Pasokan gabah dan beras ke pasaran diprediksi meningkat seiring meluasnya area panen padi hingga 1-2 bulan ke depan. Masyarakat diimbau tidak panik dalam membeli barang kebutuhan pokok, khususnya beras, karena dapat berdampak pada kenaikan harga. Stok beras di Jabar, salah satu sentra produksi beras nasional, diperkirakan dalam kondisi surplus 50.000 ton selama Maret 2024. Produksi akan meningkat pada puncak panen raya yang diperkirakan terjadi bulan depan. Pergeseran masa tanam membuat panen padi di Jabar meningkat dan mencapai 1,27 juta ton pada April 2024. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Dadan Hidayat memaparkan, produksi padi di Jabar diprediksi mencapai 620.989 ton dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada Maret 2024. Jumlah ini jauh lebih tinggi disbanding produksi pada Februari yang sebanyak 148.560 ton GKG, sementara pada Januari 2024 angkanya 243.362 ton GKG.

Menurut Dadan, selain pada volume produksi, fenomena El Nino berdampak pada pergeseran masa tanam hingga 2-3 bulan. Akibatnya, masa tanam dimulai pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Secara kumulatif, pada Maret 2024, Jabar surplus hingga 50.000 ton. Memang ini cukup kecil. Namun, ini memastikan masih ada kecukupan pangan. Potensi panen yang besar ada pada April 2024 karena masa tanam bergeser jadi akhir tahun lalu dan Januari tahun ini,” ujarnya seusai rapat pembahasan ketahanan pangan di Bandung, Jabar, Rabu (13/3). ”Dalam kurun Oktober 2023 sampai 15 Februari 2024, ada 6.299 hektar lahan yang terdampak bencana karena perubahan iklim. Namun, dari jumlah tersebut, yang puso hanya 874 hektar. Jadi, kondisi awal tahun ini tidak dipengaruhi oleh bencana-bencana tersebut,” ujarnya. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, stok pangan yang dinilai aman ini diharapkan bisa menenangkan masyarakat. Dia mengimbau warga untuk tidak panik saat bulan Ramadhan karena dapat berdampak pada kenaikan harga. (Yoga)

Petani di Jatim menyambut positif kebijakan pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp 13.900 per kg menjadi Rp 14.900 per kg. Beleid itu diharapkan mengerek harga gabah sehingga harganya tetap tinggi menjelang panen raya di awal tahun ini. Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jatim Suharno mengatakan, rata-rata hasil panen petani padi tahun ini turun menjadi 4-5 ton per hektar. Hasil panen itu jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6-7 ton per hektar. Pemicunya adalah mahalnya komponen biaya produksi, terutama pupuk yang harganya beberapa kali lipat lebih tinggi karena ketiadaan pupuk bersubsidi. Dampaknya, kebutuhan pupuk sesuai komposisi pemupukan berimbang tak terpenuhi.

”Karena kekurangan pupuk, tanaman tidak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga produksi padinya juga kurang bagus. Sekarang petani hanya dapat 4-5 ton gabah kering panen per hektar,” ujar Suharno, Selasa (12/3). Pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang menyasar delapan wilayah di Indonesia. HET disesuaikan dengan kenaikan Rp 1.000 per kg dari sebelumnya sehingga untuk Pulau Jawa, Lampung, dan Sumsel, HET harga beras premium menjadi Rp 14.900 per kg, naik dari sebelumnya Rp 13.900 per kg. Kebijakan berlaku pada 10-23 Maret 2024 atau selama dua pekan. Petani berharap kenaikan HET beras premium akan mengerek harga gabah. Setidaknya, penurunan harga gabah pada panen saat ini tidak terlalu tajam sehingga harga yang diterima petani tetap tinggi, yakni Rp 7.000 per kg kering panen. (Yoga)

