Sejumlah petani cabai di Desa Pucuk, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ramai-ramai memborong kendaraan motor dan mobil berkah dari mahalnya harga cabai. Mereka membeli secara kontan setelah harga cabai menembus Rp 90.000 hingga Rp 95.000 per kg ditingkat petani.

Kades Pucuk, Nanang Sudarmawan membenarkan, warganya yang petani cabai memborong motor dan mobil hingga membangun rumah. Setidaknya, ada lima dusun di Desa Pucuk, yaitu Wotgaru, Pucuk, Brejel Lor, Brejel Kidul dan Kwarigan.

Nanang menyebut, harga cabai dalam masa panen di Dawarblandong tahun 2021 ini memang relatif bagus dan bertahan lama hampir 1,5 bulan. Harga cabai rawit dari 50.000 saat awal panen Februari, terus merangkak naik hingga puncaknya Rp 90.000 sampai Rp 95. 000.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, 4 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Sisanya untuk kebutuhan Bulog. Tambahan diharapkan memperkuat CBP yang ditargetkan 1 juta-1,5 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 yang bisa lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Sepanjang Januari-April 2021, potensi produksi diperkirakan mencapai 14,54 juta ton setara beras, sedangkan pada periode yang sama pada 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.

Ironisnya, perkiraan peningkatan produksi ini dibarengi tren penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. BPS mencatat, harga GKP pada Februari 2021 adalah Rp 4.758 per kilogram atau turun 3,31 persen dibandingkan dengan Januari 2021. Bahkan, dibandingkan dengan Februari 2020, turunnya mencapai 8,08 persen.

Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, penurunan harga itu terimbas kabar keputusan impor beras oleh pemerintah. Harga gabah di tingkat petani disebutnya turun hingga Rp 1.000 per kg.

Kejanggalan keputusan impor beras tidak hanya terlihat dari perkiraan peningkatan produksi padi yang disampaikan BPS. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun memproyeksikan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 bisa mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras pada periode itu hanya 12,33 juta ton. Artinya, ada potensi surplus dari neraca beras nasional.

Segenap indikator dinilai tidak mendukung urgensi impor 1 juta ton beras. Keputusan impor mesti memiliki dasar kuat karena akan berdampak langsung ke pendapatan belasan juta rumah tangga petani padi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI menilai ada potensi malaadministrasi terkait keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini. Sebab, segenap indikator tidak mendukung urgensi impor, khususnya dari sisi produksi dan harga beras di dalam negeri.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam telekonferensi pers, Rabu (24/3/2021), menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan Januari-April 2020 yang 11,46 juta ton. Potensi peningkatan itu seiring meningkatnya potensi luas panen dari 3,84 juta hektar menjadi 4,86 juta hektar pada periode yang sama.

Situasi stok beras yang tersebar di pedagang, rumah tangga, serta hotel, restoran, dan kafe juga relatif aman. Hal itu tecermin dalam situasi harga beras yang relatif stabil selama kurun tahun 2018-2020. Oleh karena itu, Yeka mengatakan, Ombudsman RI menduga ada potensi malaadministrasi dalam pengambilan keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.

Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021), mengonfirmasi rencana impor itu. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.

Tambahan beras dianggap perlu karena stok yang dikuasai Perum Bulog dinilai kurang. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, cadangan beras Perum Bulog dapat berada di bawah 500.000 ton tahun ini.

Penolakan petani

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengapresiasi langkah Ombudsman menelusuri keputusan impor beras. Sebab, keputusan itu berpotensi merugikan negara dan khususnya petani.

Sementara itu, penolakan terkait rencana impor beras terus disuarakan oleh sejumlah kalangan di daerah, terutama petani. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung, misalnya, menolak rencana impor karena dinilai menekan harga di tingkat petani. Apalagi harga jual gabah mulai anjlok dan sulit diserap oleh penggilingan.

Menurut Wakil Ketua I KTNA Lampung M Amin Syamsudin, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia tengah memasuki masa panen raya. Petani saat ini terpuruk karena harga jual gabahnya terus turun. Di Lampung, harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berkisar Rp 3.700-Rp 4.200 per kilogram.

(Oleh - HR1)

Chief Executive Officer PTPN XIV Ryanto Wisnuardhy mengatakan, PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) mencatat kebutuhan produksi gula di Provinsi Sulsel mencapai sekitar 200 ribu ton per tahun. Namun ia tak menampik angka tersebut sejauh ini belum mampu dipenuhi. Apalagi, tahun ini PTPN XIV hanya menargetkan produksi gula 69 ribu ton. Kemudian, masalah utama yang dihadapi pihaknya, jelas Ryanto adalah para petani yang lebih senang menanam komoditi lain, yakni padi dan porang karena dianggap perputarannya lebih cepat. Sedangkan tebu yang merupakan bahan baku industri gula pasir (gula kristal), setidaknya ditanam 9 bulan dulu sebelum masuk proses penggilingan. 

Petani di sejumlah daerah gundah karena gabah hasil panennya ditawar murah. Berdasarkan pantauan Kompas di Jawa Barat dan Jawa Timur, Kamis (18/3/2021), sejumlah daerah mulai memasuki masa panen raya. Petani mengeluhkan harga gabah kering panen yang berkisar Rp 3.200-Rp 3.700 per kilogram, jauh di bawah harga pembelian pemerintah Rp 4.200 per kg. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berkisar Rp 3.300-Rp 3.700 per kilogram (kg), jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 4.200 per kg. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon Tasrip Abubakar mengatakan, anjloknya harga gabah petani tidak sesuai dengan meningkatnya ongkos tanam. Kini, lanjutnya, modal tanam petani di Cirebon bisa mencapai Rp 10 juta per hektar.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling nasional sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 25,37 juta ton. Angka itu naik 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Proyeksi produksi gabah itu setara dengan 14,54 juta ton beras.

