Satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pertanian justru tumbuh melambat. Subsektor tanaman pangan yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat performanya justru paling buruk. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov, Selasa (27/8) mengatakan, capaian kinerja sektor pertanian dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi belum sesuai harapan. Pertumbuhan tahunan sektor pertanian melambat, dari 4,24 % pada 2014 menjadi 1,3 % pada 2023.

”Bahkan, pada triwulan I-2024, sektor pertanian justru terkontraksi atau tumbuh minus  3,54 % secara tahunan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Evaluasi 10 Tahun Jokowi di Bidang Ekonomi” yang digelar Indef secara daring di Jakarta. Abra juga menuturkan, pertumbuhan sektor pertanian selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional selama satu dekade terakhir. Kontribusi tahunan sektor tersebut terhadap PDB juga stagnan, yakni 13,34 % pada 2014 dan 12,53 % pada 2023. Bahkan, kinerja subsektor tanaman pangan justru merosot paling tajam dibanding subsector lain. Padahal, tanaman pangan merupakan subsektor paling strategis untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras.

”Tidak mengherankan jika Indonesia terus mengimpor beras lantaran produksi beras nasional berkurang,” katanya. BPS mencatat, subsektor tanaman pangan pada 2014 hanya tumbuh 0,06 % secara tahunan. Pada 2023, subsektor tersebut bahkan tumbuh -3,88 %. Pada triwulan I-2024, subsektor tanaman pangan terkontraksi cukup dalam, yakni tumbuh -24,73 %. Baru pada triwulan II-2024, subsektor ini tumbuh 12,5 % secara tahunan. Untuk itu, Abra berharap pemerintahan baru nanti benar-benar serius memperbaiki kinerja sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. Perbaikan itu tidak hanya mencakup peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteran para produsen pangan di hulu. (Yoga)

Ratusan hektar sawah di Kabupaten Indramayu, Jabar, terdampak kekeringan pada musim tanam kedua. Jumlah itu diprediksi bertambah karena keke ringan masih bisa berlanjut. Produksi padi di lumbung pangan itu terancam menurun. Di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, kekeringan tampak dari tanah yang retak-retak. ”Rata-rata usia tanaman padi yang kekeringan ini 1,5 bulan. Itu lagi butuh banyak air,” ucap H Fahrurozi, Ketua Kelompok Tani Sriwijaya IV, Kamis (22/8). Kekeringan terjadi karena minimnya pasokan air saluran irigasi dari Bendungan Rentang di Majalengka dan Bendungan Cipanas.

Terakhir, sawahnya mendapat air pekan lalu, dengan debit yang sedikit karena harus berbagi dengan desa dan kecamatan lainnya. ”(Petani) di sini sudah sebulan enggak maksimal kebagian air,” ucapnya. Padahal, ia memperkirakan, di Desa Karanganyar sekitar 350 hektar terdampak kekeringan. Bahkan, sejumlah petani menggelar balap lari dan motor di sawah yang mengering, Selasa (20/8). ”Petani spontan saja (balap lari dan motor). Kami bikin ini biar kekeringan dipikirkan,” ungkap Fahrurozi yang turut serta dalam kegiatan itu. Setelah video balap lari dan motor di lahan kering itu tersebar di media, sejumlah lembaga pemerintah terkait datang ke daerah tersebut.

Ia berharap, pemerintah segera menangani dampak kekeringan itu agar petani tidak merugi. Sejauh ini ia menghabiskan 14 juta untuk biaya tanam dan pemupukan sawah seluas 2 hektar. Tanpa pasokan air, sawahnya terancam puso. ”Produksi padi juga berpotensi berkurang karena tanah tidak subur lagi. Tanahnya kering, retak-retak,” ucapnya. Namun, ia belum bisa memprediksi berapa penurunan produksi padi di lahannya. Dalam kondisi normal, ia bisa memanen 5 ton gabah kering panen (GKP). Kondisi serupa juga terjadi di desa lainnya di Kandanghaur. Dari 13 desa, hanya dua desa yang bisa terselamatkan jika pasokan air irigasi belum normal. Fahrurozi menyebut, hampir 80 % sawah di Kandanghaur kekeringan. Luas area tanamnya mencapai 4.000 hektar. (Yoga)

