Potret gagal panen terlihat di sejumlah wilayah NTT sepekan terakhir hingga Sabtu (18/5). Wilayah yang didatangi mulai dari Kabupaten Rote Ndao, Sikka, Flores Timur, hingga Lembata. Noviana Lete (43), warga Desa Obafok, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, menuturkan, hasil panen padi tadah hujan tahun ini di bawah 2 ton gabah kering giling per hektar. Secara nasional, rata-rata produktivitas padi per hektar mencapai 5,5 ton gabah kering giling. ”Masalahnya hujan tidak jelas. Setelah hujan satu minggu, kami pikir sudah masuk musim tanam sehingga kami mulai tanam. Nyatanya setelah kami tanam, hujan tidak turun lagi selama berminggu-minggu,” kata Noviana.

Minimnya air diperparah dengan kesulitan mereka mengakses pupuk bersubsidi. Banyak kendala, mulai dari alokasi kuota, proses administrasi oleh pemerintah, hingga penebusan pupuk di level kios dan distribusi ke petani. Ketersediaan pupuk yang minim membuat banyak tanaman kerdil dan tidak berproduksi maksimal. Banyak gabah yang hampa tanpa isi. Untuk mengatasi kondisi semacam itu, di Maumere, Kabupaten Sikka, Yance Maring (35) mempraktikkan sistem pertanian menggunakan irigasi tetes pada tanaman hortikultura. Sistem tersebut dipelajari Yance ketika melakukan studi pertanian di Israel beberapa tahun silam.

Dengan irigasi tetes, air mengalir lewat selang kemudian menetes di setiap tanaman. Satu tetes per detik. Satu tanaman membutuhkan 250 mililiter air setiap hari. Dengan sistem irigasi tetes, penggunaan air untuk tanaman lebih efisien, tetapi presisi sehingga efektif mengairi tanaman. Dalam hitungannya, efisiensi air hingga 40 % jika dibandingkan dengan pengairan secara konvensional. Yance menganjurkan penggunaan pupuk berimbang dengan memperbanyak pupuk organik sebelum penanaman. Pupuk organik diambil dari kotoran ternak seperti ayam dan kambing. Selanjutnya, petani bisa menggunakan pupuk kimia secara bertahap. Yance menggunakan pupuk nonsubsidi.

Di Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, petani mempraktikkan tanaman pangan bervariasi dengan memperbanyak pangan lokal, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan pisang. Tanaman itu bisa tahan terhadap panas dibandingkan dengan padi dan jagung. Ini jadi pelajaran. Kami akan perbanyak tanam pangan lokal untuk makanan sehari-hari,” kata Servince Seus (65), petani setempat. Di Flores Timur, Maria Loretha, perempuan petani, konsisten mendorong tanaman sorgum yang dianggap cocok untuk daerah itu. Ia mengampanyekan konsumsi sorgum sebagai pengganti beras. Dari sisi kesehatan, sorgum lebih rendah gula dibandingkan beras. ”Seharusnya kondisi ini membuat sadar petani untuk mengolah tanaman pangan yang cocok di daerah mereka,” kata Loreta. (Yoga)

Dari sisi ekonomi, usaha tani padi masih menjanjikan. Selain menguntungkan (BPS, 2018), usaha tani padi juga berdaya saing kuat (Agustian, 2014). Masalah terjadi setelah padi atau gabah berubah jadi beras. Berbagai kajian menunjukkan, daya saing beras terus menurun yang menandai beras Indonesia tak punya daya saing di pasar dunia (Azahari dan Hadiutomo, 2013; Syahyuti, 2020). Ini terjadi karena selama puluhan tahun pemerintah lebih fokus swasembada gabah, tapi melupakan beras. Industri padi/gabah dan industri beras sejatinya saling terkait erat dan saling memperkuat. Jika salah satu di antaranya melemah, kurang atau tak diurus, keduanya akan melemah atau tak terurus. Harga beras, kualitas beras dan produktivitas beras tidak hanya ditentukan tingkat produktivitas (gabah kering giling/hektare) dan efisiensi pada tingkat usaha tani, tapi juga ditentukan oleh efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi. Dua tahapan pascapanen ini amat menentukan kualitas dan produktivitas beras, serta efisiensi yang dicerminkan pada harga beras.