Kepala Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (DPP Popmasepi), Sahabudin Letsoin menyebut saat ini sektor pertanian Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, yakni pertanian yang semakin maju, semakin mandiri dan semakin modern. Berdasarkan data yang ada, ia menyebut impor beras 1 juta ton sangat tidak masuk akal dan bukan merupakan sebuah solusi untuk memenuhi pangan dalam negeri. Impor hanya kebijakan yang nantinya akan menyakiti hati para petani. BPS bahkan memperkirakan produksi padi pada periode Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 5,37 juta ton (26,88%) dibandingkan tingkat produksi padi tahun 2020 di periode yang sama, yakni 19,99 juta ton GKG.

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menuai penolakan dari kalangan petani. Selain data produksi tahun 2019 dan 2020 menunjukkan surplus, potensi panen pada semester I-2021 berpeluang meningkat seiring meningkatnya luas tanam. Per 14 Maret 2021, stok beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 883.585 ton. Sebanyak 859.877 ton di antaranya merupakan CBP dan sisanya adalah beras komersial. Pengadaan beras atau gabah dari dalam negeri mencapai 70.940 ton dengan alokasi 37.806 ton untuk CBP dan 33.134 ton sebagai beras komersial.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 meningkat 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 25,37 juta ton. Jumlah ini setara dengan 14,54 juta ton beras. Mengacu data tersebut, Budi menargetkan penyerapan beras produksi dalam negeri bisa lebih dari 500.000 ton hingga tiga bulan ke depan. Perusahaan berupaya stok yang dikelola Bulog pada akhir April 2021 lebih dari 1 juta ton. Oleh karena memprioritaskan produksi dalam negeri, kata Budi.

Tiga Menteri RI kompak melakukan panen raya padi di Kabupaten Gresik, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bersama - sama panen di Desa Tambakreja Kecamatan Duduk sampean, Jumat (12/3). Mentan Syahrul Yasin Limpo, menyebutkan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk mendukung swasembada pangan adalah bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana (pupuk, jaringan irigasi). Tahun 2021 Kabupaten Gresik menerima bantuan benih padi untuk 2.500 ha dan jagung 1.000 ha. Tak hanya itu, Syahrul juga mendorong pihak perbankan untuk terus menggulirkan dana kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani guna menopang sektor permodalan. Kedepan diharapkan Kabupaten Gresik menjadi daerah yang mampu menjadi ketahanan pangan yang lebih baik.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang hadir menyampaikan apresiasi atas kunjungan tiga pejabat negara ke wilayahnya. Ia menyebutkan pada 2021 ini telah diprogramkan sasaran produksi padi sebesar 412.549 ton, jagung sebesar 166.322 ton dan kedelai 105 ton. Varietas Ciherang Inpari 42 dan Inpari 32 yang paling umum digunakan petani saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21.46 ribu ton atau 0.07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton. Adapun potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14.54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan subround yang sama tahun lalu sebesar 11.46 juta ton.

Bisnis, PADANG — Luas panen padi di Sumatra Barat sepanjang tahun 2020 me-nyusut 16.000 hektare (ha) sehingga mengalami penu-runan produksi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat Herum Fajarwati menjelaskan melihat pada luas panen padi pada 2020 sebesar 295.660 ha atau turun 5,14% diban-dingkan dengan 2019 yang mencapai 311.670 ha.

“Penyebab penurunan luas panen padi itu karena ada pergeseran puncak panen padi di tahun 2020 itu,” katanya, Senin (1/3).

Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2021 men-capai 23.990 ha dan potensi panen sepanjang Februari—April 2021 diperkirakan seluas 94.110 ha.Total potensi luas panen padi pada subround Januari—April 2021 mencapai 118.110 ha atau mengalami kenaikan 6,81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya  sebesar 110.580 ha

Untuk potensi produksi padi pada subround Januari—Ap-ril 2021 diperkirakan sebesar 515.150 ton GKG atau me-ningkat 7,52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 512.600 ton GKG.Sementara itu, melihat pada produksi padi di Sumbar se-panjang Januari—Desember 2020 sekitar 1.387 juta ton GKG atau turun 6,45%jika dibandingkan dengan 2019 sebesar 1.493 juta ton GKG

(Oleh - HR1)

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, menjelaskan dengan makin meningkatnya kinerja ekspor komoditas unggulan subsektor perkebunan dalam hal ini kelapa sawit dan karet, akan semakin membaik harga di kedua komuditas tersebut.

“Untuk harga TBS dan CPO terus mengalami kenaikan. Pada Februari ini harga CPO di KalSel kami tetapkan sebesar Rp. 9. 413. dan harga TBS tertinggi pada umur 13 tahun sebesar Rp.2.058 dan terendah umur 3 tahun sebesar Rp.1.454,-. Sedangkan Harga karet sendiri pada bulan ini mencapai Rp.21.000 - Rp 21.500 pada K3 100 persen, “ urai Suparmi.

Pemprov Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah dialokasikan di Kabupaten Tanahbumbu, Kotabaru, Tanahlaut, Banjar dan Batola.