Penyaluran kredit industri pembiayaan atau multifinance diproyeksi masih cerah di tengah kondisi melemahnya rupiah yang terus menurun sejak awal tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan multifinance telah menyiapkan sejumlah mitigasi risiko. “Prospeknya masih tetap baik dan positif karena industri pembiayaan juga sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan dengan melakukan hedging,” kata Agusman saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/4).

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno memproyeksikan industri pembiayaan dapat bertumbuh 15% pada tahun ini. Namun, sambungnya, pemain di sektor pembiayaan tetap harus waspada terkait dengan kemungkinan perlambatan bisnis. Perlambatan bisnis di sektor pembiayaan yang berpotensi terjadi ini juga riskan bagi perusahaan-perusahaan yang belum mampu menyetor minimum ekuitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada kuartal I/2024, perusahaan multifinance juga mampu meningkatkan penyaluran pembiayaan. PT Mandala Multifinance atau Mandala Finance yang berhasil meningkatkan pembiayaan pada kuartal I/2024 mencapai Rp1,4 triliun.

PERUSAHAAN pembiayaan atau multifinance percaya diri. Rapor kinerja tahun ini bertinta hijau. Kenaikan laba ditopang lini bisnis seperti multiguna, pembiayaan mobil baru dan bekas, hingga memaksimalkan digitalisasi perusahaan. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno optimistis, tahun ini menjadi tahun pemulihan bisnis pembiayaan dan bakal tumbuh 6% sampai 8% secara tahunan atau year on year (yoy). Direktur Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Cincin Lisa Hadi memproyeksi, laba bersih sampai Desember 2022 mencapai Rp 157 miliar, meningkat 42% yoy. "Pembiayaan dari segmen di multiguna yang berkontribusi sebesar Rp 3,4 triliun atau 72% dari total pembiayaan perusahaan," kata Cincin, Rabu (28/12).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong praktik tata kelola yang baik dan pelaporan keuangan yang berintegritas pada industri jasa keuangan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam pertemuan dengan perwakilan lembaga profesi dan asosiasi terkait governance, risk, dan compliance di Jakarta pekan lalu. (Yoga)

Skala bisnis dan kapasitas bank wakaf mikro atau BWM secara nasional terus berkembang, terindikasi dari jumlah nasabah dan pembiayaan yang terus meningkat. Potensi pengembangan BWM sangat besar mengingat masih banyak usaha mikro dan ultramikro yang membutuhkan permodalan. Mengutip data OJK, sejak mulai tahun 2017 hingga 24 Maret 2022 terdapat 62 BWM di seluruh Indonesia. Total pembiayaan yang disalurkan Rp 87,5 miliar kepada 55.266 nasabah. Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM OJK Ahmad Buchori mengatakan, perkembangan BWM tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini mendorong terciptanya potensi ekonomi keuangan syariah.

Radiansyah, Kabag Keuangan atau Bendahara BWM Ponpes Mawaridussalam, Deli Serdang, Sumut, menjelaskan, sejak berdiri Oktober 2018, pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan Rp 689 juta dengan total nasabah 426 orang. Debitor BWM ini adalah para ibu yang memiliki usaha mikro. Meski tak mensyaratkan agunan, tingkat kredit macet BWM ini terjaga tetap nol %. Radiansyah mengatakan, sebelum memberikan pembiayaan, pihaknya memberikan pendampingan dan pelatihan kepada calon debitor. (Yoga)

Kementerian Perindustrian mendata, sepanjang tahun 2019, nilai impor kebutuhan industry mencapai Rp 1.915 triliun. Nilai ini ditargetkan turun 15 persen menjadi Rp 1.628 triliun tahun 2020 dan turun 35 persen jadi Rp 1.245 triliun pada 2022.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, investasi yang dibutuhkan untuk mengejar target 35 persen substitusi impor mencapai Rp 197 triliun. Selain substitusi impor, produksi perlu digenjot dengan meningkatkan utilitas pabrik yang kini berkisar 53-54 persen. Target utilitas manufaktur tahun 2020 mencapai 60 persen dan akan didorong hingga 85 persen tahun 2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani mengatakan, Indonesia membutuhkan upaya kongkrit untuk memanfaatkan kerja sama internasional yang ada sehingga menyokong arus investasi dan ekspor.

Terkait dengan ekspor impor, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, Indonesia tetap mewaspadai kinerja neraca perdagangan. “Surplus (neraca dagang) disebabkan oleh impor yang turun lebih dalam dibandingkan dengan ekspor,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik mencatat, total ekspor sepanjang Januari-Juli 2020 mencapai 90,12 miliar dollar AS atau 6,21 persen lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun 2019. Di sisi lain, total impor selama Januari-Juli 2020 mencapai 81,37 miliar dollar AS atau turun 17,17 persen dibandingkan Januari-Juli 2019.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual rapat Dewan Gubernur BI periode April 2020, kemarin di Jakarta, mengatakan Bank Indonesia memutuskan untuk menerapkan pelonggaran kebijakan moneter melalui instrumen kuantitas atau quantitative easing guna mendukung pemulihan perekonomian nasional yang terpukul oleh wabah Covid-19. Instrumen ini memungkinkan bank sentral menambah jumlah uang yang beredar dengan menyuntikkan likuiditas ke sektor perbankan dan pasar keuangan nasional.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, mengatakan dukungan quantitative easing untuk memperkuat likuiditas perbankan relevan dilakukan di tengah risiko perlambatan ekonomi global akibat wabah Covid-19. Apalagi, sektor perbankan mengalami peningkatan risiko kredit, yang direspons dengan meningkatnya pembentukan pencadangan guna mengantisipasi gagal bayar nasabah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan kebijakan OJK untuk memberi keringanan berupa restrukturisasi kredit perbankan juga turut mempengaruhi kondisi likuiditas. Bhima menambahkan, sektor perbankan juga berpotensi menghadapi risiko pengetatan likuiditas di kemudian hari, sehubungan dengan rencana pemerintah untuk melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 5 persen.

Presiden Direktur PT Bank Mayapada International Tbk, Hariyono Tjahjarijadi, mengungkapkan hingga saat ini kondisi likuiditas industri perbankan relatif normal. Pasalnya, bank masih belum menyalurkan kredit dengan optimal. Fokus bank masih terpusat pada implementasi kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak Covid-19.

Sejak Januari 2018, Otoritas telah membekukan kegiatan usaha tujuh multifinance serta mencabut izin usaha tiga multifinance. Pencabutan izin usaha karena perusahaan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan dan POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Menurut Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, langkah penataan ini tidak akan mengganggu pertumbuhan industri pembiayaan malah sebaliknya akan membentuk industri pembiayaan semakin kuat, memiliki reputasi yang baik dan stabil