu pun orang yang bertanya siapa pemiliknya.

Itulah citra "kerahasiaan bank" (bank secrecy) yang tertanam di benak kita: sebuah benteng yang tak tertembus negara. Tempat di mana orang kaya bisa menyembunyikan hartanya dari kejaran pajak.

Namun, saya punya kabar buruk bagi para penggelap pajak: Film itu sudah usang. Di dunia nyata hari ini, benteng itu sudah runtuh.

Kita kini hidup di era Transparansi Total. Revolusi sunyi telah terjadi dalam satu dekade terakhir, dipimpin oleh inisiatif Automatic Exchange of Information (AEOI) atau Pertukaran Informasi Otomatis.

Dulu, jika petugas pajak Indonesia curiga ada warga negara kita yang menyembunyikan uang di Singapura atau Hong Kong, mereka harus mengirim surat permintaan resmi (by request). Prosesnya lama, berbelit, dan seringkali ditolak jika buktinya kurang kuat. Itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami dengan mata tertutup.

Sekarang? Data itu datang sendiri ke meja Direktur Jenderal Pajak.

Setiap tahun, lembaga keuangan di lebih dari 100 negara yurisdiksi mitra—termasuk negara-negara yang dulunya dikenal sebagai surga pajak—secara otomatis mengirimkan data rekening milik warga negara asing ke otoritas pajak negara asalnya.

Artinya, jika seorang pengusaha Jakarta membuka rekening di bank Singapura pada hari Senin, data saldo dan penghasilan bunganya akan "terbaca" oleh sistem pajak Indonesia pada siklus pertukaran data berikutnya. Tidak perlu surat permintaan, tidak perlu investigasi detektif. Semua serba digital dan otomatis.

Dampaknya luar biasa. Permainan "petak umpet" global telah berakhir.

Bagi negara, ini adalah senjata ampuh untuk memulihkan keadilan. Tidak adil rasanya jika karyawan bergaji UMR dipotong pajak langsung dari gajinya, sementara miliarder bisa menyembunyikan aset di luar negeri tanpa terdeteksi. Transparansi mengembalikan rasa keadilan itu.

Namun, transparansi ini juga membawa pesan keras bagi wajib pajak: Kepatuhan Sukarela adalah satu-satunya jalan.

Mencoba menyembunyikan aset di era ini bukan lagi strategi cerdas, melainkan tindakan bunuh diri finansial. Risiko ketahuannya bukan lagi "jika", melainkan "kapan". Dan ketika ketahuan lewat data AEOI, sanksi dendanya bisa sangat mencekik, belum lagi risiko pidana yang mengintai.

Dunia semakin sempit bagi mereka yang tidak jujur. Tidak ada lagi pulau terpencil yang aman untuk menyembunyikan uang haram atau uang hasil penggelapan pajak.

Era transparansi ini harus kita sambut bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kesadaran baru. Bahwa menjadi warga negara global berarti harus transparan. Bahwa membayar pajak bukan lagi sesuatu yang bisa dinegosiasikan lewat pintu belakang. Di bawah sorotan lampu transparansi global, integritas adalah mata uang yang paling berharga.

Bayangkan Anda mencoba memperbaiki mesin mobil listrik Tesla terbaru, tetapi Anda hanya berbekal buku manual mesin uap dari abad ke-19. Terdengar konyol dan mustahil, bukan? Namun, ironisnya, itulah gambaran situasi perpajakan global saat ini.

Kita hidup di era di mana Artificial Intelligence bisa menulis puisi, aset kripto diperdagangkan 24 jam non-stop, dan seorang remaja bisa menjadi miliarder hanya dari kamar tidurnya dengan menjadi YouTuber. Ekonomi bergerak dengan kecepatan cahaya, didorong oleh data dan algoritma.

Sementara itu, aturan pajak kita seringkali terasa seperti artefak museum.

Banyak konsep dasar perpajakan internasional yang kita gunakan hari ini berakar dari prinsip yang disepakati pada tahun 1920-an oleh Liga Bangsa-Bangsa (pendahulu PBB). Saat itu, ekonomi didefinisikan oleh "batu bata dan semen". Pabrik fisik, kantor cabang, dan pengiriman barang lewat kapal laut adalah ukuran mutlak aktivitas ekonomi.

Akibatnya, hukum pajak kita menjadi gagap.

Contoh paling nyata adalah definisi "Bentuk Usaha Tetap" (BUT). Dalam aturan lama (yang masih berlaku di banyak tempat), sebuah perusahaan asing baru wajib bayar pajak di Indonesia jika mereka punya kehadiran fisik—seperti gedung atau kantor—selama lebih dari 183 hari.

Di era digital, definisi ini menjadi lelucon. Perusahaan fintech asing bisa menyalurkan pinjaman miliaran rupiah ke nasabah di pelosok Jawa tanpa perlu menyewa satu meter persegi pun tanah di Indonesia. Mereka hadir secara digital, mereka meraup untung secara nyata, tetapi menurut aturan "jadul" tersebut, mereka seolah tidak ada.

Ketertinggalan regulasi ini menciptakan apa yang disebut "Gerebekan Digital" tak kasat mata. Nilai ekonomi tersedot keluar, tetapi jaring pajak kita terlalu lebar dan usang untuk menangkapnya.

Lantas, kapan kita berbenah?

Jawabannya: Sekarang atau kita akan tertinggal selamanya. Berbenah di sini bukan sekadar menambal aturan lama dengan aturan tambahan (patchwork). Kita butuh reformasi paradigma.

Pertama, kita harus beralih dari konsep "kehadiran fisik" ke "kehadiran ekonomi signifikan". Ukurannya bukan lagi luas kantor, tapi jumlah pengguna aktif, volume data yang dipanen, dan nilai kontrak digital.

Kedua, administrasi pajak kita harus berevolusi. Fiskus (aparat pajak) tidak bisa lagi bekerja dengan cara manual. Ketika wajib pajak menggunakan bot untuk trading saham, fiskus harus menggunakan big data analytic untuk mengawasi. Rencana peluncuran Core Tax System di Indonesia adalah langkah vital ke arah ini. Ini adalah upaya mengganti "mesin uap" birokrasi dengan "mesin digital" yang canggih.

Ketiga, hukum harus lebih responsif. Di dunia teknologi, satu tahun setara dengan satu dekade di dunia birokrasi. Jika penyusunan undang-undang memakan waktu bertahun-tahun, saat undang-undang itu disahkan, model bisnisnya mungkin sudah punah digantikan yang baru. Kita butuh regulasi yang bersifat prinsipil dan fleksibel, bukan yang kaku dan teknis.

Mempertahankan aturan pajak jadul di era digital sama saja dengan membiarkan negara bertarung menggunakan bambu runcing melawan tank. Kita butuh senjata baru. Kita butuh aturan main yang adil, modern, dan relevan dengan zaman. Karena jika tidak, teknologi akan terus berlari meninggalkan keadilan sosial jauh di belakang.

Angka-angkanya membuat pusing saking besarnya. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus ratusan miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan. E-commerce, teknologi finansial (fintech), transportasi daring, hingga media digital tumbuh dengan kecepatan yang melawan gravitasi.

Namun, saat roket ekonomi digital melesat ke bulan, sistem perpajakan kita masih sibuk merakit tangga. Ada ketimpangan yang nyata: ekonomi digital booming, tapi penerimaan pajak dari sektor ini belum sebanding dengan ledakannya. Jaring yang kita gunakan untuk menangkap ikan ternyata memiliki lubang besar.

Inilah tantangan memajaki "hal-hal yang tak kasat mata" (intangibles).

Di zaman dulu, petugas pajak menilai bisnis dari aset fisiknya: seberapa luas pabriknya, seberapa banyak mesinnya. Hari ini, aset paling berharga adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh: algoritma, perangkat lunak, merek, dan data pengguna. Sebuah perusahaan digital bisa menciptakan nilai ekonomi triliunan rupiah di Indonesia tanpa memiliki satu pun toko fisik.

Ketika jaring pajak gagal menangkap raksasa digital ini, yang muncul adalah ketidakadilan yang menyakitkan.

