Program cetak sawah nasional di Kalimantan Tengah akan membuka lahan seluas 400.000 hektar atau hampir seluas Pulau Bali. Warga ber harap pemerintah memperha tikan keberlangsungan di lahan yang sebelumnya dibuka. Ardianto (47), warga Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, mengatakan, banyak lokasi sawah yang sejak dicetak pada 2021-2022 belum memiliki saluran irigasi. Sawah miliknya yang masuk dalam program ekstensifikasi food estate (lumbung pangan) belum terakses irigasi. Akibatnya, lahan jadi cepat kering di musim kemarau dan kebanjiran di masa musim hujan. ”Kami sudah pernah gagal panen atau turun produksi. Jadi, ya, sudah biasa. Tapi, kami masih menanam, kok,”kata Ardianto, dihubungi dari Palangka Raya, Kamis (19/9/2024). Ardianto dansebagianbesar warga Desa Pilang sebelumnya berladang tradisional. Se jak dilarang membakar pada 2015, ia tak berani lagi berladang.

Saat program lumbung pangan masuk pada 2020, ia antusias menyambutnya. Dalamprogram itu, ladangnya ”disulap” menjadi sawah oleh pemerintah. Setelah sawah dibuka, saluran irigasi belum dibuat. Sejak saatitu, ia acap kali mengalami puso. ”Beberapa kali juga (sawah) terendam air karena sungai meluap,” kata Ardianto. Belum usai program itu berjalan sesuai harapan Ardianto, pemerintah sudah menciptakan program baru berjudul. Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Nasional. Pada Rabu (18/9), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah mengunjungi Kalteng. Bersama Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Andi menggelar rapat koordinasi sekali lagi untuk memantapkan program baru tersebut. Dalam rapat itu, pemerintah sepakat mencetak 400.000 hektar. ”Enggak lagi, jadi tidak ada lagi food estate. Ini sekarang cetak sawah,” ujar Andi. MenurutAndi, untuk pelaksanaan cetak sawah nasional telah dialokasikan anggaran Rp 16 triliun. Pelaksanaannya hampir di seluruh Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera.

Sebelumnya, Selasa (20/8), Menteri Pertanian Amran Sulaiman datang ke Palangka Raya untuk menggelar rapat koordinasi optimasi lahan dan cetak sawah di Kalteng. Ia memaparkan rencana pemerintah untuk menciptakan lumbung pangan di Pulau Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Total 3 juta hektar bakal digarap selama tiga tahun. Rinciannya, 1 juta hektar pada tahun pertama dengan wilayah Papua Selatan, Kaltim, Kalsel, Kalbar, dan Sumatera Selatan. Tahun kedua juga 1 juta hektar dengan wilayah Papua Selatan, Kalteng, Papua Barat, Kalbar, danRiau.Tahu ketiga, 1 juta hektar di Sumsel, Kalteng, Papua Selatan, Papua, dan Kalimantan Utara. Potensi lahan Kalteng disebut memiliki potensi lahan untuk perluasan pertanian sebesar 2,4 juta hektar yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Namun, dalam proyek ini, pemerintah hanya membutuhkan 621.684 hektar atau sama dengan 1,1 kali luas Pulau Bali. Amran mengatakan, lahan seluas 621.684 hektar itu tersebar di seluruh wilayah Kalteng. Lahan yang digunakan meliputi area penggunaan lain, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan produksi konversi. Edy Pratowo menyatakan siap mendukung program tersebut. Apalagi, sebelumnya Menteri Pertanian sudah beberapa kali datang untuk menyampaikan keinginan pemerintah pusat melaksanakan program tersebut. ”Kami ada 400.000 hektar yang sudah siap. Tadi, dirjen menyampaikan, 165.000 hektar diKapuas jaditarget utama dulu,” kata Edy. Ia berharap semua pihak bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional, angan-angan yang sudah lama direncanakan. (Yoga)

Arsimah, seorang petani, terlihat sedang menjemur gabah di Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,  pada Hari Rabu (4/9/2024). Gabah kering panen ini adalah stok terakhir yang dijual seharga Rp 7.500 per kilogram. Sudah 3 bulan persawahan di kawasan tersebut mengalami kekeringan. Sehingga hasil panen tidak maksimal, padahal harga gabah kering panen sedang bagus. (Yoga)

Satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pertanian justru tumbuh melambat. Subsektor tanaman pangan yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat performanya justru paling buruk. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov, Selasa (27/8) mengatakan, capaian kinerja sektor pertanian dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi belum sesuai harapan. Pertumbuhan tahunan sektor pertanian melambat, dari 4,24 % pada 2014 menjadi 1,3 % pada 2023.

