Jakarta – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Keanggotaan ini menandai babak baru diplomasi ekonomi Indonesia bersama negara-negara berkembang besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS membawa sejumlah peluang strategis sekaligus risiko yang perlu diantisipasi.

Dari sisi peluang, BRICS memberikan akses pasar yang lebih luas, khususnya ke negara-negara berpopulasi besar seperti Tiongkok dan India. Data menunjukkan ekspor Indonesia ke negara anggota BRICS mencapai lebih dari 30 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indonesia berpotensi mendapatkan pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB), serta memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi lintas negara.

Dalam sektor perpajakan, BRICS membentuk BRICS Tax Authorities Forum yang membuka peluang kerja sama pajak internasional, termasuk pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan digital. Masuknya investasi asing dari negara BRICS juga diprediksi mendongkrak penerimaan pajak Indonesia dari sektor manufaktur, energi, dan UMKM.

Namun, keanggotaan ini juga mengandung sejumlah kerawanan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan risiko ketegangan dengan Amerika Serikat bisa berdampak pada stabilitas perdagangan dan ekspor Indonesia. Amerika bahkan telah mulai menaikkan tarif impor terhadap beberapa negara BRICS, yang bisa memicu perang dagang global.

Selain itu, Indonesia juga harus menanggung kewajiban kontribusi keuangan kepada BRICS, termasuk pada instrumen seperti CRA dan NDB, yang bisa menambah beban fiskal. Perbedaan kepentingan antaranggota BRICS juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang menguntungkan Indonesia.

Pemerintah diharapkan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dan fiskal keanggotaan ini.

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih RI Prabowo Subianto membahas kerja sama di bidang pertahanan saat bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ, di Istana AL Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). Kerja sama di bidang pertahanan ini bisa meliputi latihan perang bersama, pendidikan pertukaran prajurit hingga saling belajar tentang  teknologi alutsista masing-masing negara. Selain membahas soal kerja sama di bidang pertahanan; Prabowo dan MBZ juga bertukar pandangan tentang sejumlah isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. "Hubungan Indonesia dan UEA dapat terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan ambisi kedua negara dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan," kata Prabowo. Pertemuan ini pun diyakini Prabowo dapat membangun hubungan bilateral yang baik antara UEA dengan Indonesia. Pihak UEA pun mengapresiasi niatan Prabowo  membangun hubungan baik  dengan melakukan kunjungan tersebut. Karenanya, presiden UEA memberikan medali "Zayed" kepada Prabowo. (Yetede)

Kementerian ESDM memperkirakan adanya perbedaan pola konsumsi BBM selama masa mudik Lebaran 2023. Sejumlah persiapan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan. Menurut Dirjen Minyak dan Gas, Tutuka Ariadji, puncak lonjakan konsumsi BBM tahun ini bakal berlangsung lebih lama. "Karena waktu libur saat ini lebih panjang sehingga diperkirakan lonjakan kebutuhan BBM akan terjadi hingga dua pekan," kata dia, kemarin. Pemerintah memperkirakan arus mudik berlangsung pada 18-21 April, sementara arus balik akan terjadi dalam dua periode, yaitu pada 25-25 April dan 29 April-2 Mei.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Erika Retnowati, mengatakan permintaan BBM tahun ini bakal naik 10 %. Khusus bensin, volumenya diperkirakan tumbuh 10,3 %, sementara avtur naik 7,3 %. Namun permintaan kerosin diperkirakan turun 1,4 % dan gasoil turun 8,7 %. Kenaikan angka permintaan itu sejalan proyeksi lonjakan jumlah pemudik tahun ini. Kemenhub menaksir ada 123,8 juta orang yang akan mudik selama periode Idul Fitri 2023, naik 45 % dibanding pada tahun sebelumnya. Pemerintah memastikan kebutuhan tersebut bisa terpenuhi, kendati sebelumnya sejumlah insiden terjadi di beberapa fasilitas pengolahan dan penampungan BBM Pertamina. (Yetede)

