Perekonomian Indonesia pada 2025 menunjukkan kinerja yang relatif solid. Produk Domestik Bruto (PDB) riil tumbuh 5,11 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Dari sisi nominal, pertumbuhan bahkan meningkat dari 5,97 persen menjadi 7,60 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 0,66 persen.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, data menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak tidak selalu bergerak searah dengan dinamika ekonomi sektoral. Temuan paling menonjol muncul pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran. Kedua sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDB nasional masing-masing sekitar 19,07 persen dan 13,17 persen pada 2025. Keduanya juga termasuk penyumbang penerimaan pajak terbesar. Meski demikian, penerimaan pajak neto dari kedua sektor justru mengalami kontraksi di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif.

Fenomena tersebut menjadi sinyal yang patut dicermati karena terjadi pada sektor-sektor dengan basis ekonomi dan basis penerimaan yang besar. Dengan kata lain, pertumbuhan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam perkembangan penerimaan pajak pada sektor-sektor utama tersebut.

Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan dinamika yang berbeda. Sektor ini menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap PDB nasional dengan kontribusi meningkat dari 12,61 persen pada 2024 menjadi 13,10 persen pada 2025. Pertumbuhan riilnya meningkat dari 0,68 persen pada 2024 menjadi 5,33 persen pada 2025. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perikanan. Tanaman Perkebunan menjadi kontributor terbesar dalam sektor tersebut, sementara Tanaman Pangan mencatat pertumbuhan riil tertinggi pada 2025.

Meski perannya dalam perekonomian semakin besar, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak termasuk dalam kelompok penyumbang penerimaan pajak terbesar. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional dan posisinya dalam struktur penerimaan pajak berdasarkan data yang tersedia.

Meski demikian, berbagai perbedaan tersebut tidak serta merta dapat diartikan sebagai tax gap atau rendahnya kepatuhan perpajakan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor selain pertumbuhan ekonomi, mulai dari profitabilitas usaha, restitusi, pemanfaatan insentif perpajakan, struktur pelaku usaha, hingga karakteristik basis pajak masing-masing sektor.

Data menunjukkan bahwa besarnya kontribusi suatu sektor terhadap perekonomian tidak selalu berbanding lurus dengan perkembangan penerimaan pajaknya. Di sinilah letak tantangan bagi otoritas pajak. Ketika struktur perekonomian terus berubah, kemampuan membaca sektor-sektor yang tumbuh, memahami karakteristik basis pajaknya, serta mengantisipasi pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Pemerintah Indonesia kini mendorong implementasi program gentengisasi dengan memanfaatkan koperasi desa sebagai pelaku utama produksi genteng. Program ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dan difokuskan pada penggantian atap seng dengan genteng tanah liat di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Dorong Koperasi Desa Bangun Pabrik Genteng

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan didorong untuk membangun pabrik genteng di tingkat desa. Menurut pernyataan tersebut, peralatan produksi genteng relatif sederhana dan bahan bakunya mudah diperoleh dari tanah lokal, sehingga koperasi dapat menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini.

Program ini bertujuan tidak hanya mengubah tampilan fisik atap rumah tetapi juga menggerakkan ekonomi desa dan membuka peluang usaha baru sehingga koperasi desa tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga unit produksi genteng lokal.

Menteri Koperasi: Koperasi Desa Bisa Produksi Genteng

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa produktion genteng bisa dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di setiap daerah, termasuk kemungkinan penggunaan limbah batu bara sebagai campuran untuk meningkatkan kualitas genteng. Ferry menyatakan bahwa koperasi desa siap memproduksi genteng sebagai bagian dari dukungan terhadap program gentengisasi.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi tidak harus memproduksi dari nol. Alternatif kolaborasi dengan perajin genteng setempat yang telah memiliki pengalaman produksi juga dapat dilakukan sebagai strategi awal produksi genteng di desa.

Gentengisasi Dipandang Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa

Berbagai pihak menganggap gentengisasi bukan semata perubahan material atap rumah, tetapi juga motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Dengan memberikan peran produksi genteng kepada koperasi desa, pemerintah berharap program ini dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat lembaga ekonomi desa, dan memperluas kegiatan ekonomi lokal.

Untuk mencapai hal ini, pemerintah sedang menyusun skema pendanaan kolaboratif yang melibatkan koperasi desa, swasta, dan pemerintah pusat serta daerah agar program ini tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. 

