Dalam kondisi panen melimpah, harga beras di sejumlah daerah di Jatim justru malah naik. Kondisi ini membuat masyarakat terbebani. Ironisnya, petani tak ikut menikmati kenaikan harga beras, karena umumnya telah menjual stok gabah untuk menyiapkan produksi musim tanam padi saat ini. Petani berharap agar pemerintah tak lantas tergoda untuk mengekspor beras. Walakin, pemerintah mengklaim Perum Bulog memiliki cadangan beras hingga 3,7 juta ton. Petani lebih berharap, pemerintah dapat menstabilkan harga beras terlebih dahulu. Sebab, seperti masyarakat umumnya, kini petani juga ikut membeli beras karena stok gabah yang dimiliki telah dijual pada musim panen lalu. Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6) menunjukkan, harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp 12.566 per kg.

Untuk beras premium, rata-rata harga Rp 14.667 per kg. Padahal, pertengahan Mei lalu, harga beras medium masih tercatat Rp 12.448 per kg dan beras premium Rp 14.483 per kg. Kenaikan paling tajam terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Selama empat hari terakhir, beras kelas medium naik dari Rp13.250 menjadi Rp 13.500 per kg. Sementara, harga beras premium naik Rp 1.000 per kg dari Rp 15.250 menjadi Rp 16.250 per kg. Padahal, jumlah produksi gabah kering panen (GKP) di Jatim pada Januari-Juni 2025, meningkat dari 6.684.299 ton menjadi 7.529.028 ton atau naik 12,64 %. Produksi gabah kering giling (GKG) pun naik dari 5.559.415 ton menjadi 6.261.989 ton. Adapun produksi beras meningkat dari 3.210.118 ton menjadi 3.615.707 ton dalam periode yang sama. (Yoga)

Harga karet di tingkat petani anjlok dari Rp13.500 menjadi Rp 10.500 per kg dalam dua bulanterakhir, dipicu gejolak pasar dunia. Agar penurunan harga tidak terus berlanjut, pemerintah diminta segera mengantisipasi keadaan ini. ”Dua bulan ini harga karet turun terus. Petanik hawatir jika harga karet semakin anjlok hingga dibawah Rp 10.000 per kg,” kata Sungkunen Tarigan, Ketua Kelompok Tani Mbuah Page, di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (6/6). Petani sebenarnya sedang bergairah dalam setahun terakhir setelah harga karet naik hingga Rp14.500 per kg. Merespons kenaikan harga, para petani bahkan menyadap kembali kebun karet yang sudah lama terbengkalai. Sebelumnya, Kelompok Tani Mbuah Page hanya bisa mengumpulkan 15 ton karet per dua minggu. Dengan harga karet yang sempat naik, mereka bisa menghasilkan 30 ton karet, meningkat dua kali lipat ketimbang sebelumnya.

Harga karet yang kembali anjlok membuat para petani mengeluh. Jika harga turun hingga di bawah Rp 10.000 per kg, para petani sudah siap-siap meninggalkan kebun karet dan beralih ke tanaman lain atau pekerjaan lain. Harga dibawah Rp 10.000 per kg tidak menguntungkan bagi petani dan buruh tani yang bekerja sebagai penyadap karet. Dengan harga di bawah Rp 10.000 per kg, penyadap karet lebih memilih menjadi buruh bangunan atau pekerjaan lainnya. Hal itu pernah dialami petani karet beberapa tahun lalu sehingga banyak kebun terbengkalai. ”Kami berharap harga karet bisa naik lagi,” kata Sungkunen. Penurunan harga karet pun berpengaruh pada volume ekspor karet Sumut, yang turun 4 % dari 21.666 ton pada Maret menjadi 20.799 ton pada April 2025. (Yoga)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya pengaturan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) 10 kg agar petani tetap nyaman dan konsumen bahagia tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani. Pemerintah segera menyalurkan PBB selama dua bulan, Juni-Juli, dengan total 360 ribu ton dan distribusinya diatur sesuai kondisi daerah, termasuk prioritas bagi wilayah nonpengghasil serta daerah yang harganya tinggi. "Ada rencana dua bulan, itu 180 ribu ton per bulan, dua bulan tootal 360 ribu ton. Itu bagus, tetapi cara penyelurannya dijaga. Terima kasih buat Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), itu diserahkan kami atur," kata Mentan. Untuk wilayah perkotaan, distribusi PBB dilakukan awal guna menstabilkan harga. "Daerah dengan harga sudah di atas HPP (Harga pembelian pemerintah), jauh diatas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Lalu perkotaan, kita kucurkan lebih awal," kata Mentan. Daerah dengan harga di bawahHPP tidak boleh menerima BPB lebih cepat agar petani tidak kian merugi. "Jangan kucurkan bantuan itu lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi, kami harus hati-hati, bijak melihat itu," jelas Mentan. (Yetede)

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa, bahwa Dana Desa bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan pula untuk program-program ketahanan pangan. "Dana Desa ini sangat fleksibel, dapat digunakan untuk program-progran ketahanan  pangan dan memitigasi lingkungan yang terkait dengan iklim," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy  Latief saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan berbagi pengetahuan Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, seperti yang diikuti secara daring di Jakarta. Ketentuan itu, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Diketahui, Pasal 7 ayat (4) Permendes Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamantkan agar alokasi Dana Desa sebesar minimal 20% dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa, (Yetede)

