Pemerintah dinilai perlu menyederhanakan serta memperbaiki prosedur impor bawang putih untuk meminimalkan terjadinya persaingan tidak sehat dan korupsi. PPU merangkai runtutan penyebab terjadinya lonjakan harga yang tinggi dikarenakan terlambatnya rencana impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian serta surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Pertanian. KPPU menyatakan bahwa penerbitan izin impor seyogyanya didasarkan pada permintaan yang telah memenuhi prasyarat dan dilakukan sesuai dengan waktu realisasi impor yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selama ini, dengan adanya dua jalur yang harus ditempuh importir di dua kementerian dalam mengajukan izin impor, justru memunculkan peluang penya­lahgunaan wewenang. Selain itu, agar pungutan tarif yang dikenakan terhadap impor bawang putih dapat digunakan untuk mendukung program swasembada bawang putih yang ditargetkan terjadi pada 2021. Rekomendasi dari KPK kepada pemerintah agar Kemendag menyusun acuan untuk menentukan kelayakan harga bawang putih yang diimpor di tingkat konsumen supaya terhindar dari praktik korupsi dan suap. Dan juga perlu revisi Peraturan Menteri Per­dagangan No. 20/2017 tentang Pen­daftaran Pelaku Usaha Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok. Pasalnya, dalam aturan tersebut bawang putih tidak termasuk komoditas yang distributornya diwajibkan melakukan post audit atas laporan distribusi dan stok yang dimiliki.

Pelaku usaha pakan ternak memprediksi pasokan jagung sebagai bahan baku pakan ternak tahun ini kembali defisit sehingga impor lagi-lagi tak bisa dihindari. Tanpa adanya substitusi kebutuhan jagung dengan gandum untuk pakan ternak, Indonesia berpotensi mengimpor 2,5 juta ton hingga 3 juta ton jagung per tahun. Saat ini stok jagung masih melimpah, akan tetapi dalam 3 bulan ke depan adanya kemungkinan stok di gudang pabrik-pabrik pakan ternak habis dan kondisi cuaca yang kering berpotensi menekan produksi jagung.

KPPU tetap melanjutkan proses investigasi dugaan kartel harga ayam. Di sisi lain, beberapa pihak menilai adanya disparitas harga ayam di tingkat peternak dan konsumen disebabkan oleh pasokan yang berlebih. Perbedaan harga ayam terlampau jauh telah merugikan peternak mandiri. KPPU menduga adanya peran besar perantara atau middle man yang membuat harga ayam di tingkat peternak menjadi anjlok. Disparitas harga ayam yang terjadi, diprediksi menyebabkan kerugian mencapai Rp3 triliun di seluruh peternak mandiri di Indonesia. 

Pemerintah berupaya merespon keluhan peternak. Salah satu caranya dengan meminta peternak dan integrator bersama-sama menganalisis kebutuhan pasokan ayam. Selain itu, Kementerian Pertanian ingin agar pedagang perantara antara produsen ke konsumen terdaftar resmi agar mudah untuk melakukan pengecekan harga di pasar. Di sisi lain, pemerintah mempertimbangkan penyediaan cold storage untuk menyimpan ayam supaya tetap awet saat panen berlimpah.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada bawang putih tampaknya masih melalui jalan panjang. Kebijakan wajib tanam menjadi salah satu program unggulan pemerintah melalui Kementan guna mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah hanya membutuhkan 60.000 ha lahan untuk bisa memenuhi kebutuhan bawang putih nasional, dan 13.000 ha perlu disiapkan untuk produksi benih, sedanan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini mencapai 600.000 ha. Menilik ke belakang, realisasi tanam bawang putih selalu lebih rendah dari luas wajib tanam yang diperkirakan. Sebagai contoh, periode Juli 2017-Desember 2018, total pengajuan impor mencapai sekitar 1 juta on lebih seharusnya bisa menghasilkan produksi bawang putih hingga 50.000 ton dengan luasan wajib tanam mencapai 8.335 ha. Namun, realisasi wajib tanamnya hanya mencapai 1.297 ha. 

