Labirin | News & Update

;

Pertanian

( 502 )

Transformasi Pertanian dan Penguatan Kelas Menengah

HR1 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Penurunan jumlah dan peran kelas menengah di Indonesia, yang telah menjadi perhatian serius. Tidak hanya jumlahnya yang menyusut hampir 10 juta orang dalam lima tahun, tetapi juga kualitas pekerjaan dan keterampilan yang ada di sektor ini mengalami penurunan. Transformasi struktural ekonomi Indonesia dari sektor pertanian menuju industri dan jasa tidak berjalan mulus, dengan banyak tenaga kerja yang beralih tanpa keterampilan yang memadai.

Data menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian menurun, sedangkan sektor jasa meningkat. Namun, kualitas tenaga kerja di sektor jasa sering kali rendah, yang berkontribusi pada tantangan dalam mencapai status negara maju. Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi ini, menyebabkan kelas menengah mengalami stagnasi kesejahteraan dan ancaman PHK yang serius.

Penurunan kelas menengah, yang sekarang mencapai 47,85 juta orang (17,13% dari total populasi), mencerminkan sensitivitas mereka terhadap kebijakan ekonomi dan politik. Tanpa kebijakan yang tepat untuk memperbaiki kondisi ini, prospek pertumbuhan dan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia akan tetap terancam.

Ekonomi

Defisit Neraca Dagang Pertanian

KT3 18 Oct 2024 Kompas

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen, sektor pertanian perlu didorong tumbuh minimal 4,7 persen. Salah satunya melalui hilirisasi pertanian yang tidak hanya berorientasi pada ekspor, tetapi juga ketahanan pangan dan substitusi impor. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh secara bertahap hingga mencapai 8 persen pada 2045. Namun, presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8 persen di periode kepemimpinan mereka pada 2024-2029. Direktur International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) IPB University Sahara, Kamis (17/10/2024), mengatakan, sebentar lagi, Indonesia akan memasuki tahap kedua transformasi menuju Indonesia Emas, yakni 2025-2035. Dalam tahap itu, Bappenas menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 7 persen.

”Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar itu, Bappenas menargetkan sektor pertanian tumbuh 11,8 persen,” ujarnya dalam Gambir Trade Talk #16 bertajuk ”Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Pertanian Indonesia” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan secara hibrida di Jakarta. Bersama sejumlah lembaga lain, lanjut Sahara, ITAPS juga menghitung dan menentukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan 5-8 persen. Tingkat pertumbuhan 8 persen diistilahkan sebagai pertumbuhan ambisius 7 persen tinggi, 6 persen medium, dan 5 persen rendah. ”Dalam penghitungan itu, agar pertumbuhan 8 persen tercapai, sektor pertanian harus tumbuh minimal 4,7 persen. Ini agak berat, mengingat rata-rata pertumbuhan sektor itu secara historis, yakni pada 2003-2023, hanya 3,3 persen,” katanya.

Menurut Sahara, berbagai upaya perlu dilakukan agar target minimal pertumbuhan sektor pertanian dapat tercapai. Tidak cukup dengan upaya meningkatkan produksi, tetapi juga perlu dibarengi hilirisasi serta memanfaatkan riset dan teknologi. Ia mencontohkan, IPB University telah menghasilkan sejumlah riset dan pengembangan sejumlah komoditas, seperti kelapa sawit, kopi, beras, rumput laut, tuna, tongkol, cakalang, dan udang. Salah satu hasilnya terkait dengan hilirisasi adalah produk turunan kelapa sawit Indonesia rata-rata masih di level ke-4 dan ke-5. ”Indonesia tertinggal dari Malaysia yang produk turunan sawitnya rerata di level ke-6 dan ke-7. Negara tersebut bahkan telah mengembangkan produk turunan sawit untuk bahan baku kosmetik yang nilai tambahnya 552 kali lipat,” kata Sahara. Ia juga menekankan agar hilirisasi berbagai komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan tidak hanya berorientasi pada ekspor. (Yoga)

Ekonomi

Digitalisasi di Sektor Pertanian Terus Digalakkan oleh Pemerintah

KT1 16 Oct 2024 Investor Daily (H)

Modernisasi digital yang diterapkan di berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan menjadi prioritas pemerintah Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam peningkatan produktivitas. Hal ini pula yang diyakini akan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program yang dicanangkan pemerintah Prabowo Subianto di masa mendatang. Direktur Eksekutif ICT sekaligus Pengamat Ekonomi Digital, Heru Sutadi mengatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8%. target ini tidak mudah untuk dicapai. Untuk mewujudkan target tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan ekonomi digital. Perlu langkah extra ordinary untuk mencapai target pertumbuhan 8%, salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan lebih tinggi," kata Heru. (Yetede)

