Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total 82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha, dan di tahun keempat 10.000 ha.

Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya, produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).

Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023).  Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Kalsel.

Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala (IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)

Debat cawapres pada Minggu (21/1) malam membahas, antara lain, pangan dan pertanian. Sayang tak satu pun calon wakil presiden menggunakan data Sensus Pertanian 2023 Tahap I BPS. Sensus mengonfirmasi petani semakin menua, berkurang jumlahnya, dan menggurem. Sementara ada tuntutan mandiri pangan. Menurut Sensus Pertanian (SP) 2023-I, dipublikasi 15 Desember 2023, jumlah usaha tani perorangan (UTP) turun 7,45 % dibandingkan dengan 2013 menjadi 29.342.202 unit. Komoditas yang diusahakan sebagian besar tanaman pangan. 

Fakta lain, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) gurem bertambah 2,64 juta unit atau naik 18,54 %. RTUP gurem adalah rumah tangga yang menguasai 0,5 hektar atau kurang untuk lahan pertanian dan rumah tinggal. Proporsi RTUP gurem terhadap semua RTUP adalah mayoritas; 55,33 % (14,25 juta unit) pada 2013 dan 60,84 % (16,89 juta unit) pada 2023.

Pada saat bersamaan, lahan pertanian subur, terutama di Jawa, terus beralih fungsi. Perubahan iklim juga mengubah pola cuaca yang memengaruhi pertanian on farm. Indonesia dan banyak negara lain menghadapi masalah penyediaan pangan yang berhubungan dengan perubahan cepat akibat iklim, teknologi, sistem dan usaha agribisnis global di tatanan baru yang multipolar. 

Meski demikian, terdapat banyak peluang meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani. Intinya, petani perlu dipersiapkan dan dibantu. Infrastruktur harus terus dibangun dan ditingkatkan kualitasnya, baik fisik, sosial, maupun ekonomi. Infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, listrik, pasar, telekomunikasi, dan transportasi. Infrastruktur sosial berupa pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan.

Infrastruktur ekonomi misalnya kredit, asuransi, jaminan pasar, dan harga. Pemerintah perlu menjamin harga terendah yang diterima petani untuk komoditas pangan penting dan strategis agar petani tertarik memproduksi. Dalam jangka pendek, petani perlu pelatihan dan penyuluhan mengenai dampak dan cara menangani perubahan iklim, pengenalan dan penyediaan teknologi modern, serta respons cepat terhadap pasar. 

Pemerintah perlu menyediakan fasilitas serta layanan sarana dan produksi pertanian, seperti pupuk dan benih tepat waktu dan jumlah, serta pembiayaan dengan kredit murah. Insentif penting lain: harga yang baik dan stabil untuk kepastian berusaha. Dalam jangka panjang, sekolah khusus petani perlu ada untuk mengubah perilaku agar menjadi petani andal. Intinya, petani dibekali pengetahuan dasar, memahami usaha taninya hingga pasar. (Yoga)

Diitalisasi  dalam implementasi  Kebijakan Satu Peta atau One Way Map Policy dinilai sebagai kunci bagi upaya pemerintah untuk menuntaskan program reforma agraria. Dengan dukungan digitalisasi, program reforma agraria yang hingga sekarang telah berhasil melegalisasi aset dengan menerbitkan sekitar 110 juta sertifkat, bisa dilanjutkan dengan redistribusi tanah secara lebih masif. Kuncinya disini adalah digitalisasi atau one map policy sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan," ujar calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dari pasangan calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 2 dalam debat keempat  dari lima debat yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2023). 

Pemerintah memiliki target program Reforma Agraria yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selama program berjalan, terbukti memberikan kesejahteraan dan nilai tambah bagi masyarakat. Karenanya program, Reforma Agraria harus dilanjutkan oleh pemerintah mendatang. Secara umum, target Program Reforma Agraria sejumlah 9 juta hektare (ha) mencakup legalisasi aset seluas 4,5 juta ha serta redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha. Hingga Januari 2024, legalisasi aset terealisasi sebanyak 10,34 juta ha atau 229,77% sementara redistribusi mencapai 1,81 juta ha atau 40,22%. Asdep penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia mengatakan pemerintah terus mengupayakan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. (Yetede)

Kehadiran proyek lumbung pangan (food estate) baru bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas setelah berlangsung selama 3-5 tahun. Meski cenderung lama, pengembangan food estate patut diapresiasi. Sebab, di tengah meningkatnya konversi lahan pertanian, upaya ini dilakukan demi memacu produksi serta memperkuat ketahanan mewujudkan swasembada pangan. Guru Besar Bidang Sosiologi Pertanian Universitas Brawijaya mengku Purnomo menyatakan, butuh waktu paling cepat tiga tahun untuk  bisa merasakan manfaat food estate, termasuk yang dikomandai  Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Artinya, manfaat dari food estate memang tidak bisa  dirasakan dalam waktu dekat. "Yang bilang food estate tidak sukses hanya  karena satu kali gagal panen itu jelas-jelas tidak mengerti pertanian. Evaluasi baru bisa dilakukan setelah minimal tiga kali siklus  panen.  Paling cepat kita  merasakan manfaat food estate, kalau infrastrukturnya sudah bagus, maka dalam tiga tahun  bisa kita rasakan. Tapi kalau membangunnya dari awal, setidaknya butuh lima tahun," ujar mangku yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  (Yetede)

NAIKNYA harga pakan ternak karena masalah yang sama menunjukkan pengambil kebijakan tak belajar dari kesalahan sebelumnya. Pemerintah tak punya program yang bisa memastikan pasokan jagung, bahan pakan ternak, tersedia merata sepanjang tahun. Akibatnya, selalu ada periode stok jagung minim, yang berakibat terkereknya harga pakan ternak dan berdampak pada naiknya harga telur serta daging ayam.

Kesalahan pemerintah bahkan sangat mendasar: tak memperhitungkan dampak musim terhadap produksi jagung. Badan Pangan Nasional menyatakan tak menyangka produksi jagung bakal turun drastis pada musim kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino. Padahal El Nino adalah siklus yang bisa diprediksi jauh-jauh hari. Sungguh mengherankan lembaga pemerintah yang bertugas menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan abai akan hal tersebut.

Dalam sepekan terakhir, harga pakan ternak naik hingga 20 persen. Penyebabnya, produksi jagung terus menukik. Pekan lalu, harga rata-rata jagung Rp 6.900 per kilogram. Kini, harganya naik menjadi Rp 7.300-7.500 per kilogram. Di wilayah Solo, misalnya, harga jagung sudah mencapai Rp 9.000 per kilogram, dari harga “normal” Rp 6.000 per kilogram. Padahal harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 5.000 per kilogram.

Setahun terakhir, harga jagung di pasaran sudah di atas harga acuan pembelian. Pada awal 2023, harga rata-rata jagung Rp 5.639 per kilogram, naik dari rata-rata pada 2020. Akibat kenaikan itu, sepanjang tahun lalu, harga pakan ternak berada di atas Rp 7.000 per kilogram, yang menambah beban produksi peternak. (Yetede)