Bayangkan seorang pedagang ritel konvensional yang menyewa ruko di Tanah Abang. Ia harus membayar sewa, listrik, gaji karyawan, dan setumpuk pajak daerah serta pusat. Di sebelahnya (atau lebih tepatnya, di layar ponsel pelanggannya), raksasa e-commerce asing menjual barang yang sama tanpa beban operasional fisik dan seringkali dengan beban pajak yang lebih ringan karena berlindung di balik celah lintas negara.

Ini bukanlah persaingan yang sehat (level playing field). Jika dibiarkan, ekonomi konvensional akan mati, bukan semata karena kalah inovasi, tapi karena kalah dalam struktur biaya pajak yang tidak adil.

"Menambal jaring" ini menuntut inovasi regulasi. Pemerintah Indonesia sudah memulai langkah tepat dengan memungut PPN atas produk digital (seperti langganan Netflix atau Spotify). Ini jahitan pertama yang bagus.

Tapi kita harus melangkah lebih jauh. Kita harus mengawal konsensus global (Pilar Satu OECD) yang akan memberikan hak bagi Indonesia untuk memajaki keuntungan korporasi digital raksasa, bukan hanya konsumsinya. Kita harus memastikan bahwa nilai ekonomi yang diciptakan dari jempol dan mata pengguna Indonesia, berbuah menjadi penerimaan pajak bagi negara Indonesia.

Kita tidak bisa dan tidak boleh menghentikan gelombang digital. Ia membawa efisiensi dan peluang. Tapi tugas negara adalah memastikan gelombang ini mengangkat semua kapal, bukan hanya kapal pesiar para miliarder teknologi. Sistem pajak yang adil adalah jangkar yang memastikan kemajuan digital dinikmati oleh seluruh rakyat.

Jika Anda ingin membuat orang bosan dan meninggalkan ruangan, cobalah ajak mereka bicara tentang "Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda" (P3B) atau Tax Treaty. Terdengar sangat teknis, birokratis, dan membosankan.

Tapi jangan salah: dokumen tebal yang membosankan ini adalah instrumen yang sangat powerful. Dokumen ini menentukan nasib miliaran dolar uang negara.

Awalnya, P3B diciptakan dengan tujuan mulia: mencegah satu penghasilan dipajaki dua kali (sekali di negara sumber, sekali di negara domisili). Ini penting agar perdagangan dan investasi lintas negara bisa berjalan lancar. Tanpa P3B, bisnis global akan mati karena beban pajak ganda.

Namun, seiring waktu, para perencana pajak yang cerdik telah memelintir fungsi perjanjian ini. Alih-alih "Penghindaran Pajak Berganda", P3B seringkali dimanfaatkan untuk mencapai "Ketidak-kenaan Pajak Berganda" (Double Non-Taxation).

Praktik ini dikenal sebagai Treaty Shopping (Belanja Traktat).

Begini cara kerjanya: Seorang investor dari Negara A ingin berinvestasi di Indonesia. Negara A tidak punya perjanjian pajak dengan Indonesia, sehingga tarif pajak atas dividen (keuntungan yang dibawa pulang) adalah 20%.

Investor ini tidak mau membayar 20%. Maka, alih-alih berinvestasi langsung, ia mendirikan perusahaan cangkang di Belanda atau Mauritius, negara yang punya perjanjian pajak "murah hati" dengan Indonesia. Ia menyalurkan uangnya lewat sana.

Tiba-tiba, berkat perjanjian pajak Indonesia-Belanda (misalnya), tarif pajaknya turun drastis menjadi 10% atau bahkan 0% dalam kondisi tertentu. Mereka seolah sedang "berbelanja" perjanjian terbaik, memperlakukan hukum internasional seperti kupon diskon di supermarket.

Pertanyaannya: Apakah perjanjian-perjanjian ini melindungi investasi, atau justru menggelar "karpet merah" bagi penghindaran pajak?

Indonesia memiliki jaringan P3B yang sangat luas dengan puluhan negara. Sudah saatnya kita meninjau ulang. P3B seharusnya menjadi jembatan bagi pertukaran ekonomi yang riil, bukan terowongan untuk pelarian modal.

Kita perlu menyuntikkan "Aturan Anti-Penyalahgunaan" ke dalam setiap perjanjian yang kita tandatangani. Kita harus menerapkan prinsip Principal Purpose Test: jika tujuan utama pendirian struktur bisnis hanyalah untuk mendapatkan fasilitas penurunan pajak, maka fasilitas itu harus ditolak.

Kita menyambut investasi asing dengan tangan terbuka. Tapi kita harus memastikan para tamu menghormati aturan rumah tangga kita. Perjanjian pajak adalah jabat tangan persahabatan antar bangsa, bukan lisensi untuk merampok kas negara secara legal.

Bayangkan Anda sedang memikul ember berisi air untuk memadamkan api. Tapi, ember itu bocor. Sebanyak apa pun air yang Anda tuang, sebagian besar air itu merembes keluar sebelum Anda sampai di tujuan.

Itulah gambaran kondisi keuangan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ember itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Airnya adalah penerimaan pajak domestik. Dan lubang-lubang bocor itu adalah apa yang disebut ekonom sebagai Illicit Financial Flows (Aliran Keuangan Gelap) dan penghindaran pajak agresif.

Selama ini, kita terlalu fokus pada cara mengisi air—mengejar wajib pajak dalam negeri, menaikkan tarif PPN, menggalakkan kepatuhan UMKM. Namun, kita sering lupa menambal lubang besar di dasar ember tempat terjadinya kebocoran pajak lintas batas.

Salah satu modus kebocoran terbesar adalah manipulasi Transfer Pricing.

Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA). Bayangkan sebuah perusahaan tambang batubara atau perkebunan sawit di Kalimantan. Alih-alih mengekspor langsung ke pembeli di Tiongkok atau India, mereka menjual produknya terlebih dahulu ke anak perusahaan mereka sendiri di negara dengan pajak rendah (misalnya Singapura) dengan harga yang sangat murah, seringkali di bawah harga pasar.

Akibatnya, keuntungan perusahaan di Indonesia menjadi kecil, sehingga pajak yang dibayar ke kas negara pun minim. Kemudian, anak perusahaan di Singapura menjual barang tersebut ke pembeli akhir dengan harga pasar yang normal. Selisih keuntungan besar itu menumpuk di Singapura, dinikmati oleh pemilik modal, sementara alam Indonesia dieksploitasi.

Kita harus berteriak: Stop Kebocoran Ini!

Menyelamatkan uang negara bukan hanya soal memotong anggaran perjalanan dinas atau menghemat alat tulis kantor. Uang besarnya ada pada upaya menambal kebocoran lintas batas ini.

Kita membutuhkan transparansi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) yang lebih ketat. Kita harus tahu siapa sebenarnya pemilik di balik perusahaan-perusahaan cangkang yang bertransaksi dengan entitas di Indonesia. Apakah pemasok di Hong Kong itu bisnis riil, atau hanya akal-akalan pemilik yang sama yang duduk di Jakarta?

Kita juga harus lebih berani dalam sengketa pajak. Terlalu lama negara berkembang bersikap "malu-malu" dalam menantang skema harga perusahaan raksasa karena takut investasi kabur. Padahal, investasi yang sehat tidak menuntut kita menyerahkan kedaulatan pajak.

Setiap rupiah yang bocor ke luar negeri adalah rupiah yang hilang untuk BPJS kesehatan kita, untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak, dan untuk jalan raya di pelosok negeri. Menambal kebocoran ini bukan sekadar tugas administratif kantor pajak; ini adalah tindakan bela negara yang sesungguhnya.

Bayangkan sebuah gedung berlantai lima yang tampak biasa saja di kepulauan Karibia, misalnya di Cayman Islands. Namanya Ugland House. Yang mengejutkan, gedung sederhana ini menjadi alamat terdaftar bagi lebih dari 18.000 perusahaan.

Bagaimana mungkin 18.000 perusahaan beroperasi dalam satu gedung? Jawabannya sederhana: mereka tidak benar-benar ada di sana. Tidak ada pabrik, tidak ada karyawan yang sibuk, tidak ada aktivitas produksi. Yang ada hanyalah ribuan kotak pos.

Selamat datang di dunia "Surga Pajak" (Tax Havens).

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang bekerja keras membanting tulang, dunia ini terdengar seperti fiksi. Namun, bagi segelintir elite global dan korporasi raksasa, ini adalah taman bermain yang sangat nyata dan menguntungkan. Ini adalah lubang hitam tempat triliunan rupiah potensi penerimaan negara menghilang setiap tahunnya.