Ekonomi

Paradoks kondisi kesejahteraan petani

KT3 14 Oct 2024 Kompas

Sekitar 48,86 persen rumah tangga miskin di ndonesia menjadikan sektor pertanian sebagaitumpuan nafkahnya. Sektor pertanian juga menampung hampir sepertiga (28,21 persen) penduduk Indonesia yang bekerja. Sebuah paradoks dengan kondisi kesejahteraan petani tergambar dari kinerja produksi padi nasional. Kerja keras petani yang merupakan penghasil pangan bagi 270 juta jiwa lebih penduduk Indonesia membuahkan hasil manis dan mendapat apresiasi secara internasional pada bulan kemerdekaan dua tahun lalu. Pada Agustus 2022, Indonesia memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena telah berhasil mencapai swasembada beras.

Tahun setelah penghargaan itu diterima adalah tahun yang berat untuk mempertahankan volume produksi padi. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data, produksi padi nasional tahun 2023 mencapai 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini turun 1,4 persen dibandingkan 2022 yang mencapai 54,75 juta ton GKG atau turun 1,4 persen. Diperlukan strategi untuk mengatasi penurunan ini agar tak terjadi lagi pada 2024. Meskipun alarm penurunan sebenarnya sudah terlihat pada realisasi produksi padi pada periode subround 1 2024 (Januari-April) yang tumbuh negatif 17,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2023, masih ada peluang untuk menggenjot produksi di dua subround selanjutnya hingga akhir 2024.

Teknologi pertanian perlu sentuhan teknologi untuk memitigasi kondisi alam yang kadang tidak sejalan dengan fase pertumbuhan padi. Pertanyaannya, seberapa banyak berbagai hasil riset mengenai teknologi pertanian telah diadopsi oleh petani? Diperlukan suatu lembaga yang dapat menjembatani kebermanfaatan hasil riset ilmiah itu hingga sampai ke tangan petani dengan bahasa sederhana. BPS mencatat pertanian Indonesia lewat Sensus Pertanian setiap sepuluh tahun sekali. Banyak informasi bisa direfleksikan dari pencatatan SensusPertanian. Pada Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 59,53 persen petani yang terjaring kedalam petani milenial, yaitu berusia 19-39 tahun dan/atau menggunakan teknologi digital dalam proses pertaniannya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Harga Cabai Melonjak Turun

KT3 07 Oct 2024 Kompas

Harga cabai merah besar anjlok. Dalam tiga hari terakhir, harga cabai merah besar di Jawa Timur menyentuh Rp 3.500 per kilogram dan Rp 4.000 per kg. Petani rugi besar sebab harga pokok penjualan Rp 15.000 per kg. Di tempat lain, seperti Kota Cirebon, Jawa Barat, hal serupa terjadi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, harga cabai merah turun dari Rp 30.000 per kg pada akhir Agustus menjadi Rp 15.000 per kg pada September. ”Dalam tiga hari terakhir ini harga terus buruk. Cabai merah besar ukuran kecil sampai Rp 3.500 per kg, sedangkan yang biasa Rp 4.000-Rp 5.000 per kg. Dalam kondisi seperti ini, kami berharap pemerintah turut memikirkan solusi bagi petani,” kata Nanang Triatmoko, Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Jatim, Jumat (4/10/2024).

Oleh karena kondisi terpuruk tersebut, Nanang mengatakan AACI membuat surat terbuka kepada Presiden RI agar pemerintah memberikan perhatian dan solusi. Mereka memilih bersurat karena tidak bisa berunjuk rasa lantaran masih harus mengurus lahan. ”Permintaan kami sangat sederhana, yaitu di saat harga di tingkat petani Rp 4.000 per kg, pemerintah bisa hadir. Jadi sama seperti pemerintah hadir saat harga mahal. Kalau harga mahal, pemerintah ribut membuat operasi pasar dan lainnya. Kalau harga jatuh, apa yang akan dilakukan?Berlaku adillah kepada petani,” katanya. Menurut Nanang, hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi jelas terhadap fluktuasi harga produk pertanian seperti cabai tersebut. Dengan demikian, saat harga mahal atau murah, kerugian, baik di konsumen maupun petani, tidak terlalu besar. Penyerapan bisa melalui pihak ketiga, Bulog, atau lainnya.