”Bahkan, pada triwulan I-2024, sektor pertanian justru terkontraksi atau tumbuh minus  3,54 % secara tahunan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Evaluasi 10 Tahun Jokowi di Bidang Ekonomi” yang digelar Indef secara daring di Jakarta. Abra juga menuturkan, pertumbuhan sektor pertanian selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional selama satu dekade terakhir. Kontribusi tahunan sektor tersebut terhadap PDB juga stagnan, yakni 13,34 % pada 2014 dan 12,53 % pada 2023. Bahkan, kinerja subsektor tanaman pangan justru merosot paling tajam dibanding subsector lain. Padahal, tanaman pangan merupakan subsektor paling strategis untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras.

”Tidak mengherankan jika Indonesia terus mengimpor beras lantaran produksi beras nasional berkurang,” katanya. BPS mencatat, subsektor tanaman pangan pada 2014 hanya tumbuh 0,06 % secara tahunan. Pada 2023, subsektor tersebut bahkan tumbuh -3,88 %. Pada triwulan I-2024, subsektor tanaman pangan terkontraksi cukup dalam, yakni tumbuh -24,73 %. Baru pada triwulan II-2024, subsektor ini tumbuh 12,5 % secara tahunan. Untuk itu, Abra berharap pemerintahan baru nanti benar-benar serius memperbaiki kinerja sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. Perbaikan itu tidak hanya mencakup peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteran para produsen pangan di hulu. (Yoga)

Ratusan hektar sawah di Kabupaten Indramayu, Jabar, terdampak kekeringan pada musim tanam kedua. Jumlah itu diprediksi bertambah karena keke ringan masih bisa berlanjut. Produksi padi di lumbung pangan itu terancam menurun. Di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, kekeringan tampak dari tanah yang retak-retak. ”Rata-rata usia tanaman padi yang kekeringan ini 1,5 bulan. Itu lagi butuh banyak air,” ucap H Fahrurozi, Ketua Kelompok Tani Sriwijaya IV, Kamis (22/8). Kekeringan terjadi karena minimnya pasokan air saluran irigasi dari Bendungan Rentang di Majalengka dan Bendungan Cipanas.

Terakhir, sawahnya mendapat air pekan lalu, dengan debit yang sedikit karena harus berbagi dengan desa dan kecamatan lainnya. ”(Petani) di sini sudah sebulan enggak maksimal kebagian air,” ucapnya. Padahal, ia memperkirakan, di Desa Karanganyar sekitar 350 hektar terdampak kekeringan. Bahkan, sejumlah petani menggelar balap lari dan motor di sawah yang mengering, Selasa (20/8). ”Petani spontan saja (balap lari dan motor). Kami bikin ini biar kekeringan dipikirkan,” ungkap Fahrurozi yang turut serta dalam kegiatan itu. Setelah video balap lari dan motor di lahan kering itu tersebar di media, sejumlah lembaga pemerintah terkait datang ke daerah tersebut.

Ia berharap, pemerintah segera menangani dampak kekeringan itu agar petani tidak merugi. Sejauh ini ia menghabiskan 14 juta untuk biaya tanam dan pemupukan sawah seluas 2 hektar. Tanpa pasokan air, sawahnya terancam puso. ”Produksi padi juga berpotensi berkurang karena tanah tidak subur lagi. Tanahnya kering, retak-retak,” ucapnya. Namun, ia belum bisa memprediksi berapa penurunan produksi padi di lahannya. Dalam kondisi normal, ia bisa memanen 5 ton gabah kering panen (GKP). Kondisi serupa juga terjadi di desa lainnya di Kandanghaur. Dari 13 desa, hanya dua desa yang bisa terselamatkan jika pasokan air irigasi belum normal. Fahrurozi menyebut, hampir 80 % sawah di Kandanghaur kekeringan. Luas area tanamnya mencapai 4.000 hektar. (Yoga)