Reaksi ekspor produk usaha mikro kecil menengah yang mengikuti kegiatan Bali Jagadhita Culture Week 2021 mencapai Rp4,7 miliar. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi (KpwBI) Bali Trisno Nugroho mengatakan acara tersebut diselenggarakan pada 4-6 Oktober 2021 yang bertujuan untuk memperluas cakupan pasar produk UMKM di Pulau Dewata. "Pasar domestik maupun ekspor baik, tetapi dengan masuk pasar ekspor, ini akan makin menambah kesejahteraan UMKM," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/10). Bali Jagadhita Culture Week 2021 merupakan bagian dari Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang telah dilaksanakan enam kali sejak 2016. Bali Jagadhita tahun ini mengangkat tema Sinergi, Globalisasi, dan Digitalisasi UMKM dan Sektor Pariwisata.

Peserta yang terlibat sebanyak 21 UMKM dengan perincian 9 UMKM dengan produk kain/tenun, 5 UMKM produk Kriya, 5 UMKM produk makanan dan minuman, serta 1 UMKM desain atau ekonomi kreatif. KKI sinergikan dalam rangka mendukung gertakan nasional yang diprakarsai oleh pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) serta Gerakan Nasional Berwisata Indonesia) (GBWI). Sekretariat Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan Pemprov Bali terus berupaya mendampingi UMKM karena merupakan sektor yang tangguh terhadap terbulensi. Ketika sektor lain terdampak serius akibat pendemi Covid-19, menurutnya, UMKM mampu bertahan dan masih bisa diandalkan. "UMKM bisa eksis namun membutuhkan dukungan dari kita semua, baik dari BI, OJK, maupun Pemda," katanya. (yetede)

Manajemen PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) menyatakan sebanyak 100 gerai ritel perusahaan terdampak Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2021 lalu. Disampaikan lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahan menyatakan 100 gerai terdampak mewakilkan 67 persen jumlah gerai Matahari dan 71 persen total penjualan. Meningkat 26 gerai sejak pembatasan dimulai. Dari total, ada beberapa gerai terdampak harus ditutup pada jam 6 sore.

Manajemen menyampaikan gerai di wilayah Jawa, termasuk Jabodetabek, paling terdampak. Sebarannya sebanyak 71 gerai berada di Pulau Jawa, 19 gerai di Pulau Sumatera, 4 gerai di Pulau Kalimantan, dan lainnya di luar wilayah tersebut.

Sekitar 30 persen dari total gerai terdampak atas pembatasan kunjungan mal atau pengalihan lalu lintas jalan. Sementara itu, di sisi lain, pembatasan kapasitas peritel makanan dan minuman yang mengurangi kunjungan ke mal berdampak pada 42 persen dari total gerai.

Bisnis ritel modern terhuyung dihantam pandemi korona sejak tahun lalu. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, sejak April 2020 hingga Maret 2021, ribuan gerai ritel terpaksa tutup lantaran permintaan merosot tajam.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey mengemukakan, selama sembilan bulan di tahun 2020 (April-Desember 2020), sebanyak 1.200 toko atau rata-rata 4-5 toko ritel tutup per hari. Adapun di periode Januari sampai Maret tahun ini, tercatat 90 toko ritel atau 1-2 toko tutup per hari. "Jadi total sekitar 1.250-1.300 toko ritel di seluruh Indonesia tutup, " ungkap dia, kemarin. Efek pandemi Covid-19 memang menghentikan operasional beberapa brand ritel di sejumlah daerah, termasuk 212 Mart. Menanggapi hal tersebut, Roy menilai para ritel lokal di daerah mencatatkan biaya yang lebih besar daripada pendapatannya. "Ketika PPKM juga diberlakukan, sudah pasti ritel di daerah akan tergerus, " jelas dia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai, selain ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih lesu, tantangan ritel skala kecil dan menengah ada di rantai pasok dan optimalisasi ekosistem digital. Dia menggambarkan, dari sekitar 64 juta populasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, baru 13% yang telah terhubung dengan ekosistem digital. Sedangkan 87% lainnya masih mengandalkan luring (offline), bahkan banyak yang seluruh aktivitas usahanya mulai dari pembelian, penjualan, pemasaran hingga pembayaran masih sangat bergantung pada interaksi fisik.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, ritel skala lokal mutlak membutuhkan pengembangan dan inovasi layanan agar ketimpangan dengan jaringan ritel modern skala besar tidak terlalu lebar. Sebab, pilihan rasional konsumen akan mencari tempat berbelanja yang memiliki produk dan layanan lebih lengkap. Apalagi jaringan ritel besar punya sejumlah fasilitas penunjang yang bisa menarik pengunjung seperti ATM atau layanan pembayaran.

Pemerintah bisa memberikan sanksi berupa denda kepada badan usaha yang tidak memenuhi implementasi B20, sesuai aturan sanksinya berupa denda Rp 6.000 per liter kepada badan usaha