Kembalinya investor asing ke pasar saham Indonesia menjadi angin segar di tengah kelesuan sejak awal tahun. Aksi net buy besar-besaran, yang dipicu oleh meredanya tensi dagang global dan kondisi valuasi yang menarik, menunjukkan adanya optimisme baru. Tokoh-tokoh penting seperti Felix Darmawan (Panin Sekuritas), Ekky Topan (Infovesta Kapital Advisori), Reza Fahmi Riawan (Henan Putihrai Asset Management), Adrian Joezer (Mandiri Sekuritas), Erindra Krisnawan (BRI Danareksa Sekuritas), dan Inarno Djajadi (OJK) menyoroti bahwa keberlanjutan tren ini sangat tergantung pada stabilitas makroekonomi domestik, kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, serta penguatan fundamental emiten.

Meskipun indeks IHSG kembali menembus level 7.000 dan menunjukkan potensi pertumbuhan hingga akhir tahun, tantangan seperti inflasi yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan ketidakpastian kebijakan fiskal tetap menjadi risiko. Para analis mengingatkan bahwa arus dana asing saat ini cenderung bersifat jangka pendek (hot money), sehingga pemerintah dan regulator perlu mengambil langkah strategis, seperti perbaikan kebijakan ekonomi dan peningkatan likuiditas melalui peran liquidity provider seperti Danantara, untuk menjaga keberlanjutan minat investor asing.

Momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 menjadi upaya efektif untuk mengungkit daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mencatat bahwa jumlah pengguna platform e-commerce meningkat 11% YoY menjadi 65,6 juta pengguna, dengan nilai transaksi mencapai Rp487 triliun, lebih tinggi dari Rp453 triliun pada 2023. Budi juga menekankan pentingnya Harbolnas untuk memperkenalkan produk dalam negeri dan mengurangi dominasi produk impor di pasar domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis bahwa Harbolnas tahun ini mampu mendorong penjualan hingga Rp40 triliun, dibandingkan Rp25,7 triliun pada tahun sebelumnya. Airlangga menyebutkan kontribusi sektor e-commerce dalam ekonomi digital Indonesia mencapai 72% dengan proyeksi total nilai sebesar US$90 miliar pada 2024. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Harbolnas dengan program belanja seperti "Belanja di Indonesia Aja" dan "EPiC Sale," yang memperluas manfaat kegiatan ini hingga sektor ritel konvensional.

Namun, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi mengingatkan pentingnya meningkatkan layanan dan keamanan transaksi selama Harbolnas. Ia menyoroti perlunya transparansi informasi produk, kepatuhan terhadap aturan perlindungan konsumen, dan pengawasan ketat oleh platform e-commerce untuk mencegah penipuan.

Seiring dengan berbagai program pendukung dan partisipasi luas, Harbolnas 2024 tidak hanya menawarkan diskon besar tetapi juga layanan seperti tiket konser Dewa-19 dan Super DIVA. Momentum ini diharapkan tidak hanya menggairahkan kembali daya beli masyarakat tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan.

Grup Djarum terus melebarkan sayap bisnisnya di luar industri rokok. Kali in, konglomerasi milik Keluarga Hartono ini merambah bisnis food and beverage (F&B) melalui akuisisi restoran cepat saji Bakmi GM. Melansir Dealstreet Asia, Grup Djarum disebut telah resmi mengakuisisi 85% saham PT Griya Mie Sejati, perusahaan yang menjadi induk dari Bakmi GM. Nilai akuisisi tersebut berada di kisaran Rp 2 triliun sampai Rp 2,4 triliun. KONTAN mencoba mengkonfirmasi isu akuisisi tersebut kepada Corporate Communication Manager Grup Djarum Budi Darmawan. Dia tidak membantah isu itu, namun enggan berkomentar lebih lanjut. Sejatinya, Grup Djarum telah akrab dengan industri yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Pada 2018, Grup Djarum mendirikan PT Sumber Kopi Prima memproduksi Kopi Tubruk Gadjah dan Delizio Caffino. Selain itu, Grup Djarum juga memiliki PT Savoria Kreasi Rasa yang memproduksi berbagai produk makanan dan minuman. Beberapa di antaranya permen merek Fox's dan Shot, serta minuman isotonikHydroPlus. Produk-produk ini dibuat di dua pabrik yang berada di Cikupa, Banten dan Bogor, Jawa Barat 

Di luar bisnis F&B, baru-baru ini juga Grup Djarum melalui PT Lingkarmulia Indah melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement senilai Rp 2,25 triliun di PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) sebagai pengelola e-commerce Blibli. Pengamat Pasar Modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai, Grup Djarum melihat potensi besar pada Bakmi GM. Industri F&B, khususnya restoran cepat saji, sebenarnya sedang tertekan. Faktor pemicunya lebih disebabkan aksi boikot masyarakat yang menyasar beberapa merek asing. Dia juga menyebut, Grup Djarum diuntungkan dengan keberadaan platform Blibli yang mampu mengintegrasikan berbagai produk dan layanan jasa dari berbagai entitas usaha konglomerasi tersebut. Bukan tidak mungkin Bakmi GM turut digabungkan dalam ekosistem bisnis lewat Blibli. Sebagaimana konglomerasi pada umumnya, Grup Djarum diperkirakan akan melanjutkan ekspansi bisnis di sektor F&B atau sejenisnya. Grup Djarum diyakini akan lebih cermat melakukan ekspansi di sektor tersebut, dan berpotensi mengambil segmentasi pasar yang berbeda dengan kompetitor lainnya.

Pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian pajak internasional, melalui penandatanganan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Instrumen ini buat melindungi basis pajak korporasi. Penandatanganan MLI STTR dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara atau yurisdiksi lain, Kamis (19/9) lalu. MLI STTR merupakan salah satu instrumen dalam Pilar Dua yang menjadi bagian kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Usai penandatanganan, pemerintah kini menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk meratifikasi MLI STTR. "Kami akan siapkan perpres-nya, lalu peraturan teknis di Ditjen Pajak dan kami akan laporkan ke OECD. Setelah itu, baru akan efektif," terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, Senin (23/9) lalu. Nah, STTR memungkinkan negara mengenakan pajak tambahan hingga 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 

Dengan catatan, jika negara mitra itu mengenakan pajak kurang dari 9%. Selain STTR, ada juga ketentuan pajak minimum global yang menjadi bagian dari Pilar Dua. Nah, jika mengimplementasikan kebijakan ini, Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 8,8 triliun. "Terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," jelas Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam acara International Tax Forum 2024, Selasa (24/9). Menurut Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman, MLI STTR akan menyasar perusahaan multinasional yang memiliki usaha di RI. Artinya, dasar perhitungannya dari total investasi asing ke RI. Raden bilang, langkah ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menangkal penghindaran pajak. Sebelum MLI, perusahaan multinasional sering menghindari pajak di negara sumber dengan cara membebankan biaya bunga pinjaman dan royalti, atau jasa manajemen ke anak usaha.