Pertanyaan mendasarnya: Ke mana sebenarnya uang itu pergi dan bagaimana caranya?

Uang tersebut tidak diangkut menggunakan koper di tengah malam. Uang itu berpindah melalui kabel serat optik, menembus batas negara dalam hitungan detik melalui struktur perusahaan yang rumit.

Modusnya seringkali melibatkan apa yang disebut Shell Company atau perusahaan cangkang. Seorang pengusaha kaya atau perusahaan multinasional di Indonesia mendirikan entitas di negara surga pajak—negara yang menawarkan tarif pajak 0% dan kerahasiaan tingkat tinggi.

Lalu, dimulailah permainan geser-menggeser laba. Misalnya, perusahaan di Indonesia tiba-tiba memiliki "utang" besar kepada perusahaan cangkang tersebut. Perusahaan Indonesia harus membayar bunga yang tinggi. Bunga ini menjadi biaya yang mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Sementara itu, pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan cangkang di sana tidak dikenai pajak sama sekali.

Atau bisa juga melalui skema Hak Kekayaan Intelektual. Merek dagang produk yang dijual di Indonesia ternyata "dimiliki" oleh perusahaan cangkang di Bermuda. Akibatnya, perusahaan Indonesia harus membayar royalti mahal ke Bermuda. Laba di Indonesia tergerus, pajak yang dibayar ke kas negara jadi minim, sementara keuntungan menumpuk di surga pajak.

Siapa yang dirugikan? Kita semua.

Uang pajak yang "menguap" itu seharusnya bisa menjadi jembatan di desa terpencil, menjadi vaksin gratis di puskesmas, atau menjadi subsidi pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Ketika elite ekonomi menghindari kewajiban mereka, beban pembangunan jatuh ke pundak rakyat biasa melalui pajak konsumsi dan inflasi.

Kita sering menganggap korupsi sebagai musuh utama uang negara. Itu benar. Namun, penghindaran pajak melalui surga pajak adalah "saudara kembar" korupsi yang seringkali lebih mematikan karena skalanya yang masif dan seringkali berlindung di area abu-abu hukum (grey area).

Kabar baiknya, kabut tebal yang menyelimuti surga pajak mulai menipis. Era kerahasiaan bank (bank secrecy) perlahan runtuh. Melalui pertukaran informasi otomatis antar negara, Direktorat Jenderal Pajak kini bisa "mengintip" data keuangan warga negara Indonesia di luar negeri. Kita mulai bisa melihat ke mana uang itu pergi.

Tantangannya sekarang bukan lagi sekadar melihat, melainkan menariknya kembali. Pemerintah harus berani mengejar, bukan hanya untuk mengisi kas negara, tapi untuk menegakkan prinsip keadilan: bahwa di republik ini, tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang enggan berbagi beban pembangunan.

Dunia keuangan internasional belakangan ini terasa seperti serial drama Netflix yang tak berujung. Musim pertama: Panama Papers. Musim kedua: Paradise Papers. Musim ketiga: Pandora Papers.

Setiap kali dokumen rahasia ini bocor, plot ceritanya selalu sama. Publik disuguhi daftar panjang nama-nama pesohor—mulai dari politisi, raja, presiden, hingga selebriti dan atlet—yang ketahuan menyembunyikan kekayaannya di yurisdiksi offshore. Publik marah, media heboh, pemerintah berjanji melakukan reformasi.

Namun, setelah keriuhan mereda, sistem itu kembali bekerja dalam senyap. Mengapa? Mengapa "surga pajak" seolah memiliki nyawa abadi dan tak pernah mati?

Kenyataan pahitnya adalah, surga pajak tidak berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari ekosistem global yang disebut "industri pertahanan kekayaan" (wealth defense industry).

Surga pajak tidak akan berfungsi tanpa bantuan legiun "enablers" atau fasilitator. Mereka berkantor di gedung pencakar langit di London, New York, Singapura, dan bahkan Jakarta. Mereka adalah pengacara elite, akuntan senior, dan bankir investasi yang merancang struktur rumit untuk memfasilitasi pelarian modal tersebut.

Mereka menjual kerahasiaan sebagai produk. Mereka memasarkan penghindaran pajak sebagai "perencanaan keuangan yang cerdas". Selama profesi-profesi ini masih bisa mengeruk keuntungan besar dari jasa memfasilitasi penghindaran pajak tanpa risiko hukum yang berarti, surga pajak akan terus hidup.

Selain itu, surga pajak bertahan karena adanya "kompetisi menuju dasar" (race to the bottom). Dalam ekonomi global, modal sangat cair. Negara-negara kecil yang minim sumber daya alam menemukan bahwa "menjual kedaulatan"—dengan menawarkan pajak rendah dan regulasi longgar—adalah model bisnis yang sangat menguntungkan. Jika satu negara ditekan untuk tutup, modal akan lari ke negara lain yang lebih "ramah".

Faktor lainnya adalah kompleksitas. Sistem keuangan global sudah menjadi sedemikian rumitnya sehingga regulator seringkali tertinggal dua langkah. Saat satu celah hukum ditutup oleh aturan baru, industri ini sudah menciptakan tiga celah baru yang lebih canggih.

Apakah ini berarti perjuangan melawan surga pajak adalah sia-sia? Tentu tidak.

Bocoran data seperti Pandora Papers adalah bukti bahwa "kerahasiaan mutlak" sudah menjadi mitos. Risiko reputasi bagi mereka yang menggunakan jasa surga pajak kini lebih tinggi dari sebelumnya.

Namun, untuk benar-benar mematikan model bisnis surga pajak, kita tidak bisa hanya menyalahkan negara-negara kecil di kepulauan Pasifik. Kita harus menindak para fasilitatornya. Kita butuh aturan hukum yang tegas yang bisa menjerat profesi penunjang yang terbukti merancang skema penghindaran pajak agresif.

Kita membutuhkan konsensus global yang tegas: bahwa jika Anda ingin menjadi bagian dari sistem perbankan global yang sah, Anda tidak boleh beroperasi di kegelapan. Skandal demi skandal ini seharusnya bukan sekadar berita sensasional, melainkan paku terakhir untuk peti mati kerahasiaan finansial.

Kabar terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjadi perhatian utama bagi industri tembakau dan publik. Menteri Keuangan Purbaya secara resmi menegaskan bahwa tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak akan dinaikkan pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan Purbaya usai bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada Jumat (26/9).

Keputusan ini menandai pergeseran signifikan dari tren kenaikan CHT yang rutin diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Purbaya bahkan menyebut bahwa tarif cukai rokok saat ini dinilai terlalu mahal, dan ia sempat mempertimbangkan untuk menurunkannya—meski langkah tersebut belum diambil. Kebijakan menahan kenaikan cukai ini menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, sedang menempuh jalan keseimbangan yang kompleks: antara perlindungan industri tembakau dan kebutuhan fiskal negara yang juga menanggung beban kesehatan masyarakat.

Keputusan untuk tidak menaikkan CHT pada 2026 dapat dipandang sebagai respons pro-industri. Kenaikan cukai yang agresif sering kali dituding menjadi penyebab tertekannya industri rokok legal, yang berdampak langsung pada kestabilan industri dan ketenagakerjaan. Industri tembakau merupakan salah satu sektor padat karya di Indonesia, menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga rantai distribusi. Dengan menahan kenaikan tarif, pemerintah berupaya menjaga daya saing industri, mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan memastikan kelangsungan operasional pabrik, terutama yang berskala kecil dan menengah.

Kebijakan Menteri Purbaya ini juga berefek pada jual beli rokok illegal. Argumentasi utama di balik penahanan cukai adalah memerangi peredaran rokok ilegal. Menteri Purbaya secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menindak tegas peredaran rokok illegal baik secara luring maupun daring yang selama ini merugikan perusahaan legal dan mengurangi penerimaan negara. Harga rokok ilegal yang jauh lebih murah menjadi substitusi bagi konsumen ketika harga rokok legal melambung tinggi akibat kenaikan CHT. Dengan menahan kenaikan, pemerintah berharap dapat mempersempit jurang harga dan menekan insentif bagi pelaku rokok ilegal.