Tak semata karena El Nino yang tahun lalu menyebabkan kekeringan disebagian besar wilayah sentra padi di Tanah Air, kemerosotan produksi beras yang terus berlanjut juga dipicu oleh  alih fungsi lahan sawah secara masif dan akses petani terhadap pupuk yang justru mengecil. Untuk itu, penyelesaian terhadap dua problem struktural ini harus menjadi perhatian secara serius, agar ketahanan pangan nasional bisa terwujud. Data Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) menyebutkan, bahwa tahun 2013 terdapat 7,75 juta ha lahan sawah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah itu menjadi 7,1 juta ha atau sekitar 650 ribu ha. Bila penyusutan terus terjadi, lahan sawah diperkirakan bakal habis dalam 38 tahun ke depan. (Yetede)

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus dilakukan secara menyeluruh. Di hulu, selain menciptakan lahan baru seperti lewat program food estate, yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah melindungi atau mempertahankan  lahan-lahan pertanian yang masih ada  melalui instrumen insentif dan disintensif. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappanas) Suharso Monoarfa  mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi persoalan serius yakni luas lahan yang cenderung turun. Lahan baku sawah di Tanah Air saat ini hanya tersisa sekitar tujuh juta hektare dan diperkirakan terus menurun menjadi sekitar 6,2 juta hektare pada tahun 2035 mendatang. (Yetede)

Lumbung pangan Merauke, Papua Selatan, digadang-gadang mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Kini, lumbung pangan itu tengah menjadi ladang uji pengembangan pertanian modern beserta varietas unggul padi dan tebu. Pemupukan menggunakan pesawat nirawak (drone) hingga budidaya tanaman pangan dengan internet untuk segala (IoT) diterapkan. Berbagai varietas padi nasional, termasuk yang tahan perubahan cuaca, ditanam. Bahkan, bibit tebu impor dari Australia turut dibudidayakan. Pada 23 Juli 2024, Kementan serta Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan perkembangan lumbung pangan padi dan tebu di Merauke kepada Presiden Jokowi.

Dua lokasi lumbung pangan disambangi, yakni Rice Estate Desa Telaga Sari di Distrik Kurik dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tebu di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring. Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan mengembangkan pertanian di Merauke secara bertahap. Pada tahap awal, lahan yang akan dikembangkan seluas 63.000 hektar (ha). Sekitar 40.000 ha telah dikerjakan. Pada tahap berikutnya, pemerintah menargetkan dapat menggarap 1 juta ha lahan. ”Pengembangan pertanian itu mengadopsi teknologi pertanian dan hasil  teknologi tersebut, seperti benih varietas unggul, sensor kelembaban tanah dan cuaca, drone, dan sistem pengairan otomatis,” ujarnya melalui siaran pers.

Benih padi varietas unggul yang diuji dan dikembangkan di Merauke adalah Cakrabuana Agritan. Varietas itu adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki produktivitas tinggi, yakni berkisar 9-10 ton per ha. Ke depan, varietas itu akan dikembangkan di sawah seluas 1 juta ha. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Haris Syahbuddin menambahkan, kementan juga menerapkan teknologi IoT, mulai dari penggunaan drone untuk memupuk tanaman padi seluas 40.000 ha serta penerapan alat pengamatan kelembaban tanah dan sistem otomatis pengairan tanaman. (Yoga)

Kelindan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan penyerapan pupuk subsidi. Situasi ini menjadi sorotan diskusi kelompok terarah (FGD) harian Kompas (Kompas.id) bertema ”Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta, Rabu (17/7). Diskusi dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra dengan pembicara kunci Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Dida mengatakan, pemerintah segera merevisi kebijakan pupuk subsidi agar penyalurannya dapat lebih efektif. Slamet mengapresiasi hal tersebut karena petani sulit sejahtera sepanjang tidak ada jaminan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. ”Agustus yang seharusnya ada perpanjangan kontrak (pupuk subsidi) antara pemerintah dan Pupuk Indonesia belum dilakukan. Ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR Slamet yang mengikuti diskusi secara daring. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengemukakan, prosedur birokrasi terkait pupuk subsidi yang terlalu panjang menghambat proses penambahan alokasi pupuk subsidi yang awalnya dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