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terus memacu pembiayaan ke sektor pertanian melalui program Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP). Kali ini BPD Bali menyasar Kabupaten Jembrana yang merupakan daerah yang memiliki lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar di Bali. Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali I Wayan Sutela Negara menjelaskan bahwa pembiayaan ke sektor pertanian di Jembrana merupakan prioritas BPD Bali untuk terus diakselerasi, selain pembiayaan ke pelaku usaha sektor lainnya. Dia menjelaskan bahwa selama ini penyaluran kredit ke petani di Jembrana terus tumbuh positif dan telah membantu petani di wilayah ini untuk berkembang. “Data penyaluran kredit oleh Bank BPD Bali terkhusus pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, khusus di Kabupaten Jembrana telah mengumpulkan 560 rekening dengan nominal Rp 74,9 miliar atau 5,57% dari keseluruhan penyaluran kredit di Bank BPD Bali Cabang Negara,” jelasnya, dalam keterangan resminya, Rabu (6/3). Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan bahwa pembiayaan dari perbankan seperti BPD Bali sangat penting untuk mengembangkan produk pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Bagaimana konsentrasi Otoritas Jasa Keuangan [OJK] dan perbankan terhadap pembiayaan UMKM dan pertanian yang ada di Kabupaten Jembrana kami sangat apresiasi,” katanya. Menurutnya, UMKM Jembarana sudah sangat luar biasa melalui penghiliran di sentra tenun yang dimiliki.Pada fasilitas itu, UMKM langsung menjual hasil karyanya lantaran karena selama ini UMKM itu tidak punya toko.

Nasib petani di negeri ini tampaknya tidak pernah enak, ibarat roti tumpuk yang ditekan dari berbagai sisi. Padahal, sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup penting. Kontribusinya terhadap kue perekonomian Indonesia cukup besar, kedua setelah industri pengolahan. Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. BPS mencatat, dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia yang mencapai 139,85 juta orang pada Agustus 2023, sebanyak 28,21 % bekerja di sektor pertanian, lebih tinggi dibandingkan penyerapan pekerja di sektor perdagangan (18,99 %) dan industri (13,83 %). Namun, kesejahteraan petani hingga kini masih jauh dari yang diharapkan. Rata-rata pendapatan bersih mereka yang memiliki usaha pertanian Rp 1,59 juta per bulan pada Agustus 2023. Sedang upah buruh di sektor pertanian Rp 2,37 juta per bulan, terendah kedua setelah sektor jasa lain dan berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,18 juta per bulan.

Nominal upah buruh tani sebenarnya meningkat. Namun, upah riil yang diterima, setelah disesuaikan dengan tingkat konsumsi petani, justru kian turun. Disparitas upah nominal dan upah riil mendorong lebih banyak buruh tani ke dalam kemiskinan. Petani gurem BPS dalam survei pertanian antar sensus tahun 2023 mengklasifikasi delapan jenis rumah tangga usaha pertanian (RTUP) berdasar luas lahan yang dimiliki petani. Dimulai dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,50 hektar hingga lebih dari 10 hektar. Petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan, baik milik, sewa, maupun bagi hasil, kurang dari 0,5 hektar, merupakan yang terbanyak jumlahnya. Dalam enam dekade terakhir, jumlah petani gurem meningkat dari 5,3 juta rumah tangga tahun 1963 menjadi 14,25 juta tahun 2003 dan terakhir 17,24 juta pada 2023. Persentase RTUP gurem terhadap total RTUP pengguna lahan di Indonesia meningkat dari 55,33 % pada 2013 menjadi 60,84 % pada 2023. Di Pulau Jawa, persentase petani gurem paling besar di DI Yogyakarta (87,75 %).

Terus terperangkapnya petani gurem dalam kemiskinan menjadi potret terus dianaktirikannya sektor yang menjadi tumpuan 40 % angkatan kerja nasional ini. Keberpihakan negara menjadi salah satu kunci meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Dengan pertumbuhan jumlah petani gurem, program pertanian yang seharusnya dikembangkan, menurut BPS, tidak lagi berkaitan dengan penambahan lahan, tetapi lebih pada peningkatan produktivitas petani. Mereka juga perlu diberikan subsidi, mulai dari bantuan pupuk, benih, hingga pembangunan infrastruktur untuk kelancaran pengolahan lahan serta berbagai subsidi lain yang mengangkat kehidupan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan yang mendukung peningkatan kelayakan hidup petani juga mutlak diberikan agar pertanian tetap menjadi pekerjaan menarik di masa depan, khususnya bagi generasi muda. Perlindungan terhadap petani dari produk impor, permainan tengkulak, serta ketertinggalan teknologi juga perlu dilakukan. (Yoga)