Keberhasilan kebijakan 'cukai ditahan' ini sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menekan rokok ilegal. Janji Menteri Purbaya untuk menindak peredaran rokok ilegal adalah kunci. Penindakan rokok ilegal memerlukan kolaborasi yang kuat antara Ditjen Bea dan Cukai, Kepolisian, hingga aparat pemerintah daerah. Tantangannya adalah kompleksitas jaringan peredaran yang bergerak cepat dan memanfaatkan jalur-jalur tikus, baik di darat, laut, maupun melalui platform digital. Jika penindakan rokok ilegal tidak efektif, yang terjadi justru potensi kerugian ganda: penerimaan negara tidak maksimal (karena tarif tidak naik), sementara industri rokok legal tetap tertekan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang murah.

Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan mengumumkan paket stimulus yang ditujukan untuk menggenjot sektor transportasi dan pariwisata. Program ini berbentuk obral diskon harga tiket pesawat melalui serangkaian insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa keseluruhan fasilitas ini dapat menghasilkan penurunan harga tiket pesawat hingga 13 sampai 14 persen bagi konsumen. Diskon ini berlaku untuk pembelian dan periode penerbangan antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Langkah ini menegaskan upaya pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau selama masa liburan puncak, sekaligus memberikan dorongan vital bagi maskapai penerbangan yang masih berjuang pulih pasca-pandemi. Stimulus sektor transportasi ini dirancang sebagai paket komprehensif yang melibatkan intervensi pada berbagai komponen biaya tiket pesawat.

Pertama, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen. Dengan tarif PPN normal 11 persen, kebijakan ini membuat penumpang hanya menanggung sisa PPN 5 persen dari total harga tiket. Kebijakan ini secara langsung mengurangi beban pajak yang ditransfer ke konsumen. Selain diskon PPN, maskapai juga mendapatkan keringanan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Untuk pesawat jenis jet mendapatkan diskon fuel surcharge sebesar 2 persen. Untuk pesawat jenis propeller (baling-baling), yang umumnya melayani rute perintis atau jarak pendek, mendapatkan diskon lebih besar, yakni 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya-biaya operasional di bandara, yang sebagian besar dibebankan kepada maskapai dan penumpang. Pemerintah memangkas biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau airport tax sebesar 50 persen. Serta, memotong biaya yang dibebankan ke maskapai berupa biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, yang dipotong sebesar 50 persen. Untuk melengkapi kebijakan stimulus ini, pemerintah berupaya menekan biaya operasional maskapai secara langsung, harga Avtur (bahan bakar pesawat) diturunkan sebesar 10 persen di 37 bandara strategis di Indonesia. Bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar bagi maskapai, sehingga penurunan ini diharapkan langsung terefleksi dalam struktur biaya tiket.

Kebijakan obral diskon tiket ini memiliki dua target utama. Target pertama adalah mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat dapat bepergian tanpa terbebani biaya transportasi yang terlalu tinggi selama periode Nataru. Kenaikan harga tiket pesawat dapat memicu kenaikan inflasi pada sektor jasa dan transportasi. Target kedua adalah akselerasi pemulihan sektor pariwisata domestik. Dengan tiket yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk melakukan perjalanan domestik, yang secara langsung menggerakkan roda ekonomi daerah-daerah tujuan wisata.

Meskipun paket stimulus ini terlihat menarik, tantangan implementasinya terletak pada pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh komponen diskon yang diberikan (PPN DTP, fuel surcharge, PJP2U, dan harga avtur) benar-benar diturunkan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih murah, sesuai dengan target 13-14 persen.

Maskapai dan pengelola bandara harus transparan dalam menghitung dan mencantumkan komponen harga tiket agar publik dapat melihat manfaat diskon tersebut secara jelas. Jika pengawasan lemah, insentif fiskal yang dikeluarkan negara berisiko hanya terserap sebagai margin keuntungan maskapai atau bandara, tanpa manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini melontarkan pernyataan tegas yang menarik perhatian publik sekaligus pelaku usaha. Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mengejar dan menagih utang pajak dari sekitar 200 wajib pajak besar yang kasusnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Total uang negara yang menjadi target penagihan diklaim mencapai angka fantastis, berkisar antara Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.

Janji ini, yang disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTA pada Senin (22/9), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan memastikan keadilan fiskal. Meskipun Kemenkeu telah mencatat keberhasilan penagihan sebesar Rp7,21 triliun hingga pertengahan Oktober 2025, merealisasikan sisa target puluhan triliun rupiah tersebut bukanlah perkara mudah. Upaya ini akan berhadapan dengan berbagai tantangan hukum, teknis, dan operasional yang kompleks.

Tantangan utama dalam eksekusi penagihan utang pajak yang sudah inkracht adalah aspek hukum dan aset. Pertama, status dan lokasi Aset. Meskipun putusan pengadilan sudah final, pengemplang pajak besar seringkali telah menyembunyikan atau memindahtangankan aset mereka jauh sebelum proses hukum selesai. Aset-aset tersebut bisa berbentuk investasi di luar negeri, properti atas nama pihak ketiga, atau aset digital yang sulit dilacak. Menetapkan sita eksekutorial pada aset yang kompleks dan multiyurisdiksi membutuhkan koordinasi internasional dan proses hukum yang panjang.

Kedua, terkait perlawanan hukum pasca putusan. Wajib pajak yang ditagih, terutama dengan nilai utang triliunan rupiah, hampir dipastikan akan melakukan perlawanan hukum lanjutan, seperti mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau gugatan perdata terkait status kepemilikan aset yang disita. Hal ini dapat memperlambat proses eksekusi penagihan hingga bertahun-tahun.

Selain tantangan utama tersebut, juga terdapat tantangan dari aspek kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak Penagihan utang pajak skala besar membutuhkan sumber daya dan keahlian khusus yang mungkin belum optimal dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaksanaan penagihan untuk jenis utang apapun adalah proses yang menantang, apalagi terkait utang pajak yang bernilai besar.

Dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni dan keahlian penulusuran asset. Mengejar 200 pengemplang besar memerlukan tim khusus dengan keahlian investigasi forensik, analisis keuangan transnasional, dan pemahaman mendalam tentang skema penghindaran pajak yang canggih. Jumlah penagih pajak yang memiliki kompetensi tinggi di bidang ini seringkali terbatas, sementara kasus-kasus yang ditangani memiliki kompleksitas tinggi.

Lebihlanjut, Kemenkeu membuka peluang penggunaan sanksi ekstrem, termasuk penyanderaan (gijzeling). Meskipun efektif memberikan tekanan, penerapan gijzeling memerlukan prosedur hukum yang ketat dan persetujuan pengadilan. Penggunaan sanksi ini secara masif dapat memicu reaksi balik dari pelaku usaha dan berpotensi menimbulkan isu hak asasi manusia jika tidak dilakukan secara prosedural dan selektif.

Ketegasan Menteri Keuangan patut diapresiasi, namun demikian keberhasilan proses penagihan pajak tidak hanya berada dalam kontrol kewenangan Menteri Keuangan. Seperti, Tidak semua utang pajak yang sudah inkracht dapat ditagih. Dalam beberapa kasus, perusahaan pengemplang telah bubar atau asetnya tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban. Jika dari target Rp60 triliun tersebut, sebagian besar ternyata harus dihapusbukukan (write-off), hal itu dapat menurunkan kredibilitas janji dan target penerimaan pajak. Juga terdapat potensi intervensi dan tekanan politik. Penagihan utang pajak skala besar melibatkan entitas bisnis yang memiliki pengaruh signifikan. Tekanan politik dan upaya intervensi dapat menjadi hambatan besar bagi independensi otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling signifikan selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. BPI Danantara, yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) berkapasitas besar, dirancang untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset strategis negara, termasuk tujuh BUMN raksasa seperti Pertamina, PLN, dan bank-bank milik negara, dengan total aset yang dikelola diperkirakan mencapai Rp9.000 triliun.

Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk menciptakan sumber pendanaan investasi non-APBN, mendukung program-program pembangunan prioritas, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Namun, di balik ambisi tersebut, pembentukan entitas super ini memunculkan dualitas risiko dan peluang yang harus dicermati secara mendalam, terutama implikasinya terhadap stabilitas fiskal dan penerimaan perpajakan.