Pengembangan produk unggulan ke depan  harus menyasar komoditas pertanian yang hanya ada di Indonesia dan mampu menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya, yakni kopi, cokelat, dan rempah. Di masa lalu, ketiga komoditas ini berjaya dan  menjadikan Indonesia produsen nomor satu dunia. Melalui pembenahan lembaga penelitian, termasuk mengembalikan fungsi penelitian pertanian yang kini di badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Kementerian Pertanian, maka kopi, cokelat, dan rempah akan berkibar lagi serta berkontribusi besar ke pendapatan negara. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pambangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, sejak menjadi NKRI, luas lahan Indonesia tidak bertambah hanya sekitar 191 juta hektare (ha), bahkan mungkin sekarang telah berkurang karena sebagian tenggelam. Dengan lahan di nomor 16 dunia, namun penduduk Indonesia saat ini justru di peringkat empat global sekitar 280 juta orang. Karenanya, ketersedian lahan per kapita RI di Asean kini tercatat masuk salah satu yang terendah. (Yetede)

Kebijakan politik pangan pemerintah, antara lain tercermin dari besarnya anggaran untuk sektor tersebut, turut memicu optimisme ramalan produksi beras nasional oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), di samping faktor iklim yang relatif kondusif. Di laporan terbaru yang dirilis Juni 2025 berjudul Food Outlook: Biannul Report on Global Food Markets, FAO memperoyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026, RI  ditempatkan sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Bangladesh. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Tauhid Ahmad, dukungan penuh pemerintah untuk program produksi pangan, utamanya beraras sangat kentara di era pemerintahan saat ini. Bukan dari sisi anggaran tapi tercermin dari sisi anggaran yang mendukung, termasuk upaya mengerahkan TNI/Polri untuk turut serta dalam program ketahanan pangan yang diusung pemerintah. "Yang pertama memang  dukungan penuh pemerintah  untuk program produksi ya, program pemerintah itu cukup berbasislah, untuk apa saja, untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi di beberapa tempat. Bahkan, banyak support  dari tentara dan polisi sampai ikut menanam. Jadi pemerintah kita kuat disitu," kata Tauhid. (Yetede)

Pemerintah mengimbau para pelaku industri gula, termasuk penggilingan, distributor, dan pabrik, untuk menyerap hasil panen petani tebu sesuai harga acuan penjualan (HAP) di tingkat produsen  yang telah ditetapkan melalui Perbadan No 12 Tahun 2024 sebesar Rp14.500 per kilo gram (kg). Produksi gula kristal putih (GKP) dalam negeri mulai meningkat di Juni 2025 ini seiring masuknya musim giling tebu untuk tahun ini. Seiring naiknya produksi GKP domestik yang mulai terjadi Juni ini, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bappanas/NFA) menggelar rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) gula tingkat produsen di Jakarta pada 17 Juni 2025. Langkah itu bertujuan menjaga agar peningkatan produksi tidak berimplikasi pada depresiasi harga di tingkat produsen/petani tebu. Di pertemuan itu, Bapanas mengajak penyerapan gula petani dilakukan sesuai HAP demi menjaga harga tetap stabil dan mendukung swasembada. "Kondisi harga gula konsumsi di tingkat konsumen secara prinsip masih relatif bagus, sehingga mestinya tidak ada alasan harga gula di petani menjadi rendah," tegas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa. (Yetede)

Operasi pasar beras segera digelar pemerintah melalui Perum Bulog. Sebanyak 1,32 juta ton beras SPHP di lepas ke pasaran di Juni-Juli tahun ini guna meredam kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. Seiring dengan akan diluncurkannya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, distribusi beras SPHP juga menyasar jaringan koperasi tersebut sehingga masyarakat di perdesaan lebih mudah mengakses pangan dengan harga terjangkau. Dalam laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), pada 14 Juni 2025, di tingkat konsumen, rerata banderol beras medium di zona III sudah 24,75% di atas harga eceran tertinggi (HET), beras premium di zona III telah 14,39% di atas HET, beras medium di zona II naik 8,33%  diatas HET, beras medium di zona 1 meningkat 7,4% diatas HET. Secara nasional, rerata harga beras medium Rp13.998 per kg atau 11,98% di atas HET dan berada pada status perlu intervensi, baik di zona 1, II, maupun III. Intervensi dilakukan di daerah terpilih dengan inflasi tinggi. Bahkan dalam data terbaru yang dimuat di Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas, rerata nasional harga beras medium pada 16 Juni 2025 telah mencapai Rp 14.126 per kg atau 13,01% diatas HET Rp 12.500 per kg. (Yetede)