”Harga jatuh karena sentra-sentra cabai seperti di Sembalun Mataram, Banyuwangi, Jember, Paiton, Blitar, dan Bojonegoro semuanya sedang panen. Makanya, cabai di tingkat petani harganya rendah. Apalagi saat ini daya beli masyarakatturun sehingga pembelian cabai juga menurun,” katanya. Rendahnya harga cabai merah pernah terjadi lima tahun lalu saat pandemiCovid-19. Saat itu harga cabai merah di bawah Rp 5.000 per kg. Adapun 12 tahun lalu harga cabai merah pernah di angka Rp 2.000 per kg.Wahyu Nur Cahaya (35), petani cabai asal Ngantang, Malang, mengatakan, hampir dua bulan ini harga cabai merah besar terus merosot. ”Saat ini di petani harganya Rp 3.000-Rp 3.500 per kg. Kemarin di pasar dijual Rp 4.000 per kg tidak laku,” katanya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Rumitnya Mata Rantai Pertanian dan Inflasi Pangan

KT3 24 Sep 2024 Kompas

Selama 2023, inflasi nasional meningkat, bahkan mencapai hampir 5,5 persen pada Februari 2023. Inflasi bahan pangan menjadi momok yang menjadi penyebab peningkatan tersebut. Saat itu banyak negara yang merupakan penghasil pangan beras, seperti India, Thailand, dan Vietnam, mengalami penurunan produksi yang juga mengancam kecukupan pangan mereka. Akibatnya, mereka membatasi ekspor bahan pangan mereka. Di sisi lain, El Nino mengakibatkan sejumlah kekeringan di sejumlah daerah, termasuk penghasil pangan utama di Indonesia, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

Walaupun secara tahunan produksi pangan mencukupi, secara bulanan terjadi kekurangan pasokan disejumlah daerah. Hal ini memicu peningkatan harga beras yang berakibat pada peningkatan harga pangan dan inflasi secara keseluruhan. Jawa Tengah yang juga merupakan daerah penghasil beras mengalami inflasi yang cukup tinggi. Di dalam benak banyak orang, daerah penghasil, seperti Jawa Tengah, seharusnya tidak mengalami inflasi yang tinggi. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian beras yang dihasilkan Jawa Tengah berpindah dulu ke provinsi lain sebelum kembali lagi masuk ke Jawa Tengah. Mekanisme rantai perdagangan yang panjang mengakibatkan tak ada ruang cukup untuk menurunkan harga. Penelitian Bank Indonesia (2023) menunjukkan setidaknya ada tujuh mata rantai perdagangan beras dari petani sebelum sampai ke konsumen akhir.

Hal itu berarti ketika harga akan diturunkan, cuma dapat bersumber dari dua hal, yaitu biaya transportasi dan biaya di petani. Tanpa subsidi biaya angkut, petanilah yang menjadi penanggung penurunan harga beras. Peningkatan harga yang tinggi lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara. Hal ini ternyata tidak hanya beras, tetapi juga disejumlah bahan pangan lain, seperti aneka cabai dan bawang merah. Penguatan kelembagaan petani. Penguatan kelembagaan petani menjadi jembatan bagi peningkatan posisi tawar petani yang berujung pada peningkatan kesejahteraan petani. Petani harus dipandang sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan dari sisi suplai. Petani harus jadi mitra pemerintah dalam pengendalian inflasi. Hal itu berarti petani menjadi pahlawan inflasi. (Yoga)

Ekonomi

Korupsi Agraria Semakin Memburuk

KT3 24 Sep 2024 Kompas

Praktik korupsi dinilai berada di balik masifnya konflik agraria selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kurun satu dekade tercatat 2.939 konflik agraria di lahan seluas 6,3 juta hektar dan berdampak pada 1,75 juta rumah tangga. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) yang mewakili 80 organisasi petani disejumlah daerah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/9/2024), untuk menyampaikan aspirasi terkait urgensi pemberantasan korupsi agraria di Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 yang diperingati setiap 24 September.

”Para petani meminta KPK serius membongkar korupsi agraria yang sangat masif. Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, ada 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar. Korban yang terdampak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika. Menurut Dewi, agraria dan segenap isinya merupakan penunjang pokok hidup petani, masyarakat adat, nelayan, dan kaum perempuan. Namun, sumber-sumber agraria, terutama tanah, air, dan hutan,

kini dikuasai segelintir orang saja. Data KPA menunjukkan, hingga saat ini sudah 25 juta hektar tanah dikuasai pengusaha sawit, 10 juta hektar tanah dikuasai pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektar tanah dikuasai pengusaha kayu.