Dari sudut pandang ekonomi makro dan pengelolaan fiskal, BPI Danantara menawarkan beberapa potensi positif jangka Panjang. Pertama, terkait penciptaan nilai asset. Konsolidasi aset-aset BUMN diharapkan dapat menciptakan sinergi dan efisiensi yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Pengelolaan aset secara profesional dan strategis oleh BPI Danantara berpotensi menghasilkan return investasi yang tinggi. Peningkatan nilai dan keuntungan ini akan memperkuat fundamental ekonomi dan secara bertahap memperluas basis pajak di masa depan.

Kedua, diversifikasi pendanaan pembangunan. BPI Danantara dapat berperan penting dalam menarik modal asing dan domestik untuk membiayai proyek infrastruktur besar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN. Dana yang dikelola, termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan alokasi efisiensi anggaran, dapat berputar lebih cepat di sektor riil, mengurangi tekanan pada defisit fiskal, dan membebaskan ruang fiskal APBN untuk kebutuhan belanja sosial.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan mitigasi serius, khususnya karena BPI Danantara melibatkan aset vital yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi kas negara. Terdapat potensi pengurangan penerimaan jangka pendek. Demi menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan modal BPI Danantara, entitas ini atau anak usahanya berpotensi diberikan insentif atau perlakuan khusus di sektor perpajakan. Jika insentif ini berlaku pada BUMN yang sebelumnya merupakan penyetor pajak dan dividen besar, maka APBN dapat mengalami tekanan finansial karena hilangnya sumber penerimaan rutin. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan anggaran yang tinggi untuk program-program baru dan pembayaran utang jatuh tempo.

Selain itu, risiko salah kelola tetap akan membayangi perjalanan BPI Danantara kedepannya. Pengumuman kasus dugaan korupsi di salah satu BUMN yang direncanakan bergabung ke BPI Danantara menjadi alarm keras terkait isu Good Corporate Governance (GCG). Pengelolaan aset triliunan rupiah membutuhkan integritas dan transparansi tertinggi. Jika terjadi salah investasi atau, yang lebih parah, korupsi di dalam BPI Danantara, kerugian yang timbul akan menjadi beban utang dan tanggung jawab fiskal negara. Kegagalan ini pada akhirnya berisiko ditutup melalui peningkatan penerimaan perpajakan di sektor lain atau menaikkan rasio utang nasional.

Oleh karena itu, pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi. BPI Danantara memegang kunci penting dalam masa depan pendanaan pembangunan Indonesia. Keberhasilannya bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengeliminasi kerawanan yang ada. Langkah fundamental yang harus dilakukan adalah menetapkan kerangka GCG yang independen dan transparan untuk meminimalisir risiko moral (moral hazard) dan korupsi. Selain itu, perlu adanya kajian fiskal yang cermat untuk memastikan bahwa kebijakan insentif pajak yang mungkin diberikan tidak mengorbankan penerimaan APBN secara drastis dalam jangka pendek, dan bahwa manfaat jangka panjangnya benar-benar mampu menutupi potensi kerugian tersebut.

Akses terhadap kepemilikan rumah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seringkali terganjal masalah administratif yang terkesan sepele namun berdampak besar. Menteri Keuangan Purbaya baru-baru ini melontarkan janji signifikan yang bertujuan mengatasi hambatan tersebut: penghapusan utang warga di bawah Rp1 juta bagi MBR yang terhalang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Komitmen ini muncul setelah adanya temuan bahwa ratusan ribu calon debitur KPR subsidi terganjal di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)—yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—hanya karena memiliki catatan kredit macet dengan nominal yang sangat kecil, di bawah satu juta rupiah. Utang kecil ini, meski tak signifikan, berakibat fatal karena menyebabkan skor kredit calon debitur menjadi buruk.

Langkah yang diinisiasi oleh Purbaya ini memiliki dua tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, membuka akses KPR Subsidi. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghapus hambatan administratif yang tidak proporsional. Utang macet di bawah Rp1 juta, yang seringkali berasal dari pinjaman online (pinjol) atau kredit barang konsumsi kecil, tidak merefleksikan kemampuan finansial MBR secara keseluruhan untuk membayar cicilan KPR. Dengan 'memutihkan' catatan kredit ini, MBR yang layak secara finansial akan kembali memenuhi syarat pengajuan KPR bersubsidi, sehingga dapat mengurangi angka backlog perumahan.

Tujuan kedua adalah untuk keadilan fiskal dan sosial. Penghapusan utang kecil ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial. Kepemilikan rumah adalah hak dasar, dan terhalangnya akses hanya karena utang pinjol receh dinilai tidak adil. Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan program subsidi perumahan benar-benar mencapai segmen masyarakat yang dituju.

Untuk merealisasikan janji ini, Kemenkeu telah menugaskan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk melakukan pendataan detail calon debitur yang terhambat. Selanjutnya, Menteri Purbaya berencana berkomunikasi langsung dengan OJK guna mencari celah hukum dan mekanisme yang memungkinkan pembersihan catatan SLIK.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Seperti terkait aspek regulasi SLIK dan OJK.  SLIK adalah sistem yang sangat terstruktur dan diatur ketat oleh OJK. Data kredit macet tidak mudah dihapus atau diputihkan, sebab hal itu menyangkut integritas data perbankan dan lembaga pembiayaan. Kemenkeu dan OJK perlu mencari payung hukum yang kuat, mungkin melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) khusus, yang memungkinkan penghapusan utang bersyarat demi kepentingan program strategis nasional seperti KPR subsidi. Integritas Data dan Moral Hazard: Kebijakan ini berpotensi memicu masalah moral hazard.

Selanjutnya, juga terdapat potensi konsumen yang mengetahui adanya program pemutihan utang kecil bisa saja sengaja tidak melunasi pinjaman di bawah ambang batas yang ditentukan. Ini dilakukan dengan harapan utangnya akan diputihkan. Oleh karena itu, skema pemutihan harus dibuat sangat ketat, terbatas hanya untuk MBR yang akan mengajukan KPR subsidi, dan mungkin hanya berlaku untuk kasus yang sudah diverifikasi oleh BP Tapera.

Pemerintah juga perlu memikirkan jenis kompensasi bagi pemberi kredit. Utang yang dihapus tetap merupakan kerugian bagi lembaga pembiayaan atau perbankan yang memberikan kredit tersebut. Informasi awal menyebutkan bahwa "pengembangnya mau bayar," yang mengindikasikan adanya skema kompensasi, kemungkinan dari pihak pengembang atau dana yang dikelola BP Tapera. Kemenkeu perlu mengamankan sumber dana kompensasi ini agar tidak menimbulkan masalah likuiditas atau kerugian bagi lembaga keuangan.

Sejak era reformasi, sistem desentralisasi di Indonesia telah menjadi pilar penting tata kelola negara. Pelimpahan sebagian besar kewenangan dari pusat ke daerah mengharuskan Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan roda pembangunan terus berputar. Inilah cikal bakal lahirnya Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

TKD dirancang untuk menutup kesenjangan fiskal antar-daerah dan memastikan setiap wilayah mampu membiayai layanan publik dasar. Di antara berbagai komponen TKD—seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)—terdapat satu instrumen yang memiliki karakteristik unik dan kerap memicu perdebatan: Dana Bagi Hasil (DBH).

Fungsi Krusial DBH dalam Desentralisasi

Pada dasarnya, DBH adalah mekanisme pengembalian sebagian pendapatan negara kepada daerah penghasil. Dana ini dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan APBN yang bersumber dari pajak dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di daerah terkait.

Tujuan utama dari mekanisme ini sangatlah strategis. Pertama, DBH dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, memungkinkan mereka membiayai pelaksanaan kewenangan desentralisasi. Kedua, DBH berfungsi sebagai kompensasi atas dampak eksternalitas negatif yang timbul akibat eksploitasi SDA—seperti kerusakan lingkungan, infrastruktur yang menua, dan perubahan sosial—sehingga dana ini dapat digunakan untuk rehabilitasi atau pembangunan berkelanjutan. Ketiga, dan yang paling fundamental, DBH diharapkan menjadi salah satu pendorong utama pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dengan adanya DBH, daerah yang menjadi lumbung pendapatan negara—baik dari sektor migas, mineral, atau penerimaan pajak yang tinggi—dapat memiliki daya ungkit finansial yang kuat untuk mempercepat laju pembangunan daerahnya.