Sialnya, di dua tahapan pascapanen itu kita amat lemah. Ini terkait dominasi penggilingan padi kecil dan sederhana. Merujuk data BPS (2020), jumlah penggilingan padi mencapai 169.789 unit, turun 12.000 unit dari 2012 (182.199 unit). Dari 169.000 unit, 95% tergolong penggilingan kecil, disusul penggilingan menengah 44,32% dan besar 0,62%. Dominasi penggilingan padi kecil adalah hasil kebijakan era 1970-an, ketika konsumen masih memperlakukan beras sebagai komoditas homogen. Berbagai atribut kualitas pada beras, seperti butir patah, rasa, dan kepulenan, belum jadi isu penting. Masalahnya, lebih dua dekade terakhir telah terjadi perubahan drastis pada preferensi konsumen beras. Dominasi penggilingan padi kecil menghambat upaya menekan kehilangan hasil pada tahap pengeringan dan penggilingan, rendemen giling rendah, dan mempersulit peningkatan kualitas beras.

Betapa tidak efisiennya pascapanen padi di Indonesia tampak dari kehilangan saat panen dan pascapanen sebesar 10,82%. Rendemen giling hanya 62,74%, jauh lebih rendah dari Thailand (69,1%) dan Vietnam (66,6%) (Patiwiri, 2016). Potensi kehilangan hasil padi mulai dari proses pengeringan, penggilingan, dan rendemen giling pada 2018—2019 sebesar 2,75 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun atau setara Rp15,4 triliun (Sawit dan Burhanuddin, 2020). Kehilangan tertinggi terjadi pada tahap pengeringan: Rp5,3 triliun. Ini karena penggilingan padi kecil rerata tak punya dryer. Dari total kehilangan itu, 80% atau Rp12,32 triliun disumbang oleh penggilingan padi kecil. Bila input usaha tani, seperti pupuk, pestisida, BBM, benih, dan pekerja juga dihitung maka kehilangan 2,75 juta ton GKG pemborosan yang luar biasa. Kalau potensi kehilangan hasil padi ini bisa ditekan, katakanlah 50%, ada peluang tambahan 0,86 juta ton beras. Apalagi bila bisa ditekan 100% akan ada tambahan 1,72 juta ton beras.

Pemerintah berupaya memacu produktivitas tanaman karet guna mengubah nasib petani komoditas tersebut yang kini cukup memprihatinkan. Hal itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (DHK) dari industri karet, barang dari karet, dan plastik turun 7,18%, yakni dari Rp 16,6 triliun pada kuartal II-2022 menjadi Rp 15,85 triliun di kuartal II-2023. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, taraf hidup dan ekonomi  petani karet di Indonesia  penting untuk dinaikkan. Presiden Jokowi prihatin atas kondisi petani karet di Tanah Air, ada dua isu yang dihadapi mereka, yaitu penurunan harga dan produktivitas yang merosot. "Bahkan, sempat ada kebijakan pemerintah untuk membeli hasil para petani karet, ini prihatin sekali. Karenanya, pemerintah mencoba memastikan nasib mereka segera berubah," ujar Moeldoko. Karenanya, Moeldoko, mewakili KSP, yang juga selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, bekerja sama dengan PT Mercu BioTech Nusantara untuk menggunakan teknologi mercu system. Teknoloi itu bisa  menambah produktivitas karet hingga 300%. Pemanfaatan teknologi MTS dapat digunakan dalam segala cuaca, termasuk saat curah hujan cukup tinggi. (Yetede)

Bukan cuma kelapa sawit, Indonesia punya komoditas unggulan perkebunan lainnya, mulai kopi, kakao, teh, cengkeh, hingga rempah. Indonesia pernah berjaya dan dikenal dunia karena merupakan penghasil utama berbagai komoditas perkebunan tersebut. Sebut saja, kopi. Indonesia merupakan produsen terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan Vietnam. Produksi kopi Indonesia mencapai 765. 415 ton pada tahun 2023. Kini, para pekebun kopi di dalam negeri tengah menikmati berkah lonjakan harga kopi khusunya robusta, akibat pasokan dari Vietnam sebagai produsen utama yang seret menyusul kekeringan. Tercatat, harga kopi robusta di pasar berjangka naik lebih dari 2% menjadi US$ 3.496 per ton di bursa London pada Kamis (9/5), setelah naik 1,1% sehari sebelumnya.

Ketua Kompartemen Kopi Specialty & Industri Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo bilang, ekspor kopi Indonesia banyak mengisi pangsa pasar Amerika Serikat, Mesir, Malaysia, Jepang, serta Jerman. Harga kakao pun naik gila-gilaan tahun ini. Produksi yang lebih rendah di Pantai Gading, produsen kakao terbesar di dunia, menjadi faktor utama kenaikan harga kakao. Tak pelak, harga kakao untuk kontrak Juli 2024 di bursa komoditas berjangka New York melambung hingga 13,47% atau mencapai US$ 8.610 per ton. Harga saat ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata harga kakao global pada 2023 di kisaran US$ 3.000 per ton. Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Arief Zamroni mengungkapkan, Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar keenam, menurut International Cocoa Organization (ICCO). Produksi kakao kita bisa terus digenjot lantaran tersebar di banyak wilayah, mulai Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTT, hingga Papua.