Ketika alokasi pupuk bersubsidi berkurang, harga pestisida kimia bikin pusing, dan hama menyerang, sejumlah petani di Cirebon, Jabar, tetap tenang. Mereka bersiasat dengan pupuk dan pestisida organik. Namun, perjuangan petani untuk mandiri masih panjang. Rojai (49) tersenyum menunjukkan drum biru berisi urine sapi yang telah melalui fermentasi di kandang miliknya di Desa Tegalkarang, Palimanan, Cirebon, Rabu (28/2). Bagi orang lain, urine itu bau dan kotor. Tapi, bagi Rojai, kencing sapi itu menghasilkan cuan. Bagaimana tidak, urine itu menjadi bahan utama pupuk organik cair (POC) untuk membantu pertumbuhan tanaman. Ia menjual POC itu dengan harga Rp 20.000 per liter. ”Ini kalau dijual, harganya Rp 2 juta,” kata Rojai tentang wadah berisi 100 liter urine itu. Kumpulan urine tersebut berasal dari 10 sapi yang buang air tiga hari.

Artinya, selama itu, ia bisa meraup uang yang hampir menyentuh upah minimum kabupaten, yakni Rp 2,4 juta per bulan. POC buatan Rojai jauh lebih murah dibandingkan harga pupuk cair kimia yang berkisar Rp 60.000-Rp 90.000 per liter. Meski demikian, POC bukan berarti murahan. Sawah yang memakai pupuk itu batang dan daun padinya tampak hijau. Tanahnya mudah ditanami, subur. ”Urine sapi itu mengandung pestisida. Jadi, enggak usah beli obat (pestisida kimia) lagi, larang (mahal),” ucap Ketua Kelompok Ternak Jaya itu. POC biasanya disemprotkan ke sawah saat tanam dengan interval 10 hari berikutnya. Dalam 1 hektar, kebutuhan POC minimal 5 liter. Tidak hanya urine ternak, Rojai juga mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Ia bahkan memiliki kemasan khusus pupuk organik padat dengan merek Supersonik. Harganya hanya Rp 2.000 per kg, lebih murah daripada pupuk kimia yang bisa belasan ribu rupiah. (Yoga)

Dominasi beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia membuat setiap kenaikan harganya menjadi isu sensitif. Ironisnya, petani sebagai produsen utama tidak langsung menikmati buah dari kenaikan harga tersebut. Publik pun menilai kesejahteraan petani masih menjadi persoalan laten yang sulit diselesaikan pemerintah. Temuan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 26-28 Februari 2024 di 38 provinsi dengan 512 responden. Sebanyak 64,2 % responden menganggap sebagian besar petani masih tergolong miskin. Hanya satu dari tiga responden yang menilai sebagian besar petani sudah hidup berkecukupan. Selain itu, hampir separuh responden menilai kenaikan harga beras pada Januari-Februari 2024 disebabkan oleh faktor alam, terutama iklim yang mengganggu panen padi. Sebanyak 22 % publik juga mengaitkan kenaikan harga beras dengan faktor politik.

Maraknya bantuan sosial beberapa bulan terakhir dinilai turut memengaruhi berkurangnya stok beras. Selebihnya, sebagian menganggap adanya permainan harga dari pihak kedua atau tengkulak (10,9 %) dan para pedagang yang sengaja menimbun pasokan beras (10,6 %). Tampaknya dampak dari perubahan iklim beberapa tahun belakangan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasib petani. Faktor alam atau iklim yang tak menentu dinilai 26,5 % responden sebagai masalah utama yang dihadapi petani. Sebagian lain (24 %) menilai petani masih kurang memiliki modal sehingga kurang bisa mengoptimalkan lahan yang digarapnya. Namun, sebagian masyarakat juga menyoroti kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan harga gabah petani jadi anjlok.