Kalangan  petani mendukung Indonesia menjadi eksportir beras dengan memulai  pengiriman secara komersial ke negara tetangga, seperti Malaysia. Dengan ekspor beras, peluang pasar bagi hasil panen para petani di Tanah Air  menjadi makin besar dan potensi mendapatkan harga  lebih baik lagi kian terbuka. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog kini menuju 4 juta ton, padahal level aman di tahun-tahun sebelumnya ditetapkan harga 1,5-2 juta ton. Menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayanan Andalan (KTNA) Nasional HM Yadi Sofyan Noor, dengan ekspor beras maka Indonesia bisa menunjukkan pada dunia bahwa target produkdi nasional tercapai, bahkan berlebihan atau surplus. Di tahun-tahun sebelumnya, stok CBP di BUMN tersebut sudah sampai 3,6 juta ton. Bahkan, data Perum Bulog menyebutkan, stok CBP sudah 3,6 juta ton. Artinya, kalau dijual 500 ribu ton, enggak apa-apa, aman saja, masih ada kurang lebih 3 juta ton, aman untuk tiga bulan kedepan. Apalagi, dengan stok CBP sebesar 3,6 juta ton itu, di lapangan saat ini masih ada sisa panen," ungkap Sofyan. (Yetede)

Kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) produk sawit dari 7,5% menjadi 10% berdasarkan PMK No. 30/2025 menuai kecemasan dari pelaku industri dan petani kelapa sawit. Alih-alih mendorong produktivitas dan nilai tambah di tingkat petani, kebijakan ini justru dinilai memperberat beban industri dan menekan harga tandan buah segar (TBS) serta crude palm oil (CPO).

Petani terlihat sedang menancapkan pasak bambu yang akan dipasangi tali penahan cabai keriting hibrida Santavi di Desa Donotirto, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Hari Kamis (15/5/2025). Tanaman cabai pada beberapa musim tanam terakhir ini menjadi pilihan petani setempat karena dinilai lebih tahan terhadap penyakit bulai atau virus Gemini. Cabai tersebut dapat dipanen dalam waktu 65 hari dan harga jual di tingkat petani saat ini berkisar Rp 20.000 per kilogram. (Yoga)

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan swasembada beras dalam waktu enam bulan ke depan meskipun saat ini sekitar 60% kebutuhan berasnya masih dipasok dari luar daerah. Dengan populasi sekitar 4,27 juta jiwa dan kebutuhan beras tahunan mencapai 450.000 ton, upaya swasembada ini menjadi prioritas strategis, terutama karena Kaltim merupakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi, seperti optimalisasi lahan sawah eksisting seluas 46.640 hektare dan pemanfaatan lahan tidur. Ia menegaskan pentingnya kemandirian pangan dan menyambut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencetak minimal 20.000 hektare sawah baru yang dekat dengan sumber air.

Guna mendorong produktivitas, intensitas tanam akan ditingkatkan hingga dua bahkan tiga kali panen per tahun, dengan dukungan teknologi pertanian modern. Menteri Amran menyampaikan komitmennya mendukung penuh program ini, termasuk pengadaan alat pertanian senilai Rp10 triliun dan bantuan pompa air. Ia menegaskan pertanian di Kaltim harus sepenuhnya termekanisasi agar lebih efisien dan produktif.

Langkah terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi katalisator pencapaian swasembada beras dalam waktu dekat.

Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia meminta pemerintah pusat mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioca untuk mengakhiri polemik anjloknya harga singkong dan menjaga keberlanjutan industri tapioka dalam negeri. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk menerbitkan larangan terbatas impor tepung tapioka. Harapannya, industri diharapkan dapat menyerap singkong petani sesuai harga acuan, yakni Rp 1.350 per kg.

”Kami berharap larangan terbatas itu segera diterbitkan agar industri dapat mengutamakan produksi dalam negeri dan menyerap singkong petani sesuai harga yang telah ditetapkan,” kata Dasrul, Jumat (9/5). Tahun ini, harga singkong di Lampung anjlok hingga Rp 900 per kg. Kondisi itu membuat ratusan petani singkong dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks kantor Pemprov Lampung pada Senin (5/5). Setelah didemo, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Harga singkong ditetapkan Rp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati.

Kebijakan itu memperkuat surat Dirjen Tanaman Pangan Kementan No 1180/TP.220/C/05/2025 yang menetapkan harga pembelian ubi kayu petani oleh industri sebesar Rp 1.350 per kg. Meski begitu, kebijakan tersebut belum dipatuhi industri. Setelah terbitnya kebijakan harga acuan pembelian singkong, puluhan pabrik tapioca justru memilih tidak beroperasi sementara waktu. Hingga kini, setidaknya 27 pabrik pengolahan tapioka tutup sementara. Padahal, kata Dasrul, harga pembelian Rp 1.350 per kg dinilai wajar. Dengan asumsi hasil panen berkisar 20-25 ton per hektar, petani singkong hanya mendapatkan keuntungan Rp 15 juta per tahun setelah dipotong biaya tanam dan operasional. (Yoga)