Kementerian Pertanian (Kementan) menggeber program pompanisasi pada lahan-lahan sawah tadah hujan guna  mengejar target produksi beras 32 juta ton tahun ini  dan 34 juta ton tahun depan. Setelah diverifikasi, terdapat 2,15 juta hektare (ha) sawah tadah hujan yang  berpotensi mengadopsi program pompanisasi dengan total kebutuhan 215 ribu unit pompa. Saat ini, pompa yang sudah  beroperasi 27 ribu unit dengan jangkauan 275 ribu ha, atau masih kurang 194 ribu unit lagi bagi 1,95 juta ha sawah tadah hujan yang pemenuhannya akan dilakukan bertahap. Menurut menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pompanisasi adalah solusi cepat dalam mengantisipasi dampak kekeringan atau musim kemarau  terhadap produksi beras /padi. Kekeringan panjang yang sempat terjadi tahun lalu  menurunkan produksi padi/beras nasional karena areal tanaman menyusut akibat kekurangan air. Amran pernah mengatakan, apabila  ditempuh opsi cetak sawah  untuk meningkatkan luas tanam maka dibutuhkan 2-3 tahun. "El Nino panjang sempat menurunkan produksi padi/beras tahun lalu. Karenanya, pompanisasi ini merupakan solusi paling cepat guna memacu produksi dalam menghadapi kemarau  panjang atau EL Nino," papar mentan (Yetede)

BPS memperkirakan neraca produksi dan konsumsi beras nasional pada Juni 2024 akan defisit lagi setelah pada Maret, April, dan Mei 2024 surplus. Pemerintah perlu mewaspadainya dan mengoptimalkan serapan gabah atau beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Kendati begitu, Bapanas menjamin stok beras hingga akhir tahun ini aman, yakni 10,09 juta ton. Namun, stok sebesar itu baru dapat terpenuhi jika produksi dan impor beras sesuai dengan perkiraan dan perencanaan. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (29/4). Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri perwakilan pemda dan sejumlah pemangku kepentingan pangan.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, harga beras terus turun seiring panen raya padi pada Maret-April 2024. Per pekan keempat April 2024, harga rerata nasional berbagai jenis beras Rp 15.667 per kg atau turun 2,41 % dibandingkan Maret 2024. Penurunan harga beras tersebut diperkirakan terus berlanjut hingga Mei 2024 lantaran neraca produksi dan konsumsi beras bulan itu masih surplus. ”Namun, pada Juni 2024, neraca tersebut berpotensi defisit karena produksi beras diperkirakan turun. Pemerintah perlu mewaspadai dan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi karena harga beras bisa naik lagi,” ujarnya. BPS memperkirakan pada Juni 2024, defisit beras berpotensi terjadi lagi, yakni 0,45 juta ton, lantaran produksi padi berupa gabah kering giling (GKG) pascapanen raya semakin turun, dari 5,54 juta ton pada Mei 2024 menjadi 3,68 juta ton pada Juni 2024. (Yoga)

Proyek pengembangan padi di Kalteng bakal berlanjut setelah pemerintah memulai kerja sama baru dengan China. Namun, sejumlah pihak khawatir hal itu hanya akan menambah deretan kisah sumbang dari angan-angan lumbung pangan di Kalteng. Rencana itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela Pertemuan Ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism RI–China di Labuan Bajo, NTT, Jumat (19/4) seperti dikutip Kompas.com. Luhut menyampaikan telah meminta China memberikan teknologi menanam padi ke Indonesia. China disebut sukses swasembada pangan. Bahkan, keinginan itu telah menjadi kesepakatan dan rencananya dimulai pada Oktober 2024.

Mendengar rencana itu, Herianto (48), petani Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, tersenyum kecut. Menurut dia, soal pertanian, Indonesia tak kalah dari negara lain. Namun, ia menyayangkan persoalan yang masih menghadang, seperti pupuk subsidi yang sulit didapat petani. ”Saya berharap, kalau memang ada proyek seperti itu, bisa membuat hidup petani lebih baik,” kata Herianto, Kamis (25/4).Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi berpendapat, program-program itu belum bisa membuat Indonesia berdaulat pangan. Masyarakat hanya mendapat bencana.