Sementara itu, 17,24 juta petani gurem hanya menguasai tanah di bawah 0,1 sampai dengan 0,5 hektar, sisanya buruh tani dan tidak memiliki tanah. ”Parahnya, kemiskinan struktural ini berada dalam sistem ekonomi-politik agraria yang diskriminatif kepada rakyat, tanpa kepastian hukum, rentan menjadi korban mafia tanah dan koruptor,” kata Dewi. Dalam kesempatan ini, KPA dan SPP juga menyerahkan beberapa dokumen dan contoh lokasi yang diduga menjadi ladang korupsi agraria ke KPK. (Yoga)

Ekonomi

Korupsi Agraria Semakin Memburuk

KT3 24 Sep 2024 Kompas

Ekonomi

Ribuan Hektar Sawah Baru Dicetak di Kalteng

KT3 20 Sep 2024 Kompas

Program cetak sawah nasional di Kalimantan Tengah akan membuka lahan seluas 400.000 hektar atau hampir seluas Pulau Bali. Warga ber harap pemerintah memperha tikan keberlangsungan di lahan yang sebelumnya dibuka. Ardianto (47), warga Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, mengatakan, banyak lokasi sawah yang sejak dicetak pada 2021-2022 belum memiliki saluran irigasi. Sawah miliknya yang masuk dalam program ekstensifikasi food estate (lumbung pangan) belum terakses irigasi. Akibatnya, lahan jadi cepat kering di musim kemarau dan kebanjiran di masa musim hujan. ”Kami sudah pernah gagal panen atau turun produksi. Jadi, ya, sudah biasa. Tapi, kami masih menanam, kok,”kata Ardianto, dihubungi dari Palangka Raya, Kamis (19/9/2024). Ardianto dansebagianbesar warga Desa Pilang sebelumnya berladang tradisional. Se jak dilarang membakar pada 2015, ia tak berani lagi berladang.

Saat program lumbung pangan masuk pada 2020, ia antusias menyambutnya. Dalamprogram itu, ladangnya ”disulap” menjadi sawah oleh pemerintah. Setelah sawah dibuka, saluran irigasi belum dibuat. Sejak saatitu, ia acap kali mengalami puso. ”Beberapa kali juga (sawah) terendam air karena sungai meluap,” kata Ardianto. Belum usai program itu berjalan sesuai harapan Ardianto, pemerintah sudah menciptakan program baru berjudul. Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Nasional. Pada Rabu (18/9), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah mengunjungi Kalteng. Bersama Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Andi menggelar rapat koordinasi sekali lagi untuk memantapkan program baru tersebut. Dalam rapat itu, pemerintah sepakat mencetak 400.000 hektar. ”Enggak lagi, jadi tidak ada lagi food estate. Ini sekarang cetak sawah,” ujar Andi. MenurutAndi, untuk pelaksanaan cetak sawah nasional telah dialokasikan anggaran Rp 16 triliun. Pelaksanaannya hampir di seluruh Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera.

Sebelumnya, Selasa (20/8), Menteri Pertanian Amran Sulaiman datang ke Palangka Raya untuk menggelar rapat koordinasi optimasi lahan dan cetak sawah di Kalteng. Ia memaparkan rencana pemerintah untuk menciptakan lumbung pangan di Pulau Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Total 3 juta hektar bakal digarap selama tiga tahun. Rinciannya, 1 juta hektar pada tahun pertama dengan wilayah Papua Selatan, Kaltim, Kalsel, Kalbar, dan Sumatera Selatan. Tahun kedua juga 1 juta hektar dengan wilayah Papua Selatan, Kalteng, Papua Barat, Kalbar, danRiau.Tahu ketiga, 1 juta hektar di Sumsel, Kalteng, Papua Selatan, Papua, dan Kalimantan Utara. Potensi lahan Kalteng disebut memiliki potensi lahan untuk perluasan pertanian sebesar 2,4 juta hektar yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Namun, dalam proyek ini, pemerintah hanya membutuhkan 621.684 hektar atau sama dengan 1,1 kali luas Pulau Bali. Amran mengatakan, lahan seluas 621.684 hektar itu tersebar di seluruh wilayah Kalteng. Lahan yang digunakan meliputi area penggunaan lain, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan produksi konversi. Edy Pratowo menyatakan siap mendukung program tersebut. Apalagi, sebelumnya Menteri Pertanian sudah beberapa kali datang untuk menyampaikan keinginan pemerintah pusat melaksanakan program tersebut. ”Kami ada 400.000 hektar yang sudah siap. Tadi, dirjen menyampaikan, 165.000 hektar diKapuas jaditarget utama dulu,” kata Edy. Ia berharap semua pihak bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional, angan-angan yang sudah lama direncanakan. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Stok Gabah yang Terakhir

KT3 05 Sep 2024 Kompas

Arsimah, seorang petani, terlihat sedang menjemur gabah di Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Hari Rabu (4/9/2024). Gabah kering panen ini adalah stok terakhir yang dijual seharga Rp 7.500 per kilogram. Sudah 3 bulan persawahan di kawasan tersebut mengalami kekeringan. Sehingga hasil panen tidak maksimal, padahal harga gabah kering panen sedang bagus. (Yoga)