*Presiden Jokowi telah memberikan arahan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada Februari 2024. Namun, panjangnya alur birokrasi yang dilalui membuat SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi baru terbit akhir Juni 2024. ”Di bulan Juni baru sadar ternyata kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia terganjal karena anggarannya belum tersedia,” ujar Rahmad. Kendati Permentan No B-51/SR.210/M/03/2024 tentang Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi telah disetujui DPR, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk, yang menyebabkan 150 kabupaten/kota yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Untungnya Kementan bersedia menanggung risiko dan meminta Pupuk Indonesia segera menyalurkan tambahan pupuk bersubsidi. (Yoga)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food terus memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian yang dikelola. Di antara teknologi yang telah diadopsi oleh holding BUMN pangan ini adalah teknologi pemetaan (mapping) udara yang berhasil meningkatkan rendemen gula atau kadar kandungan gula di dalam tebu menjadi 7,36% pada 2023 dibandingkan pada 2022 yang hanya 6,5%. Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan, dalam melaksanakan penebangan tebu untuk selanjutnya dilakukan penggilingan, pihaknya kini mengacu pada hasil dari pemetaan (mapping) teknologi foto udara. Ini juga menjadi bagian dari perbaikan proses bisnis (business process) terhadap mesin pabrik gula yang dilakukan oleh ID Food. (Yetede)

Dalam lima tahun ke depan, suhu bumi berpotensi mencapai rekor terpanas. Akankah padi atau beras semakin haus air? Kerisauan peralihan pemanasan menjadi pendidihan global dinyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres pada 28 Juli 2023. Dalam lima tahun ke depan, suhu global bisa melebihi ambang batas 1,5 derajat celsius di atas tingkat praindustri, di atas ambang batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Nyaris setahun kemudian, yakni pada 14 Juni 2024, Presiden Jokowi menggaungkan kembali kerisauan Guterres. Jokowi menyebut kenaikan suhu bumi membuat dunia sedang menuju neraka iklim. ”Hati-hati, satu tahun terakhir ini kita rasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat, di Myanmar 45,8 derajat, panas sekali,” ujarnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024.

Merujuk proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Presiden juga menyatakan, 50 juta petani di dunia akan kekurangan air. Jika tidak berbuat apa-apa, dunia bisa mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Di Indonesia, kemarau panjang akibat El Nino pada 2023 telah mengikis produksi beras nasional sebanyak 0,44 juta ton. Pada 2024, Indonesia berpotensi kekurangan beras 3,8 juta ton dari sebelumnya diperkirakan kurang 5 juta ton. Kementan menjelaskan, hal itu terjadi lantaran dampak El Nino tahun lalu berlanjut hingga tahun ini. Luas tanam padi pada Oktober 2023-April 2024 seluas 6,55 juta hektar, turun 36,9 % atau 3,83 juta hektar jika dibanding rerata luas tanam periode 2015-2019 yang mencapai 10,39 juta hektar. Peningkatan kebutuhan pangan dan air akan berjalan beriringan dengan perubahan iklim.

Dalam laporannya bertajuk ”Ending Groundwater Overdraft without Affecting Food Security” yang rilis pada 14 Juni 2024, Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) memperkirakan permintaan tanaman pangan secara global akan meningkat 40 % dan khusus beras 11 % pada 2020 ke 2050. Begitu juga dengan permintaan terhadap air. Dalam periode tersebut, kebutuhan air secara global diperkirakan meningkat 17 %, khusus sektor pertanian 12 %. IFPRI menyarankan penggunaan sumber air tanah diminimalisasi agar tidak terjadi degradasi air dan tanah. Cara lain yang bisa dilakukan dengan mengelola air hujan, mengembangkan benih unggul sesuai kondisi geografis dan curah hujan, teknologi pengairan terukur, dan budidaya pangan organik. (Yoga)