Jerat Ketimpangan: Paradoks DBH

Namun, alokasi DBH yang didasarkan pada prinsip 'daerah penghasil mendapatkan lebih' justru memunculkan dilema fiskal yang tajam: ketimpangan.

Secara inheren, skema DBH memperkuat perbedaan antara daerah yang "kaya" SDA dan yang "miskin" SDA. Daerah dengan cadangan migas dan mineral melimpah otomatis menerima porsi DBH yang substansial. Akibatnya, mereka memiliki keleluasaan finansial yang jauh lebih besar untuk membangun infrastruktur ambisius dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebaliknya, daerah yang minim SDA, meskipun memiliki kebutuhan pembangunan dan tingkat kemiskinan yang tinggi, hanya mendapatkan alokasi DBH yang kecil. Hal ini memperlebar jurang kesenjangan fiskal antar-daerah. DBH, yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan, pada kenyataannya berpotensi memperkuat disparitas, karena alokasinya lebih didominasi oleh faktor kekayaan alam yang distribusinya tidak merata secara geografis.

Jika tidak dikelola dengan bijak, daerah kaya SDA bisa terjebak dalam 'Dutch Disease'—ketergantungan berlebihan pada satu sektor (SDA) dan mengabaikan pengembangan sektor non-SDA—sementara daerah lain terus tertinggal.

Mempertajam Instrumen Pemerataan

Mengingat DBH adalah komponen penting dalam postur APBN, efektivitasnya sebagai motor pemerataan harus terus diuji dan ditingkatkan. Setidaknya terdapat tiga Langkah yang dapat Pemerintah Pusat tempuh agar janji desentralisasi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Pertama, Mengoptimalkan Fungsi Penyeimbang (Equalizer): Peran utama sebagai penyeimbang fiskal harus dibebankan pada instrumen TKD lainnya, yaitu DAU dan DAK. Formula DAU harus dibuat lebih sensitif terhadap indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan kesulitan geografis, memastikan bahwa daerah dengan keterbatasan sumber daya tetap mampu membiayai kebutuhan dasarnya.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas penggunaan. Pemerintah harus memastikan dana DBH benar-benar digunakan untuk investasi produktif, seperti pembangunan infrastruktur vital, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan lingkungan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah DBH hanya terserap dalam belanja rutin atau proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Terakhir, pemerintah pusat perlu Mendorong Kapasitas Fiskal Mandiri bagi daerah.  Daerah harus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Pemda perlu berinovasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-SDA, seperti pariwisata, jasa, dan pengembangan ekonomi kreatif.

PPATK mengungkapkan bahwa 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terlibat dalam transaksi judi online sepanjang 2024, dengan total transaksi mencapai Rp957 miliar melalui 7,5 juta kali transaksi. Banyak dari rekening yang digunakan untuk menerima bansos ternyata juga digunakan untuk transaksi judi online.

Rekening yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar melalui dana bansos (seperti PKH, sembako, atau BLT) disalahgunakan untuk aktivitas judi online. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan peruntukan dana bansos, baik karena kurangnya pengawasan maupun rendahnya literasi keuangan di kalangan penerima.

Pelaku judi online sering menggunakan rekening bank milik individu, termasuk penerima bansos, sebagai "rekening transit" atau "rekening penampung" untuk memproses transaksi judi. Rekening ini biasanya dimanfaatkan karena rendahnya pengawasan terhadap rekening pribadi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima bansos mungkin tergiur untuk menyewakan rekening mereka kepada pihak ketiga (dengan imbalan kecil) atau terlibat langsung dalam judi online karena akses mudah ke platform digital. Dana bansos yang masuk ke rekening tersebut kemudian digunakan untuk deposit judi online.

Terdapat sejumlah tantangan dalam tata kelola penerima bansos. Sistem verifikasi penerima bansos masih lemah, sehingga memungkinkan penyalahgunaan dana untuk aktivitas non-esensial seperti judi online. Data penerima bansos yang tidak akurat (misalnya, NIK yang tidak valid atau data ganda) juga mempersulit pelacakan.

Penyalahgunaan dana bansos untuk judi online memperparah kerugian ekonomi, dengan perputaran dana judi online mencapai Rp1.200 triliun (proyeksi PPATK hingga akhir 2025). Dana bansos yang seharusnya meningkatkan daya beli masyarakat malah mengalir ke aktivitas non-produktif, melemahkan efektivitas kebijakan fiskal. Aktivitas judi online sebagian besar berada di sektor informal, sehingga sulit dikenai pajak. Hal ini memperlebar tax gap dan menekan tax ratio.

Pemerintah perlu memperketat verifikasi penerima bansos melalui integrasi data NIK dengan sistem perbankan dan PPATK untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time. Penggunaan AI untuk memantau aliran dana, seperti yang dilakukan Komdigi untuk situs judi, dapat diterapkan pada rekening bansos.

Rendahnya literasi keuangan di kalangan penerima bansos menjadi faktor utama penyalahgunaan. Program edukasi tentang pengelolaan keuangan dan bahaya judi online perlu diperluas, terutama di komunitas rentan. Selain pemblokiran rekening, penegakan hukum terhadap sindikat judi online yang memanfaatkan rekening penerima bansos harus diperketat. Penggunaan rekening virtual atau kanal pembayaran khusus untuk bansos (misalnya, hanya untuk transaksi tertentu seperti belanja kebutuhan pokok) dinilai dapat mengurangi risiko penyalahgunaan.

Wakil Ketua Komite Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Djoko Widayatno mendorong hilirisasi nikel ke tahap lanjutan, yakni pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. "Transportasi masa depan harus ditopang oleh industri yang berkelanjutan. Nikel kita harus menjadi tulang punggung transisi energi hijau, bukan sekedar komoditas ekspor jangka pendek," kata Djoko. Saat ini, Indonesia mulai membangun ekosistem industri baterai EV secara terintegrasi, dari produksi prekusor hingga perakitan sel baterai dan kendaraan listrik. Proyek-proyek besar seperti pembangunan pabrik bateri di Kerawang di Morowali menjadi wujud dari komitmen menciptakan rantai pasok domestik  yang kompetitif di pasar global. Jika berhasil diakselerasi, pengembangan ekosistem ini diproyeksikan menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Sebagai pembanding, China, yang membangun rantai pasok EV sejak dekade lalu, pada 2023 mencatatkan kontribusi industri EV dan baterai mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS dan menjadikan negara tersebut sebagai eksportir  utama kendaraan listrik dunia. (Yetede)

Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi domestik untuk mengadapi ketidakpastian global akibat perang tarif dan inisiasi AS dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dengan begitu stabilitas makro dan laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah guncangan dari kondisi global. Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia adala sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Dalam konteks ini, pengolahan SDA harus dioptimalkan demi menciptakan nilai tambah besar bagi ekonomi melalui hilirisasi. Dalam kasus hilirisasi nikel, program ini bisa menaikkan nilai tambah hingga 400%. Selain itu, investasi smelter nikel sebesar US$ 1 miliar akan menarik 150 tenaga kerja, yang dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, otot terbesar PDB Indonesia. Artinya, hilirisasi perlu di genjot saat kondisi dunia dilanda krisis. Sebab, Indonesia tidak perlu mengimpor SDA semi program ini karena sudah ada di dalam negeri dan bisa menjaga, bahkan memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, seperti yang ditargetkan pemerintah. Hilirisasi tak hanya menjamah produk pertambangan, melainkan juga kelapa sawit. Hilrisasi minyak sawit mentah yang dibarengi dengan peningkatan produktivitas, sehingga total produksi bisa menembus 100 juta ton. Ini akan berdampak besar terhadap ekonomi. (Yetede)

Ekosistem industri baterai terintegrasi terbentuk dalam 3  tahun ke depan. Proyek besutan konsorsium PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brump, Lygend (CBL) ini terdiri dari 6 proyek dari hulu hingga hilir. Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya proyek tersebut di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (29/06/2025). Lokasi peresmian  itu merupakan sisi hilir lantaran akan dibangun pabrik yang memiliki kapasitas awal sebesar 6,9 gigawatt hour (gWh) pada fase pertama yang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Peresmian proyek ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Mineral (ESDM) Yulio secara hybrid di Desa Buli Asal, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Posisi tersebut merepresentasikan sisi hulu lantaran terdapat proyek pertambangan nikel, proyek produk refined nickel alloy sebesar 88 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2027. Selain itu juga proyek smelter hidrometalurgi menghasilkan produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebanyak 55 ribu ton per tahun.(Yetede)