Program-program Kementan selama ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga turut memperhatikan nasib kesejahteraan petani beras lokal. Di samping sejumlah program yang sedang diupayakan pemerintah, masyarakat menilai sejumlah tindakan perlu diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan petani beras. Hampir setengah masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu tetap memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal lain, seperti memberikan bantuan modal berupa uang, pembatasan produk beras impor, dan memotong rantai penjualan gabah, menjadi prioritas lainnya yang perlu dijalankan pemerintah. (Yoga)

Para petani padi di sejumlah daerah di Tanah Air meminta pemerintah menjaga harga gabah agar tidak anjlok saat panen raya tahun ini. Anjloknya harga gabah akan menjatuhkan motivasi sekaligus menekan kesejahteraan petani. Rokhman (52), petani di Desa Jagapura Wetan, Cirebon, Jabar, menuturkan, petani di daerahnya kesulitan mendapatkan pasokan air dan pupuk bersubsidi serta mengatasi serangan hama yang membuat biaya produksi naik. Akibat masalah tersebut, ongkos tanam padi yang ia keluarkan bertambah dari biasanya Rp8 juta per hektar menjadi lebih dari Rp 10 juta per hektar. Seperti Rokhman, Aksan Maulana (52), petani lain di daerah itu, berharap harga gabah tidak anjlok. ”Harga gabah kalau bisa stabil Rp 7.000- Rp 8.000 per kg. Kalau di bawah itu, ya, rugi. Sebab, kebanyakan petani masih menyewa lahan,” ujarnya.

Merujuk data kerangka sampel area BPS, luas panen padi berpotensi meningkat pada Maret dan April 2024. Karena itu, produksi beras diperkirakan meningkat dan melebihi rata-rata kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai 2,5 juta ton per bulan. Pada Maret, produksi beras diprediksi 3,54 juta ton, sementara pada April mencapai 4,92 juta ton. Gejala turunnya harga gabah sudah terjadi di lapangan. Di Demak, Jateng, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang semula Rp 8.500 per kg berangsur turun menjadi Rp 7.200 per kg (Kompas.id, 28/2/2024). Seperti para petani di Cirebon dan Demak, Sahri (70) dan Jama’ali (55), petani di Desa Banjararum, Desa Banjararum, Malang, Jatim, berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga gabah. (Yoga)

Produksi jagung di Flores Timur, NTT, diprediksi merosot lebih dari 50 % karena El Nino yang menyebabkan kurangnya hujan. Padahal, jagung merupakan pangan pokok kedua setelah beras yang harganya saat ini melonjak tinggi. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden, di kantornya, Senin (4/3) mengatakan, El Nino menyebabkan intensitas hujan di Flores Timur selama musim hujan tahun 2024 sangat kurang. Hal ini menyebabkan banyak tanaman masyarakat, termasuk jagung, mati. ”Setiap hari masuk laporan dari desa, tanaman jagung yang ditanam masyarakat kekeringan dan mati,” kata Sebas. Ia memperkirakan, produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April bakal berkurang lebih dari 50 %. Menurut dia, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di kabupaten lain di NTT.

”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga mahal karena pasokan nya kurang,” ujar Sebas Saat ini harga beras di Flores Timur Rp 17.000 per kg. Jagung pipil yang biasanya Rp 5.000 per kg mencapai Rp 10.000 per kg dan jagung giling mencapai Rp 15.000 per kg. Fungsional Analis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Junus Mukin, mengatakan, jagung selama ini merupakan pangan pokok kedua dengan konsumsi  29 gram hingga 40 gram per kapita per hari. Adapun konsumsi beras berkisar 200-300 gram per kapita per hari. ”Konsumsi jagung di petani perdesaan umumnya lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Biasanya masyarakat desa mencampur jagung hasil tanaman sendiri untuk mengurangi konsumsi beras. Namun, dengan kegagalan panen jagung, masyarakat akan lebih bergantung pada beras yang harganya mahal,” tuturnya. (Yoga)

Para petani padi di Tanah Air terus berjuang di tengah ketidakpastian cuaca dan anomali iklim. Kemarau dan hujan tak tentu datangnya. Namun, tak sedikit di antara mereka yang menjadi semakin rentan, kebanjiran saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Hujan deras mengguyur Desa Cangkring B, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jateng, Sabtu (24/2). Kendati hujan belum reda, Tumini (57) melangkahkan kaki menuju ke sawahnya. Siang itu, ia bersama suaminya bermaksud memanen padi yang terendam banjir selama 16 hari. Sebulan sebelumnya, padi-padi yang ditanam di lahan sekitar 3.600 meter persegi itu sudah laku dibeli pengepul dengan harga Rp 5 juta. ”Tak pernah mengira (padi) akan rusak gara-gara banjir. (Uang) Yang seharusnya dibayar hilang terbawa banjir,” ujarnya. Gabah itu akan ia ambil untuk konsumsi sendiri. ”Busuk yo wis ben (ya biar), mau bagaimana lagi? Kalau mau dijual juga tidak akan laku,” kata Tumini.