Satu faktor penting yang luput dari perhatian pemerintah yakni masalah biaya produksi bawang putih dalam negeri yang berujung pada tingginya harga wawang pputih produksi lokal dibandingkan dengan bawang putih impor. Hal ini, membuat produksi dalam negerikalah saing dengan produk impor. Salah satu langkah berani yang harus diambil pemerintah adalah denganmeningkatkan tarif impor bawang putih dari luar negeri. Namun, tantangan yang berpotensi adanya perang tarif dengan negara pengimpor.

Pemerintah lebih percaya untuk mengalokasikan 90% impor bawang putih impor kepada pihak swasta daripada penugasan untuk perusahaan pelat merah. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menegaskan bahwa pihaknya lebih mempercayai bila kuota impor dipegang penuh oleh pihak swasta. Dengan begitu, pemerintah bisa ikut mengendalikan manajemen stok. Seandainya terjadi gejolak harga seperti sekarang pemerintah akan mudah mewajibkan importir untuk melepas stok dengan harga murah. 

Indonesia dapat lebas dari jebakan impor bawang putih alias swasembada pada 2012. Hal ini mungkin saja terjadi sebab importir diwajibkan tanam untuk mendapatkan rekomendasi impor oleh Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk bawang putih bagi 19 importir swasta dengan total volume pengajuan mencapai 245 ribu ton. Hal ini dilakukan untuk mengamankan pasokan dan menstabilkan harga bawang putih nasional. Rekomendasi tersebut dikeluarkan bagi pelaku usaha yang secara aktif dan kooperatif melaksanakan kewajiban tanamnya sesuai aturan. Dari 19 improtir, 11 importir telah emndapatkan penerbitan RIPH dengan pengajuan 125 ribu ton. Dalam waktu dekat pasokan bawang putih nasional segera setidaknya 60 ribu ton dari Tiongkok dan sudah mulai masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok.

Kebijakan Kemdag membatalkan impor bawang putih bisa menyulut inflasi April 2019. Harga bawang putih di sejumlah kota terus naik. Pertengahan Maret 2019, pemerintah berencana mengimpor 100.000 ton bawang putih melalui Bulog.  Meski begitu, Mendag belum ingin mengeluarkan izin impor.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi jagung nasional naik tajam dari 19 juta ton (2014) menjadi 30 juta ton (2018). Sementara itu, konsumsi menurun drastis dari 18,3 juta ton menjadi 15,5 juta ton/tahun. Dengan kondisi seperti itu, boleh dipastikan Indonesia sudah swasembada jagung. Namun, model swasembada di negeri ini terbilang ironis. Mengapa?
Realisasi produksi lebih besar dua kali lipat dari konsumsi tetapi harganya tetap tinggi. Padahal, negara penghasil lain seperti Argentina dan Brasil bisa menjual Rp 3.000 per kg. Jika harga jagung terus naik, akan berdampak pada kenaikan komoditas lainnya seperti daging ayam ras dan telur ayam. Tingginya harga jagung ditengarai karena faktor distribusi. Sebaran sentra produksi jagung, dan letak pabrik pakan ternak yang terpusat pada beberapa wilayah memicu tingginya biaya distribusi.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa beranggapan Indonesia sudah masuk perangkap impor. Penurunan impor jagung memicu kenaikan harga gandum sebagai bahan substitusi. Efek dominonya berimbas pada harga pakan, yang akhirnya mendorong naiknya harga telur dan daging ayam. Dwi mengusulkan agar upaya peningkatan produksi

CEPA untuk produk cokelat, manggis, salak dam kopi yang mengahasilkan komitmen ekspor senilai US$ 667,80 juta tahun ini. Perjanjian lainnya Cile CEPA untuk komoditas minyak sawit mentah dan jagung menghasilkan komitmen ekspor US$ 143,80 juta tahun ini. FTA untuk produk tepung, kelapa, mangga, sarang burung walet, kopi, madu, cokelat, teh dan reptil yang nilai ekspornya mencapai US$ 3 miliar tahun ini. Terakhir melalui Indonesia-european free trade area asociation dengan komoditas rempah-rempah, kakao, kopi, teh, produk kayu dan ikan menghasilkan komitmen ekspor US$ 1,2 miliar pada 2018.