Pengurus BUMDes Kahuripan terlihat sedang memanen jamur tiram yang dibudidayakan dengan pola tanam baglog di Desa Malang Semirang, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (16/6/2025). Budidaya jamur tiram yang dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes itu dapat menghasilkan jamur hingga sebanyak1,5 ton dalam kurun waktu satu bulan. Jamur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 13.000-Rp 15.000 per kilogramnya. (Yoga)

Rencana TNI AD merekrut 24.000 prajurit tamtama tahun ini diyakini telah melalui perencanaan matang, termasuk alokasi anggarannya. Segala aspek terkait perekrutan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, telah sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. ”Semua hal, aspek, dalam kebijakan tersebut telah disiapkan pemerintah, dari awal hingga akhir. Saya yakin dampak kebijakan ini akan bermanfaat sangat besar pada kemajuan bangsa,” tutur Dave, Minggu (15/6/2025). Perekrutan itu disebut selaras dengan Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan yang mandiri dan berbasis kewilayahan. Sebagai implementasi konkret, akan dibentuk BatalyonTeritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Setiap batalyon berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat, dengan empat kompi, yaitu pertanian, peternakan, medis, dan zeni.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Pertahanan, Brigjen Frega Ferdinand Wenas menyebutkan bahwa lang-kah TNI AD yang akan merekrut 24.000 tamtama sudah dihitung secara cermat. ”Sayakurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan juga untuk mendukung kedaulatan negara,” tu-tur Frega. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mempertanyakan maksud dan urgensinya. Kebijakan merekrut 24.000 tamtama yang tujuannya untuk membantu sektor pertanian dan peternakan itu menunjukkan kekeliruan prioritas dalam konteks pertahanan nasional. Perekrutan itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dalam skala besar. ”Ketika dikalikan 24.000 personel, total beban anggaran mencapai triliunan rupiah setiap tahun,” katanya. Apalagi, kebijakan ini muncul di tengah kondisi anggaran pertahanan Indonesia yang sedang menghadapi tekanan. (Yoga)

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) hingga Juni 2025 berhasil menguasai kembali 1 juta hektare (ha) lahan di kawasan hutan seluas 1 juta ha tersebut tersebar di 64 kabupaten dan diambil alih dari 406 perusahaan di Tanah Air. "Total lahan yang telah dikuasai kembali adalah 1.019.611,31 ha," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar. Kapuspen menyebutkan, dalam rincian berdasarkan provinsi, dari total 1.019.611,31 ha tersebut, dalam rincian berdasarkan provinsi, dari total 1.019.611,31 ha tersebut, Satgas PKH berhasil menguasai 400.819,53 ha lahan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, lalu 331.838,67 ha di Riau, kemudian 153.359,44 ha di Kalimantan Barat, selanjutnya 22.559,47 ha di Sumatra Utara, dan 26.185,84 ha di Kalimantan Timur. Di sisi lain, sekitar 30.516,21 ha lahan kawasan hutan di Kalimantan Selatan, seluas 25.601,12 ha di Sumatera Selatan, lalu 3.897,44 ha di Sumatera Selatan, seluas 25.601,12 ha di Sumatera Selatan, lalu 3.89,44 ha di Sumatra Barat, dan 14.836,59 ha di Jambi. Adapaun dari lahan-lahan yang telah dikuasai kembali itu, lahan 717.703,33 ha telah diserahkan dan siap diserahkan ke BUMN yang mengelola sawit, yaitu PT Agrinas Palma Nusantara (APN). (Yetede)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan tegas mengimbau para pedagang di seluruh Indonesia untuk mengikuti ketentuan harga eceran (HET) beras yang telah ditetapkan pemerintah. Produksi beras nasional saat ini dalam posisi kuat, sehingga tidak ada alasan harga melewati ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian disampaikan Mentan Amran saat inspeksi  mendadak (sidak) di Pasar Tembok, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada 11 Juni 2025, guna memantau langsung harga dan ketersediaan beras. Dalam kunjungan itu, Mentan dialog dengan pedagang  dan memastikan pasokan beras dalam kondisi aman dan harga sesuai ketentuan berlaku. Kunjungan itu sebagian dari komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) untuk hadir langsung di tengah masyarakat, memastikan program dan kebijakan berjalan efektif di lapangan, serta mendukung petani dan pelaku usaha pangan. "Produksi beras kuat, sehingga harga harusnya terkendali," jelas Mentan. Contoh, harga beras di Pasar Tembok tergolong stabil, usai sebelumnya sempat ditemui harga beras curah Rp 14 ribu per kilo gram di jakarta. (Saya diskusi dengan Ibu Riam pedagang di Pasar Tembok. Harga curah cukup bagus Rp12.900 per kg, suplainya juga bagus. (Yetede)