Pertemuan pemimpin ASEAN dengan Presiden AS Joe Biden, yang direncanakan berlangsung Januari ini, ditunda. Alasannya, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, adalah melonjaknya kasus Omicron. Namun ditengarai, alasan sejatinya adalah tak jelasnya tawaran AS kepada negara-negara Asia Tenggara. Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah (20/1) mengatakan, pertemuan pemimpin ASEAN-AS merupakan permintaan Washington, namun belum bisa direalisasikan. November 2021, AS mengumumkan akan mengundang pemimpin ASEAN ke Washington untuk pertemuan ASEAN-AS pada Januari 2022. Hingga pekan ketiga Januari 2022, tak ada tanda-tanda rencana itu akan terealisasi. Padahal, pertemuan itu diharapkan menjadi ajang pembuktian keseriusan AS pada Asia Tenggara

Koordinator Indo-Pasifik di Gedung Putih Kurt Campbell mengatakan, ”Sudah jelas bahwa hubungan tidak hanya secara diplomatik, militer, strategis. Perlu hubungan komersial, investasi di Indo-Pasifik,” Gary Clyde Hufbauer, peneliti Peterson Institute of International Economics, menilai pemerintahan Biden tidak punya kebijakan jelas pada Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik yang diumumkan pada Oktober 2022.” Kalau membahas soal inisiatif ekonomi, AS biasanya sibuk merayu dan menawarkan hal tak jelas. Selalu minim realisasi investasi,” kata Hufbaer. Tantangan lain pada usulan kerangka kerja sama itu adalah AS berusaha mengintervensi negara lain lewat isu perdagangan, terekam sepanjang 2021 pemerintahan Biden berkeras memasukkan isu kesejahteraan pekerja dan perubahan iklim dalam perjanjian dagang. AS juga dinilai sibuk menawarkan isu politik dan keamanan kawasan. Padahal, bangsa Indo-Pasifik lebih peduli pada isu ekonomi. Terlebih di tengah pemulihan dampak pandemi, negara-negara membutuhkan perdagangan internasional yang adil. (Yoga)

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (14/1) berkata, Indonesia sebagai ketua G-20 pada 2022 bisa menyodorkan alternatif untuk merekayasa perubahan dunia ke arah yang lebih damai, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam jangka pendek, sumbangsih Indonesia diharapkan membantu pemulihan global dari pandemi Covid-19.

Menlu Indonesia 2009-2014, Marty Natalegawa berpendapat, posisi sebagai ketua G-20 pada 2022 dan ASEAN pada 2023 memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mengambil tanggung jawab sekaligus peluang, namun menjadi ketua tidak otomatis menjadi pemimpin. Menurut Marty, Indonesia dalam konteks ASEAN selalu menunjukkan bukan hanya kemampuan sebagai ketua, melainkan juga pemimpin, inilah yang seyogianya dilanjutkan pada G-20.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyatakan, kepemimpinan Indonesia di G-20 mau tidak mau harus lebih banyak mengusung agenda global. Namun, bukan berarti lepas dari kepentingan nasional. Sebab, narasi di tingkat global akan menentukan agenda-agenda di tingkat regional dan domestik. (Yoga)

Upaya Indonesia mengoptimalkan pajak digital dan pajak perusahaan multinasional kian terbuka. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat kesepakatan atas proposal inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Jumat (8/10). Dalam inclusive Framework on BEPS terdapat dua pilar yang disepakati. Pilar 1 yaitu Unified Approach yakni pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan multinasional dengan tidak mempertimbangkan kehadiran fisik. Syaratnya perusahaan itu mengambil manfaat ekonomi di suatu negara, muka mereka harus bayar pajak. 

Pilar 2 adalah Global Anti Base Erosion (GloBE) untuk menghentikan upaya penghindaran pajak perusahaan multinasional yang umumnya dilakukan karena perbedaan tarif pajak korporasi antar negara. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional mengalihkan laba yang didapat ke negara yang menawarkan tarif pajak rendah. Hitungan OECD, melalui Pilar 1 dan PIlar 2 setidaknya akan mengalokasikan lebih dari US$ 125 miliar profit dari sekitar 100 perusahaan multinasional ke negara-negara di seluruh dunia. Hal ini memastikan perusahaan-perusahaan membayar bagian pajak yang adil baik di negara tempat beroperasi maupun menghasilkan keuantungan. 