Ia khawatir kerja sama dengan China itu menggunakan lahan yang dipakai food estate, cetak sawah, atau program sejuta gambut. Senator asal Kalteng, Agustin Teras Narang, menyambut baik rencana itu. Ia berharap kerja sama itu bisa segera terealisasi. ”Apabila benar dapat direalisasikan dengan terencana, perlu melibatkan para ahli serta masyarakat atau petani setempat,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyatakan bakal bergerak cepat menyiapkan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional dan menyambut kerja sama itu. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menggelar program optimalisasi lahan rawa dan irigasi di 10 kabupaten di Kalteng dengan total 81.000 hektar. (Yoga)

Bapanas telah menyesuaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 6.000 per kg. HPP itu dinilai belum menguntungkan petani. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (25/4) mengatakan, HPP gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg masih di bawah usulan HPP sejumlah organisasi tani. Usulan HPP tersebut di kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. AB2TI mengusulkan HPP GKP di tingkat petani Rp 6.900 per kg. Jumlah itu berasal dari biaya produksi GKP di lahan 1.500 meter persegi sebesar Rp 5.966 per kg dan keuntungan petani sebesar 15 %.

”Dari biaya produksi GKP saja, petani hanya untung sedikit sekali. Apalagi jika merujuk pada ambang batas nilai tukar petani tanaman pangan (NTP TP),” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Dwi menjelaskan, ambang batas NTP TP sebesar 100. Angka itu menunjukkan pendapatan dan pengeluaran petani sama besar atau tidak untung atau rugi. Dari NTP TP tersebut, harga wajar GKP Rp 6.035 per kg. Jika Bapanas menetapkan HPP GKP Rp 6.000 per kg, berarti petani tidak untung. ”Oleh karena itu, kami berharap Bapanas mengoreksi lagi HPP itu. Angka kompromi antara HPP GKP Bapanas dan usulan sejumlah organisasi petani adalah Rp 6.450 per kg,” katanya.

Selain HPP GKP, Bapanas juga merelaksasi HET sementara beras medium dari Rp 10.900-Rp 11.900 per kg menjadi Rp 12.500-Rp 13.500 per kg berdasarkan zonasi. HET sementara berlaku pada 24 April-31 Mei 2024. Bapanas juga memperpanjang masa berlaku HPP sementara beras premium Rp 14.900-Rp 15.800 per kg hingga 30 Mei 2024. Bapanas juga sedang menggodok harga acuan penjualan (HAP) daging dan telur ayam ras. Pada 25 April 2024, Bapanas mengundang pemangku kepentingan di sektor peternakan ayam dan BPS untuk mendiskusikan HAP tersebut. Dalam pertemuan itu, harga acuan pembelian jagung pipilan kering berkadar air 15 % di tingkat petani telah disetujui Rp 5.000 per kg. Harga acuan pembelian itu meningkat dari sebelumnya Rp 4.200 per kg. (Yoga)

Pemerintah memperpanjang lagi harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp 14.900 per kg yang berlaku sejak Maret 2024. Harga acuan beras medium, gabah, dan jagung juga dinaikkan. Hal itu disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seusai melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/4). Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 14.45 sampai pukul 15.40 itu, disampaikan bahwa kondisi stok kebutuhan pangan pokok masih aman. Cadangan pangan pemerintah saat ini 1,3 juta ton. Kendati harga beras cenderung stabil bahkan turun, Arief mengatakan, Presiden Jokowi mengarahkan harga di tingkat petani harus dijaga. ”Karena itu, (Presiden) memerintahkan Bapanas bersama Bulog untuk melakukan off take atau serap (gabah) karena bulan April ini panennya setara beras 5,5 juta ton,” tutur Arief seusai pertemuan.

Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen untuk penyerapan oleh Bulog juga disesuaikan. ”Harga gabah yang sebelumnya Rp 5.000 kita tetapkan menjadi Rp 6.000,” katanya. Pada 10-23 Maret 2024, HET beras premium sudah dinaikkan menjadi Rp 14.900. HET tersebut dilanjutkan sampai 31 Mei 2024. HET beras medium, kataArief, ditetapkanRp 12.500 per kg. Keberpihakan pemerintah HET ini, kata Arief, bisa disesuaikan kembali. Jika panen baik dan produksi meningkat serta komponen lain, seperti pupuk dan sewa lahan turun, bisa saja HET diturunkan. Selain beras, harga acuan pembelian (HAP) jagung pipilan kering di tingkat petani dengan kadar air 15 % juga dinaikkan dari sebelumnya Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg. Hal ini disebut Arief sebagai keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak. (Yoga)