Donald Trump kembali ke Gedung Putih, demikian juga kebijakan perdagangan dia yang kian agresif-tarif tinggi, pembatasan investasi yang makin ketat, dan ancaman pemisahan keuangan (decoupling). Namun, di balik retorika keras tersebut, negosiasi terbaru antara AS-China justru mengindikasikan bahwa Beijing kini memiliki keunggulan di sejumlah sektor penting. Pada 11 Juni 2025 do London, AS dan China menyepakati kerangka dagang sementara, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai upaya  temporer untuk meredam ketegangan. Kesepakatan ini mencakup empat poin utama. Pertama, kedua negara menyepakati penyesuaian tarif secara terukur. Kedua, Beijing sepakat kembali mengekspor   mineral tanah langka dan magnet permanen yang sangat penting bagi sektor  teknologi dan pertanian AS. Ketiga, kedua belah pihak berkomitmen untuk sedikit melonggarkan pembatasan ekspor bagi barang-barang nonsensitif, serta memberikan kemudahan mobilitas antar warga. Keempat, dan yang paling rapuh, kesepakatan ini mencakup mekanisme penegakan kepatuhan sementara waktu dengan peninjauan setiap kuartal dan abitrase pihak ketiga bawah pengawasan WTO. Meskipun ini merupakan langkah maju, rinciannya teknisnya masih kabur dan efektivitasnya diragukan. (Yetede)

Pemberian bantuan sosial (bansos) tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dapat berperan sebagai instrusmen penyokong perekonomian secara berkelanjutan. Ketika kesejahteraan masyarakat menengah bawah meningkat, maka hal itu akan memberikan efek domino terhadap pertumbuahn ekonomi. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengatakan, pemberian bansos merupakan langkah pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical saat perekonomian sedang tertekan. Bansos dapat berperan sebagai intrusmen untuk menegakkan keadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Orang sering mengistilahkan bansos itu sebagai biaya (spending). Padahal, bansos adalah investasi supaya kita (Indonesia) mendapatkan future growth atau bahkan growth sekarang juga,” kata Arief. Dia mengatakan, bansos menjadi intrusmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam jangka panjang. Dalam hal ini bansos akan berperan menekan angka kemiskinan. “Dalam jangka panjang bansos itu akan dan harus selalu ada,” imbuh Arief. (Yetede)

Berbagai proyek besar BUMN mulai menunjukkan geliatnya, salah satunya proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik senilai US$ 5,9 miliar yang dikembangkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) bersama Indonesia Battery Corporation (IBC) dan konsorsium CATL, yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan menjadi angin segar bagi pendanaan ekspansi BUMN lewat skema monetisasi aset. Menurut Felix Darmawan, Ekonom Panin Sekuritas, Danantara bisa menjadi solusi jangka panjang, tapi prosesnya tidak instan. BUMN dengan kebutuhan belanja modal besar cenderung akan menahan ekspansi sambil menunggu kepastian pendanaan, sehingga masa transisi ini bukan tanpa risiko.

Teguh Hidayat, Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama, mengingatkan belum ada jaminan suntikan dana Danantara akan langsung memperbaiki kinerja BUMN yang masih mencatat rugi atau mendukung proyek-proyek berbiaya besar. Hal ini tercermin pada kinerja saham emiten BUMN yang belum moncer, dengan penggerak utama pasar masih sektor komoditas dan perbankan.

Marolop Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital, menambahkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kinerja saham BUMN sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah, yang kerap dipersepsikan pasar sebagai penekan profitabilitas. Bahkan, tuntutan dividen tinggi dari Danantara bisa menghambat ruang ekspansi BUMN lewat belanja modal.

Meski demikian, Felix melihat saham BUMN masih menarik, dengan prospek kenaikan harga bergantung pada sentimen pasar dan fundamental kuartalan. Teguh pun menilai sektor perbankan dan komoditas seperti BBRI, BBNI, BMRI, INCO, dan PGEO tetap layak dikoleksi oleh investor.

Danantara membuka peluang memperkuat pendanaan BUMN, tapi perlu diantisipasi tantangan transisi, kepastian pendanaan, dan dampaknya terhadap strategi ekspansi, sementara kinerja saham BUMN ke depan masih sangat bergantung pada sentimen, fundamental, dan kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan belanja negara pada 2025 menunjukkan kinerja yang belum optimal, tercermin dari lonjakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang menembus Rp 303,8 triliun per akhir Mei 2025—tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kenaikan SiLPA ini menandakan lambannya penyerapan belanja negara meski alokasi APBN cukup besar.

Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), menilai penumpukan SiLPA di satu sisi adalah bentuk kehati-hatian fiskal untuk menghadapi ketidakpastian global dan potensi seretnya penerimaan negara, terutama dari pajak. Namun ia mengingatkan bahwa dana yang terlalu lama tersimpan berisiko menjadi tidak produktif, mengurangi efektivitas kebijakan fiskal, dan gagal memberikan manfaat langsung yang dibutuhkan masyarakat. Yusuf mendorong pemerintah untuk lebih proaktif menyalurkan dana ke program prioritas agar APBN tetap berfungsi optimal sebagai instrumen pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, melihat lonjakan SiLPA sebagai upaya antisipasi pemerintah menghadapi risiko penerimaan pajak yang lemah, seiring sektor manufaktur—penyumbang sekitar 28% pajak—yang melambat dengan PMI di level kontraksi 47,4 pada Mei 2025. Selain itu, pemerintah memerlukan cadangan tunai untuk membiayai program besar seperti Makan Bergizi Gratis hingga akhir tahun. Bhima juga menekankan SiLPA dapat digunakan untuk menutup pembayaran bunga utang pada kuartal IV, terutama jika defisit anggaran melebar.

Tingginya SiLPA mencerminkan dilema pemerintah antara kehati-hatian fiskal dan lemahnya eksekusi belanja. Meski dapat menjadi bantalan menghadapi risiko eksternal, penyaluran yang lebih cepat dan tepat diperlukan agar APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kinerja sektor konsumsi pada semester I 2025 masih tertekan, dengan sejumlah emiten besar menunjukkan hasil yang mengecewakan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dan PT Unilever Tbk (UNVR) diperkirakan mencatat penurunan penjualan masing-masing 6,5% dan 9% yoy pada kuartal II 2025. Menurut Andrianto Saputra, Analis Indo Premier Sekuritas, hal ini mencerminkan tren downtrading—konsumen beralih ke produk lebih terjangkau.

Andrianto menilai margin kotor (GPM) ICBP dan UNVR membaik berkat turunnya harga CPO dan Brent, tapi MYOR dan SIDO menghadapi tekanan marjin akibat mahalnya harga kopi dan kakao. Meski hasil MYOR diprediksi di bawah ekspektasi pada kuartal II, ada peluang pemulihan marjin di semester II berkat tren penurunan harga komoditas. Indo Premier pun mempertahankan rekomendasi netral untuk sektor konsumsi, dengan saran selektif pada saham ICBP dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang dianggap lebih stabil.

Sementara itu, Christy Halim, Analis BRI Danareksa Sekuritas, melihat apresiasi nilai tukar rupiah sekitar 4% sejak puncaknya April 2025 sebagai katalis positif yang bisa menekan biaya impor bahan baku. Program bantuan subsidi upah (BSU) juga dinilai mendukung belanja rumah tangga. Christy memproyeksikan pendapatan sektor konsumer tumbuh 6,4% di 2025, dengan laba inti naik 5,2%, berpotensi menembus 8,7% pada 2026, ditopang efisiensi biaya operasional. Secara valuasi, sektor ini dinilai atraktif dengan PE ratio 12,7 kali, di bawah rerata lima tahunnya. Pilihan utama BRI Danareksa adalah ICBP dengan target harga Rp 14.000 per saham.

Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia mengingatkan risiko ketidakpastian global seperti perang di Timur Tengah yang bisa meningkatkan harga minyak dan memicu volatilitas rupiah. Ia menilai harga barang yang tinggi masih bisa menekan daya beli meski pemerintah telah meluncurkan stimulus.

Sektor konsumsi masih dinilai netral dengan tantangan lemahnya daya beli masyarakat, tekanan harga bahan baku, dan risiko global. Namun, ada peluang perbaikan selektif pada emiten tertentu seperti ICBP, yang diperkirakan mencatat kenaikan penjualan 7,3% yoy pada kuartal II 2025, didorong kenaikan harga jual mi instan dan penurunan harga CPO.

BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 yang digelar Minggu (29/6) sukses menjadi magnet pergerakan ekonomi Jakarta. Diikuti 31.000 pelari dari 51 negara, ajang ini hadir dalam tiga kategori, yaitu marathon, half marathon dan 10K. Antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan yang memadati sepanjang rute, menjadikan BTN Jakim 2025 tak sckadar ajang olahraga, tapi juga pemicu geliat ekonomi Jakarta. Suasana makin meriah dengan garis finis yang ditempatkan di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), memberi pengalaman tak terlupakan bagi peserta yang memulai perlombaan dari Silang Barat Monas sejak pukul 04.00 WIB. Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN Jakim2025 tidak hanya milik warga Jakarta, tapi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota dan mancanegara. “Hotel-hotel di sekitaran rute BTN Jakim 2025, semuanya penuh karena para peserta juga membawa keluarga dan teman-temannya untuk menyemangati.

Kehadiran mereka turut menggerakkan transaksi ekonomi di berbagai area di Jakarta, seperti kuliner, pusat perbelanjaan, spat-spot pariwisata dan hiburan lainnya," ungkap Nixon. Ia menyampaikan apresiasi pada Pemprov DKIJakarta, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan masyarakat atas s?ksesnya penyelenggaraan BTN Jakim 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI mendukun penuh ajang maraton ini karena Jakarta memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata olahraga, untuk para pelari, juga masyarakat umum yang ingin melihat kemeriahan acara. Dengan adanya keramaian tersebut, ekonomi Jakarta dapat lebih bergerak. "Maraton ini berjalan baik, dengan antusiasme yang luar biasa dan yang tidak diduga, dengan penutupan itu, semua hotel di sepanjang jalan menjadi laku, dan UMKM-nya hidup. Pelaksanaan BTN Jakim 2025 yang diikuti 31.600 pelari menunjukkan bahwa pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan saya harap tahun depan bisa naik kelas. (Yoga)

Perekonomian global yang melambat mempersulit banyak orang mencari pekerjaan, sehingga banyak yang terdorong menjadi pekerja gig. Demi menyambung hidup, segala macam risiko kerja dihadapi, membuat kondisi mereka semakin rentan. Mengutip data World Economic Forum (WEF), pangsa pasar ekonomi gig mencapai 556,7 miliar USD pada 2024. Jumlahnya akan bertambah tiga kali lipat pada 2032 dengan proyeksi 1.847 miliar USD. Ditengah ekonomi global yang semakin tak pasti, kondisi pekerja di sektor ekonomi gig menjadi rentan. Situasi semakin rawan karena banyak negara yang belum mampu mengantisipasi tumbuhnya ekonomi gig melalui regulasi khusus yang mengatur sektor baru itu. Banyak pekerja gig yang berstatus sebagai ”mitra” sehingga tak mendapat hak-hak pekerja pada umumnya, seperti upah minimum, asuransi atau jaminan sosial. Dalam laporan Human Rights Watch, pendapatan bersih pekerja platform di AS jauh di bawah upah minimum semestinya.

Hal serupa dialami pekerja gig di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kerentanan ini mendorong pekerja gig dari berbagai belahan dunia menuntut haknya. Selain melakukan aksi dan berserikat, mereka juga mencoba berdialog dengan pemerintah dan perusahaan platform. Di Nigeria, pekerja gig membentukserikat yang terdaftar secara resmi. ”Tujuannya mengakomodasi seluruh pekerja gig, termasuk pengemudi taksi daring Uber, untuk berjuang bersama. Sebelumnya, kami tersebar dimana-mana (tanpa koordinasi),” kata Abiola Nkechi, perwakilan Amalgamated Union of App-based Transporters of Nigeria, di Annemasse, Perancis, Kamis (5/6). Serikat pengemudi berbasis transportasi di Nigeria telah membuka ruang dialog dengan Uber, tapi hasilnya nihil. Dari pengalamannya, Uber menetapkan tarif sepihak tanpa kesepakatan dengan pengemudi. Perusahaan juga dapat membekukan akun pengemudi secara sepihak. ”Kami telah berbicara pada pemerintah untuk meregulasi Uber agar ada intervensi,” tuturnya.

Di Indonesia, organisasi dan serikat pekerja bersatu menekan pemerintah agar berpihak pada mereka. ”Pemerintah perlu tegas terhadap aplikator. Jangan hanya kami yang diperas aplikator, tapi pemerintah diam. Kami kawal terus sampai revisi UU Ketenagakerjaan diketuk palu,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lily Pujiati. Beberapa negara meregulasi platform yang mempekerjakan ”mitra”. Kini para pekerja platform, dari pengemudi taksi dan ojek daring sampai kurir pengantar makanan, mendapat hak-hak dasar sebagai pekerja. Di Swiss, regulasi terbit untuk Uber agar memenuhi hak yang layak bagi pengemudi taksi daringnya. Uber membayar 35 juta franc Swiss atau Rp701,26 miliar dengan kurs Rp 20.036 per franc, tidak termasuk pembayaran langsung ke para pekerja, tapi untuk jaminan hari tua atau pensiun bagi para pengemudi taksi daring Uber. Pemerintah juga mewajibkan Uber memenuhi hak pengemudi taksi daring sebelum mempekerjakan lebih banyak sopir. (Yoga)

Untuk menggerakkan konsumsi warga di triwulan II-2025, pemerintah kembali memberi kebijakan diskon tiket transportasi selama masa libur sekolah Juni-Juli 2025. Apakah potongan harga itu sudah menjangkau dan dirasakan oleh warga. “Aku enggak dapat diskon tiket pesawat, bahkan baru tahu kalau ada subsidi tiket transportasi dari pemerintah. Potongan harga sebenarnya meringankan. Apalagi, anakku tiga. Harapanku, pemerintah sering kasih kejutan diskon. Sayangnya, keluarga kami belum merasakan sampai kini. Masih lebih murah ke Singapura daripada ke Bali,” ujar Dini Yunitasari (38) Ibu Rumah Tangga, di Yogyakarta. ”Harga tiket tak berubah. Tiket pesawat saat cuaca buruk sangat mahal. Harga normal Rote-Kupang Rp 400.000. Kalau cuaca buruk, Rp 1 juta, padahal waktu tempuh 20-30 menit. Alternatif lain, feri seharga Rp 60.000, tapi kapal tidak berangkat kalau cuaca buruk. Mahalnya tiket transportasi juga menaikkan harga sembako,” kata Gunex Relewulan, Warga Kepulauan Rote, NTT.

”Saya dapat diskon tiket kereta untuk liburan ke Yogyakarta. Pas cek aplikasi KAI, ternyata ada diskon tiket kereta ekonomi. Biasanya saya pakai diskon alumni kampus sebesar 10 %, tapi diskon kali ini lebih besar. Minat warga berwisata tentu meningkat karena adanya potongan harga. Masyarakat jadi bisa refreshing dengan hemat. Harapan saya, selain diskon seperti ini, harga tiket kereta bisa ditinjau kembali karena harga asli tiket kereta terus naik,” ujar Ayta (27), Pegawai, di Jakarta. ”Saya sudah merasakan diskon tiket kereta api. Kebijakan ini tentu sangat meringankan. Diskon ikut memengaruhi saya mengambil keputusan (bepergian). Kalau tak ada diskon, saya akan mencari opsi kereta api yang lebih murah di kelas dan jadwal berbeda. Saya berharap diskon tarif tiket transportasi seperti ini bisa lebihsering diberikan. Apalagi, untuk kereta api yang masih jad itransportasi andalan yang nyaman dan terjangkau,” kata Anselma Hesti W (27), Karyawan Swasta, di Surakarta, Jateng. (Yoga)