Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya pengaturan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) 10 kg agar petani tetap nyaman dan konsumen bahagia tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani. Pemerintah segera menyalurkan PBB selama dua bulan, Juni-Juli, dengan total 360 ribu ton dan distribusinya diatur sesuai kondisi daerah, termasuk prioritas bagi wilayah nonpengghasil serta daerah yang harganya tinggi. "Ada rencana dua bulan, itu 180 ribu ton per bulan, dua bulan tootal 360 ribu ton. Itu bagus, tetapi cara penyelurannya dijaga. Terima kasih buat Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), itu diserahkan kami atur," kata Mentan. Untuk wilayah perkotaan, distribusi PBB dilakukan awal guna menstabilkan harga. "Daerah dengan harga sudah di atas HPP (Harga pembelian pemerintah), jauh diatas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Lalu perkotaan, kita kucurkan lebih awal," kata Mentan. Daerah dengan harga di bawahHPP tidak boleh menerima BPB lebih cepat agar petani tidak kian merugi. "Jangan kucurkan bantuan itu lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi, kami harus hati-hati, bijak melihat itu," jelas Mentan. (Yetede)

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa, bahwa Dana Desa bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan pula untuk program-program ketahanan pangan. "Dana Desa ini sangat fleksibel, dapat digunakan untuk program-progran ketahanan  pangan dan memitigasi lingkungan yang terkait dengan iklim," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy  Latief saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan berbagi pengetahuan Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, seperti yang diikuti secara daring di Jakarta. Ketentuan itu, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Diketahui, Pasal 7 ayat (4) Permendes Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamantkan agar alokasi Dana Desa sebesar minimal 20% dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa, (Yetede)

Kalangan  petani mendukung Indonesia menjadi eksportir beras dengan memulai  pengiriman secara komersial ke negara tetangga, seperti Malaysia. Dengan ekspor beras, peluang pasar bagi hasil panen para petani di Tanah Air  menjadi makin besar dan potensi mendapatkan harga  lebih baik lagi kian terbuka. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog kini menuju 4 juta ton, padahal level aman di tahun-tahun sebelumnya ditetapkan harga 1,5-2 juta ton. Menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayanan Andalan (KTNA) Nasional HM Yadi Sofyan Noor, dengan ekspor beras maka Indonesia bisa menunjukkan pada dunia bahwa target produkdi nasional tercapai, bahkan berlebihan atau surplus. Di tahun-tahun sebelumnya, stok CBP di BUMN tersebut sudah sampai 3,6 juta ton. Bahkan, data Perum Bulog menyebutkan, stok CBP sudah 3,6 juta ton. Artinya, kalau dijual 500 ribu ton, enggak apa-apa, aman saja, masih ada kurang lebih 3 juta ton, aman untuk tiga bulan kedepan. Apalagi, dengan stok CBP sebesar 3,6 juta ton itu, di lapangan saat ini masih ada sisa panen," ungkap Sofyan. (Yetede)

Petani terlihat sedang menancapkan pasak bambu yang akan dipasangi tali penahan cabai keriting hibrida Santavi di Desa Donotirto, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Hari Kamis (15/5/2025). Tanaman cabai pada beberapa musim tanam terakhir ini menjadi pilihan petani setempat karena dinilai lebih tahan terhadap penyakit bulai atau virus Gemini. Cabai tersebut dapat dipanen dalam waktu 65 hari dan harga jual di tingkat petani saat ini berkisar Rp 20.000 per kilogram. (Yoga)

Kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) produk sawit dari 7,5% menjadi 10% berdasarkan PMK No. 30/2025 menuai kecemasan dari pelaku industri dan petani kelapa sawit. Alih-alih mendorong produktivitas dan nilai tambah di tingkat petani, kebijakan ini justru dinilai memperberat beban industri dan menekan harga tandan buah segar (TBS) serta crude palm oil (CPO).

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan swasembada beras dalam waktu enam bulan ke depan meskipun saat ini sekitar 60% kebutuhan berasnya masih dipasok dari luar daerah. Dengan populasi sekitar 4,27 juta jiwa dan kebutuhan beras tahunan mencapai 450.000 ton, upaya swasembada ini menjadi prioritas strategis, terutama karena Kaltim merupakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi, seperti optimalisasi lahan sawah eksisting seluas 46.640 hektare dan pemanfaatan lahan tidur. Ia menegaskan pentingnya kemandirian pangan dan menyambut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencetak minimal 20.000 hektare sawah baru yang dekat dengan sumber air.