Tanaman padi seluas 2.000 meter persegi milik Ahmad Sudirman (44), warga Desa Cangkring B, juga gagal panen akibat banjir. Dari total sekitar 1,5 ton gabah yang dia panen, lebih dari separuhnya dalam kondisi busuk. Ia memutuskan menjual murah gabah yang belum busuk. ”Gabah bagus, bisa laku Rp 8.000 per kg. Namun, kalau ada yang menawar Rp 6.000 per kg, saya langsung lepas,” kata Ahmad. Pada Minggu (25/2) siang, matahari bersinar terik. ”Saya sedih melihat gabah-gabah saya jadi seperti ini,” kata Sumikah (38), warga Desa Lambangan, Kecamataan Undaan, Kabupaten Kudus. Empat tahun terakhir, panen Sumikah tidak maksimal karena banjir dan kekeringan. ”Kalau kemarau, susah air. Harus keluar uang untuk memompa air dari sungai ke sawah. Hasil penjualan gabah Mungkin tidak akan cukup untuk menambal kerugian yang saya tanggung. Kalau dihitung, saya merugi Rp 20 juta,” kata Sumikah.

”Saat ini dalam proses pengusulan untuk bantuan ganti rugi,” ujar Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Francisca Herwati Prarastyani, Kamis (29/2). Menurut dia, para petani yang terdampak dan puso bakal mendapatkan bantuan benih. Kendati demikian, jumlah benih akan ditentukan oleh Kementan. Selain bantuan benih, petani yang ikut program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berhak mendapatkan ganti rugi. ”Iuran AUTP itu tergolong murah, yakni Rp 36.000 per hektar per musim tanam. Kalau misal puso, gagal panen, yang ikut (program AUTP) dapat Rp 6 juta per hektar. Lumayan daripada tidak dapat ganti sama sekali,” ujarnya. (Yoga)

Di bawah terik mentari, puluhan warga termasuk mereka yang sehari-harinya bertani menanti giliran membeli beras medium dalam operasi pasar murah di Balai Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jabar, Senin (26/2). Beras medium seharga Rp 52.000 per kemasan 5 kg yang dijual jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran dengan jumlah dan kualitas sama dengan harga Rp 75.000. ”Harga beras (di pasaran) sekarang Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Di sini murah, Rp 10.400 per kg,” kata Rumsi yang datang bersama suaminya. Ia berniat membeli dua karung beras, sesuai batas maksimal pembelian dalam operasi pasar murah. Sayangnya, keinginannya belum terwujud. Beras di truk terus menipis, sedangkan antrean masih panjang. Petugas membatasi pembelian hanya satu karung per orang. Setidaknya ibu satu anak ini masih berharap membawa pulang satu karung berisi 5 kg. Namun, ketika mendekati meja pembayaran, Rumsi yang berkeringat karena kepanasan lagi-lagi kecewa. ”Berasnya habis, Ibu-ibu. Ada juga satu karung, tapi kemasannya sobek,” kata seorang petugas yang meminta warga membubarkan barisan.

Sebenarnya ia tidak perlu antre demi membeli beras murah jika masih menanam padi. ”Pari (padinya) enggak ada. Cuma (tanam) singkong karo (dengan) kacang panjang dan kangkung. Sudah lama enggak ada padi,” kata Rumsi yang bertahun-tahun tak lagi memproduksi padi. Lahan keluarganya yang seluas 140 meter persegi itu tidak ditanami padi karena beragam masalah. ”Angel banyue (susah airnya). Kudu didiesel (harus pakai pompa). Pupuk juga belinya Rp 10.000 per kg. Kalau (beli) kuintalan, susah,” tutur istri dari penjual papeda keliling ini. Kuwu (Kepala Desa) Lurah Urip mengakui, daerahnya bukan lagi sentra padi. Sejak tahun 1990-an, pabrik rotan dan perumahan menjamur di desanya. Sawah bengkok milik desa yang luasnya 8,5 bahu (5,9 hektar) saja berada di Kaliwedi, kecamatan tetangga. Itu sebabnya, saat harga beras naik, warganya terdampak. ”Ada juga petani antre (beras),” ujarnya. (Yoga)