Pemerintah berharap penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia terus mengalir hingga akhir tahun ini. Misalnya dari mitra dagang utama Indonesia yakni Jepang. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tren investasi Jepang akan menggeliat di tahun ini. Ia mematok investasi asal Jepang ke Indonesia mencapai US$ 2,6 miliar di akhir 2021 atau setara Rp 37 triliun (kurs Rp 14.390 per dolar AS). Menurutnya aliran modal tersebut bakal terealisasi sejalan dengan kebijakan investor Jepang yang merelokasi pabriknya dari China ke negara lain, termasuk Indonesia.

Indonesia belum menentukan sikap atas kesepakatan Forum G20 mengenai pengenaan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional. Apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia punya opsi memangkas (carve out) 5% dari tarif pajak itu agar menjadi daya tarik tujuan investasi. Artinya, Indonesia mempunyai kesempatan untuk memberikan tarif pajak efektif sebesar 10% kepada perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemajakan dan insentif tersebut memberikan rasa keadilan bagi setiap negara untuk mendatangkan investasi. "Bagi negara yang mau memberi insentif perpajakan masih bisa memberikan insentif 5% di bawah 15%, dan tidak mungkin 0%," kata Sri Mulyani, pekan lalu. Kenyataannya, tidak sedikit negara yang memberikan tarif pajak mini, bahkan sampai 0%. Dampaknya, banyak perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya masih merumuskan sikap Indonesia atas pilar 2 dari kesepakatan Forum G20 tersebut. Ia harap putusan yang diambil nantinya bisa membuat Indonesia lebih siap dalam menghadapi perubahan perekonomian dan perpajakan yang dinamis. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menambahkan tarif pajak minimum tersebut menjadi patokan atas seluruh Pajak Penghasilan (PPh) yang dibanderol pemerintah Indonesia kepada perusahaan multinasional. Artinya dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini sebesar 22%, pemerintah punya ruang untuk memberikan insentif carve-out, sehingga menjadi 17%. Tarif ini sesuai dengan batasan minimum tax 15% sebagaimana diatur dalam kesepakatan di Pilar 2.

Pemerintah RI setuju dengan inisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang mengajukan tarif pajak minimum global bagi perusahaan multinasional. Rencana ini tertuang dalam dokumen bertajuk The Made in America Tax Plan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tarif pajak minimum tersebut bisa menciptakan keadilan bagi pembayar pajak kepada negara asal dan negara tempat berdirinya usaha atau cabangnya. Apalagi, saat ini rentan terjadi erosi pajak dari perusahaan yang mengalihkan kewajiban perpajakan ke negara bertarif pajak rendah. "Semua negara harus ikut, karena jika tidak, akan ada satu negara yang mengambil keuntungan. Jadi, jika AS dan negara dalam OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) ikut berperan, efeknya akan positif, adil, dan ada kepastian, " ungkap Sri Mulyani, Kamis (22/4) pekan lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, inisiasi AS tersebut akan memperkuat basis pajak multinasional yang ada di Indonesia. Harapannya adalah, usulan itu bisa segera dibawa ke OECD sehingga dapat menciptakan kesepakatan global. "Ini menjadi hal yang bagus untuk menjaga pemajakan antarnegara, katanya.

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, langkah yang akan diambil pemerintah sudah tepat. Sebab, penerapan pajak minimum secara global membuat setiap perusahaan yang akan berinvestasi di suatu negara sudah tidak lagi memperhitungkan tinggi rendahnya tarif pajak, terutama pajak penghasilan (PPh) badan. "Praktik penghindaran pajak seperti mengalihkan laba ke negara dengan tarif PPh badan rendah bisa dikurangi, ujar Bawono kepada KONTAN, Jumat (23/4).