Guna mendorong produktivitas, intensitas tanam akan ditingkatkan hingga dua bahkan tiga kali panen per tahun, dengan dukungan teknologi pertanian modern. Menteri Amran menyampaikan komitmennya mendukung penuh program ini, termasuk pengadaan alat pertanian senilai Rp10 triliun dan bantuan pompa air. Ia menegaskan pertanian di Kaltim harus sepenuhnya termekanisasi agar lebih efisien dan produktif.

Langkah terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi katalisator pencapaian swasembada beras dalam waktu dekat.

Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia meminta pemerintah pusat mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioca untuk mengakhiri polemik anjloknya harga singkong dan menjaga keberlanjutan industri tapioka dalam negeri. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk menerbitkan larangan terbatas impor tepung tapioka. Harapannya, industri diharapkan dapat menyerap singkong petani sesuai harga acuan, yakni Rp 1.350 per kg.

”Kami berharap larangan terbatas itu segera diterbitkan agar industri dapat mengutamakan produksi dalam negeri dan menyerap singkong petani sesuai harga yang telah ditetapkan,” kata Dasrul, Jumat (9/5). Tahun ini, harga singkong di Lampung anjlok hingga Rp 900 per kg. Kondisi itu membuat ratusan petani singkong dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks kantor Pemprov Lampung pada Senin (5/5). Setelah didemo, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Harga singkong ditetapkan Rp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati.

Kebijakan itu memperkuat surat Dirjen Tanaman Pangan Kementan No 1180/TP.220/C/05/2025 yang menetapkan harga pembelian ubi kayu petani oleh industri sebesar Rp 1.350 per kg. Meski begitu, kebijakan tersebut belum dipatuhi industri. Setelah terbitnya kebijakan harga acuan pembelian singkong, puluhan pabrik tapioca justru memilih tidak beroperasi sementara waktu. Hingga kini, setidaknya 27 pabrik pengolahan tapioka tutup sementara. Padahal, kata Dasrul, harga pembelian Rp 1.350 per kg dinilai wajar. Dengan asumsi hasil panen berkisar 20-25 ton per hektar, petani singkong hanya mendapatkan keuntungan Rp 15 juta per tahun setelah dipotong biaya tanam dan operasional. (Yoga)

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto per 4 mei 2025 sudah di atas 3,5 juta ton, melampaui capaian di era Presiden Soeharto pada 1984 sebesar 3,03 juta ton. Rekor baru Indonesia dan sisi  ketahanan pangan nasional tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 100%, sistem reformasi distribusi pupuk, serta penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani  menjadi Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas. Sejarah mencatat di era Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1084. Keberhasilan tersebut mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di 1985. Merujuk data historis, stok beras CBP nasional pada periode Januari-Mei 1094 tercatat 3.029.049 ton dengan jumlah penduduk RI saat itu 160 juta jiwa. Kini, setelah lebih dari empat dekade kemudian, Indonesia menorehkan prestasi baru. Berdasarkan data per 4 Mei 2025, stok beras CBP di gudang Bulog mencapai 3.502.895 ton, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini hampir dua kali lipat dari 1984 yakni sekitar 280 jiwa. (Yetede)

Sektor pertanian muncul sebagai 'jawara' baru sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan Indonesia. Dari total pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 yang tercatat 4,87% secara yoy, sebanyak 1,11% poin dikontribusikan oleh sektor pertanian, baru kemudian disusul industri pengolahan (0,93%), perdagangan (0,66%), serta informasi dan komunikasi/infokom (53%).  Sumbangan terbesar sektor pertanian ke laju pertumbuhan ekonomi itu diberikan seiring dengan sektor yang mengontribusi nominal produk domsetik bruto (PDB) hingga 12,66% itu tumbuh sebesar 10,52% (yoy) pada kuartal 1-2025. Pertumbuhan sektor pertanian yang mengalahkan sektor utama lain seperti industri pengolahan dan perdagangan itu ditopang oleh panen raya padi dan jagung.

Selain panen raya pangan, sektor pertanian yang tumbuh tinggi juga didorong oleh peningkat permintaan domestik, Pada kuartal 1-2025, subsektro tanaman pangan tumbuh hingga 42,26% (yoy) pada periode itu, produksi pada melonjak hingga 51,45% dan jagung 39,02%. Sedangkan subsektor peternakan tumbuh 8,83% sejalan dengan peningkatan permintaan domestik daging dan telur selama Ramadhan dan Idul Fitri. Setidaknya sejak tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian yang juga meliuti kehutanan, perikanan, dan peternakan tidak melampaui angka 4,51%. Sedangkan  pada kuartal 1V-2024, kontribusi sektor pertanian ke pertumbuhan ekonomi tercatat hanya sebesar 0,07% poin dari total pertumbuhan 5,02% dan pada kuartal 1-2024 kontribusinya bahkan -0,41% dari total pertumbuhan 5,11%. (Yetede)