Suparlan (55) tak menyerah pada kondisi alam desanya. Ketika lahan rawa pasang surut di sekitar rumahnya tak lagi memberikan hasil pascabanjir besar tahun 2021, ia menerima tantangan berinovasi dengan padi apung, lalu berhasil bangkit dari kegagalan panen dan bertekad terus melanjutkan inovasi itu. Tanaman padi apung dengan media tanam pot plastik dan styrofoam menghijaukan lahan rawa pasang surut di samping rumah Suparlan di Desa Sampurna, Barito Kuala, Kalsel, 35 km dari Kota Banjarmasin. Saat ditemui di rumahnya, Senin (20/5) Suparlan menuturkan, padi apung yang ditanamnya baru berusia satu bulan. Tahun ini merupakan tahun keduanya menanam padi apung. Jenis padi yang ditanamnya adalah siam madu. ”Ini termasuk padi unggul, bisa panen dalam tiga bulan. Kalau tak ada kendala, dalam dua bulan ke depan sudah bisa panen, pada Juli nanti,” katanya.

Suparlan menggunakan 76 lembar styrofoam berukuran 1 x 2 meter dengan ketebalan 20 cm sebagai media pengapung. Satu lembar styrofoam menyangga 21 pot tanaman padi. Ada lebih dari 1.500 rumpun padi yang tumbuh mengapung di atas air. Tiang-tiang kayu ditancapkan di berbagai sisi Styrofoam untuk menahan tanaman padi apung agar tidak bergeser saat tertiup angin. Dari kejauhan, padi itu tampak seperti ditanam di bedeng terapung. Menurut anggota Kelompok Tani Ar-Raudah itu, lahan rawa pasang surut di samping rumahnya hampir tak pernah surut pascabanjir besar tahun 2021.Banjir kala itu tidak hanya menenggelamkan hamparan tanaman padinya, tetapi juga sampai merendam rumah panggungnya. Ketinggian air d alam rumah sempat mencapai 50 cm. ”Setelah banjir besar itu, kami para petani di sini kerap gagal panen. Sebagian lahan kami juga terendam terus sehingga tidak memungkinkan ditanami padi,” kata bapak dari empat anak sekaligus kakek dari empat cucu itu.

Pada 2023, Suparlan dan beberapa petani di sana ditawari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel untuk mengembangkan padi apung. Mereka mendapat bantuan styrofoam dan pot, tapi benih, pupuk, danp-i pestisida tetap diusahakan sendiri oleh petani. ”Saya pikir ide inovasi itu bagus dan mesti dicoba. Kalau berhasil, petani kembali sejahtera. Jadi, tak perlu beli beras lagi seperti beberapa tahun terakhir pascabanjir,” ujarnya. Pada Mei 2023, ia menjadi satu-satunya petani di desanya yang berhasil panen padi apung. Hasil panen perdana itu cukup menggembirakan. ”Saya dapat 12 kaleng,  sekitar 240 kg gabah kering panen,” ucapnya. Menurut Suparlan, hasil panen tersebut setara hasil panen di sawah berukuran dua borong atau 340 meter persegi. ”Kalau sebagian hasilnya tidak dijual, hasil panen itu cukup untuk makan kami bertiga di rumah selama setahun,” katanya.

Suparlan sebetulnya tak ingin menjual hasil panen perdana padi apungnya. Namun, karena banyak petani lain yang  menginginkan gabah kering itu sebagai benih, ia pun rela berbagi. ”Mereka bahkan berani membeli dengan harga tinggi karena kualitas benihnya bagus. Tidak kena hama dan tidak hampa,” ujarnya. Gabah kering untuk benih itu pun dihargai Rp 140.000 per kaleng. Padahal, harga pasarannya waktu itu masih Rp 80.000 per kaleng. ”Tujuan saya memang bukan berbisnis, melainkan berbagi,” katanya. ”Pada prinsipnya, sama saja menanam padi itu. Bedanya, untuk padi apung ini, kita harus lebih telaten. Tidak bisa habis ditanam langsung ditinggal, seperti tanam padi di sawah,” ujarnya. ”Kalaupun nanti tidak dapat bantuan lagi, saya tetap akan meneruskan budidaya padi apung. Saya menyadari inovasi pertanian ini adalah solusi yang tepat di lahan yang saya garap,” katanya. (Yoga)